i). 1 (satu) lembar kwitansi sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaranmakan, snack dan honor Narasumber kegiatan sosialisasi studi banding perambah hutan beralih ke usahalain yang dilaksakan di Saung Sarongge Cianjur.j). 1 (satu) lembar faktur kwitansi pembelian 400 (empat ratus) buku saku Kodam @ Rp10.000,00x 400 =Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4.

Putusan Nomor 126K/PM.I09/AD/X/2018Menimbangkegiatan sosialisasi studi banding perambah hutan beralih ke usaha lain yangdilaksakan di Saung Sarongge Cianjur.j). 1 (Satu) lembar faktur kwitansi pembelian 400 (empat ratus) buku sakuKodam @ Rp. 10.000x 400 + Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah)Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 20.000, (dua puluhribu rupiah).2.

Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 Terdakwa memanggil Saksi1 danmenyampaikan sebagai berikut Pak Suwanto dikarenakan kegiatan Kodim atau Staff Tersekarang banyak untuk membuat banner dan buku saku Netralisasi TNI sebanyak 400(empat ratus) buah, serta kegiatan mengikuti sosialisasi Citarum Harum di Sarongge,sosialisasi studi banding perambah hutan beralih keusaha lain di Sarongge, usahakan mintabantuan dana talangan kepada para Babinsa, kisarannya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluhribu rupiah) dan

Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2017 Terdakwa memanggil Saksi1 danmenyampaikan sebagai berikut Pak Suwanto dikarenakan kegiatan Kodim atau Staff Tersekarang banyak dana kebutuhan membuat banner dan buku saku Netralisasi TNI sebanyak400 (empat ratus) buah, serta kegiatan mengikutisosialisasi Citarum Harum di Sarongge,sosialisasi studi banding perambah hutan beralih keusaha lain di Sarongge, usahakan mintabantuan dana talangan kepada para Babinsa, kisarannya sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluhribu

Putusan Nomor 126K/PM.II09/AD/X/2018h).1 (satu) lembar nota pembayaran spanduk dari percetakan Yenda tanggal 11 Januari 2018 sejumlahRp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah).i). 1 (Satu) lembar kwitansi sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaranmakan, snack dan honor Narasumber kegiatan sosialisasi studi banding perambah hutan beralin ke usahalain yang dilaksakan di Saung Sarongge Cianjur.j). 1 (Satu) lembar faktur kwitansi pembelian 400 (empat ratus

Putusan Nomor. 381 K/TUN/2013Tranmigrasi PIRTRANS kepada PT.MBI, Gubernur SumateraSelatanyang telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Sumatera Selatan Nomor 49/PI/KPTS/BKPMD/1989 tanggal 10Juni 1989tentanglzin Lokasi kepada PT.MBI seluas + 24.000 ha yangdigunakan untuk Perkebunan Kelapa Sawit pola PIR TRANS, KantorWilayah Departemen Transmigrasi dan Perambah Hutan PropinsiSumatera Selatan yang telah mengeluarkan Keputusan kepala kantorwilayah departemen Transmigrasi dan Perambah

Hutan PropinsiSumatera Selatan Nomor 2187.

HERRY SOEJATNO, Warga Negara Indonesia,Pensiunan PNS Kanwil Departemen Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan Jawa Timur, beralamat diJalan Borobudur Nomor 20 Malang, dalam hal inimemberi Kuasa kepada : SABAR JOHSONSITUMORANG, S.H.

Hutan Provinsi Jawa Timur ;.

Bahwa berdasarkan usul pengalihan status Rumah Negara Golongan Illmenjadi Rumah Negara Golongan Ill dari Menteri Transmigrasi danPermukiman Perambah Hutan Nomor 4368.AUM,03.52.1999 tanggal 3Desember 1999 kepada Menteri Permukiman dan Pengembangan WilayahCq. Direktur Jenderal Pengembangan dan Permukiman, Rumah NegaraHal. 27 dari 49 hal. Put.

Bahwa pengalihan BM/KN dari Pemerintah Pusat kepada PemerintahDaerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di lingkunganDepartemen Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan kepadaGubernur Provinsi Jawa Timur dilaksanakan berdasarkan Berita AcaraSerah Terima pada tanggal 21 Agustus 2000, kemudian penyerahan dariGubernur Provinsi Jawa Timur kepada Walikota Malang pada tanggal 27Juni 2001 ;7.

Herry Soejatno pegawai Departemen Transmigrasi danPermukiman Perambah Hutan ;10.Berdasarkan surat Kepala Dinas Permukiman Provinsi Jawa Timur Nomor845.1/4325/102/2001 tanggal 25 Juni 2001 perihal Permohonan pembelianRumah Negara Golongan Ill yang ditujukan kepada Direktur Bina TeknikDirektorat Jenderal Perumahan dan Permukiman maka diterbitkan SuratHal. 29 dari 49 hal. Put.

Woko Menjadi Desa Definitif Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;

- Fotokopi Surat Menteri Kehutanan No. 102/Menhut-VII/1998 perihal Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk lokasi pemukiman transmigrasi penempatan T.A. 1997/1998, ditujukan kepada Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 214 Desa Woko, atas nama Maman Santra, Surat

Woko Menjadi Desa Definitif KecamatanPajo Kabupaten Dompu;T5 Fotokopi Surat Menteri Kehutanan No. 102/MenhutVII/1998perihal Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk lokasipemukiman transmigrasi penempatan T.A. 1997/1998, ditujukan kepadaMenteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;T6 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 214 Desa Woko, atas namaMaman Santra, Surat Ukur tanggal 10032000, No. 87/Woko/2000, luas10.000 M2;T7 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Woko, atas namaSyamsudin

Woko Menjadi Desa Definitif Kecamatan PajoKabupaten Dompu; Fotokopi Surat Menteri Kehutanan No. 102/MenhutVII/1998 perihalPersetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk lokasi pemukimantransmigrasi penempatan T.A. 1997/1998, ditujukan kepada MenteriTransmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 214 Desa Woko, atas nama MamanSantra, Surat Ukur tanggal 10032000, No. 87/Woko/2000, luas 10.000 M2; Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Woko, atas nama SyamsudinGani

Woko Menjadi Desa DefinitifKecamatan Pajo Kabupaten Dompu; Fotokopi Surat Menteri Kehutanan No. 102/MenhutVII/1998perihal Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk lokasipemukiman transmigrasi penempatan T.A. 1997/1998, ditujukan kepadaMenteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 214 Desa Woko, atas namaMaman Santra, Surat Ukur tanggal 10032000, No. 87/Woko/2000, luas10.000 M2; Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Woko, atas namaSyamsudin Gani

hutan lindung yang digunakan untuk lahanpertanian;Halaman 12 dari 33 Putusan Pidana Nomor 616/Pid.B/LH/2018/PN.BtaBahwa pelaku perambah hutan lindung yang digunakan untuk lahanpertanian tersebut setelah Saksi intrograsi bernama Sutarman, Sihanidan Amlan (Terdakwa);Bahwa alat yang digunakan para pelaku yaitu mesin Chainsaw danparang yang ditemukan digubuk milik Sutarman;Bahwa luas lahan hutan kawasan yang telah dibuka tersebutdiperkirakan seluas 10 (Sepuluh) Hektar;Bahwa Saksi bersamasama dengan

memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikanketerangan sehubungan dengan pembukaan hutan lindung untuk lahanpertanian;Bahwa Saksi bekerja sebagai Polisi Hutan di Dinas Kehutanan ProvinsiSumatera Selatan;Bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, sekira Pukul 15.00WIB, bertempat di desa Galang Tinggi, kecamatan Makakau llir,kabupaten OKU Selatan, pada saat Patroli gabungan Saksi mendapatipara pelaku perambah

hutan lindung Mekakau yang digunakan untuklahan pertanian;Bahwa pelaku perambah hutan lindung yang dipergunakan untuk lahanpertanian tersebut setelah Saksi intrograsi bernama Sutarman, Sihanidan Amlan (Terdakwa);Bahwa alat yang digunakan para pelaku yaitu mesin Chainsaw danparang yang ditemukan digubuk milik Sutarman;Bahwa luas lahan hutan kawasan yang telah dibuka tersebutdiperkirakan seluas 10 (Sepuluh) Hektar;Bahwa Saksi bersamasama dengan Tim gabungan yang terdiri dariDinas Kehutanan Provinsi

lindung Mekakau (Petahasil Ploting terlampir);Bahwa Ahli tidak langsung turun kelapangan untuk pengambilan titikkoordinat menggunakan GPS;Bahwa Ahli mengetahui perambahan hutan lindung yang berada Mekakaukabupaten OKU Selatan berdasarkan hasil periksaan dari Tim DinasKehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang memberitahu Ahli melaluitelefon yang kemudian Ahli catat dikertas memo hotel tempat Ahlimenginap;Bahwa pada saat Ahli memberikan pendapat di Polres OKU Selatan, Ahlihanya bertemu dengan pelaku perambah

hutan yaitu bernama Sutarmansedangkan dengan saksi Sihani dan Terdakwa, Ahli tidak mengetahuinya;Bahwa luas hutan lindung Mekakau yang telah dirambah, Ahli tidakmengetahuinya;Bahwa berdasarkan peta hasil plotting titik koordinat perambahan kawasanhutan lindung Mekakau yang Ahli buat, dari 3 (tiga) titik koordinat Ahli tidakmengetahui dititik kKoordinat mana lahan yang dirambah oleh Terdakwa;Bahwa berdasarkan peta hasil plotting titik koordinat perambahan kawasanhutan lindung Mekakau yang Ahli buat

Woko Menjadi Desa Definitif Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu;

- Fotokopi Surat Menteri Kehutanan No. 102/Menhut-VII/1998 perihal Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk lokasi pemukiman transmigrasi penempatan T.A. 1997/1998, ditujukan kepada Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 214 Desa Woko, atas nama Maman Santra, Surat

Woko Menjadi Desa Definitif KecamatanPajo Kabupaten Dompu;T5 Fotokopi Surat Menteri Kehutanan No. 102/MenhutVII/1998perihal Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk lokasipemukiman transmigrasi penempatan T.A. 1997/1998, ditujukan kepadaMenteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;T6 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 214 Desa Woko, atas namaMaman Santra, Surat Ukur tanggal 10032000, No. 87/Woko/2000, luas10.000 M2;T7 Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Woko, atas namaSyamsudin

Woko Menjadi Desa Definitif Kecamatan PajoKabupaten Dompu; Fotokopi Surat Menteri Kehutanan No. 102/MenhutVII/1998 perihalPersetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk lokasi pemukimantransmigrasi penempatan T.A. 1997/1998, ditujukan kepada MenteriTransmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 214 Desa Woko, atas nama MamanSantra, Surat Ukur tanggal 10032000, No. 87/Woko/2000, luas 10.000 M2; Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Woko, atas nama SyamsudinGani

Woko Menjadi Desa DefinitifKecamatan Pajo Kabupaten Dompu; Fotokopi Surat Menteri Kehutanan No. 102/MenhutVII/1998perihal Persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan untuk lokasipemukiman transmigrasi penempatan T.A. 1997/1998, ditujukan kepadaMenteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 214 Desa Woko, atas namaMaman Santra, Surat Ukur tanggal 10032000, No. 87/Woko/2000, luas10.000 M2; Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 198 Desa Woko, atas namaSyamsudin Gani

Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah DepartemenTrasmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian JayaNomor : B. 383/W.25PPL/1994 Tanggal 29 Maret 1994 Perihal RevisiSurat Keputusan Hak Milik Atas Tanah Hasil dari Proyek Transmigrasikarena Perubahan Subyek Hak beserta Surat Surat yangberhubungan dengan itu;e.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun1973 maka Menteri/Departemen yang menyelenggarakan transmigrasi dipropinsi Irian Jaya adalah Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian Jaya dimana selanjutnyadisebut sebagai Penyelenggara Transmigrasi;.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi menyebutkan:"Transmigrasi dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau proyektransmigrasi berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah DepartemenTransmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian Jaya Nomor: B.383/W.25PPL/ 1994 Tanggal 29 Maret 1994;.

Bahwa jikalau Penggugat masih mempertanyakan dasar perubahansubyek hak milik dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 293 Desa Malawilidengan luas 2.500 M2 Gambar Situasi Nomor : 15364/1991 tanggal20 Nopember 1991, maka tidak patutlah dipertanyakan kepada TergugatIV yang hanya sebagai Pelaksana Transmigrasi namun lebih tepatnya jikadipertanyakan kepada Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian Jaya sebagai PenyelenggaraTransmigrasi.ee)7.

MHP;Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut karena Terdakwa n disebut sebagai perambah hutan; iar menurut keterangan saksi Efri Irawan Bin Yahudin, dan Terdakwa,belum membakar lahan tersebut Terdakwa menyuruh anak Terdakwa yaitufa memberitahukan melalui radio HT kepada operator PT.MHP namun tidaki oleh PT.MHP, hal ini juga didukung keterangan saksi Indah Kartini Binng pada waktu itu bertindak sebagai operator radio PT.

MHP; ag, bahwa Terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut karena Terdakwa but sebagai perambah hutan;ig, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2007 sekira jam 10.00 wib,ngatakan pada istri Terdakwa yaitu saksi Yulius Binti Awaludin bahwam membakar areal lahan yang telah di tebang tebas di areal lahan diumpang Sari unit Il Merbau, kec.

MKSTransmigrasi Tanakeke Kecamatan Mappasunggu, laikang dan Punaga KecamatanMangarabombang Komara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati IlTakalar, menetapkan pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman Transmigrasidan Perambah Hutan Seluas kurang Lebih 7.182,50 Ha dengan Rincian SebagaiBerikut :1)Untuk calon pemukiman transmigrasi lokasi Tana Keke di Desa MaccinibajiKecamatan Mappakasunggu seluas kurang lebih 3.376,25 Ha, dengan bataswilayah sebagai berikut :a.

MKS Sumur gali sebanyak 200 lubang; Sarana air bersih perpipaan; Gudang masingmasing 1 (satu) unit untuk SP 1 dan SP 2; Check Dam dan pompa air untuk SP1 dan SP2.Bahwa setelah menyiapkan sarana dan prasarana pemukiman transmigrasimaka Departemen Transmigrasi Permukiman dan Perambah Hutan RepublikIndonesia bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Tingkat Il Takalar kemudianmenempatkan anggota transmigran di lokasi tersebut dengan perincian :Tahun 2000 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Takalar Nomor

Hutan di Sulawesi Selatan makaGubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi selatan melalui Surat KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Selatan Nomor 929/Xl/tahun 1999tanggal 22 November 1999 tentang Pencadangan tanah untuk lokasi PemukimanTransmigrasi Tanakeke Kecamatan mappasunggu, laikang dan Punaga KecamatanMangarabombang Komara Kecamatan Polong Bangkeng Utara Kabupaten Dati IlTakalar, menetapkan pencadangan tanah untuk lokasi pemukiman Transmigrasidan Perambah Hutan Seluas kurang Lebih

MKSBahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat SulawesiSelatan tersebut kemudian ditindaklajuti oleh Departemen TransmigrasiPermukiman dan Perambah Hutan Republik Indonesia dengan membangunberbagai fasilitas, sarana dan prasarana untuk pemukiman transmigrasi di desaLaikang Punaga sebagai berikut : Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga terdiri atas SP 1 sebanyak 200 unitdan SP 2 sebanyak 200 unit; Rumah Petugas dan kantor UPT untuk masingmasing 1 (satu) unit untuk SP 1dan SP 2; Puskesmas

Pembantu 1 (satu) unit untuk SP 1 dan 1 (satu) unit untuk SP 2; Sekolah Dasar untuk SP 1 dan SP 2 masingmasing 1 (satu) unit; Jalan Desa untuk masingmasing SP 1 dan SP 2; Jalan Poros masuk ke lokasi SP 1 dan SP 2; Sumur gali sebanyak 200 lubang; Sarana air bersih perpipaan; Gudang masingmasing 1 (satu) unit untuk SP 1 dan SP 2; Check Dam dan pompa air untuk SP1 dan SP2.Bahwa setelah menyiapkan sarana dan prasarana pemukiman transmigrasimaka Departemen Transmigrasi Permukiman dan Perambah Hutan RepublikIndonesia

copy Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 126/195/PUM tanggal 20Maret 2013, tentang Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten RokanHulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Bukti P7);Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/2779/SJ tanggal 31Mei 2013, tentang Penegasan Batas Wilayah antara Kabupaten RokanHulu dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Bukti P8);Foto copy Berita Acara Serah Terima Unit Permukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi Secara Nasional dari Menteri Transmigrasi danPemukiman Perambah

Hutan kepada Menteri Dalam Negeri di JakartaTahun 1994 (Bukti P9);Foto copy Berita Acara Serah Terima Eks Unit Permukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi Secara Nasional dari Menteri Dalam Negeri kepadaGubernur Kepala Daerah Tingkat di Jakarta Tahun 1994 (Bukti P10);Foto copy Berita Acara Serah Terima Unit Permukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi Secara Nasional dari Menteri Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan kepada Menteri Dalam Negeri di JakartaTahun 1995 (Bukti P11);Foto copy Berita Acara

Serah Terima Unit Permukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi Secara Nasional dari Menteri Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan kepada Menteri Dalam Negeri di JakartaTahun 1995 (Bukti P12);Foto copy Berita Acara Serah Terima Unit Permukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi Secara Nasional dari Menteri Transmigrasi danPemukiman Perambah Hutan kepada Menteri Dalam Negeri di JakartaTahun 1996 (Bukti P13);Foto copy Berita Acara Serah Terima DesaDesa Persiapan Eks UnitPermukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi

Putusan Nomor 24 P/HUM/201516.17.18.12.20.21.22.23.24.25.26.Pemukiman Perambah Hutan kepada Menteri Dalam Negeri di JakartaTahun 1997 (Bukti P15);Foto copy Berita Acara Serah Terima Eks Unit Permukiman Transmigrasi/Desa Transmigrasi Dari Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur KepalaDaerah Tingkat Riau Nomor : 475.1/837/SJ (Bukti P16);Foto copy Berita Acara Serah Terima Eks Unit PermukimanTransmigrasi/Desa Transmigrasi Secara Nasional dari MenteriTransmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan kepada Menteri

Bahwa atas surat Permohonan sebagaimanadimaksud pada angka 5 di atas, Gubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Tengah menerbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Pakaimasing masing Nomor: 14/HP/1975 clan Nomor: 15/HP1I1975 tanggal27 Desember 1975 kepada Direktorat Transmigrasi Sulawesiberdasar alas hak tersebut di atas Departemen Transmigrasi clanPemukiman Perambah Hutan RI memohon kepada Badan PertanahanNasional agar diterbitkan Sertiifikat Hak Pakai atas tanahtersebut.

Bahwa berdasar alas hak tersebut di atas, DepartemenTransmigrasi clan Pemukiman Perambah Hutan RI (sekarang menjadiDinas Tenaga Kerja clan Transmigrasi di bawah nomenklaturPemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah), mengusulkansertifikat hak pakai atas tanah tersebutpada Badan Pertanahan Kota Palu clan terbitlah Sertiifikat HakPakai nomorP.112 Tahun 1995 clan nomor P.113 Tahun1995 )= esac cme em 2 seis eee eee oom @ 5.

Umum) berdasarkan padaSurat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 18 Februari 1981.Sementara atas sisa areal lahan juga diprogramkan sebagai lokasi TSM(Transmigrasi Swakarsa Mandiri) oleh Kepala Kantor WilayahDepartemen Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan ProvinsiRiau pada tahun 1997/1998 sebanyak 77 KK di Blok D dan sebanyak150 KK di Blok E.

Hutan R.ITanggal 21 November 1997, Perihal: Hak Pengelolaan Tanah.

Suratyang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayan DepartemenTransmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan Daerah Transmigrasi diseluruh Indonesia, yang pada intinya adalah merupakaninstruksikepada semua pejabat di daerah supaya setiap S.K Hak Pengelolaansegera di daftar ke Kantor Pertanahan setempat.

Surat dimaksud ditujukan kepada KakanwilDepartemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Riau,yang pada intinva memohon agar terhadap lahan yang masih tersisa dapatdiprogramkan sebagai lokasi TSM (Transmigrasi Swakarsa Mandir)";Posita 9:...sejak tahun 1980 s/d 1982 lahan telah dikuasai dan dimanfaatkan untuktujuan program transmigrasi (transmigrasi umum) berdasarkan pada SuratKeputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Februari 1981..."

Untuk mencermati ulang dan mengetahui luasan lahan transmigrasi,diterbitkan Surat Direktorat Jendral Pemukiman DepartemenTransmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan R./ tanggal 21 Nopember1997, perihal: Hak Pengelolaan tanah.

Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang tercatat pertama kali padaDepartemen Transmigrasi dan Perambah Hutan pada Biro KepegawaianBAKMP Jakarta pada Biro Umum BAKNAS pada Pusdiklat Pegawai danberpindah atas kemauan sendiri Ke Kabupaten Ponorogo dan ditempatkanpada Poli Psikologi sekaligus berpindah dari staf struktural menjadipemangku jabatan fungsional dalam hal ini Psikolog di RSUD sekaligusmenjabat Kepala poli Psikologi; 2.

Penasehat Hukumnya menyatakan keberatansebagaimana Nota Eksepsinya tertanggal 27 Oktober 2011, begitu juga Penuntut Umummenyatakan Tanggapannya atas Eksepsi Kuasa Hukum terdakwa tertanggal 03November 2011.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umumdipersidangan telah mengajukan saksisaksi dalam perkara ini sebagai berikut:1 Saksi: Totok Hernawan Bin Saiban.Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada perambahan hutan dan saksitelah melakukan penangkapan terhadap pelaku perambah

hutan tersebut yaituterdakwa an.

saat saksi menangkap terdakwa plang peringatan masih ada.Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa menyatakan keberatan atas keterangansaksi tersebut diatas dengan alasan :e Terdakwa sebenarnya membuka lahan tersebut karena padaawalnya membeli dari sdr Zakaria NR, dan menurut sdr ZakariaNR lahan tersebut adalah pemekaran dari desa PangkalanTungkal.2 Saksi: Herman Sawiran Bin Mansure Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada perambahan hutan dan saksitelah melakukan penangkapan terhadap pelaku perambah

Kegiatan penambangan pohon atau perambah hutan TNKSadalah dilakukan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018;b).

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Milik Wayan Warta Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Sarpin.yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Propinsi Irian Jaya Nomor : Kep.17/W.25/1994, Tanggal 9 Juni 1994, Tentang Penunjukkan Transmigrasi Swakarsa sebagai pemegang hak atas tanah yang diberikan, untuk lahan pekarangan/ tempat tinggal untuk 418 KK (Kepala Keluarga) sesuai lampiran surat tersebut

Hak Milik Nomor 1931, Desa Koya Barat Tanggal30031996 dengan Surat Ukur (SU No.8037/1993), tanggal16081993 dengan batasbatas tanah sebagai berikut:Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan;Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Abepura Arso dahuluSekarang jalan raya Koya Swakarsa Arso;Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Wayan Warta;Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Sarpin;yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahDepartemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah

Hutan PropinsiIrian Jaya Nomor : Kep.17/W.25/1994, Tanggal 9 Juni 1994, TentangPenunjukkan Transmigrasi Swakarsa sebagai pemegang hak atastanah yang diberikan, untuk lanan pekarangan/tempat tinggal untuk 418KK (Kepala Keluarga) sesuai lampiran surat tersebut di lokasi KoyaSwakarsa Kelurahan Koya Barat adalah sah milik Penggugat;Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat yang menguasai danmembangun rumah diatas tanah milik Penggugat/PURNOMO SertifikatHak Milik Nomor 1931, Luas 2.375 M?

Il Kabupaten Sukabumidihubungkan dengan faktafakta yang terungkap di persidanganmengenai penyaluran dana KUT yang dilakukan oleh KGRPPerwakilan Sukabumi di mana petani hanya menerima sebagian uangtunai untuk biaya garap dan biaya pasca panen selebihnya menerimaberupa natura/saprotan berupa bibit/oenih dan pupuk sesuai denganRDKK yang diajukan, mengingat bahwa antara KGRP dan PT.Dharma Niaga serta Dirjen Bina Masyarakat TransmigrasiDepartemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan telahterjadi

Dharma Niaga serta Dirjen Bina Masyarakat TransmigrasiDepartemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan telahterjadi kesepakatan kerjasama sesuai dengan bukti surat No. 548.Hal. 14 dari 20 hal. Put.

MusiBanyu Asin Indah ; Bahwa berdasarkan keterangan dari Adnan Cik Atin dan Muhammad Yaminjuga , oleh Tergugat diterbitkan tanda Pengenal / Bed sebagai peserta PIRTRANS dari Kepala Kantor Departemen Kepala Seksi Penempatan olehHalaman 9 dari 97 halaman Putusan Perkara No. 13/G/2012/PTUNPLG101011Kantor Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan MusiBanyuasin; Bahwa diterbitkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin tertanggal 14Juni 2000 No.582/SK/TP3D H/2000 oleh Tergugat I maka telahmemenuhi

Hutan Propinsi SumateraSelatan Nomor 2187.

Musi Banyuasin Indah berlaku sejak tanggal ditetapkanyaitu Tanggal 14 Juni 2000, bahwa Objek sengketa yangdigugat penggugat bukanlah keputusan yang bersifat final,perlu majelis hakim ketahui tergugat hanya menetapkancalon petani peserta plasma sedangkan finalisasi / yangmenetapkan sesungguhnya petani peserta plasma adalahKantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PemukimanPerambah Hutan Provinsi Sumatera Selatan melaluiKeputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenTransmigrasi dan Perambah Hutan Nomor

Hutan PropinsiSumatera Selatan Nomor 2187.

MBI (fotocopy sesuaidengan aslinya); Bukti T II Int.8: Surat Kepala Kantor Departemen Transmigrasi &Pemukiman Perambah Hutan RI Kabupaten MusiBanyuasin Nomor : 886/ .PP/01.23.2000 tanggal 7 Februari2000 perihal Kesepakatan Hasil Rapat Penanganan ProgramTSM Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran1999/2000 (fotocopy dari fotocopy); Bukti T II Int.9: Surat Dirjen Pengerahan dan Penempatan DepartemenTransmigrasi & PPH RI Nomor : 2206.PM.04.43.99 tanggal10 Desember 1999 Perihal Kesepakatan Hasil RapatPenanganan

Transmigrasi dan Pemukimanperambah Hutan di Sulawesi Selatan maka Gubernur Kepala DaerahTingkat I Sulawesi selatan melalui Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 929/XI/tahun 1999 tanggal 22November 1999 tentang Pencadangan tanah untuk lokasi PemukimanTransmigrasi Tanakeke Kecamatan mappasunggu, laikang dan PunagaKecamatan Mangarabombang Komara Kecamatan Polong Bangkeng UtaraKabupaten Dati II Takalar, menetapkan pencadangan tanah untuk lokasipemukiman Transmigrasi dan Perambah

Hutan Seluas kurang Lebih7.182,50 Ha dengan Rincian Sebagai Berikut :1) Untuk calon pemukiman transmigrasi lokasi tana keke di DesaMaccinibaji Kecamatan Mappakasunggu seluas kurang lebih3.376,25 Ha, dengan batas wiayah sebagai berikut :a.

Sebelah Barat =: Hutan Suaka AlamWisata (HASW)Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I SulawesiSelatan tersebut kemudian ditindaklajuti oleh Departemen TransmigrasiPermukiman dan Perambah Hutan Republik Indonesia denganmembangun berbagai fasiltas, sarana dan prasarana untuk pemukimantransmigrasi di desa Laikang Punaga sebagai berikut :Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga terdiri atas SP 1sebanyak 200 unit dan SP 2 sebanyak 200 unit;Rumah Petugas dan kantor UPT untuk masingmasing 1

Hutan diSulawesi Selatan maka Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesiselatan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat ISulawesi Selatan Nomor 929/XI/tahun 1999 tanggal 22 November 1999tentang Pencadangan tanah untuk lokasi Pemukiman TransmigrasiTanakeke Kecamatan mappasunggu, laikang dan Punaga KecamatanMangarabombang Komara Kecamatan Polong Bangkeng Utara KabupatenDati II Takalar, menetapkan pencadangan tanah untuk lokasi pemukimanTransmigrasi dan Perambah Hutan Seluas kurang Lebih

Hutan Republik Indonesiadengan membangun berbagai fasilitas, sarana dan prasarana untukpemukiman transmigrasi di desa Laikang Punaga sebagai berikut : Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga terdiri atas SP 1sebanyak 200 unit dan SP 2 sebanyak 200 unit; Rumah Petugas dan kantor UPT untuk masingmasing 1(satu) unit untuk SP 1 dan SP 2;Him. 38 dari 105 him.

Hutan, dimana PT.Adindo Hutani Lestari selaku pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industrimerasa dirugikan dengan adanya tumpang tindih lahan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 14 K/TUN/2009 tanggal 10 Juni 2010, dapat diketahui atas adanya sengketa yang terjadiantara PT.

Adindo Hutani Lestari) tidak dapat diterima,sehingga sebagai konsekwensinya Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 7/HPL/BPN/96 tanggal 10 Januari 1996 dan SertifikatHak Pengelolaan No. 01 tanggal 15 Mei 1996 atas nama Departemen Transmigrasidan Pemukiman Perambah Hutan sampai saat ini masih berlaku;Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor : 7/HPL/BPN/96 tanggal 10 Januari 1996 danSertifikat Hak Pengelolaan

No. 01 tanggal 15 Mei 1996 atas nama DepartemenTransmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan sampai saat ini masih berlaku, makalahan di lokasi berdirinya APMS milik Terdakwa masih merupakan kawasan atauwilayah transmigrasi, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Haripul Bahri yangmenyatakan lokasi berdirinya APMS milik Terdakwa masuk dalam wilayah ataukawasan transmigrasi;Menimbang, bahwa meskipun lokasi berdirinya APMS milik Terdakwa masukdalam wilayah atau kawasan transmigrasi, namun berdasarkan