Putusan Pengadilan Negeri @ quo mengandung pertentangan(kontradiksi) dengan Putusan Termohon Kasasi38.39.Bahwa pada halaman 71, garis datar ke5 dan ke6 PutusanPengadilan Negeri a quo memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa telah terjadi monopolisasi jasa ground handling di BandarUdara Gusti Ngurah Rai dimana secara faktual terdapat beberapapelaku usaha penyedia jasa ground handling dan layanantambahannya namun akibat perilaku Turut Termohon dan Pemohontelah mengakibatkan penguasaan jasa ground

handling di GeneralAviation Terminal di Bandar Udara Gusti Ngurah Rai yang hanyadapat dilakukan melalui Pemohon, dan menyebabkan pelaku usahalain tidak dapat masuk ke dalam persaingan penyediaan jasa GroundHandling dan jasa terkait lainnya; Bahwa dengan dikuasainya jasa ground handling di GeneralAviation Terminal dan jasa terkait lainnya oleh Pemohon tersebuttelah menyebabkan terjadinya penetapan harga sepihak yangberlebinan (Excessive Price) atas pelayanan jasa tersebut yangbertentangan dengan

Nomor 728 K/Pdt.SusKPPU/201540.41.Kasasi bukan hanya mencakup kegiatan Ground Handling saja, tetapimencakup:i. Ground Handling : Marshalling, Block onBlock off, AircraftTowing Services/ Push Back Service, Embarkingdisembarking,Loadingunloading, Baggage and cabin service (Porter), AircraftIndoor cleaning, Aircraft Potable Water Service, Ground /Auxilliary Power Unit Supply, Air Start Truck Support, AirConditioning Units, Refuelling Services, Crew and PassangerFacilities;ii.

Susi Air melakukan penerbangan ke Bali sebelumadanya Terlapor Il untuk Basic Handling dikenakan sekitarRp1.500.000,00. Namun setelah adanya Terlapor Il PT Susi Airdikenakan Basic Handling total US$1500 (Vide bukti B17);Bahwa saksi Asosiasi INACA menyatakan tidak semua pesawatcharter itu privat jet sehingga jika tarifnya disamakan ataudisetarakan dengan privat jet maka pihaknya keberatan yaitusekitar US$2.000 padahal sebelum ada PT.

Execujet Indonesia,tarif handling hanya sekitar 2 juta 3 juta rupiah (vide bukti B12);c.

Oleh karena itu Terbandingmempertahankan koreksi atas DPP PPN yang harus dipungut sebesar Rp56.774.393.326,00;Koreksi atas Obyek pajak berupa penyerahan jasa Ground Handling sebesar Rp49.010.105.402,00Menurut TerbandingBerdasarkan penjelasan diatas, koreksi atas DPP Pajak Pertambahan Nilai(PPN) disebabkan karena Terbanding beranggapan bahwa Pemohon Bandingbelum melaporkan penyerahan yang PPNnya harus dipungut atas penyerahanjasa Ground Handling.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Pengesahan MenteriKehakiman Nomor C27650HT.01.01TH.1986 tanggal 31 Oktober 1986 yangmenyatakan bidang usaha perusahaan adalah Jasa Kebandarudaraan;bahwa jasa yang disediakan oleh perusahaan Pemohon Banding terutamaadalah jasa ground handling dengan jenisnya sebagai berikut:1. Passenger Handling services, terdiri dari:a. Departure Control,b. Arrival Control,Special Assistance,Ticketing Services,o a2 09Security Services,.Baggage Handling,g.

Airport Lounge Services.Ramp handling, terdiri dari:Flight Operations,oS f NFWeight & Balance,ULD Control,Ramp Equipment,a 0Aircraft ServicingCargo Handling Service, terdiri dari:Export Handling,Cf Y Import Handling,Domestic Handling,Qa 9Rush Handling/ Transshipment Handling,e. Cargo document & Clearance,f.

Jasa ground handling yang terdiri dari jasa passengers &baggage handling, cargo & mail handling, ramp handling, aircraftinterior cleaning, adalah termasuk jasa pelabuhan udarasehingga atas penyerahan jasa tersebut kepada pihak manapunterutang PPN;2.

of the arrival and the subsequentdeparture at agreed timings of the same aircraft, the Handling Company shallprovide the following service of Annex A" yang mana Anex A tersebut mengaturtentang International Lounge;bahwa dari paragraf ini telah disebutkan dengan jelas bahwa fasilitas Lounge inimerupakan bagian yang tak terpisahkan dari aktifitas Ground Handling karenafasilitas ini diberikan kepada penumpang yang menggunakan jasa penerbanganinternasional pada waktu yang telah disepakati dalam menunggu

Biaya Handling, Agency Fee, THC, FCR sesuai cfm PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah Rp146.189.977,tetapi Biaya Handling, Agency Fee, THC, FCR sesuai dengan uji buktirekap & dokumen adalah Rp146.339.689,sehingga Jumlah Biaya berdasarkan Hasil Uji Bukti untuk Masa Pajak April2008 adalah sebesar Rp389.545.961 ,00 (243.206.271,00 + 146.339.689,00)namun demikian Majelis tetap beroedoman jumlah sengketa dalam bandingini adalah sebesar Rp.389.334.950,00 sesuai dengan jumlah KoreksiPemohon

Putusan Nomor 71/B/PK/PJK/2017 Untuk Handling Charges, tidak ada bukti pendukung lain yangditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),hanya jumlah biaya handling dalam invoice, tanpa ada kontrak dan lainlain yang dapat membuktikan jenis pekerjaan yang dilakukan olehpemberi jasa; Untuk FCR, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menunjukkan bukti berupa invoice dan official receipt, menurutketerangan dari Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding), FCR ini

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menyatakan bahwa biaya handling charge adalah biaya pengurusandokumendokumen ekspor.

tanggal 09 Oktober 2012 sebesar Rp.23.342.000,- ,- 1 (satu) berkas reimbursement No. 058/10/GBU/IDR/IMP/12 dari PT.Glory Bahana Universala (GBU) tanggal 17 Nopember 2012 sebesar Rp.141.830.000,- dan 1 (satu) lembar Invoice No. 058/10/GBU/IDR/ IMP/12 dari PT.Glory Bahana Universala (GBU) tanggal 17 Nopember 2012 sebesar Rp.46.156.000,-,- 1 (satu) lembar kwitansi lampiran pembayaran truking charge tanggal 28 September 2012 sebesar Rp.112.100.000, ,- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pelunasan handling

Sel.Bahwa kemudian oleh Terdakwa sebagian dari lampiranReimbursement No.001/09/GBU/IDR/IMP/12 tersebutdiambil, selanjutnya dibuatkan lagi cash voucher tanggal01 Oktober 2012 untuk pembayaran truking chargesebesar Rp.112.100.000, (seratus dua belas juta seratusribu. rupiah), dan sebagian lagi dari pelunasanReimbursement No.001/09/GBU/IDR/IMP/12 dan invoiceNo.001/09/GBU/IDR/IMP/12 dibuat cash voucher tanggal24 Oktober 2012 untuk pembayaran handling charge (paysattlement handling charge) sebesar Rp.72.247.000

charge (paysattlement handling charge) sebesar Rp.72.247.000,(tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh riburupiah). dan Terdakwa membuat cash voucher untukHal. 9 dari 29 hal.

charge (paysattlement handling charge) sebesar Rp.72.247.000, (tujuh puluh duajuta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).Hal. 11 dari 29 hal.

Sel.14sebesar Rp.112.100.000, (seratus dua betas juta seratus ribu rupiah),dan sebagian lagi dari pelunasan Reimbursement No.001/09/GBU/IDR/IMP/12 dan invoice No.001/09/GBU/IDR/IMP/12 dibuat cash vouchertanggal 24 Oktober 2012 untuk pembayaran handling charge (paysattlement handling charge) sebesar Rp.72.247.000, (tujuh puluh duajuta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2012 juga membuat cashvoucher pembayaran customs clearance yang diambil dari lampiranReimbursement

Sel.26Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membuat ketiga cash vouchertersebut pada tanggal 01 Oktober 2012 untuk pembayaran truking charge,kemudian pada tanggal 24 Oktober 2012 untuk pembayaran handling charge(pay sattlement handling charge) dan pada tanggal 30 Nopember 2012Terdakwa membuat lagi cash voucher untuk pembayaran customs clearence,ketiga cash voucher tersebut Terdakwa cairkan dan Terdakwa ambil untukkepentingan pribadi Terdakwa sendiri dan perbuatan Terdakwatersebutmengakibatkan PT.HG

Tjk15.16.17.Tergugat namun tidak menghasilkan kesimpulan apapun, justru pihakTergugat terus menerus menagih Share Handling kepada Para Penggugatpada setiap permintaan pelayanan kegiatan bongkar muat dan penyandarankapal, pihak Tergugat memaksa Para Penggugat untuk membayar biayaShare Handling di Terminal D Pelabuhan Panjang yang menimbulkankeresahan dan ketidak nyamanan dalam bekerja.

Apabila Para Penggugattidak membayar biaya Share Handling tersebut, maka Tergugat tidakmelayani kegiatan bongkar muat dan penyandaran kapal, padahal biayaShare Handling tersebut tidak ada dasar hukumnya.Bahwa pada tanggal 28 Februari 2015 Para Penggugat (diwakili olehAssosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Lampung) beserta AssosiasiPelabuhan Panjang dengan No.

Surat 01/Pel.Pjg/II/2015 mengeluarkansurat yang ditujukan kepada Tergugat Perihal : Tuntutan PenghapusanShare Handling / Handling Fee, Penggunaan Jib Crane dan Praktek Kerjatidak sehat di Pelabuhan Panjang Para Penggugat berpendapat apabilaTergugat tidak merespon surat tersebut, Para Penggugat akan melakukanmogok kerja secara masal terhitung mulai tanggal 09 Maret 2015.Bahwa oleh karena Tergugat tidak merespon hal tersebut maka padatanggal 9 Maret 2015 dan Tanggal 10 Maret 2015 terjadilah mogok kerjamassal

Share Handling Tergugat (PT.

Untuk tidakmenimbulkan arti lain maka kami (Tergugat) menyadur isi kesepakatan poin 3tersebut terkait piutang share handling PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)cabang Panjang terhadap anggota APBMI Lampung, pihak DPW APBMILampung akan melakukan / mendaftarkan gugatan pengadilan atasperjanjian share handling yang telah disepakati antara PT.

Oleh karena itu Terbandingmempertahankan koreksi atas DPP PPN yang harus dipungut sebesar Rp15.252.953.051 ,00;Koreksi atas obyek pajak berupa penyerahan jasa Ground Handling sebesar Rp13.458.776.439,00;Menurut Terbanding;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, koreksi atas DPP Pajak PertambahanNilai (PPN) disebabkan karena Terbanding beranggapan bahwa PemohonBanding belum melaporkan penyerahan yang PPNnya harus dipungut ataspenyerahan jasa Ground Handling.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Pengesahan MenteriKehakiman Nomor C27650HT.01.01 TH.1986 tanggal 31 Oktober 1986 yangmenyatakan bidang usaha perusahaan adalah Jasa Kebandarudaraan;Bahwa jasa yang disediakan oleh perusahaan Pemohon Banding terutamaadalah jasa ground handling dengan jenisnya sebagai berikut:1. Passenger Handling Services, terdiri dari:a. Departure Control;SsArrival Control;c. Special Assistance;d. Ticketing Services;e. Security Services;f. Baggage Handling;g.

Ramp handling, terdiri dari:a. Flight Operations;b. Weight & Balance;ULD Control;9d. Ramp Equipment,e. Aircraft Servicing;3. Cargo Handling Service, terdiri dari:a. Export Handling;b. Import Handling;c. Domestic Handling;d. Rush Handling/Transshipment Handling;e. Cargo document & Clearance;Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 137/B/PK/PJK/2011f.

Special Handling;Bahwa perusahaan penerbangan luar negeri yang merupakan klien utamaPemohon Banding antara lain Singapore Airlines Ltd., Lufthansa GermanAirlines, dan lainlain. Kerjasama ini tertuang dalam perjanjian yang ditandatangani antara perusahaan Pemohon' Banding dengan perusahaanpenerbangan luar negeri tersebut sebagaimana terlampir.

Jasa ground handling yang terdiri dari jasa passengers & baggagehandling, cargo & mail handling, ramp handling, aircraft interior cleaning,adalah termasuk jasa pelabuhan udara sehingga atas penyerahan jasatersebut kepada pihak manapun terutang PPN;2. Namun, sesuai dengan kebiasaan internasional apabila jasa tersebutdiserahkan kepada Perusahaan Penerbangan Asing untuk pelayananHal. 13 dari 45 hal. Put.

di Bandar Udara Gusti Ngurah Rai dimana secara faktual terdapat beberapa pelaku usaha penyedia jasaground handling dan layanan tambahannya.

GROUNDHANDLING MERUPAKAN BAGIAN DARI LAYANAN JASA YANGTERCAKUP DALAM 3 (TIGA) SUBLAYANAN JASA TERSEBUT;4.7.7 Bahwa jasa ground handling bukan merupakan jasa pelengkap(komplemen) dan/atau supplemen namun wajiob ada karenaeksistensi proses penerbangan tidak dapat dilaksanakan tanpaadanya jasa ground handling.

Hal tersebut menunjukkan bahwajasa ground handling dan jasa kebandarudaraan merupakan jasadalam satu rangkaian yang saling mendukung;4.78 Bahwa BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI = DITJENPERHUBUNGAN UDARA, JASA YANG DIKERJAKAN OLEHPENYEDIA JASA GROUND HANDLING ADALAH JASA TERKAITBANDAR UDARA YANG DI DALAMNYA TERDAPAT JASAGROUND HANDLING;4.7.9 Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada butir 4.7.8. MajelisKomisi berpendapat yang dilakukan TERLAPOR Il TIDAK HANYAMELAKUKAN JASA GROUND HANDLING.

InvestigaterNawaban = Peran Ground handling kita diterminal sebenarnyalsebagai ground handling agent, dan yangmengerjakan tetap GH existing yang ada, dari polakerja sama kami bentuknya diskon, dari pricelisdidiskon 40% hanya untuk membayar terminakami,oenerapannya misalnya untuk pesawat typegulfstream 4, di Pricelist 2800$ sementara kita tidakmengerjakan GH maka dari 2800 kita potong untukbiaya Ground handling companynya/existing. ltulahyang kemudian menjadi apron charges ( hak aproncharges) d.

Meskipun mereka sudah adaperjanjian dengan penyedia Ground Handling lainnya (VideBukti B4,B6,B17);Putusan No.Reg. 179/PdtG KPPU/2015/PN.JKT.PST.

Untuk prosespemindahan (handling) ini, Pemohon Banding telah menunjuk PT. PakitaMitra Sejati (PT PMS) sebagai surveyor independen untuk mengawasi danmensupervisi kegiatan handling tersebut antara lain Melamine tersebutdipindahkan ke container yang mana, kondisi Melamine dan jumlahMelamine.

menunjuk PT.Pakita Mitra Sejati (PT.PMS) sebagaisurveyor independen untuk mengawasi dan mensupervisikegiatan handling tersebut antara lain Melamine tersebutdipindahkan ke container yang mana, kondisi Melamine danHalaman 14 dari 61 halaman.

yang dikirim ke pembeli yangberlokasi di daerah yang tidak berada di dalam rute pelayaranPT.Meratus Line, maka Melamine tersebut akan dikirimkandengan menggunakan perusahaan pelayaran lain (misalnyaperusahaan pelayaran TEMAS untuk pengiriman ke Pontianak)dan proses handling tetap dilakukan;Bahwa berdasarkan laporan kegiatan handling dari PT.PMSuntuk bulan Mei, Juni, Juli 2007, terlinat bahwa sebagian besarMelamine yang dikirim dari Bontang ke Surabaya selama bulanMei 2007 telah dipindahkan ke container

Putusan Nomor 162/ B / PK/PJK/2015(misalnya perusahaan pelayaran TEMAS untuk pengirimanke Pontianak) dan proses handling tetap dilakukan;Bahwa berdasarkan laporan kegiatan handling dari PT.PMSuntuk bulan Mei, Juni, Juli 2007, terlihat bahwa sebagianbesar Melamine yang dikirim dari Bontang ke Surabayaselama bulan Mei 2007 telah dipindahkan ke container lainuntuk dikirimkan ke pembeli di luar negeri (ekspor);Bahwa dengan demikian, jelas terlihat keterkatian antaramelamine yang dikirim dari Bontang

Pakita Mitra Sejati (PT.PMS)sebagai surveyor independen untuk mengawasi dan mensupervisi kegiatan handling tersebut antara lain Melaminetersebut dipindahkan ke container yang mana, kondisi Melaminedan jumlah Melamine.

Oleh karena itu Terbandingmempertahankan koreksi atas DPP PPN yang harus dipungut sebesar Rp13.797.866.907,00;Koreksi atas Obyek pajak berupa penyerahan jasa Ground Handlingsebesar Rp 12.038.638.044,00;Menurut Terbanding.Berdasarkan penjelasan di atas, koreksi atas DPP Pajak Pertambahan Nilai(PPN) disebabkan karena Terbanding beranggapan bahwa Pemohon Bandingbelum melaporkan penyerahan yang PPN nya harus dipungut atas penyerahanjasa Ground Handling.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Pengesahan MenteriKehakiman Nomor C27650HT.01.01TH.1986 tanggal 31 Oktober 1986 yangmenyatakan bidang usaha perusahaan adalah Jasa Kebandarudaraan;Bahwa jasa yang disediakan oleh perusahaan Pemohon Banding terutamaadalah jasa ground handling dengan jenisnya sebagai berikut :71.

Passenger Handling services, terdiri dari :Departure Control;S &Arrival Control;Special Assistance;Qa 9Ticketing Services;@Security Services;7ABaggage Handling;Airport Lounge Services;Ramp handling, terdiri dari :Flight Operations;Sc > hb @Weight & Balance;ULD Control;Qa 9Ramp Equipment;Aircraft Servicing;& Cargo Handling Service, terdiri dari :Export Handling;Ss fImport Handling;Domestic Handling;Rush Handling/Transshipment Handling; 2 9Cargo document & Clearance;f Special Handling;Bahwa perusahaan

Jasa ground handling yang terdiri dari jasa passengers & baggagehandling, cargo & mail handling, ramp handling, aircraft interior cleaning,adalah termasuk jasa pelabuhan udara sehingga atas penyerahan jasatersebut kepada pihak manapun terutang PPN;2. Namun, sesuai dengan kebiasaan internasional apabila jasa tersebutdiserahkan kepada Perusahaan Penerbangan Asing untuk pelayananHal. 13 dari 44 hal. Put.

consisting of the arrival and the subsequentdeparture at agreed timings of the same aircraft, the Handling Company shallprovide the following service of Annex A" yang mana Anex A tersebut mengaturtentang International Lounge;Bahwa dari paragraf ini telah disebutkan dengan jelas bahwa fasilitas Lounge inimerupakan bagian yang tak terpisahkan dari aktifitas Ground Handling karenafasilitas ini diberikan kepada penumpang yang menggunakan jasa penerbanganHal. 22 dari 44 hal.

./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain danPerkiraan Penghasilan Neto diatur bahwa: 4(a) Jenis jasa lain tersebut antara lain adalah jasa perantara 5 (a) Jasa freight forwarding termasuk dalam pengertian jasa perantara yangterutang PPh Pasal 23;Bahwa merujuk pada penjelasan di atas maka menurut Pemohon Bandingbahwa: Atas Biaya handling charge, agency, THC FCR yang dilakukan selama tahunpajak 2008 oleh pihak jasa freight forwarding tidak dipotong PPh Pasal 23, Bahwa S59/PJ.43/2006 tanggal

Charge, Agency THC, FCR sebesarRp.308.003.800,00;Bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)sebesar Rp.308.003.800,00 terdiri dari Trucking EximHalaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 58 B/PK/PJK/20173.4.Rp.54.970.650,00 dan Handling charge, agency fee, THC, FCRRp.253.033.150,00;Bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim memerintahkanuntuk dilakukan proses Uji bukti;Bahwa pada saat uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) menyampaikan Jurnal voucher, Payment

Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) adalah Rp.54.970.650, tetapi BiayaTrucking Exim sesuai dengan uji bukti rekap & dokumen adalahRp.54.972.000; Biaya Handling, Agency Fee, THC, FCR sesuai cfm PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) adalahRp.253.033.150, tetapi Biaya Handling, Agency Fee, THC, FCRsesuai dengan uji bukti rekap & dokumen adalahRp.247.450.741,sehingga Jumlah Biaya berdasarkan Hasil Uji Bukti untuk MasaPajak Januari 2008 adalah sebesar Rp.302.422.741,Halaman 8 dari 21

Menurut keterangan dari Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding), Agency fee ini timbulkarena lawan transaksi Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menggunakan jasa dari pihak lain dalammengurus dokumen dan barang di pelabuhan;Untuk Handling Charges, tidak ada bukti pendukung lain yangditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding), hanya jumlah biaya handling dalam invoice, tanpa adakontrak dan lainlain yang dapat membuktikan jenis pekerjaanyang dilakukan

Handling sebesar Rp84.827.183, tidak diberikan keteranganpengertian oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) namun dalam uji bukti dinyatakan tidak ada buktipendukung lain yang ditunjukkan Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) hanya jumlah biayahandling dalam invoice tanpa ada kontrak dan lainlain yangdapat membuktikan jenis pekerjaan yang dilakukan olehpemberi jasa.

Selanjutnya, pokoksengketa antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Menurut TerbandingKoreksi obyek pajak berupa penyerahan jasa pelabuhan udara yaitu:Jasa Ground Handling dikoreksi sebesar Rp 11.842.886.023,00Lounge dikoreksi sebesar Rp 1.804.746.451,00Ticket Commision dikoreksi sebesar Rp 129.900.262,00Passengger Service Charge Commision dikoreksi sebesar Rp 236.133.600,00Total Rp 14.013.666.336,00Bahwa yang mana menurut Terbanding jasa tersebut termasuk dalamkategori jasa kena

Oleh karena itu Terbandingmempertahankan koreksi atas DPP PPN yang harus dipungut sebesarRp13.777.533.736,00;Koreksi atas Obyek pajak berupa penyerahan jasa Ground Handling sebesarRp11.842.886.023,00Menurut TerbandingBerdasarkan penjelasan diatas, koreksi atas DPP Pajak PertambahanNilai (PPN) disebabkan karena Terbanding beranggapan bahwa PemohonBanding belum melaporkan penyerahan yang PPNnya harus dipungut ataspenyerahan jasa Ground Handling.

Passenger Handling Services, terdiri dari:a. Departure Control,b. Arrival Control,c. Special Assistance,dTicketing Services,Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 142 B PK/PJK/2011e. Security Services,f. Baggage Handling,g. Airport Lounge Services;2. Ramp Handling, terdiri dari:a. Flight Operations,Weight & Balance,ULD Control,Ramp Equipment,e290 5Aircraft Servicing;3.

Cargo Handling Service, terdiri dari:Export Handling,Import Handling,Domestic Handling,Rush Handling/Transshipment Handling,Cargo document & Clearance,~@ 29 5 Special HandlingBahwa perusahaan penerbangan luar negeri yang merupakan klien utamaPemohon Banding antara lain Singapore Airlines Ltd., Lufthansa GermanAirlines, dan lainlain.

Jasa Ground Handling yang terdiri dari jasa passengers & baggage handling,cargo & mail handling, ramp handling, aircraft interior cleaning, adalahtermasuk jasa pelabuhan udara sehingga atas penyerahan jasa tersebutkepada pihak manapun terutang PPN;2.

Selanjutnya, pokoksengketa antara Terbanding dan Pemohon Banding adalah sebagai berikut :Menurut Terbanding ;Koreksi obyek pajak berupa penyerahan jasa pelabuhan udara yaitu : Jasa Ground Handling dikoreksi sebesar Rp. 12.852.780.792,00Lounge dikoreksi sebesar Rp. 1.428.202.599,00Ticket Commision dikoreksi sebesar Rp. 155.926.709,00Passenger Service Charge Commision dikoreksi sebesar Rp. 177.642.800,00Total Rp. 14.614.552.900,00Bahwa yang mana menurut Terbanding jasa tersebut termasuk dalam katagorijasa

Oleh karena ituTerbanding mempertahankan koreksi atas DPP PPN yang harus dipungutsebesar Rp. 14.436.910.100,00 ;Koreksi atas Obyek Pajak berupa penyerahan jasa Ground Handlingsebesar Rp. 12.852.780.792,00 ;Menurut Terbanding ;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, koreksi atas DPP Pajak PertambahanNilai (PPN) disebabkan karena Terbanding beranggapan bahwa PemohonBanding belum melaporkan penyerahan yang PPNnya harus dipungut ataspenyerahan jasa Ground Handling.

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Surat Pengesahan MenteriKehakiman Nomor C27650HT.01.01TH.1986 tanggal 31 Oktober 1986yang menyatakan bidang usaha perusahaan adalah Jasa Kebandarudaraan ;Bahwa jasa yang disediakan oleh perusahaan Pemohon Banding terutamaadalah jasa Ground Handling dengan jenisnya sebagai berikut :1. Passenger Handling services, terdiri dari:a. Departure Control ;Arrival Control ;Special Assistance ;Ticketing Services ;Security Services ;~ OQ 9 &Baggage Handling ;g.

Ramp handling, terdiri dari :a. Flight Operations ;b. Weight & Balance ;c. ULD Control ;d. Ramp Equipment ;e. Aircraft Servicing ;3. Cargo Handling Service, terdiri dari :a. Export Handling ;b. Import Handling ;Cc. Domestic Handling ;d. Rush Handling/Transshipment Handling ;e. Cargo document & Clearance ;f Special Handling ;Bahwa perusahaan penerbangan luar negeri yang merupakan klien utamaPemohon Banding antara lain Singapore Airlines Ltd., Lufthansa GermanAirlines, dan lainlain.

Jasa ground handling yang terdiri dari jasa passengers & baggagehandling, cargo & mail handling, ramp handling, aircraft interior cleaning,adalah termasuk jasa pelabuhan udara sehingga atas penyerahan jasatersebut kepada pihak manapun terutang PPN ;2.

Koreksi Equipment Storage & Handling Expenses sebesarUS$ 6.195;Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi terhadap biayaequipment storage & handling sebesar US$ 6.195;Keberatan Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksipemeriksa, karena biaya ini merupakan biaya penyimpanansementara di gudang pabean serta biaya freight forwardingyang timbul dari impor alatalat untuk keperluan project;3.3.5.

Tentang Sengketa atas Koreksi Biaya lainnya berupa Equipment Storage& Handling Expenses sebesar USD 6000,00, dari seluruh koreksiEquipment Storage & Handling Expenses sebesar USD 6,195.00;C.

Tentang Sengketa atas Koreksi Biaya lainnya berupa Equipment Storage& Handling Expenses sebesar USD 6000,00, dari seluruh koreksiEquipment Storage & Handling Expenses sebesar USD. 6,195.00;1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanPajak, yang antara lain berobunyi sebagai berikut:Halaman 59 alinea ke6 s.d.

Putusan Nomor 993/B/PK/PJK/2014dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan PengadilanPajak tersebut, karena nyatanyata amar pertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan faktafakta yang PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dalam pembuktian dipersidangan terkait Koreksi Biaya lainnya berupa Equipment Storage &Handling Expenses sebesar USD 6000,00, dari seluruh koreksiEquipment Storage & Handling Expenses sebesar USD. 6,195.00;.

Bahwa yang menjadi sengketa adalah Koreksi Biaya lainnya berupaEquipment Storage & Handling Expenses sebesar USD 6000,00,dari seluruh koreksi Equipment Storage & Handling Expensessebesar USD 6,195.00. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) masih belum jelas dengan dasar nilai USD6,000.00. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tetap berpendapat bahwa biaya tersebut belummenjadi beban tahun 2006;b.

Meratus Line dan tetap menggunakan container yangdikirimkan dari Bontang sehingga tidak perlu dilakukan proses handling;Bahwa sedangkan untuk Melamine yang dikirim ke pembeli yang berlokasi didaerah yang tidak berada di dalam rute pelayaran PT. Meratus Line, makaMelamine tersebut akan dikirimkan dengan menggunakan perusahaanpelayaran lain (misalnya perusahaan pelayaran TEMAS untuk pengiriman kePontianak) dan proses handling tetap dilakukan;Bahwa berdasarkan laporan kegiatan handing dari PT.

mensupervisi kegiatan handling tersebut antara lain Melaminetersebut dipindahkan ke container yang mana, kondisi Melaminedan jumlah Melamine.

yang dikirim ke pembeli yangberlokasi di daerah yang tidak berada di dalam rute pelayaranPT.Meratus Line, maka Melamine tersebut akan dikirimkandengan menggunakan perusahaan pelayaran lain (misalnyaperusahaan pelayaran TEMAS untuk pengiriman ke Pontianak)dan proses handling tetap dilakukan;Bahwa berdasarkan laporan kegiatan handling dari PT.PMSuntuk bulan Mei, Juni, Juli 2007, terlihat bahwa sebagian besarMelamine yang dikirim dari Bontang ke Surabaya selama bulanJuni 2007 telah dipindahkan ke container

Pakita Mitra Sejati(PT.PMS) sebagai surveyor independen untuk mengawasi danmensupervisi kegiatan handling tersebut antara lain Melaminetersebut dipindahkan ke container yang mana, kondisi Melaminedan jumlah Melamine.

Pakita Mitra Sejati (PT.PMS)sebagai surveyor independen untuk mengawasi dan mensupervisi kegiatan handling tersebut antara lain Melaminetersebut dipindahkan ke container yang mana, kondisi Melaminedan jumlah Melamine.

Putusan Nomor 483/B/PK/PJK/2013Penghasilan Pasal 23 berupa biaya jasajasa seperti jasa handle, storage &handling container, jasa lift off & lift on, agency fee, adm fee, doc fee, do fee, danlainlain yang belum dipungut dan dilaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23nya;Tanggapan Penelaah Keberatan :BA035/WPUJ.21/BD.0603/2008Pemohon Banding tidak merespon permintaan data sehingga PenelaahBahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor :mempertahankan koreksi pemeriksa;Tanggapan Pemohon Banding :Bahwa Pemohon Banding

.07/2007 Wajib Pajak wajib memberikan datadan bukti pendukung apabila tidak memberikan penjelasan dan ataupembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai dengandokumen/bukti dan bukubuku pendukung baik dalam bentuk hard copymaupun soft copy sesuai surat permintaan maka keberatan akandiproses berdasarkan data yang ada.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksiDPP PPh Pasal 23 sebesar Rp1.116.594.650,00 karena terdapat obyek PPhPasal 23 berupa jasa handle, storage & handling

biaya yang dikeluarkan sehubungandengan impor barang yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dan dibayarkan langsung oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak pemberi jasadan atas jasajasa tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) menyatukan dalam satu nomor referensi yang didasarkan padanomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) mengklasifikasikan jasa handle, storage & handling

karena dokumen impor yang diberikan tidak sesuai dengan tahun yangdisengketakan.Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) memberikan datadata sebagai bukti pendukung berupa SPTtahunan tahun pajak 2006, Laporan Keuangan tahun 2006, biaya perincianekspedisi, invoice, kwitansiBahwa berdasarkan data dan dokumen dalam berkas banding diketahuibahwa biayabiaya yang dipersengketakan tersebut meliputi berbagai macamjasa yang merupakan objek PPh Pasal 23 sebagai berikut:Jasa handling

Bahwa Jasa handling, jasa lift on, agency fee dan doc fee yangdisengketakan diatas termasuk dalam kriteria jasa freight forwarding,dimana berdasarkan pengertian diatas jasa freight forwarding termasuk kedalam jasa perantara yang merupakan objek PPh Pasal 23.Jasa Storage & handling container Bahwa jasa storage dan handling container termasuk dalam Jasakustodian/penyimpanan/penitipan yang merupakan objek PPh Pasal 23(sesual lampiran ll KEP170/PJ./2002) Bahwa jasajasa sehubungan impor diatas juga tidak

./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain danPerkiraan Penghasilan Neto diatur bahwa: 4(a) jenis jasa lain tersebut antara lain adalah jasa perantara; 5 (a) jasa freight forwarding termasuk dalam pengertian jasa perantara yangterutang PPh Pasal 23;Bahwa merujuk pada penjelasan di atas maka menurut PemohonBanding bahwa: Atas biaya handling charge, agency, THC FCR yang dilakukan selama TahunPajak 2008 oleh pihak jasa freight forwarding tidak dipotong PPh Pasal 23;Halaman 3 dari 22 halaman

Bahwa sengketa banding yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) karena tidak setuju dengan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 23 yangterdiri atas biaya trucking exim, handling charge, agency THC, FCRsebesar Rp178.068.603,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :Trucking Exim Rp143.557.732,00;Handling charge, agency fee, THC, FCR Rp 34.526.870,00;Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 24 B/PK/PJK/201710.11.12.13.Jumlah Rp178.068.603,00

;Bahwa dalam persidangan banding, karena koreksi tersebut terkaitdengan pembuktian, maka oleh Majelis Hakim diperintahkan untukdilakukan uji bukti, dan pada saat uji bukti Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyampaikan jurnal voucher, payment slip,invoice, kuitansi, dan rekap atas biaya trucking ex handling, agency fee,THC dan FCR;Bahwa berdasarkan data/dokumen rekap biaya freight forwarding bulanMaret 2008 menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) adalah:Agency

fee Rp 1.152.005,00;Handling Rp 7DO Fee&AdmFee Rp Warehouse Rp Trucking Rp143.557.732,00;FCR Rp 14.509.670,00;THC Rp 18.473.196,00;Lift on & lift off Rp ;Jumlah Rp178.068.603,00;Bahwa atas hasil uji bukti Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ujibukti terhadap dokumen asli dari perusahaan jasa freight forwardingsesuai dengan rekap dan GL yang diserahkan, diketahui bahwa Jumlahbiaya berdasarkan hasil uji bukti untuk masa Maret 2008 adalah: Biaya Trucking sesuai cfm.

Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) adalah Rp143.557.732,00 Biaya handling, agency fee, THC, FCR sesuai cfm PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) adalah Rp34.505.870,00;Bahwa menurut Majelis Hakim, Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) tidak dapat menunjukkan Bukti Pendukung yangmemadai atas Koreksi DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Maret 2008sebesar Rp.34.505.870,00 sehingga koreksi sebesar Rp34.505.870,00tetap dipertahankanSesuai Pasal 76 dan 78 UndangUndang Pengadilan

Suba Air Perdana yang bergerakdalam bidang jasa pelayanan penerbangan/pengurusan ijin penerbanganselanjutnya saksi Ujang Suganda mengatakan ada rencana kedatanganpesawat unscheduled Antonov lalu meminta Terdakwa untuk bertindaksebagai ground handling yakni penanganan pesawat di darat atas kedatanganHal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor: 1575 K/Pid.Sus/2009pesawat tersebut dikarenakan Terdakwa bertugas sebagai penanggungjawaboperasional PT.

Suba Air Perdana yang bergerakdalam bidang jasa pelayanan penerbangan/pengurusan ijin penerbanganselanjutnya saksi Ujang Suganda mengatakan ada rencana kedatanganpesawat unscheduled Antonov lalu meminta Terdakwa untuk bertindaksebagai ground handling yakni penanganan pesawat di darat atas kedatanganpesawat tersebut dikarenakan Terdakwa bertugas sebagai penanggungjawaboperasional PT. Jasa Karya Semesta dan berdasarkan dokumen yangTerdakwa terima dari PT.

SUBA AIR PERDANA Jakarta, untuk melakukanGROUND HANDLING terhadap rencana kedatangan pesawat PMT AIR(Antonov) ;Bahwa selabjutnya PEMOHON KASASI memberitahukan saksi BAMBANGSUKRISNO karyawan PT.

Jasa KaryaSemesta tidaklah termasuk dalam pengertian Pasal 29 UndangUndangKepabeanan dalam hal pengurusan pemberitahuan pabean, sebabPemohon Kasasi bukanlah importir, eksportir atau pengusaha pengurusanjasa kepabeanan ;Bahwa dalam UndangUndang Nomor : 10 Tahun 1995, tidak satupunterdapat ketentuan yang menyatakan dokumen yang dikeluarkan olehperusahaan jasa ground handling in casu PT. JASA KARYA SEMESTAmerupakan dokumen pabean untuk pemenuhan kewajiban pabean ;Bahwa PT.

JASA KARYA SEMESTA yang bergerak dalam bidang jasapelayanan administrasi pengangkutan udara dan ground handling, sesuaidengan Akta Pendirian , Tanda Daftar Perusahaan, surat lzin Gangguan,dan surat Kepala Cabang PT (Persero) Angkasa Pura Il NomorHal. 9 dari 13 hal. Put.

menandatangani perjanjianprogram Dynafes yang mencantumkan: jenisjenis transaksi, minimaljumlah biaya transaksi per bulan; Transaksitransaksi yangberhubungan dengan program Dynafes adalah Guarantee Fee,Commission on Opening LJC, Other UC Commission, CommissionMemperhatikanMengingatMemutuskanon UC Amendment, Commission on UC Confirmation, Commissionon UC Advising, Other Commission on Export UC, Guarantee Fee onImport UG, PIB & Revolving UC Comm Other Commission onImport, Acceptance Comm on Export Bills, Handling

Commission onExport Bills, Commission on Bills without UC, Other Commission onExport, Handling Commission on T/C, Incoming Foreign RemittanceCommission, Outgoing Foreign Remittance Commission, Postage onForex, Cable Charge, Foreign Cash Withdrawal Commission,Correspondent Charge, Commission on Domestic Remittance, DepositRelated Fees, Safe Deposit Commission, Cheque & Other FormsCommission,3.

./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain danPerkiraan Penghasilan Neto diatur bahwa: 4(a) Jenis jasa lain tersebut antara lain adalah jasa perantara 5 (a) Jasa Freight Forwarding termasuk dalam pengertian jasa perantarayang terutang PPh Pasal 23;Bahwa merujuk pada penjelasan di atas maka menurut Pemohon Bandingbahwa: Atas Biaya handling charge, agency, THC FCR yang dilakukan selama tahunpajak 2008 oleh pihak jasa Freight Forwarding tidak dipotong PPh Pasal 23, bahwa S59/PJ.43/2006 tanggal

.389.334.950,00 yang dapat dirinci sebagai berikut :Trucking Exim Rp397.384.270,00Handling charge, agency fee, THC, FCR Rp108.385.810,00Rp505.770.080,00Bahwa dalam persidangan banding, karena koreksi tersebut terkait denganJumlahpembuktian, maka oleh Majelis Hakim diperintahkan untuk dilakukan Ujibukti, dan pada saat uji bukti Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) menyampaikan Jurnal voucher, Payment slip, Invoice,Kuitansi, dan Rekap atas biaya trucking ex handling, agency fee, THC

Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) adalah Rp397.384.270,00 tetapi Biaya Trucking Exim sesuaidengan uji bukti rekap & dokumen adalah Rp388.929.370,00 Biaya Handling, THC, FCR sesuaiPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) adalah Rp108.385.810,00tetapi Biaya Handling, Agency Fee, THC, FCR sesuai dengan uji buktirekap & dokumen adalah Rp98.570.141,00.Agency Fee, cfm PemohonHalaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 60/B/PK/PJK/201712.13.14.15.16.Bahwa menurut Majelis Hakim, Termohon Peninjauan

sebesar Rp10.720.183,00 tidak diberikan keteranganpengertian oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)namun dalam uji bukti dinyatakan tidak ada bukti pendukung lain yangditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)hanya jumlah biaya handling dalam invoice tanpa ada kontrak dan lainlain yang dapat membuktikan jenis pekerjaan yang dilakukan olehpemberi jasa.

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menyatakan bahwa biaya handling charge adalah biaya pengurusandokumendokumen ekspor.

Putusan Nomor 1279/B/PK/Pjk/2021sebesar Rp86.053.350,00 dianggap Terbanding sebagai objek PPh Pasal4 ayat (2) yang belum dilaporkan yang tidak disetujui Pemohon Banding,karena menurut Pemohon Banding merupakan biaya pembongkaran,penanganan masuk, penanganan keluar, dan pengendalian inventaris(unstuffing, handling in, handling out dan inventory control);Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakahbenar terdapat objek Pajak PPh Final Pasal 4 ayat (2) berupa biaya atassewa tanah sebesar

Menimbang, bahwa Judex Facti sudah benar, karena untukmenentukan apakah biayabiaya sebesar Rp86.053.350,00 Masa PajakMaret 2016 merupakan biaya atas sewa tanah atau biaya pembongkaran,penanganan masuk, penanganan keluar, dan pengendalian inventaris(unstuffing, handling in, handling out dan inventory control) merupakanpenilaian atas fakta yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benaroleh Judex Facti, sehingga diambil alin menjadi pertimbangan PeninjauanKembali a quo;Menimbang, bahwa dengan demikian