Tei. piety ees,Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:Jalloddl L sis Adc 4H le ploy!

La iiArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Hal. 8 dari 11 hal Pen 64/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn .Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 211/1/90 tanggal 29 April 1975yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, KabupatenMadiun, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam KutipanAkta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon I: Kana bin Joyo Rejo, Tempat/TglLahir

U cra cigl sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut

U,c14 cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

l wl> ole prdo wleoJl 5.Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;iuoyc8 IVolo Clix U,cra cighle sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang

U,c14 cigle sVosolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

P/2018/PA.Kab.Mn .Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:cottel) ls Gye 215) anlacll 2 55Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:Jatiaall; b gis

Me Si le lay causArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 353/49/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo, KabupatenMadiun, adalah milik Pemohon dan Pemohon II; bahwa biodata biodata Pemohon II yang tercantum dalam Kutipan AktaNikah tersebut, yaitu Pemohon II: nama Lailatun Nikmah, tempat/tanggallahir : Madiun/ 18 Agustus

Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:CAOBZONONO (606CA6Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:I6NUA6 Caua6YOCO6ld Adzeuadl adau i6a0E6Cauad06CadlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

: Nomor 0024/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 7 dari 10Y sa7YO CaUAGS6CA6 UdA6i CANBSUGIOGES S6a6OA'SE6O6NG6mac auasOude I6E6Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai:bahwa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.01.06/Pw.01/67/2005tanggal 23 Mei 2005 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanKawunganten, Kabupaten Cilacap, adalah milik Pemohon dan Pemohon Il;bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Duplikat

Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha Mengetahut;* Qaidah Fighiyah yang terdapat dalam kitab Alasyah wan nazair halaman 128yang maksudnya Pemerintah mengurus rakyatnya menurut kemaslahatan;Menimbang, bahwa melihat kesungguhan dan tanggung jawab IhsanulFikri bin Suriansyah sebagai calon suami serta kerelaan dari pihak calonisterinya untuk bersungguhsungguh membina rumah tangga serta adanyakesanggupan dari Pemohon dan pihak keluarga untuk membina danmembimbing kehidupan rumah tangga Ihsanul Fikri

No. 75/Pdt.P/2016/PA.MEQaidah fiqhiyyah dalam Kitab alAsybah wan Nazhair hal.33 yangberbunyi:adrbadh boyio ac Jl Se pLYl 9 pai.Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon telahberalasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan

L9l> 15 Gale zlo wl olArtinya: Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatirteryjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan; Kaidah Fighiyah sebagai berikut;Wheaol ul> isle fo 20 sw laoJls 50Artinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarikkemashlahatan; Kaidah Fightyah sebagai berikut:Artinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya,harsulah dihubungkan dengan kemashlahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangansebagai

U,cra cighl sVorolnaArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum

Gila gS athe wuildall 2Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;glavalad sigh ew sl, Nabe Aaa yuArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telahmenentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai

sudah selayaknyaditiadakan, hal ini sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:3 5 5talArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:vllaad) le 3M 5i suldall 2Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:dalled bss Ze 5 ole Lafl ajArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 383/VIII/33/1968 tanggal 28Oktober 1968 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu,adalah milik Pemohon; bahwa biodata almarhum suami Pemohon dan Pemohon berupa nama yangtercantum dalam

Pasal 44Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurutsyariat Islam dan sah pula menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, MajelisHakim perlu mengemukakan dalil syar sebagai berikut :Doktrin gaidah fighiyyah yang berbunyi :Cellucaal) Gila gle adie wuliall 2Artinya :Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarikkemaslahatan ;glavalad sigh ew sl, Nabe Aaa yuArtinya :Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya

sematamata demi kemaslahatan rakyatnya ;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasanyang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah9menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkandalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut dandikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) KompilasiHukum

sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab a/Ashbah wa alNazair li alSuyuti, juz , halaman 83 yang berbunyi:CaOBdNON6 (606C86Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:TONUAG GadadYOCOSI6 Adzetadi 4640 16auE6 CaUadO6CA6l6Artinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya

sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121,yang berbunyi:E6Cauad0uadl6E6Artinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelis menilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/54/VIIV2002 tanggal 29 Agustus2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo,Kabupaten Madiun, adalah milik Pemohon dan Pemohon Il;Hal. 8 dari 9 hal Pen.0126 /Pat.P/2017/PA.Kab.Mn . bahwa biodata

Dengan tujuan Badan Hukum Negara ketika pertama kalididirikannya dulu itu, yaitu harus selalu diartikan bertujuanmemakmurkan rakyatnya;b.2.

Penggugat akan terjerumus menjadi orang miskin baru di negeri ini;Majelis Hakim yang Terhormat :Untuk bisa menyesuaikan dengan tujuan Badan Hukum Negara ketikapertama kalinya dulu didirikan yaitu untuk memakmurkan rakyatnya dan untukmenyesuaikan dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, disatu sisi dandisisi lain tetap berpegang pada prinsipprinsip bisnis yaitu untuk mencarikeuntungan yang sebesarbesarnya akan tetapi unsur solusinya juga harus ada;Halaman 6 dari 19 Halaman, Putusan Nomor 427

:E55 5 pealArtinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:collie la See 15) aulball 6 55Artinya:*mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Hal. 8 dari 10 hal Pen 146/Pdt.P.2019/PA.Kab.Mn .Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut

halaman 121,yang berbuny/i:falioal bys Se Si le olay CajonArtinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 078/15/V/2007 tanggal 22 Mei2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan BiakKota Kabupaten Biak, adalah milik para Pemohon; bahwa biodata para Pemohon berupa nama yang tercantum dalam KutipanAkta Nikah tersebut, yaitu nama Pemohon : PEMOHON I.S.Mokodongan

Artinya:kemudaratan haruslah dihilangkan.Hal. 8 dari 11 hal Pen.76 /Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn .Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:dlasll ule So Wal wwlaall 235Artinya:mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukandaripada menarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus' rakyatnya sesuai dengankemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul dalam kitab tersebut halaman 121

,yang berbunyi:= o s z . asle JL Lb i re ay ke play 2g HZ Artinya:pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor : 49/04/VI/1998 Tanggal 03 Juni1998 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kare, KabupatenMadiun, adalah milik Para Pemohon; bahwa biodata Pemohon berupa nama yang tercantum dalam Kutipan AktaNikah tersebut, yaitu nama Pemohon I, Misran bin Simin, tidak sesuaidengan

:adrbadh boyio ac Jl Se pLYl 9 pai.Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya;Hal. 10 dari 13 hal. Pen.

Sesuai dengan kaidah ushul dalam kitab alAshbah wa alNazair li alSuyuti, juz 1, halaman 83 yang berbunyi:CAOBZONONO (606CA6Artinya: kemudaratan haruslah dihilangkan.Menimbang, bahwa mencegah dampak buruk haruslah didahulukan,sebagaimana juga dijelaskan dalam kaidah ushul dalam kitab tersebut padahalaman 87, yang berbunyi:I6NUA6 CauadYOCO6ld Adzuadl adau i6a0E6Cauad06CadlArtinya: mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripadamenarik beberapa kemaslahatan.Menimbang, pemerintah mengurus rakyatnya

:EOOON@6Y6 CaUA6&6CA6 Uda) CANBOUGID6ES AOa6ROAEdCaUad0UA6IOESArtinya: pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Majelismenilai: Nomor 0091/Pdt.P/2016/PA.Kdr halaman 8 dari 12bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 327/40/XII/1976 tanggal 16 Desember1976 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Patianrowo,Kabupaten Nganjuk, adalah milik Pemohon;bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum dalamKutipan Akta Nikah