Ditemukan 3760 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-11-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1257/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Harijanto Karjadi
542677
  • yang disampaikan oleh seseorangkarena hak dan kewajiban berdasarkan undangundang kepada pejabatyang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinyaperistiwa pidana, dan Dalam Pasal 108 KUHAP ayat (1) : setiap orangyang mengalami, melihat, menyaksikan dana tau menjadi korbanperistiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukanlaporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik baik lisanmaupun tertulis;Bahwa pelaporan pidana tersebut, bahwa seseorang yang barumengetahui walapun
Register : 29-02-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 27-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 97/Pdt.G/2016/PN Mdn
Tanggal 12 Oktober 2016 — - Dr. JANUARI SIREGAR, SH. M.Hum (PENGGUGAT) - PT. MILLER BAHROENY (TERGUGAT I_ - JOESRA JOESOEF BAHROENY (TERGUGAT II)
296135
  • 2016/PN.Mdn.di Jalan Sei Kapuas Nomor 103 Kelurahan Babura, Kecamatan MedanSunggal, Kota M@dan j..........cccecesceecssseecssseeeeecsseeeeeceseeuscaeeeessneeeeeceeeeeescsseeeseoeebeaeeeeeeees Bahwa, oleh karena Gugat rekonvensi dalam perkara ini adalahdiajukan berdasarkan bukti bukti yang sangat otentik dan tidak dapatdisangkal kebenarannya, maka mohon kehadapan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi menyatakan putusan dalamperkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walapun
Register : 19-11-2014 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 533/Pdt.G/2014/PN.Bdg,.,
Tanggal 13 Agustus 2015 — HENRY TANJUNG dahulu LIE KENG SOEY LAWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, Cq GUBERNUR JAWA BARAT Cq KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, DKK
10427
  • memenuhi isi putusanini, maka layak menurut hukum PARA PENGGUGAT menuntut uangpaksa (dwangsom) dalam setiap hari keterlambatan sebesar Rp10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus olehPengadilan sampai TERGUGAT I, II dan III melaksanakan isi putusan ini.Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan buktibukti otentikdan dikarenakan urgensinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180HIR sudah seharusnya apabila putusan di dalam perkara ini dapatdijalankan terlebih dahulu walapun
Register : 29-07-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 19/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 20 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : SULTA D SITOHANG
Terbanding/Terdakwa : ERLIS EKAFITRIANA, S.Sos binti M. RAIS
6131
  • : 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.BDG, yang dimintakan Banding tersebutpatut untuk DIKUATKAN Dan DIPERTAHANKAN ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Terbanding tetapdinyatakan bersalah malakukan tindak pidana yang dalam pemeriksaan ini telahdilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) danpasal 242 KUHAP, terhadap tahanan yang telah dijalankan Terbanding/Terdakwa akan diperhitungkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan dandiperintahkan agar Terbanding/Terdakwa tetap dalam tahanan walapun
Putus : 19-08-2010 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN SANGGAU Nomor 72 /PID.B/2010/PN.SGU
Tanggal 19 Agustus 2010 —
3673
  • dicairkan setahu terdakwa salah satu syarat untukpencairan dana tersebut adalah berupa tanda tangan tanda terima uang dari para Camatsudah terpenuhi ;Bahwa yang membuat daftar tanda terima uang yang ditanda tangani oleh para Camattersebut itu adalah dari DP2KAD dan yang menyuruh para Camat untukmenandatangani daftar tanda terima uang adalah terdakwa dan Asisten AdminstrasiPemerintahan dengan maksud agar dana tersebut dapat cair untuk dipergunakan membelisemen dan sebagai bukti bahwa uang sudah diterima walapun
Putus : 22-01-2016 — Upload : 06-03-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 160/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby
Tanggal 22 Januari 2016 — SELVA AYU ARISCA
5019
  • ;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI)mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawan hukumdalam perkara tindak pidana korupsi.
Register : 11-01-2018 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 15 Maret 2018 — DRS. PANUSUNAN YACOB PURBA VS PARLINDUNGAN PURBA, SH MM
20496
  • sampai dengansekarang ini belum pernah sepakat untuk membagi harta warisan tersebut;Bahwa secara hukum, apabila Pewaris telah meninggal dunia maka terbukalahwarisan untuk dibagi di antara seluruh Ahli waris yang berhak hal tersebutselaras dengan ketentuan Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwaPewarisan hanya terjadi karena kematian, namun TERGUGAT ;TERGUGAT Il; TERGUGAT Ill; TERGUGAT IV; TERGUGAT V danTERGUGAT VI tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembagianatas harta warisan dimaksud, walapun
Register : 17-12-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 2 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.NOVANTORO CATUR PRABOWO, SH
2.DERI FUAD RACHMAN. SH
3.GALIH MARTINO DWI C, SH
4.AFAN BENI ARSENO, SH
Terdakwa:
SEFIYANTO TANGONO
11761
  • saksi untuk pembangunan gereja karena ada kesepakatandalam musyawarah gereja bahwa setiap tahun ada sumbangan ke gejera sejumlahRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); Bahwa pembangunan listrik mikro hidro tidak dilaksanakan pada tahun2018, karena di desa Togoreba Sungin sudah tersedia fasilitas listrik dan anggaranuntuk pembangunan listrik mikro hidro memerlukan biaya ratusan juta sehingga sayapernah menegur Terdakwa untuk memperbaiki APBDES tersebut, namun tidakdiperbaiki oleh Terdakwa; Bahwa walapun
Register : 18-05-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Agm
Tanggal 5 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14459
  • Tergugat walapun telah dinyatakan sebagaimana pemenanglelang berdasarkan Risalah Lelang dan pemilik yang sah dan satusatunya atas tanah berdasarkan SHGU No. 33/1994 yang saat initelah diperpanjang dan diperbaharui dengan SHGU No. 80/2018,SHGU No. 81/2018, SHGU No. 82/2018, SHGU No. 83/2018, danSHGU No. 84/2018, Tergugat tidak dapat secara langsungmenguasai sebagian fisik dari tanah tersebut dikarenakan TurutTergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut TergugatVill, Turut Tergugat X, Turut
Register : 08-03-2016 — Putus : 10-06-2016 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 61/PID.SUS/TPK/2016/PN SBY
Tanggal 10 Juni 2016 — Jaksa Penuntut:
ENDRO RISKI ERLAZUARDI, SH, MH
Terdakwa:
RETNO LESTARI
7918
  • ;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No.003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI)mengemukakan pendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawan hukumdalam perkara tindak pidana korupsi.
Putus : 25-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 853 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Maret 2015 — PEMERINTAH RI cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA cq. WALIKOTA PEMERINTAH KOTA MEDAN, dkk VS MUSTIKA AKBAR, S.Sos., MAP
6939 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, walapun dalam PerjanjianPengikatan Diri Untuk Melakukan Pelepasan HakHak Atas Tanahtertanggal 21 Februari 2003 tersebut dinyatakan bahwa jumlah harga ataskedua bidang tanah tersebut di atas (Objek Perkara I dan Objek Perkara IIatau tanah terperkara) adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluhmiliar rupiah), Hak Tergugat Intervensi IV atas pembayaran dari hargaHal. 63 dari 129 hal. Put. No. 853 K/Pdt/2014jual Objek Perkara I kepada Tergugat Intervensi IV dan hak Drs.
Register : 02-02-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 22-01-2019
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 51/Pdt.G/2018/MS.Bna
Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat VS Tergugat
7519
  • BHSserta tidak diminta untuk ditetapbkan masingmasing memperoleh '%2 (seperdua)bagian, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kabur,Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menyebabkan gugatanPara Penggugat kabur karena petitum tersebut merupakan hak ParaPenggugat, walapun Para Penggugat tidak pernah meminta untuk ditetapkanharta bersama antara Almh. RIH dengan Alm.
Register : 27-07-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 19/TIPIKOR/2015/PT.BDG
Tanggal 20 Agustus 2015 —
4525
  • 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.BDG, yang dimintakan Banding tersebutpatut untuk DIKUATKAN Dan DIPERTAHANKAN ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa/Terbanding tetapdinyatakan bersalah malakukan tindak pidana yang dalam pemeriksaan ini telahdilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) danpasal 242 KUHAP, terhadap tahanan yang telah dijalankan Terbanding /Terdakwa akan diperhitungkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan dandiperintahkan agar Terbanding/Terdakwa tetap dalam tahanan walapun
Putus : 22-04-2015 — Upload : 17-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1137 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 22 April 2015 — Drs. URBANUS BELLA
5538 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tanah sebagaimana diaturdalam pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 58/PMK.02/2008 harusdisediakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari Satuan Kerja yangmemerlukan pengadaan tanah, dan ketentuan tersebut sama sekali tidak berkaitandengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa dan rekanrekannya selaku PanitiaPengadaan Tanah, tetapi hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Panitia Anggarandan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memanfaatkan tanah tersebut.122Bahwa walapun
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2017 — Nama Lengkap : NIKOLAS PAULUS,ST. MT; Tempat Lahir : Serwaru; Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Oktober 1966; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kelurahan Kudamati RT.002/RW.005 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Direktur CV. Thorchive Engineering; Pendidikan : S2;
25085
  • MBD selaku PenggunaAnggaran / Pengguna Barang.Halaman 1919 dari 289 Halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2017/PNBahwa walapun sudah dilakukan serah terima pekerjaan dan dilakukanpembayaran 100% sesuai tahapan yang ditentukan dalam kontrak berdasarkandokumen dan berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh KonsultanPengawasan, yaitu :a)Berita acara pemeriksaan pekerjaan dari staf teknik dan konsultanpengawasan;Laporan mingguan kemajuan pekerjaan dari staf teknik, konsultanpengawasan dan PT Polaris
    MBD selaku PenggunaAnggaran / Pengguna Barang.Bahwa walapun sudah dilakukan serah terima pekerjaan dan dilakukanpembayaran 100% sesuai tahapan yang ditentukan dalam kontrak berdasarkandokumen dan berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh KonsultanPengawasan, yaitu :a) Berita acara pemeriksaan pekerjaan dari staf teknik dan konsultanpengawasan;b) Laporan mingguan kemajuan pekerjaan dari staf teknik, konsultanpengawasan dan PT Polaris Jaya saksi serta PT Bina Taruna jo ;c) Dokumentasi kemajuan
Register : 13-08-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 06-04-2020
Putusan PA CILEGON Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Clg
Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
11093
  • Pemohon memiliki sifat dengki terhadap orang tua Termohon.e Bahwa tuduhan ini juga yang sangat tidak berdasar, jika Pemohondengki dengan orang tua Termohon, sudah sejak awal saat diambilnnyauang amplop hasil resepsi, Pemohon tidak akan berlaku sopanterhadap orang tua Termohon.e Bahwa Pemohon tidak pernah membalas cacian dan makian orangtua Termohon, walapun secara adat, Orang Tua Termohon tidak bolehmemaki Pemohon, orang tua Pemohon saja tidak pernah berlakuseperti itu terhadap Pemohon.
Putus : 27-02-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 27 Februari 2017 — HASAN SUPIANI, S.AP Bin IRIANSYAH.
418
  • dengan cara menyalurkankredit kepada debitur yang berasal dari showroom sepeda motor yang akanHalaman 81 dari 151 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm.membeli sepeda motor secara kredit, dalam proses penyaluran kredit tersebuttidak melalui proses peninjauan ke rumah atau lokasi usaha pemohon terlebihdahulu, dan terdakwa selaku Direktur Operasional sekaligus selaku pejabatpemutus kredit yang berwenang, mengetahui dan memberikan persetujuanpencairan kredit kepada debitur dari showroom sepeda motor, walapun
Register : 17-09-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 169/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
1.ALIANSI TANI BERSAMA LABUHAN DELI (ATBLD)
2.FORUM LINTAS AGAMA MASYARAKAT KECAMATAN LABUHAN DELI (FLAMKLD)
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
415346
  • Sby jo Putusan Pengadilan Tata Usaha SemarangNo. 37/G/2012/PTUN Smg, yang menegaskan :Walapun Penggugat adalah Penggarap Tanah akan tetapi Penggugatmengalami kerugian akibat diterbitkan Surat Keputusan Tata UsahaNegara, sehingga Penggugat berhak dan mempunyai kepentinganuntuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas terbitnya SuratHalaman 47 dari 232.
Register : 02-07-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 755/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 3 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AMRIL ABDI, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD BASRI FADLAN BACO SAMPE Als BASRI Als AYAS Als BAGONG Als OPA Als SALMAN
400254
  • Utrberada di sekitar pegunungan di atas Tamadue Napu sehinggaaparat akan berusaha mengejar dan menangkap kami karena kamisadar jika saat ini kelompok kami sedang di caricari oleh aparatkeamanan karena kami diduga telah melakukan perbuatan terror diwilayah kab Poso dan sekitarnya, walapun kami akui menurutpendapat kami perbuatan yang telah kami lakukan diantaranyamembunuh warga sipil ataupun aparat keamanan (Polri dan TNI)selama ini kami yakini sebagai bentuk amaliah jihad.Yang saksi ketahui yang
Putus : 17-06-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK
Tanggal 17 Juni 2013 — dr. FADLY PERSI, MARS
123237
  • lain;Bahwa benar saksi sampai sekarang sebagai apoteker dibeberapaapotik ;Bahwa saksi tidak pernah mengikuti atau sebagai Panitia pengadaanobat;Bahwa benar saksi tahu Keputusan Menteri tahun 2005 tentangpedoman pengadaan obat yang dilaksanakan harus dari farmasi atauPBF;Bahwa apabila ada 2 (dua) patokan harga yaitu Apotik dan ISOmaka yang paling tepat dipakai adalah harga dari ISO ;Bahwa yang menentukan Harga Eceraan Tertinggi (HET) adalahpemerintah ;Bahwa tidak mungkin harga Vicalcine Rp. 650 walapun