Sumarsono, MDM, Nomor 474.02/012/2018/BKD, tertanggal22 Juni 2018.9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satusatunya yang terbaikbagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauhmenyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.Hal. 2 dari 10 hal. Put.

ditetapkan, Penggugathadir di depan persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah,meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmidan patut serta tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yangsah;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mendapatkanSurat Izin untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama, yang dikeluarkanoleh Gubernur Sulawesi Selatan, dengan Nomor : 474.02

Bahwa penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanIzin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi SelatanNomor 474.02/013/2019/BKD tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 25Februari 2019;Halaman 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.

Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harusmemperoleh izin dari atasan Pegawai yang bersangkutan;Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut Penggugat telahmemperoleh surat izin dari atasan Penggugat, maka Pengadilan berpendapatbahwa surat keputusan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh GubernurSulawesi Selatan Nomor 474.02

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untukmelakukan perceraian dengan Nomor : 474.02/021/2018/BKD yangditanda tangani Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan padatanggal 3 September 2018 (Terlampir).Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagaiberikutPrimer :1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.2.

menurut hukum dengan seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan, Pemohon datangmenghadap sidang, sedang Termohon tidak datang, tidak mengutus oranglain/ wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutsesuai dengan relaas panggilan, tanggal 3 Oktober 2018 untuk sidang tanggal9 Oktober 2018;Bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh izinbercerai dari pejabat, dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, sesuaisurat pemberian izin bercerai Nomor : 474.02

Surat Keterangan Ghoib yang dibuat dan ditanda tangani oleh KepalaKabupaten Kediri Nomor: 474.02/430/09/2013, bertanggal 03 Desember2013, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya; (bukti P.3);Him. 3 dari 11 hlm.Put. No: 3727/Pdt.G/2013/PA.Kab.

berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuaidengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat buktitersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengandemikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Keterangan Ghoibyang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kunjang, KecamatanKunjang, Kabupaten Kediri Nomor : 474.02

secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan suratgugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidangtertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatanPenggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telan memperolehsurat izin untuk bercerai dari Gubernur Sulawesi Selatan berdsarkan suratNomor. 474.02

Putusan No.1888/Pdt.G/2020/PA.MksMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkantanpa hadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin cerai dari Gubernur Sulawesi Selatan berdasarkan SuratNomor : 474.02/012/2020/BKD, tanggal 17 Juli

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawailNegeri Sipil, di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, ProvinsiSulawesi Selatan dan telah mendapatkan izin perceraian yangdikeluarkan Gubernur Sulawesi Selatan, tentang Pemberian IzinPerceraian Nomor: 474.02/025/2020/BKD, tertanggal 21 September 2020mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassardengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnyaadalah

adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selaluhadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin cerai dari Gubernur Sulawesi Selatan, berdasarkan SuratNomor : 474.02

No. 1453/Pdt.G/2016/PAMksakan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena penggugat via kuasatetap bersikukuhuntuk melanjutkan perkaranya tanpa hadirnya tergugat.Bahwa penggugat dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri SipilDinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka penggugattelah mendapatkan izin atasan berupa Surat Keputusan GubernurSulawesi Selatan Nomor: 474.02/15/2014/BKD tentang pemberian izinperceraian tertanggal 26 Nopember 2014 atas nama penggugat, yangditanda tangani oleh Gubernur

No. 1453/Pdt.G/2016/PAMksPERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugatadalah sebagaimana telah diuraikan diatas.Menimbang, bahwa penggugat dalam statusnya sebagai PegawaiNegeri Sipil Dinas Pendapatan DaerahProvinsi Sulawesi Selatan, dimanapenggugattelah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian yangdikeluarkan olehGubernur Sulawesi Selatan bertanggal 26 Nopember2014 dengan Nomor: 474.02/15/2014/BKD.

Putusan No.620/Pdt.G/2021/PA.MksGubernur Sulawesi Selatan, tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor:474.02/034/2021/BKD, tertanggal 25 Januari 2021;Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas makaPenggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan AgamaMakassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yangamarnya adalah sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.

sipil yang bertugas pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan ProvinsiSulawesi Selatan, telan memperoleh Izin untuk melakukan perceraiandengan termohon (Suami) dari atasan langsungnya yakni Gubernur SulawesiSelatan dengan Nomor: 474.02/034/2021/BKD, bertanggal 25 Januari 2021,hal tersebut sesuai telah sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 Jo.

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil di Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi SulawesiSelatan dan telah mendapatkan izin perceraian berdasarkan KeputusanGubernur Sulawesi Selatan Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor:474.02/023/2019 tertanggal 07 Mei 2019.10.

Tergugat tersebutdisebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidakbercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untukbercerai dengan Tergugat;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah medapat izin dariatasannya untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama MakassarNomor : 474.02

Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama Amelia Saputri (AnakPemohon dan Pemohon II), Nomor: 474.02/69/437.109.01/2018, tanggal 17Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sooko KecamatanWringinanom Kabupaten Gresik, bukti Surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda (P.5);. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama M.

Arifin (Calon MenantuPemohon dan Pemohon II), Nomor: 474.02/69/437.109.15/2018, tanggal 11Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KesambenkulonKecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);Him.5 dari 12 him. Penetapan No7/Padt.P/2019/PA.Gs.7.

Penggugat telah mengajukan permohonan izin cerai kepada PejabatInstansi/Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan telah disetujuldengan nomor surat 474.02/013/2021/BKD.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohonkepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari pihak Penggugat.2.

persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.02

, sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kKuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil Secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperolehizin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 474.02

Putusan No.2337/Pdt.G/2021/PA.MksBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagalbagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugattelah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian dariGubernur Sulawesi Selatan Nomor:474.02

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil, di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan PerkebunanProvinsi Sulawesi Selatan dan telah mendapatkan izin perceraian yangdikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, tentang Pemberian IzinPerceraian Nomor: 474.02/050/XI/BKD/2020, tertanggal 11 November2020.Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganperantaraan majelis hakim yang memeriksa

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan(relaas) Nomor 2682/Pdt.G/2020/PA.Mks tanggal 19 November 2020, dantanggal 07 Desember 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam statussebagai Pegawai Negeri Sipil , Penggugat telah memperoleh izin dari atasanberdasarkan surat izin Nomor 474.02

Nomor 1013 /Pdt.G/2016 /PA Mkssidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkansuatu halangan yang sah;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikiruntuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatIzin perceraian dari atasannya Nomor 474.02/08/2016/BKD tanggal 19Oktober 2016 .Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidakpernah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor1 Tahun 2016.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telan mendapatIzin perceraian dari atasannya Nomor 474.02/08/2016/BKD tanggal 19Oktober 2016, oleh karenaitu perkara Penggugat dapat dilanjutkan.Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya padapokoknya menggugat Tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughraTergugat terhadap penggugat dengan alasan karena telah terjadiperselisihnan dan pertengkaran yang terus menerus

Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama ANAK PEMOHON ASLI, Nomor : 474.02//37/437.109.15/2018, tanggal 17 Juli 2018, yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Kesambenkulon, Kecamatan Wringinanom,Kabupaten Gresik, bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelisdiberi tanda (P.5);.

Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama CALON SUAMI ANAKPEMOHON ASLI , Nomor : 474.02//37/437.109.15/2018, tanggal 17 Juli2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kesambenkulon, KecamatanWringinanom, Kabupaten Gresik, bukti Surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu olehKetua Majelis diberi tanda (P.6);.

Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawaiNegeri Sipil di RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan dantelah mendapatkan izin perceraian berdasarkan Keputusan GubernurSulawesi Selatan Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor:474.02/007/2019/BKD tertanggal 25 Februari 2019.Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 1213/Pdt.G/2019/PA.MksBahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Penggugat memohonkepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut:1.

dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan(relaas) 1213/Pdt.G/2019/PA.Mks tanggal yang dibacakan di persidangan,Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasanyang sah;Bahwa Penggugat adalah seorang yang bekerja sebagai PegawalNegeri Sipil Pada RSUD Sayang Rakyat dan telan mendapatkan izinperceraian dari Gubernur Sulawesi Selatan No: 474.02

Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan, Nomor: 474.02/223/437.109.10/2019, tanggal 25 April 2019, yang dikeluarkan oleh KepalaDesa/Lurah Sembung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, buktisurat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);.

Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan, Nomor: 474.02/094/437.109.15/2019, tanggal 23 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala DesaKesambenkulon, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, bukti surat2:tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7990/P/2004, tanggal 27September 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KependudukanKabupaten Gresik, bukti Surat tersebut telah

Bahwa penggugat adalah bekerja sebagai PNS dan telah mendapatkanizin yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Pj Sekretaris DaerahProvinsi Sulawesi Selatan, dengan Nomor: 474.02/020/2019, tertanggal 29April 2019Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugatmengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar denganHal 2 Dari 10 Put.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupayamenasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negri Sipil dan telahmendapatkan izin atasan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan PjSekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Nomor: 474.02/020/2019,tertanggal 29 April 2019, sehingga ada alasan bagi Majelis

Soleh (calonsuami anak Pemohon dan Pemohon Il), Nomor:474.02/134/437.108.09/2019, tanggal 16 Oktober 2019, yang dikeluarkanoleh Kepala Desa Sumput Kecamatan Driyorejo Saksi 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda (P.4);5.

., Nomor: 474.02/53/437.108.16/2019, tanggal28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gadung, KecamatanDriyorejo, Saksi 1, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);6.

Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama Amelia Saputri (AnakPemohon dan Pemohon II), Nomor: 474.02/69/437.109.01/2018, tanggal 17Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sooko KecamatanWringinanom Kabupaten Gresik, bukti Surat tersebut telah diberi meteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuail, lalu olehKetua Majelis diberi tanda (P.5);. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah atas nama M.

Arifin (Calon MenantuPemohon dan Pemohon II), Nomor: 474.02/69/437.109.15/2018, tanggal 11Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KesambenkulonKecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, bukti Surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);Him.5 dari 12 him. Penetapan No7/Padt.P/2019/PA.Gs.7.