Putusan Nomor 416 K/TUN/2020Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil oleh karenaitu seharusnya Pemohon Kasasi/Penggugat sejak semula sudah dijatuhisanksi berupa pemberhentian tidak hormat sebagaimana termuat dalamkeputusan objek sengketa;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaantentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertinbangkan

Selain itu, Penggugat juga memperoleh DP3 (Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan) untuk tahun 2010;Bahwa selama menjalani masa tahanan, Penggugat tidak pernah menerima tegurandan atau surat panggilan yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin oleh KetuaPengadilan Agama Makassar;Bahwa, Penggugat telah menemukan beberapa kejanggalan terhadap lampiranusulan pemberhentian tidak hormat yang dikirim oleh Ketua Pengadilan TinggiAgama Makassar sebagai berikut :a.

Putusan Nomor 438 K/TUN/2012Bahwa Surat tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penggugat, baik dirumah tempat kediaman Penggugat ataupun di rumah tahanan selama Penggugatmenjalani masa rehabilitasi dan penahanan;Bahwa Surat Panggilan diterima Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2011 yaknisetelah Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat dikeluarkan olehSekretaris Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Juli 2011;Bahwa kejanggalan yang terdapat dalam surat tersebut adalah mengenai maksuddan tujuan pemanggilan

Putusan Nomor: 1256/Pdt.G/2015/PA.Clp.Halaman 3 dari 9 halamane Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an Penggugat bermaterai cukup,yang dikeluarkan dari Kantor Kependudukan dan Capi KabupatenCilacap tanggal 30 Oktober 2013, Bukti P.1; e Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1263/55/X1/2012,tanggal 08 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap,bermaterai cukup, Bukti P.2e Foto kopi Surat Keputusan Staf Angkatan Darat NomorKep/6415/IV/2014, tentang pemberhentian

tidak hormat dariDinas Keprajuritan Angkatan Darat tanggal 16 April 2014, BuktiMenimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat jugatelah mengajukan bukti 2 orang saksi masingmasing menerangkan dibawahsUmpah yang terdirl Gari 2 nn nnn nner nent1.Saksi , umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempattinggal di Rt 2 Rw 4 DEsa Karanganyar Kecamatan GandrungmanguKabupaten Cilacap, memberikan keterangan dibawah sumpah padaDOK OKI ~~~ nnn mann nner nnn nnn nnnnninnnnnimnmnnannanamnmmenmnmnmnmenmnmnmmnmnnBahwa

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati MadiunNo. 188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tertanggal 28 Agustus 2015tentang pemberhentian tidak hormat atas nama DAHRIUS KANDAR,4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan harkat dan martabatPenggugat seperti semula menurut hukum ; 5. Menerima eksepsi Penggugat / Pembanding seluruhnya ; 6.

Pol : Skep/181/II/ 2005tentang Pemberhentian tidak hormat dari Dinas Polri oleh Kapolda Jatimtidak Sah dan Batal Demi Hukum ;Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 451 K/TUN/20135.

Pol. : Skep /181/ Il/ 2005 tentang Pemberhentian tidak hormat dari Dinas Polri atasnama Penggugat (IDA BAGUS KETUT SUCITA) NRP 73100400 olehKapolda Jatim tidak sah ;Bahwa Penggugat diduga melanggar kewajiban yang terdapat dalam pasal3 huruf g PP RI No. 2 tahun 2003, yang berbunyi : Dalam rangkakehidupan bernegara, bermasyarakat, anggota Polri wajib menaatiperaturan perundangundangan yang berlaku baik yang berhubungandengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum dan pasal 4huruf d, f, m PP

Tergugat memberi SuratKeputusan Pemberhentian Tidak Hormat kepada Penggugat pada bulanSeptember 2007. Nomor 306. SK.U.0907.

Asuransi Jiwasraya(Persero) Nomor 306.SK.U.0907 tanggal 14 September 2007tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sdr. Sahminar Salam/Pegawai Administrasi Seksi Dukungan Aktivitas Operasional &Promosi Bagian Operasional PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)Hal. 6 dari 19 hal. Put. Nomor 620 K/Pdt.SusPHI/2015Makassar Regional Office dimana gugatan tersebut diajukan olehPenggugat saat itu (Sdr. Sahminar Salam) melawan PT. AsuransiJiwasraya (Persero) selaku Tergugat dalam hubungan yang samasebagai eks.

./2016 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilatas nama Drs. Amir Fauzie, M.M., NIP. 19700512 199202 1 002, tertanggal19 September 2016;Tenggang Waktu Gugatan:1.Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 1852/KPTS/BKD.1I/2016 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil, atas nama Drs.

., NIP. 19700512 1992021 002 diterbitkan Tergugat pada tanggal 19 September 2016;Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 1852/KPTS/BKD.1I/2016 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil tersebut, diterima/diketahui Penggugat pada tanggal30 September 2016, diambil langsung oleh Sdr. M.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Madiun No. 188.45/116/KPTS/402.203/2015Tertanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian Tidak Hormat SebagaiPegawai Negeri Sipil yang merujuk pada Putusan Pengadilan NegeriKabupaten Madiun Nomor:273/Pid.Sus/2014/PN.Mjy. tertanggal 1Desember 2014 adalah bertentangan dengan hukum, hal ini karenaHalaman 6 dari 51 Putusan Nomor 271/G/2015/PTUN.SBY.Surat Keputusan Bupati Nomor. 188.45/116/KPTS/402.203/2015 Tertanggal28 Agustus 2015 haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

Pemberhentian hormat itumendapat hak pensiun sedangkan Pemberhentian tidak hormat itu yatidak dapat hak pensiun, pemberhentian tidak hormat di sini yang diaturadalah apabila perkara itu sudah mempunyai kekuatan hukum yangtetap, bukan perkara itu masih dalam proses baru diputuskan bahwayang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat; Dalam pasal 11PP 11 2017 tentang manajemen PNS itu pasal 249 ayat 4 yg tidakdiubah dan tetap berlaku, dalam pasal tersebut dijelaskan apabila PNSyang menjalani pidana

Saya beberapa kali menjadi ahli tapi bukan spesifik ini. sayabaru tahu ada pemberian SK pemberhentian tidak hormat denganhormat yang pada saat pensiun. Pengertian pensiun ada beberapa. Tadi sudah saya Jelaskan bahwa apabila ASN inimelakukan tindak pidana yang berupa penyelewengan jabatannyakarena diatur juga di Sana pengertian tidak hormat itu ada juga katakataHalaman 28 dari 50 hal.

Jadi kalau dilihat dariteori tersebut bahwa kalau dia melanggar asas ya batal demi hukum.Saya beberapa kali menjadi Saksi tapi bukan spesifik ini. saya barutahu ada pemberian SK pemberhentian tidak hormat dengan hormatyang pada saat pensiun. Pengertian pensiun ada beberapa.

PemerintahNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil berbunyi ;PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum;Menimbang, bahwa pemberhentian

tidak hormat Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil karena adanya hukuman pidana yang telah berkekuatanhukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan dengan Putusan Tingkat BandingPengadilan Tinggi Surabaya sehingga dengan adanya putusan pidana yang telahberkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim berpendapat penerbitankeputusan obyek sengketa secara substansi telah sesuai dengan ketentuanpasal 87 ayat (4) huruf b undang undang nomor 5 tahun

XVIII.BDG/01/2013 tanggal 25 Januari 2013 terdapat indikasipenyalahgunaan penerimaan pembayaran rekening air pelanggan oleh pegawai seksiinkaso ( Sdr.Kustini S.Ip / Penggugat ) yang mengakibatkan kerugian PDAM TirtaMedal Kabupaten Sumedang;Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik,Duplik serta kesimpulan Penggugat dan Tergugat di persidangan dapat disimpulkanbahwa yang menjadi permasalahan dalam perselisihan hubungan industrial antaraPenggugat dan Tergugat adalah "apakah benar pemberhentian

tidak hormat yangdilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat karena Penggugat telah melakukanpelanggaran Peraturan yang berlaku dan apakah pemberhentian tidak hormat tersebutsudah sah dan berdasar hukum ?"

kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta MedalKabupaten Sumedang adalah Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2011tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal ( bukti : T33) dimanaPenggugat adalah pekerja yang bekerja di Perusahaan Tergugat dengan jabatanterakhir sebagai staf Sie hubungan pelanggan PDAM Cabang Sumedang Selatandengan SK No.821.12/SK 15/PDAM/1997 tanggal 2 Pebruari 1997 ( Bukti : Pl= T2 )Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan42faktafakta, apakah benar pemberhentian

tidak hormat yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Penggugat karena Penggugat te/ah melakukan pelanggaran Peraturan yangberlaku dan apakah pemberhentian tidak hormat tersebut sudah salt dan berdasarhukum ?"

tidak hormat yang dilakukanoleh Tergugat terhadap Penggugat sejak tanggal 28 Nopember 2012 dinyatakan sahdan berdasar hukum maka segala hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugatberakhir pada saat itu juga sehingga berlakulah ketentuan Wo Work No Pay"berdasarkan Pasal 93 ayat (1) yaitu " Upah tidak dibay ar apabila pekerja /buruh tidakme/akukan pekerjaan "Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2), yang menyatakan bahwaTergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, petitum angka (3) yangmenyatakan

Pemberhentian hormat itumendapat hak pensiun sedangkan Pemberhentian tidak hormat itu yatidak dapat hak pensiun, pemberhentian tidak hormat di sini yang diaturadalah apabila perkara itu sudah mempunyai kekuatan hukum yangtetap, bukan perkara itu masih dalam proses baru diputuskan bahwayang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat; Dalam pasal 11PP 11 2017 tentang manajemen PNS itu pasal 249 ayat 4 yg tidakdiubah dan tetap berlaku, dalam pasal tersebut dijelaskan apabila PNSyang menjalani pidana

Saya beberapa kali menjadi ahli tapi bukan spesifik ini. sayabaru tahu ada pemberian SK pemberhentian tidak hormat denganhormat yang pada saat pensiun. Pengertian pensiun ada beberapa. Tadi sudah saya Jelaskan bahwa apabila ASN inimelakukan tindak pidana yang berupa penyelewengan jabatannyakarena diatur juga di Sana pengertian tidak hormat itu ada juga katakataHalaman 28 dari 50 hal.

Jadi kalau dilihat dariteori tersebut bahwa kalau dia melanggar asas ya batal demi hukum.Saya beberapa kali menjadi Saksi tapi bukan spesifik ini. saya barutahu ada pemberian SK pemberhentian tidak hormat dengan hormatyang pada saat pensiun. Pengertian pensiun ada beberapa.

PemerintahNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil berbunyi ;PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/ atau pidana umum;Menimbang, bahwa pemberhentian

tidak hormat Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil karena adanya hukuman pidana yang telah berkekuatanhukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan dengan Putusan Tingkat BandingPengadilan Tinggi Surabaya sehingga dengan adanya putusan pidana yang telahberkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim berpendapat penerbitankeputusan obyek sengketa secara substansi telah sesuai dengan ketentuanpasal 87 ayat (4) huruf b undang undang nomor 5 tahun

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kapolda Sumut Nomor Kep/405/V1/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Pemberhentian tidak Hormat a.n.RUDIANTO NABABAN NRP 81040757 dari Dinas Polri;4. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kapolda Sumut Nomor:Kep/405/V1/2014 tanggal 6 Juni 2014 tentang Pemberhentian tidak Hormata.n. RUDIANTO NABABAN NRP 810430757, dari Dinas Polri;5.

Bahwa Surat Keputusan pemberhentian tidak hormat Para Penggugatberdasarkan laporan hasil Pemeriksaan Bidang Laporan hasil pemeriksaankhusus Para Penggugat, Inspektorat Pemkot Pagar Alam dengan suratNomor : 700/260/INSP/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012 merekomendasikankepada Walikota Pagar Alam yang pada intinya, agar Wali kota PagarAlam membatalkan SK Pengangkatan CPNSD dan SK PengangkatanPNSD Para Penggugat karena telah melakukan tindak illegal/tidakprosudural sebagaimana ketentuan yang berlaku PP No

Bahwa Tergugat mengeluarkan SK Pemberhentian tidak hormat terhadapPara Penggugat tanggal 26 Juli 2012 sudah tepat dan benar karena telahsesuai dengan ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98Tahun 2000 tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 lampiran hurufF angka 2, bahwa CalonPegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan tidakhormat apabilaPada waktu melamar dengan sengaja memberikanketerangan alat bukti yang tidak benar

Surat Keputusan Pangarmatim tentang Pemberhentian tidak hormat atas namaSamsul Hayat Nomor : Kep / 128/TI/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 1482/Pdt.G/2011/PA.LmgKemudian bukti surat pertama yang telah dicocokkan dengan aslinya dansesuai serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P.1), dan bukti surat selanjutnyadiberi tanda (P.2), ( P.3 ) dan ( P.4);dekat yaitu : Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksisaksi keluarga/orang 1.

06 Maret 2011 yang diterima KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 21 Maret 2011dengan Register Perkara Nomor : 18/G.TUN/2011/PTUN.JPR telahmelalui pemeriksaan persiapan, gugatan Penggugat telahdisempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal14 April 2011 yang isi gugatannya adalah sebagai berikut ;Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalamperkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian DaerahPapua Nomor : Kep/32/BA/1/2011 Tanggal 26 Januari 2011Tentang Pemberhentian

Tidak Hormat dari Dinas Polri ;Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukan gugatanadalah sebagai berikut ;1.

Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusanberdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum sebagaimanaterurai di bawah ini ;Sate a a TENTANG PERT IMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalamperkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian DaerahPapua Nomor : Kep/32/BA/I/2011 Tanggal 26 Januari 2011Tentang Pemberhentian Tidak Hormat dari Dinas Polri (BuktiP3 dan

Bagian IIIAngka (2) huruf (bo) poin (4) Surat Keputusan KepalaKepolisian Negara Republik Indonesia No.PolSkep/993/XI1/2004, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugatberwenang menerbitkan Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Papua Nomor : Kep/32/BA/I/2011 Tanggal 26 Januari2011 Tentang Pemberhentian Tidak Hormat dari Dinas Polri(objek sengketa) ;Hal. 438 dari 53 Hal.

Terbitlah Surat Pemberhentian tidak hormat daridinas POLRI terhadap diri Tergugat;Nomor Perkara : 1586/Pdt.G/2014/PA.Bihalaman 2 dari 13 halaman6.10.MakaBahwa setelah Tergugat diberhentikan dari Dinas Polritersebut pada BulanJuli Tahun 2011, Tergugat dan Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuaTergugat di Kabupaten Boyolali;Bahwa sejak diberhentikannya Tergugat dari dinas POLRI tersebut,kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karenasering terjadi perselisihan dan/atau

SEBAGAI PEGAWAI DIREKSI PD BPR SUKABUMI. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PD BPR Sukabumi, Nomor :009/SK/DIR/I/2019 Tentang PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT Sar.RUDI RUSLANDI, SE. SEBAGAI PEGAWAI PERUMDA BPR SUKABUMIDIREKSI PERUMDA BPR SUKABUMI serta : 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Nomor : 013043 an. MIHKAELGUNAWAN Sebesar Rp. 385.000.000, (tiga ratus delapan puluh limajuta rupiah) tertanggal 10 November 2017. 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Nomor : 010650 an.

Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan yang ditujukankepada Gubernur Sumatera Selatan melalui surat permohonanpencabutan surat pemberhentian tidak hormat Pegai Negeri Sipiltertanggal 29 Agustus 2019, sesuai dengan ketentuan dalamPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 Tahun 2018;7.

Bahwa saat ini tergugat bukan lagi seorang TNI Republik Indonesia halini dibuktikan dengan Surat Keputusan dari Kepala Staf Angkatan DaratTentang Pemberhentian Tidak Hormat dari Dinas Keprajuritan AngkatanDarat berdasarkan Nomor surat Kep/478/XII/2013 yang dikeluarkanpada tanggal 2 Desember 2013 yang ditetapkan di Jakarta;.