Janggala Nomor593.2/79/Ekbang, Nomor PJ.018/VIII/2007, tertanggal 11 Agustus 2007yang terbit berdasarkan Surat Bupati Kuningan Nomor 143.1/3302/Pemdes, tanggal 3 Agustus 2007 tentang Persetujuan SewaMenyewa Tanah Kas Desa Panawuan (Situ Janggala) kepada PihakKetiga.

Sedangkan perjanjian tersebut terkait dengan Surat BupatiKuningan Nomor 143.1/3302/Pemdes, tanggal 3 Agustus 2007 tentangPersetujuan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Panawuan (Situ Janggala)kepada Pihak Ketiga, maka dalam gugatan perkara a quo ternyata kurangpihak yang seharusnya melibatkan Pihak Bupati Kuningan;Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1149/K/Sip/1975, tanggal17 April 1975 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I.

Nomor1149/K/Sip/1979, tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadapobjek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;Dalam Rekonvensi:1.Bahwa alasanalasan diajukan gugatan rekonvensi ini adalah karenaperbuatan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam uraianuraiandiatas khususnya dalam point ke18 dan ke19 merupakan perbuatanmelawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengingkari Surat Bupati KuninganNomor 143.1/3302/Pemdes, tertanggal

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti/menambahkan nama anak Para Pemohon di Kartu Keluarga Nomor 3514093004190008 (baris 3 kolom 1) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3514-LU-27082019-0073 atas nama Alifatus Salamah diganti menjadi Alifatus Salamah Syuaibah sesuai Surat Keterangan Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 474/20/424.320.2.11/2023 dan Surat Keterangan Beda Nomor 143.1

Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepadaTermohon/Pembanding berupa :143.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp 6.000.000,(enam juta rupiah);3.2. Uang mutah sebesar Rp 4.000.000, (empat jutarupiah) sesaat setelah ikrar talak diucapkan;4.

permohonan tersebutPemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan buktibukti surat sebagaiberikut:1.1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Nomor 3316085308830001atas nama ENDANG SISWANTI, bertanggal 9 Oktober 2015, diberitanda bukti(P.1);1 (satu) buah Fotocopy Kutipan Kartu Keluarga Nomor:3316080506130004 atas nama ENDANG SISWANTI, diberi tandabukti (P.2) ;Penetapan Nomor: 172/Pdt.P/2015/PN.BlaHalaman 3 dari 143.1

Surat Gubernur Jawa Barat No. 143.1/2590/Pemdesperihal Persetujuan ttukar menukar Tanah Kas DesaPondok Aren Kecamatan Pondok Aren ( Bukti T.V DK/P.DR 15a ) 5Adalah Sah milik PENGGUGAT REKONPENSI :Menyatakan PENGGUGAT REKONPENSI dapat mengelola danmemanfaatkan lahan yang telah dikuasai =PENGGUGATREKONPENSI atas tanah tersebut pada petitum butir 2 ;6.

Bahwa selain itu. terdakwa juga mengajukan Penetapan Nomor731/Pdt.P/2018/PA.Pwl dari Pengadilan Agama Polewali;Bahwa oleh karena Andi Paduppai dengan terdakwa seingat saksi hanyamelangsungkan perkawinan/ pernikahan siri, selanjutnya pada tanggal 14Maret 2019, saksi mengecek keaslian Kutipan Akta Nikah yang diajukanterdakwa tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa;Bahwa atas hal tersebut selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Mamasa menerbitkan Surat Keterangan Nomor B020 KUA.143.1

Penetapan Nomor731/Pdt.P/2018/PA.Pwl dari Pengadilan Agama Polewali;Bahwa oleh karena Andi Paduppai dengan terdakwa seingat saksi AndiIIham Alias Ilham Bin Andi Paduppai hanya melangsungkan perkawinan/pernikahan siri, selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2019, saksi mengecekkeaslian Kutipan Akta Nikah yang diajukan terdakwa tersebut ke KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa;Bahwa atas hal tersebut selanjutnya Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Mamasa menerbitkan Surat Keterangan Nomor B020 KUA.143.1

Penetapan Nomor731/Pdt.P/2018/PA.Pwl dari Pengadilan Agama Polewali;Menimbang, bahwa oleh karena Andi Paduppai dengan terdakwaseingat saksi Andi Ilham Alias Ilham Bin Andi Paduppai hanya melangsungkanperkawinan/ pernikahan siri, selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2019, saksimengecek keaslian Kutipan Akta Nikah yang diajukan terdakwa tersebut keKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa, atas hal tersebut selanjutnyaKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamasa menerbitkan SuratKeterangan Nomor B020 KUA. 143.1

Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bendel Peraturan Bupati Cirebon No. 38 tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Sumber Pendapatan Daerah.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Cirebon No.143.1/Kep.114Pemdes/2008tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah KasDesa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug.1 (satu) bendel suratsurat yang berisikan surat izin usaha perdagangan (SIUP)kecil, Keputusan Menteri Koperasi dan PKM, pengesahan Akta Pendirian/perubahan Koperasi Wahana Yatra.2

Selanjutnya tanah kas desa Ciledug Kulon yang berfungsi sebagai upah perangkatdesa dengan luas keseluruhan sekitar 21.500 M2 disetujui oleh Bupati Cirebon untukdilepas dengan nilai kompensasi sebesar Rp. 653.958.000, (enam ratus lima puluhtiga juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana KeputusanBupati Cirebon No. 143.1/KEP.114Pemdes/2008 Tanggal 28 Pebruari 2008 tentangPersetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa Ciledug Kulon Kecamatan CiledugKabupaten Cirebon.e Pada tanggal

Selanjutnya tanah kas desa Ciledug Kulon yang berfungsi sebagai upah perangkatdesa dengan luas keseluruhan sekitar 21.500 M2 disetujui oleh Bupati Cirebon untukdilepas dengan nilai kompensasi sebesar Rp. 653.958.000, (enam ratus lima puluhtiga juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana KeputusanBupati Cirebon No. 143.1/KEP.114Pemdes/2008 Tanggal 28 Pebruari 2008 tentangPersetujuan Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa Ciledug Kulon Kecamatan CiledugKabupaten Cirebon.

(satu) bendel Keputusan Bupati Cirebon No.143.1/Kep.114Pemdes/2008tanggal 28 Pebruari 2008 tentang Persetujuan Pelepasan Hak Atas TanahKas Desa Ciledug Kulon Kecamatan Ciledug. (satu) bendel suratsurat yang berisikan surat izin usaha perdagangan(SIUP) kecil, Keputusan Menteri Koperasi dan PKM, pengesahan AktaPendirian/perubahan Koperasi Wahana Yatra. 2 (dua) lembar surat dari Gubernur Jawa Barat No.143.14282/PemUmtanggal 12 Nopember mengenai Persetujuan Pelepasan Tanah Kas Desa.

Bahwa, beralihnya status kepemilikan tanah tersebut pada saat ini kepadaPemerintah Desa Bodesari, telah dikuatkan oleh Surat Keputusan Gubernur JawaBarat Nomor 143.1/1016/Dekon, tanggal 02 Mei 2001, Perihal : Pelepasan danTukar Menukar Tanah Kas Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, KabupatenCirebon, Blok Kepudang Lor, seluas : + 12.160 M? , Persil 175, dimana seluruhberkas ASLI secara Yuridis Formil telah dilampirkan dan telah pula diteliti secaracermat dan seksama ; (Bukti : P5 ) 23.

Perihal : Persetujuan permohonanTukar menukar Tanah Kas Desa Bodesari dengan Tanah Hak Milk, selanjutnyapada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P2 ;Surat dari GUBERNUR JAWA BARAT yang ditujukan kepada BUPATICIREBON, Nomor 143.1/1016/Dekon.

Tertanggal 2 Mei 2001, Perihal : Pelepasandan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Kasugengan Lor, Bodesari KecamatanPlumbon, Desa Megu Cilik Kecamatan Weru, Desa Tegalkarang KecamatanPalimanan, dan Desa Barisan Kecamatan Losari, selanjutnya pada foto copy buktisurat tersebut diberi tanda Bukti P3 ;Surat dari BUPATI Cirebon yang ditujukkan kepada CAMAT Plumbon, Surat Nomor: 143.1/156/Bmn.Otdes. Tertanggal 23 Mei 2001, yang ditandatangani oleh BupatiCirebon H.Sutisna, SH.

ALMI (Pemohon),sebagaimana Surat Nomor : 143.1/161/Bin.Otdes. Tertanggal 23 Mei 2001.yangditandatangam oleh Sekretaris Daerah Kab. Cirebon ODrs.H. SuryonoNatadipura.Perihal : Persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa Bodesati,selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P5;a.

Surat KEPUTUSAN BUPATI CIREBON Nomor : 143.1/Kep.343Bin.Otdes/2001 Tertanggal 23 Mei 2001 Tentang PENGESAHAN KEPUTUSAN DESABODESARI KECAMATAN PLUMBON NOMOR : 143/KPTS/DS TAHUN2000 TANGGAL 16 NOPEMBER 2000 TENTANG TUKAR MENUKARTANAH KAS DESA BODESARI YANG DIMOHON OLEH SDRI. HJ.ALMIDENGAN TANAH MILIKNYA UNTUK KEPERLUAN PEMBANGUNANINDUSTRI RATTAN, yang ditandatangani oleh Bupati Cirebon H.Sutisna, SH.selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P6.a;b.

Badri;

• Surat Keputusan Kepala Desa Gulinggang Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Nomor : 141/01/PRD/KD-MH/J-BLG/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Gulinggang Kecamatan Juai Kabupaten Balangan;
• Surat Keputusan Kepala Desa Gulinggang Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Nomor : 143.1/SK-01/PRD-GG/J/I/2016 tanggal 05 Januari 2016 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa Gulinggang Kecamatan Juai Kabupaten Balangan

,

Menyatakan para pihak sepakat :Putusan No. 127/Pdt.G/2017/PA Mado. tgl 26042017 hlm. 12 dari 143.1. Selama masa perkawinan memperoleh harta bersama berupasebuah rumah batu terletak di perumahan Villa Mutiara, Nomor12 B Desa Paniki Atas, Kecamatan Talawaan, KabupatenMinahasa Utara, dengan batasbatas : Sebelah Timur : Jalanan Sebelah Barat : Lorong Sebelah Selatan : Perumahan Sebelah Utara : Perumahan.3.2. Bahwa rumah bersama tersebut pada angka 3.1.

Menyatakan obyek sengketa berupa :143.1. Harta/ Benda Tak Bergerak :3.1.1. Tanah ( sawah ) Hak Milik No. 78 atas nama Sunarsih, yang terletakdi desa Kuncir Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, JawaTengah, berdasarkan surat ukur No. 791/ 1985 tertanggal 27 Maret1985 seluas 4.992 m?

SUBUT adalahsebagai berikut:Penetapan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Ckr Halaman 14 dari 143.1. NINIK EROWATI BINT DOLAH SUHADI (istri);3.2. ISTI NURUL FAUZIAH BINTI ISROK (anak perempuan kandung);3.3. DIAN NOOR ARISTI BINTI ISROK (anak perempuan kandung);4.

Penggugat Nomor351603600890001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 14Nopember 2012 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (P.1);Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, tanggal 26Agustus 2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (P.2) ;Asli Surat Keterangan Nomor 143.1/351/424.209.211/2014 dari KepalaDesa

Fotokopi Surat Keterangan Ghaib, nomor 143.1/698/IV/2014 yangdkeluarkan oleh Lurah Kelurahan Palangka (bukti P. 4);Fotokopi buktibukti surat tersebut telah diberi materai cukup (dinazegelen)dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata sesuai dengan surataslinya;Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas,Penggugat juga telah menghadirkan saksisaksi di muka sidang yangmemberikan keterangan di bawah sumpah, masingmasing sebagai berikut :Saksi SAKSI 1 :Pada pokoknya

Menghukum Pemohon untukmembayar kepada Termohon berupaPutusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PA.Tmg Halaman 143.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);3.2. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu jutalima ratus ribu rupiah);3.3.

. : 3321094107960004 nama XXXX,alamat : XXXXKabupaten Pati,dari Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 19052017 yang oleh KetuaMajelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya,dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.2;Fotokopi Surat keterangan Domisili No.143.1/90/II/2019 nama XXXX, alamat: di XXXXKabupaten Demak dari Kepala Desa Wonorejo KecamatanKaranganyar Kabupaten Demak, tanggal 09022019 yang oleh KetuaMajelis telah dicocokkan dengan

" 1 2 143.1 34*36653.5,F1%n p +5 % ?B55 1 5 & " 3 ! @ 2> 1 72% 8 Sy eg!" $:%8//713>! & ! 5 ie 2g W "9wo 2 2g " 2a oe & " :S @ I " 3 @ Hs " +: Org 5//, !) +ybe S//17T " 0% Fon" ! ! twofg m g

2012 dan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor141/26.a/X/Des/2012 tanggal 29 Oktober 2012, Penggugat menindak lanjutidengan menempuh seluruh prosedur yang berlaku secara berjenjang untukmemenuhi segala persyaratan kepada instansiinstansi terkait dan Penggugatpada tanggal 14 Juni 2013 telah mendapatkan surat persetujuan Izin BangunGuna Serah Renovasi dan Revitalisasi Pasar Desa Pabuarankidul,Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon dari Pemerintah KabupatenCirebon yang dituangkan dalam surat dengan Nomor 143.1

tertanggal 18Oktober 2013 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon; Persetujuan Penataan Lalu Lintas Nomor B/347/V1/2015/Lantas dariKepala Kepolisian Resor Cirebon/Kasat Lantas, tertanggal 25 Juni2015;Adalah dinyatakan sah;Bahwa pertimbanganpertimbangan sebagaimana dimaksud di atastersebut adalah keliru dan salah;Bahwa, perlu diketahui perijinanperijinan yang telah ditempuh olehTermohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah dibantah sebagaimana bukti T & TT 7 yaitu Surat Bupati Cirebon Nomor 143.1

/2555/Pemt tertanggal 6 Oktober 2015 tentang Ijin Bangun Serah Guna yangdalam salah satu isinya pada halaman 3 angka 2 menyatakan MencabutSurat Bupati Cirebon Nomor 143.1/1492/Pemt tanggal 14 Juni 2013Perihal Ijin Guna Serah dalam Bentuk Revitalisasi dan Renovasi PasarDesa Pabuaran Kidul, bukti T & TT 8 yaitu Surat Pernyataan dariKuwu Pabuaran Kidul (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemohon Banding) Nomor 511.2/47/Ds/IX/2015 tertanggal 23 September2015 yang menjelaskan bahwa Kuwu Pabuaran Kidul

Persetujuan Penataan Lalu Lintas Nomor B/347/V1/2015/Lantas dariKepala Kepolisian Resor Cirebon/Kasat Lantas, tertanggal 25 Juni2015;Adalah dinyatakan sah;Bahwa, perlu diketahui perijinanperijinan yang telah ditempuh olehTermohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah dibantahsebagaimana bukti T & TT 7 yaitu Surat Bupati Cirebon Nomor143.1/2555/Pemt tertanggal 6 Oktober 2015 tentang Ijin Bangun SerahGuna yang dalam salah satu isinya pada halaman 3 angka 2 menyatakanMencabut Surat Bupati Cirebon Nomor 143.1

Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat dengan Nomor 143.1/2019/Pemdes tertanggal 26 Juni 1995yang kemudian Tergugat bayarkan kewajiban Tergugat kepadaPemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Tangerang SekertarisWilayah/Daerah tertanggal 15 Agustus 1995.Bahwa setelah kami melakukan kewajiban kami maka kamimensertipikatkan tanah tersebut dengan bukti kepemilikan Sertipikat HakGuna Bangunan Nomor 90/Pakualam dan Hak Guna Bangunan Nomor854/Pakualam yang diterbitkan oleh BPN Kab Tangerang.Sehingga

Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat dengan Nomor 143.1/2019/Pemdes tertanggal 26 Juni 1995yang kemudian Tergugat bayarkan kewajiban Tergugat kepadaPemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Tangerang Sekretaris Wilayah/Daerah tertanggal 15 Agustus 1995.Bahwa secara jelas dan tegas Tergugat menolak dalil Para PenggugatPoint 6 dengan alasan apakah ada bukti kerugian atas pengrusakanbarang milik Pemerintah Daerah atau barang pribadi milik ParaPenggugat sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan

No. 2233 K/PID.SUS/2010Persetujuan Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa di KabupatenDaerah Tingkat ll Pandeglang dan surat Bupati Pandeglang Nomor :143/744/PEMDES. tanggal 22 September 1998 tentang Pelepasan TanahKas Desa Carita dan menetapkan harga tanah yang akan di Ruislag yangdihuni oleh masyarakat adalah sebesar Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah)per meter ;Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan dari Gubernur Jawa Barat Nomor :143.1/2413/Pemdes tanggal 05 September 1998 tentang PersetujuanPelepasan

menerbitkan Surat PersetujuanNomor : 148.1/2413/Pemdes tanggal 05 September 1998 tentangPersetujuan Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa di KabupatenDaerah Tingkat Il Pandeglang dan surat Bupati Pandeglang Nomor :148/744/PEMDES. tanggal 22 September 1998 tentang pelepasan tanahKas Desa Carita dan menetapkan harga tanah yang akan di Ruislag yangdihuni oleh Masyarakat adalah sebesar Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah)per meter ;Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan dari Gubernur Jawa Barat Nomor :143.1