Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-06-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN Bintuhan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bhn Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
ITA USPINI, SH.I
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Paratama Bengkulu
2.Bupati Kabupaten Kaur
137 — 142
ITA USPINI, SH.I
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI Cq Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Paratama Bengkulu
2.Bupati Kabupaten Kaur
137 — 142
Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyaikewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tatausaha negara;Halaman 22 dari 25 HalamanPutusan Nomor 1/Padt.G/2019/PN BhnMenimbang, bahwa Penggugat dalam dalildalil gugatannyamengemukakan bahwa Tergugat dan Tergugat II telah melakukan perbuatanmelawan hukum terhadap Penggugat, yang mana pada tahun 2016 saatPenggugat membuat NPWP untuk persyaratan tes CPNS status pekerjaanPenggugat dalam NPWP yang diterbitkan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 08-08-2008 — Upload : 14-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 K/MIL/2008 Tanggal 8 Agustus 2008 — DANY CHANDRA KUSUMA
29 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 45 K/MIL/2008kamu serahkan kepada saya, saya akan antarkan kamu ke Medan, Terdakwajawab "sudah abang ikut, di mobil pistol akan saya kasihkan sama orang sipilyang menyerahkan HP ini".24. Bahwa selanjutnya Saksi10 naik ke mobil dan Terdakwa duduk sebagaipengemudinya kemudian Terdakwa menyerahkan Pistol dan HP kepada orangsipil tersebut selanjutnya kendaraan Terdakwa kemudikan menuju Medansedangkan HP dan Senjata api diambil oleh Dan Sub Den Pom IM/23.25.
Register : 01-09-2021 — Putus : 27-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PA SORONG Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Srog Tanggal 27 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 22
36 — 22
mendapatkan izin dari pejabat yang berwenangsebagaimana surat Nomor: 522/245/KPMP UNIT IISRG/VIII/2021,tertanggal 30 Agustus 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pit.Kepala KPHP Unit Il Sorong Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat,sehingga memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PegawaiNegeri Sipil yang menyatakan secara tegas bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-01-2011 — Putus : 15-03-2011 — Upload : 16-09-2011
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 16-K/PM II-09/AD/I/2011 Tanggal 15 Maret 2011 — Praka ASEP CUCU SUHANA
30 — 18
30 — 18
Bahwa selain dari Terdakwa, Saksi jugapernah membeli narkotika jenis ganja dari warga sipilyang bernama Asep Andre alias BW alamat perum CitraMas Ds. Nyalindung Cimalaka Sumedang sebanyak 8(delapan) paket dengan harga perpaketnya Rp 25.000,(dua puluh lima ribu rupiah) dan juga kepada Sadr.Rudok sebanyak 2 (dua) paket dengan harga perpaketnyaRp 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah).5.
Register : 11-06-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 21-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Srl Tanggal 15 Juli 2020 — M. RIDWAN Bin MUHAMMAD HB
64 — 26
64 — 26
RIZKI DWI PUTRA melakukanpenyelidikan, Saksi melihat seseorang yaitu Terdakwa sedang beradadi pinggir jalan Lintas Sumatera tepatnya di sebelah kantor BankMandiri Sarolangun, kemudian kami hendak mendatangi Terdakwatersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa melihat kami dan langsungmembuang sesuatu keatas aspal jalan, lalu Saksi langsung melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa dan memborgol tangan Terdakwa;Bahwa setelah melakukan penangkapan, Saksi memanggil saksi sipilyang pada saat itu berada di
Register : 05-11-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 07-08-2020
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 97-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2019 Tanggal 19 Nopember 2019 — Pembanding/Oditur : Zulkarnain, SH.
Terbanding/Terdakwa : Alif Khoirudin Sabila
194 — 63
Terbanding/Terdakwa : Alif Khoirudin Sabila
194 — 63
Lettu Pardosi, S.H.NRP 21990181500578 Pakum Satgas Yonif 143/TWEJ sangatberbahaya karena pengiriman pistol yang notabene merupakanperlengkapan perang yang paling vital yang dengan mudahnyaTerdakwa curi dan mengirimkan pistol tersebut ke warga sipilyang berdomisili di Bandung.4. Bahwa atas kejadian hilangnya pistol Lettu Pardosi, S.H.
Register : 10-07-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 254/PDT/2018/PT MDN Tanggal 6 Nopember 2018 — PEMBANDING VS TERBANDING
55 — 18
55 — 18
ketentuan PP No. 10 Tahun 1983 dan perubahannyaPP No. 45 Tahun 1990 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil, maka konsekuensi hukum bagi penggugat wajibdan harus tunduk kepada ketentuan peraturan pemerintah tersebutdiatas;Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Perdata Nomor 254/Padt/2018/PT MDNBahwa selanjutnya pada pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 danperubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berbunyi: Pegawai Negeri SipilYang
Register : 25-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 25-02-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 55/G/2019/PTUN.KPG Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
DRS. ALEXANDER NAIKOFI
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
118 — 45
DRS. ALEXANDER NAIKOFI
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
118 — 45
ALASSANALASIAIN GUIGIATIAN seneeeeceeee neers cmeeeenersimeenmeneenermemmeenn1.Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Petikan dari Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Nusa Tenggara Timur Nomor :813.2/1/67/60N tanggal O08 April 1986 dengan NIP awal No.Halaman 4 dari 70 halaman Putusan No.55/G/2019/PTUNKPG010191293, Golongan/Ruang Gaji Il/a dan ditempatkan padaSetwilda Tk.
Register : 11-02-2014 — Putus : 08-05-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 4/G/2014/PTUN-KPG Tanggal 8 Mei 2014 — FINCE ANASTASIA LEDA, SKM (Penggugat)
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN (Tergugat)
81 — 46
81 — 46
gugatannya angka 9 dan angka 9.1 yang intinyamengatakan bahwa penerbitan obyek sengketa oleh tergugat melanggar peraturanperundang undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik yaitudikeluarkannya obyek sengketa, penggugat tidak pernah diperiksa oleh atasan langsungpenggugat atau tim pemeriksa adalah dalil yang keliru dan harus dikesampingkankarena dasar hukum penerbitan obyek sengketa adalah Pasal 18 ayat (1) huruf fPeraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-09-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 05-12-2019
Putusan PA BENGKULU Nomor 769/Pdt.G/2019/PA.Bn Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
71 — 29
71 — 29
2008 yang telah diubah denganPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, makapokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebutsesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa Termohon konvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 07-05-2015 — Upload : 08-07-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 209/PID.B/2015/PN.Lbp Tanggal 7 Mei 2015 — I. Nama Lengkap : RIZKY ANDIKA Als DIKA;
Tempat Lahir : Medan;
Umur /Tanggal Lahir :31 Tahun / 17 Nopember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pancing Gg. Murni Kelurahan Sidorejo Kec. Medan Tembung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan Terakhir :SMA
II. Nama Lengkap : DILLAH NUR AQLA ;
Tempat Lahir : Medan;
Umur /Tanggal Lahir :23 Tahun / 02 Maret 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gurilla No. 199 Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Jualan;
Pendidikan Terakhir :SMA
19 — 4
19 — 4
Deli Serdang dan yang melakukan penangkapanterhadap Terdakwa dalah 4 (empat) orang Polisi yang berpakaian sipilyang mengaku dari Kepolisian Polresta Medan;Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut bersama NANDA alsOMPONG (DPO), AY!
Register : 18-07-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 31-10-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 927/Pdt.G/2017/PA.Pbr Tanggal 28 September 2017 — Prmohon, Termohon
14 — 8
14 — 8
Tgl.28092017, Hal 22 dari 27Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan pengakuan TermohonRekonvensi yang dibenarkan oleh Pemohon Rekonvensi di muka persidanganyang menyatakan Termohon Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang memiliki gaji dan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.091.000, (tigajuta sembilan puluh satu ribu rupiah) ditambah dengan tunjangan transportasiserta bukti pemotonganpemotongan terhadap gaji Termohon Rekonvensisetiap bulan pada bendaharawan gaji tempat Termohon
Register : 26-06-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 391/Pdt.G/2020/PN Mdn Tanggal 11 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 26
51 — 26
Bahwa sesungguhnya Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang bekerja di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yangberalamat di JI Rahmad No 1 Kelurahan Medan Tenggara KecamatanMedan Denai Kota Medan, dimana sesuai dengan pasal 3 ayat 1 PP no 45Tahun 1990 yang mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian WAJIB memperoleh izin atau surat keterangan LEBIHDAHULU dari Pejabat, dimana sesungguhnya Penggugat harus lebih dahulumemperoleh izin cerai dari Pejabat/atasan langsung
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 24-08-2015
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 293/Pdt.G/2015/PA.Wsp Tanggal 12 Agustus 2015 — Pemohon dan Termohon
14 — 8
14 — 8
(et aquoet bono)Menimbang, terlebin dahulu karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah denganPerturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
Register : 15-06-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 44/G/2020/PTUN.Smg Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat:
Paul Jan J. Sevens
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Intervensi:
Jonathan Paul Junior Sevens
370 — 975
Paul Jan J. Sevens
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan
Intervensi:
Jonathan Paul Junior Sevens
370 — 975
Dasar pembuatan Akta Kelahiran mengacu pada dokumenkependudukan dari Pemohon antara lain KK, KTP dan Akta PencatatanSipil (Akta Perkawinan/Buku Nikah); Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipilyang berbunyi : Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana
Register : 12-12-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 19-03-2013
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 523/Pdt.G/2012/PA.Prob Tanggal 5 Maret 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
13 — 1
13 — 1
A.Md, maka ketentuan pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang menyebutkan bahwa pegawai negeri sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat telahterpenuhi; 27222222 222 nn nnn nena nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi bermeterei cukup dan sesuaiaslinya Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : X.863/122/425.023/2012 tentangPemberian Izin Perceraian atas nama Bambang Sutedjo Rianto.
Register : 02-05-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 235/Pdt.G/2017/PA.Blk Tanggal 14 September 2017 — PENGGUGAT
VS
TERGUGAT
61 — 44
61 — 44
Putusan Nomor 235/Pdt.G/201 7/PA.BIkBahwa tentang keinginan Penggugat utuk memberikan pendidikankepada anakanak, sampai saat ini Tergugat masih mampu memberikanpendidikan kepada anakanak Penggugatdan Tergugat.Bahwa terkait pemberlakuan pemotongan gaji Penggugat, hal iniadalahsudah berdasarkan ketentuan dari peraturan tentang pegawai negeri sipilyang berdasarkan surat keputusan Bupati Bulukumba.Bahwa tentang keinginan Penggugat untuk memelihara anak keduaPenggugat dan Tergugat yang bernama Muh.
Putus : 16-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2432 K/Pdt/2014 Tanggal 16 Maret 2015 — PT MULTI STRUCTURE VS PT HIDUP BARUNA
98 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi a quo sudahtepat dan berkesusaian dengan ketentuan hukum acara pengadilan sipilyang berlaku, dan oleh karenanya Pemohon Kasasi tidak berkeberatandengan pertimbangan hukum dan Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggia quo.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti/PengadilanTinggi telah salah menerapkan hukum, karena walaupun dalil gugatanPenggugat Konvensi
Register : 04-10-2011 — Putus : 20-12-2011 — Upload : 02-02-2012
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 40/G.TUN/2011/PTUN.JPR Tanggal 20 Desember 2011 — FRENGKY AYOMI, S.Sos;
VS
GUBERNUR PROVINSI PAPUA
107 — 54
107 — 54
berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat(1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 TentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil menyatakan : Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatanstruktural eselon Il di lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota ;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut telahdapat tentukan jabatan struktural dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 30-04-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Tml Tanggal 17 September 2015 — GUSTAP
MELAWAN
MILA
90 — 48
90 — 48
keterangan lebih dahulu dari pejabat,;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas bukti P9 berupa FotocopySurat Izin bercerai yang telah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri BatuSahur, Ampah Kabupaten Barito Timur, yang merupakan atasan dari tempatPenggugat bekerja, berdasarkan bukti P9 tersebut diatas yang menurut Majelis HakimSurat tersebut merupakan ijin perceraian yang diberikan oleh Pejabat yang berwenangyang merupakan Pimpinan dari Penggugat yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang