batasbatas bidang tanah denganmemperhatikan batasbatas bidang atau bidangbidang tanah yang telah terdaftardan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkanobjek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta penjelasannya dan Pasal 18 ayat (3)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan di atas yangmenyebabkan terjadinya tumpang tindin

atas tanah tersebut sehinggamenyebabkan tidak tercapainya maksud dan tujuan diterbitkannya sertipikatsebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997;Menimbang, bahwa selanjutnya bila dihubungkan dengan Pasal 107Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999 maka dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena terbukti terjadinyatumpang tindin atas objek sengketa maka tindakan Tergugat dalam penerbitanobjek sengketa termasuk

telah dijual kepada orang lain yang masingmasingseluas 3.464 M2 dan 11.123 M2 atas nama NENENG NOOR INDAH,sedangkan Tergugat II/Turut Terbanding memiliki tanah berdasarkan SuratKeterangan Tanah (SKT) nomor: 593275/KGP/X/1999 tanggal 15 Oktober1999 seluas + 9.500 M2 yang berasal dari pembelian orang yang bernamaSumiarsa (Warga Guntung Manggis, Banjarbaru), dan yang disebelah barattanah miliknya seluas ( + 4.000 M2 ) telah dijual secara kaplingan kepadabeberapa orang lain sehingga terjadi tumpang tindin

Bahwa walaupun Tergugat dan Tergugat II masingmasing telah memilikialas hak atas atas tanah yang dikuasai yaitu berupa sertipikat Hak MilikTanah No. 538/2004 atas nama Tergugat dan Surat Keterangan Tanah(SKT) No. 593275/KGP/X/1999 atas nama Tergugat II, namun terbitnyasertipikat Hak Milik Tanah dan SKT masingmasing atas nama Tergugat danTergugat Il tersebut terbitnya belakangan setelah Sertipikat Hak Milikhalaman 26 dari 32 Putusan Nomor 53/Pdt/2017/PT.BJM.Penggugat, sehingga telah terjadi tumpang tindin

Murad Kasim terlihat, tidak tumpang tindihdengan bidang tanah Feri Antoni namun jikapun ada tumpang tindihHalaman 32 dari 101 halaman Putusan Nomor : 12/G/2021/PTUN.PBRmelalui Sket Kaplingan yang ada kemungkinan tumpang tindin denganpihak lainnya pada sket tanah tergambar bidang tanah Drs. Murad Kasimberada di seberang jalan berhadapan dengan bidang tanah Feri Antoni;oe Bahwa bidang tanah yang Para Penggugat aku!

Bahwa oleh karenanya terlalu dini Para Penggugat menuduh bidangtanah Para Penggugat yang berasal dari Murad Kasim telah tumpangtindin dengan bidang tanah Feri Antoni, karena belum diketahul secararesminya ada atau tidaknya tumpangtindih, jika benarbenar terjaditumpang tindin baru seharusnya Para Penggugat melakukan Gugatan inioleh karenanya terlalu dini atau premature Para Penggugat mengajukanGugatan aquo;E. KEWENANGAN MENGADILI1.

Murad Kasim terlihat tidak tumpang tindih denganbidang tanah Tergugat II Intervensi, namun jikapun ada tumpang tindihmelalui Sket Kaplingan yang ada kemungkinan tumpang tindin denganpihak lainnya pada sket tanah tergambar bidang tanah Drs. Murad Kasimberada di seberang jalan berhadapan dengan bidang tanah Tergugat IlIntervensi;4.

Bahwa bidang tanah yang Para Penggugat akui berasal dari Drs.Murad Kasim jika di lihat dari data Akta Jual Beli Nomor 64/PPAT/1980tanggal 14 Februari 1980, yang merupakan tindak lanjut dari ObjekGugatan, bidang tanahnya berasal dari Penjual yang sama yaitu berasal dariMOHD DJORHARI yang mengkapling tanah menjual kepada pihakpihakdan dari data berdasarkan Sket bidang tanah kaplingan di lokasi tersebutterlihat tidak tumpang tindin dengan bidang tanah yang berasal dari ObjekGugatan;5.

Bahwa seharusnya Para Penggugat sebelum mengajukan Gugatanmemastikan dahulu kebenaran bidang tanah milik Para Penggugat padadasarnya tumpang tindin dengan siapa dan mencocokan data ke seluruhpihakpihak terkait dangan seksama termasuk mencari data objek gugatanke Kepala Desa Simpang Baru sekalipun bidang tanah Para Penggugat saatini masuk ke dalam wilayah Desa Tarai Bangun, karena dari Sket gambarkaplingan yang ada Tanah milik Para Penggugat tidak ada tumpang tindihdengan bidang tanah yang berasal

tindin (overlapping)terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (enam puluh enam)warga 79 (tujuh puluh sembilan) bidang atau seluaskurang lebih 734.786M*(tujuh ratus tiga puluh empat ributujuh ratus delapan puluh enam meter persegi), yakni:1. Nama PemilikAlas HakLuas Tanah2. Nama PemilikAlas HakLuas TanahNama Pemilik: Tukran1.: Surat Transmigrasi: 5.000 M?: Suparman.: SHM Tahun 1982: 17.500 M?: Kasmir.Halaman 69 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUNBLNo.

tindin (overlapping)terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (enam puluh enam)warga 79 (tujuh puluh sembilan) bidang atau seluaskurang lebih 734.786M*(tujuh ratus tiga puluh empat ributujuh ratus delapan puluh enam meter persegi), yakni:1.4.Nama PemilikAlas HakLuas TanahNama PemilikAlas HakLuas TanahNama PemilikAlas HakLuas TanahNama Pemilik: Mad Supandi.: Surat Ganti Rugi Tahun 1998: 10.000 M?: Mad Supandi1.: SKT Tahun 1992: 10.000 M?: Sutini.: SHM Tahun 1982 Nomor 317: 17.500 M?

tindin (overlapping)terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (enam puluh enam)warga 79 (tujuh puluh sembilan) bidang atau seluaskurang lebih 734.786M*(tujuh ratus tiga puluh empat ributujuh ratus delapan puluh enam meter persegi), yakni:1.Nama PemilikAlas HakLuas TanahNama PemilikAlas HakLuas TanahNama PemilikAlas HakLuas TanahNama PemilikAlas HakLuas Tanah: Muslam.: Surat Ganti Rugi Tahun 2001: 7.500 M?: Nasrodin1.: Surat Transmigrasi: 5.000 M?: Sardi.: SKT Tahun 2008: 17.500 M?

tindin (overlapping)terhadap PENGGUGAT dan/atau 66 (enam puluh enam)warga 79 (tujuh puluh sembilan) bidang atau seluaskurang lebih 734.786M*(tujuh ratus tiga puluh empat ributujuh ratus delapan puluh enam meter persegi), yakni:1.Nama PemilikAlas HakLuas TanahNama PemilikAlas HakLuas TanahNama PemilikAlas HakLuas TanahNama PemilikAlas HakLuas TanahNama PemilikNo. Induk Bidang: Muslam.: Surat Ganti Rugi Tahun 2001: 7.500 M?: Nasrodin1.: Surat Transmigrasi: 5.000 M?

Bila terdapat tumpang tindin (overlapping) lahan, makaberdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Permen ATRBPN Nomor 21 TahunHalaman 169 Putusan Nomor : 36/G/2021/PTUNBL2020 tentang Penangan dan Penyelesaian Kasus Tanah, makamasyarakat dapat mengajukan keberatan ke pada instansiberwenang, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten LampungSelatan (Tergugat), dengan syarat sebagai berikut:a.e.fotokop!

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ternyata areal lahan milik PenggugatIl sebagian masuk / tumpang tindin dengan areal lahan Sertifikat Hak Pakai No.00015 atas nama PT Pertamina (Persero).Bukti Kepemilikan Tanah Penggugat III1. Bahwa Penggugat Ill memiliki sebidang tanah yang terletak di DesaMurutuwu, Kec. Paju Epat, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah yangdiperolennya karena membeli dari Sdr.

Lebihlebih terhadap Penggugat yang menurutdalilnya telah memiliki sertifikat dan hal tersebut tidak mungkinterjadi tumpang tindin dengan sertipikat milik pertamina karenapada tahun 2014 pengukuran bidang tanah sudah menggunakanTotal Station (TS).Hal. 94 dari 214 Putusan Pkr. No. 32/G/2019/PTUN.PLKll.

Bahwa berdasarkan posita gugatan Para Penggugat,mempermasalahkan hakhak keperdataan atas tanah berupa bukti kepemilikanPara Penggugat yang tumpang tindin (Overlap) dengan bukti kepemilikan yangdimiliki oleh Tergugat II Intervensi.7.

Peta Lokasi Tanah Penggugat II tumpang tindin dengan area tanahTergugat Il.Int (Vide Bukti P.2B);112. Fotofoto area tanah Penggugat II Tumpang tindih dengan area tanahTergugat II Int. ( Vide Bukti P.2C);113. Peta Lokasi Tanah Penggugat III Tumpang tindih dengan area tanahTergugat II.Int (Vide Bukti P.3C);114. FotoFoto Area tanah Penggugat III Tumpang tindin dengan area tanahtergugat II Int. (Vide Bukti P.3D);115. Peta Lokasi Tanah Penggugat IV (Vide Bukti P.4B);Hal. 215 dari 214 Putusan Pkr.

Fotofoto area tanah Penggugat IV tumpang tindin dengan area tanahTergugat II Int. (Vide Bukti P.4C);117. Overlay Peta Citra Satelit (Vide Bukti T.65);118. Peta Kesesuaian Bidang Tanah (Vide Bukti T.66);119. Peta Overlay Bidang Tanah dengan Citra (Vide Bukti T.67);120. Peta Kesesuaian Bidang Tanah (Vide Bukti T.68);121. Peta Overlay Bidang Tanah dengan Citra (Vide Bukti T.69);122.

pembayaran 50 % kepada Penggugat secara mencicilsebanyak 13 kali, tidak dibayar penuh sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam Surat Pernyataan Bersama yaitu dibayar 50 % dari jumlah hargayang telah diperjanjikan, adapun cicilan tersebut dilakukan sejak tanggal 5Maret 1996 sampai dengan akhir tahun 1998 sebesar Rp.105.000.000, (seratus lima juta rupiah) ;Bahwa terhentinya pembayaran tersebut oleh Tergugat dengan alasanbahwa tanah yang dijual Penggugat kepada Tergugat ada sengketa atautumpang tindin

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menunjuk batasbatassebagaimana gugatan tersebut, adalah penunjukan batas yang overlap atautumpang tindin dengan obyek milik orang lain sehingga penunjukan batastersebut mengakibatkan kaburnya gugatan penggugat;3.

Lontar;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Factisudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, denganpertimbangan bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa tidaktumpang tindin dengan sertifikat hak milik Penggugat, hal tersebut dikuatkanPenggugat dan Tergugat II Intervensi pada sidang pemeriksaan setempatbahwa lahan lokasi yang di atasnya terbit objek sengketa

No.05/Pdt.G/2009/PN.Mdl, sampai ada putusan Pengadilan yang menyatakan siapa sebenarnya yang berhak secara hukum selaku Pemilik atas objek perkara perdata, yang sekaligus menjadi TempatKejadian Perkara pidana aquo tersebut ;Bahwa hal ini adalah sangat penting guna menghindari putusan Pengadilanyang kontradiktif dan tumpang tindin serta menghindari adanya hukumanyang dijatunkan Pengadilan kepada orang yang tidak bersalah karena ternyata terbukti secara hukum Terdakwa Belman Sitompul adalah yang palingberhak

Syamhudin dihadapan Kepada Desa (Turut Tergugat I) menerangkantanah yang diakui oleh Penggugat itu tumpang tindin dengan tanah yangdiakui M. Hayep, Nuryanti dan Zulkarnain, berdasarkan Surat Keteranganyang dimilikinya, dan atas keterangan yang disampaikan oleh H.Syamhudin dibenarkan pula oleh Kepada Desa Sei Awan Kanan (TurutTergugat I) pada waktu itu;. Bahwa setelah Penggugat mengetahui dari H.

Syamhudin dan KepadaDesa Sei Awan Kanan (Turut Tergugat I), kalau tanah milik datoknyatumpang tindin dengan tanah yang diakui oleh M. Hayep, Nuryanti danZulkarnain, kemudian Penggugat meminta foto copy dari SuratKeterangan (SKT) itu kepada Turut Tergugat dan Turut Tergugat menerangkan kalau Surat Keterangan (SKT) itu ada pada pemiliknya,kemudian Penggugat bersama Usman Bin Abdul Karim dan BaharudinBin Zainuri yang merupakan cucucucu dari (Alm) MAT NOERmendatangi M.

Pemberitahuan Perkembangan HasilPenelitian Laporan/Pengaduan dengan melampirkan PETA OVERLAY(Bukti P.30) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Il tanggal 7 Januari2020, pada intinya menerangkan dari hasil pengecekan lokasi,berdasarkan hasil plotting titik pengecekan yang ditunjukkan olehPenggugat diatas tanah datok Penggugat tumpang tindin (Overlap)sebagian dari Hak Guna Bangunan (HGB) Tergugat yaitu:a.

melarang melakukankegiatan tetapi tetap dikerjakan;Bahwa saksi sempat bertemu dengan Mister Li yangmemakai juru bahasa dengan penjelasan bahwa tanah inidiselesaikan dulu dengan Mister Han tetapi saksi tidak sempatbertemu dengan Mister Han;Bahwa ahli waris ada meminta petunjuk ke BPN danmenanyakan apakah surat swapraja bisa disertifikatkan dan arahandari BPN untuk dibuatkan surat keterangan tanah ke Kepala DesaSungai Awan Kanan dan pernyataan dari Kepala Desa bahwa tanahtersebut tumburan atau tumpang tindin

Tanah Milik;Selatan : Pangkung;Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN GinBarat : Sungai;Bahwa atas keberadaan tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugattersebut, sebagian seluas 2.200.M2. (22 are) diklaim sebagai miliknya dan telahbersertipikat sesuai Sertipikat Hak Milik No. 03419, yang terletak di Desa Sabaatas nama Penggugat Wayan Narta, sebagaimana posita point 29 gugatan;Bahwa terhadap klaim Penggugat yang mengklaim tanah tersebutmerupakan tanah miliknya, yang tumpang tindin

Keputusan Kepala Kantor Wilayanh Badan PertanahanNasional Provinsi Bali Nomor 0183/Pbt/BPN.51/VIII/2017tentang Pembatalan Karena Kesalahan AdministrasiTerhadap Sertipikat Atas Tanah Hak Milik Nomor3419/Desa Saba Luas 2.200 M2 Sebelumnya Atas Nama Wayan Narta Yang Beralin Menjadi Atas Nama MadeKarang Sumadi Yang Tumpang Tindin Dengan SebagianDari Sertipikat Atas Tanah Hak Milik Nomor 257/DesaSaba Luas 4.500 M2 Terakhir Tercatat Atas Nama Ir. MadeKusuma Diputra No. Reg.

Terdapat tumpang tindin hak atas tanah; h. Data yuridis ataudata fisik tidak benar; atau i.

Putusan Nomor 205 K/TUN/2016setelah Peta Bidang NIB 15.01.03.02.09223 tanggal 18 Juni 2013atas nama Helni, S.Ag., M.Si,, sebagaimana dinyatakan dalamjawaban Kepala BPN Kota Palangka Raya angka (5) pada perkaraNomor 07/G/2015/PTUN.PLK, tertanggal 21 Mei 2015 yangdikuatkan dengan bukti T9 (Peta Bidang) dengan menyatakanPeta Bidang yang diberikan kepada Ardiansyah, S.Hut., denganNIB 15.01.03.02.10029 tidak tumpang tindin dengan Peta BidangNIB 15.01.03.02.09223 atas nama Helni sebagaimana gugatanPenggugat

serta menyebutkan batasbatastanah pewaris tersebut;14Menimbang, bahwa para Penggugat juga menuntut seluruh hartapewaris pada posita 12 untuk ditetapkan sebagai harta warisan pewaris,padahal para Penggugat telah mendalilkan bahwa sebagian tanah pada posita12.1 tersebut seluas panjang 230 m x lebar 36 m telah dijual oleh Tergugat danpara Penggugat menuntut pengembalian uang hasil penjualan tanah tersebutuntuk dibagikan kepada ahli waris dan ahli waris pengganti pewaris, kedua halmana saling tumpang tindin

Usaha Negara Manado yangdibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengenaiPenggugat tidak dapat menunjukan batas mana yang menjadi tumpangtindin dengan tanah Tergugatll.Intervensi, sehingga Penggugat tidak dapatmembuktikan akan adanya keterangan mengenai tumpangtindih tersebut,pertimbangan hukum yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar tersebut adalah keliru sebab pada waktu diadakanpemeriksaan ditempat Penggugat telan menjelaskan bahwa yang terjaditumpang tindin

Dan perlu dibatalkan Perjanjian Kredit (PK) karena dianggap adanyaTumpang Tindin atau adanya Klausul Tambahan terkait KuasaMenjual yang mengakibatkan Perjanjian tersebut melanggar Pasal 18ayat 2 UU Nomor 8 Tahun 1999;Bahwa gugatan yang dilakukan YLKI Gorontalo atau KompotensiPengugat selain berdasarkan Hierarki atau Nomenklatur UU Nomor 8Tahun 1999 pada pasal 46 ayat 1 Poin b dan c, juga didasarkan PadaPutusanPutusan Pengadilan sebelumnya tentang Kewenangan YLKIdibatasi pada Kepentingan Konsumen

, terletak di Kelurahan Ngesrep, KecamatanBanyumanik, Kota Semarang;Adalah CACAT ADMINISTRASI, sehingga sudah selayaknyakedua Sertipikat tersebut DINYATAKAN CACAT HUKUM dantidak memiliki Kekuatan hukum;Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah mengklaimterjadi tumpang tindin antara Sertipikat Hak GunaBangunanNo. 165/Ngesrep dan Sertipikat Hak GunaBangunanNo. 360/Ngesrep dengan kedua Sertipikat tanahmilik Tergugat Rekonpensi telah mengakibatkan kerugianterhadap Penggugat Rekonpensi, perbuatan

serta keterangansaksi, dipertegas lagi dengan adanya pemeriksaan setempat yangdiajukan oleh Pembanding atas obyek tanah yang lain yangberhubungan dengan riwayat perolehan tanah sertifikat Hak Milik Nomor1520 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 atas nama Terbanding/Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang terungkapdipersidangan; Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Pembandingsemula Tergugat berkesimpulan bahwa sertifikat tanah SHM Nomor1520 dan SHM Nomor 1576 tidak terjadi tumpang tindin

Notaris/PPAT dan telah pula dibalik nama olehTerbanding semula Penggugat, sehingga Terbanding semulaPenggugat selaku pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum; Bahwa Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukanpermohonan kepada Terbanding II semula Tergugat Il untuk dilakukanpengukuran ulang dan pemetaan kodasteral di Kantor Pertanahan KotaSemarang terhadap obyek sengketa dan obyek sengketa II danHalaman 44 dari 56 Putusan Nomor 402/Pdt/2018/PT SMGdisimpukan telah terjadi tumpang tindin

Bahwa Penggugat telah mendalilkan memiliki tanah seluas 1.360 M2 denganSertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 1095/Kamal dengan Gambar Situasi No.2484 tanggal 21 Maret 1997 yang berada diatas /tumpang tindin dengan tanah milik Tergugat dengan Sertifikat HakMilik (GHM) No. 3576 dengan Surat Ukur tanggal 9 Feoruari 2000 No. 4623 / Kama!

Bahwa gugatan Penggugat menyalahi kompetensi absolut peradilan;Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadiliperkara ini, karena permasalahan tumpang tindin Tanah Hak MilikNo. 39/Bencongan milik Penggugat Tanah Hak Guna BangunanNo. 6957/Bencongan milik Tergugat II Intervensi adalah murni masalahhukum perdata karena menyangkut dengan sengketa kepemilikan.

dengan memperhatikan dan melaksanakan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentangPengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan :> pasal 62 ayat (1) : menyatakan : Sertifikat hak atas tanah yangmengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atauperintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanahmenurut PerundangUndangan;> pasal 62 ayat (2) : Cacat Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) antara lain : huruf e : tumpang tindin

Bahwa Tergugat juga telah mengirimkan Surat tanggal 25112014Nomor 4422/33.74/XI/2014 yang antara lain ditujukan kepadaPenggugat perihal pengembalian berkas permohonan yang padapokok isi suratnya antara lain: Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapang oleh PanitiaPemeriksaan Tanah A pada tanggal 02052014, bidangbidangtanah yang Saudara/Saudari ajukan permohonan pengakuan hakternyata ada indikasi tumpang tindin dengan Tanah asset PT.Sinar Waluyo yaitu Sertipikat HGB Nomor 4688/Sendangmulyo; Bahwa berdasarkan