Ditemukan 343 data
11 — 1
15699/X/2019/YAN.2.3/SATINTELKAM yang dikeluarkan olehKepala Satuan Intelkam RESOR Klaten tanggal 16 Oktober 2019, telahdinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.13);Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Sujiyati Nomor;SKCK/Yanmas/15698/X/2019/YAN.2.3/SATINTELKAM yang dikeluarkan olehKepala Satuan Intelkam RESOR Klaten tanggal 16 Oktober 2019, telahdinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.14);Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon , NomorUM
Soeradji Tirtonegoro Klaten, telah dinazegelendan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.16);Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jiwa atas nama Pemohon II, NomorUM.01.05/1.4.13/336/III/2019 yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. SoeradjiHal 5 dari 12 hal Penetapan No 189/Pdt.P/2019/PA.kItTirtonegoro Klaten tanggal 25 Maret 2019, telah dinazegelen dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya; (P.17);18. Fotokopi Surat Keterangan No. 114/KS/III/2019 tanggal 25 maret 2019 yangdikeluarkan oleh RSUP Dr.
135 — 58
unbeknownst without basic) hukum yangjelas, sehingga surat yang dikeluarkan oleh Tergugat IV Nomor : UM.01.11/08 /SNVT.PJPAC3/2014 tertanggal 13 Juni 2014 adalah cacat hukum dan tidak.berkekuatan hukum apapun serta harus dinyatakan di cabut dan bertentangan dengan surat pencabutan blacklist nomor : UM.02.05/BBWSC3/08 tertanggal 04Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat III.Bahwa atas surat Blacklist yang dibuat oleh Tergugat III selaku Kepala SNVTPJPA Balai Besar Wilayah Sungai CidanauCiujungCidurian NomorUM
Selanjutnyakewenangan LKPP sebagai Tergugat I diatur lebih lanjut dalam Pasal 10ayat (1) Peraturan Kepala LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang PetunjukOperasional Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yangmenyebutkan bahwa: Kepala LKPP mengumumkan penetapan SanksiDaftar Hitam melalui Portal Pengadaan Nasional.Bahwa tindakan Tergugat I mengumumkan sanksi Daftar Hitam atas namaPenggugat yang telah ditetapkan oleh Tergugat II pada Portal PengadaanNasional, berdasarkan dokumen Surat Penetapan Daftar Hitam NomorUM
CidanauCiujungCidurian Nomor 01/KPTS/PJPA/2014,tanggal 04 Maret 2014, yang ditetapkan olehTergugat II, tentang Pencabutan Blacklist Penyedia,yang pokok isinya pada diktum Ketiga menyebutkanPencabutan Sanksi Daftar Hitam berlaku padaInstansi Lain, sedangkan pada Balai BesarWilayah Sungai CidanauCiujungCidurianSanksi Daftar Hitam masih tetap berlaku sampaidengan batas waktu yang ditentukan.3 Bahwa Surat Penetapan sebagaimana dimaksud padaangka (1) dan (2) telah dinyatakan kebenarannyaoleh Tergugat IM melalui Surat NomorUM
GunakaryaNusantara masih masuk dalam Daftar Hitam.Penggugat telah keliru) dalam memahami Surat NomorUM.01.11/08/SNVT.PJPAC3/2014, tanggal 13 Juni 2014 yang dikeluarkanoleh Tergugat III, karena surat tersebut bukan merupakan Surat PenetapanDaftar Hitam, tetapi surat tersebut merupakan surat pemberitahuan dariTergugat III kepada Tergugat I yang di dalamnya diberitahukan/dinyatakanbahwa PT.
193 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelindo keGUANGXI NARISHI CENTURY EQUIPMENT CO.LTD NomorUM.335/2/9/PI.Il12 tanggal 3 Februari 2012 tentang Singning ofAgreement; 36.2 (dua) lembar foto copy legalisir surat dari GM Cab. TanjungPandan Nomor TM.150/1/2/C.TGDN13 tanggal 5 Juli 2013tentang pengadaan mobile crane; 37. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Quatation Documents dari PT.NARISHI CENTURY INTERNATIONAL Nomor CICINP/Q2011JANO003 tanggal 11 Januari 2011; Hal. 7 dari 87 hal. Put.
Altrak1978 Nomor 108/Q/CE/LPG/VI/2012 tanggal 22 Juni 2011tentang informasi harga grove crane; 66.3 (tiga) lembar foto copy legalisir daftar nama anggota komisi VIDRP RI masa persidangan II tahun 20092010; 67. 4 (empat) lembar foto copy legalisir surat NomorUM.331/2/9/C.PLG/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang suratpengantar; Hal. 10 dari 87 hal. Put.
PELINDO II NomorUM.331/4/3/PI.Il11 Perihal: Penyampaian usulan revisi RKAPtahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 ditanda tangani DIRUT R.JLINO; 160.2 (dua) lembar copy legalisir surat Menteri Negara BUMNNomor S167/MBU/2011 Perihal: Revisi rencana kerja dananggaran perusahaan tahun 2011 tanggal 1 April 2011ditandatangani Menteri Negara BUMN MUSTAFA ABUBAKAR; 161.1 (satu) bundel copy legalisir Surat PT.
PELINDO II (Persero) NomorUM.335/9/6/3/PI.Il14 tanggal 9 Juni 2014 tentang Persetujuanatas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas LaporanKeuangan Tahun Buku 2013 yang ditandatangani olehDWIJANTI TJAHJANINGSIH selaku Deputi Bidang UsahaEnergi, Logistik dan Perhubungan, M. DJALI YUSUF selakuKomisaris dan R.J.
Pelindo NomorUM 335/3/20/PI.Il10 tanggal 8 Maret 2010 perihal ArahanDireksi Rapat Kerja Tahun 2010 ditandatangani RJ. LINO; 199.1 (satu) bundel foto copy pelelangan Ulang Rencana Kerja dansyaratsyarat (RKS) PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero)dengan tertera catatan tangan dari sdr.
76 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatanDirektur Poltekkes Kementerian Kesehatan Banjarmasin,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorUM.01.05/7/0258/2018 tanggal 24 Januari 2018 danselanjutnya memberi kuasa kepada Dr. Abdul Muni, S.H.,M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi KalimantanSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorHalaman 1 dari 6 halaman.
65 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Happy Mulya, ME. tanggal 26 Maret 2015, yang ditujukanKepada Kepala ULPPOKJA Kementerian PUPR Papua, dengansurat NomorUM.0103/Aa.B7/14. Tanggal 26 Maret 2015, PERIHAL:Pencabutan Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA ProvinsiPapuaMerauke Nomor03/KPTS/Aa.B7/PUPAMRK/2015, tentangKelompok Kerja APBNP Tahun Anggaran 2015 SNVT PJPAPapua Provinsi PapuaMerauke Balai Wilayah Sungai Papua,tanggal 16 Pebruari 2015., yang pada pokok surat tersebutmenyampaikan hal hal sebagai berikut:1.
itu. dalam surat tersebut menyatakan bahwa SKNomor03/KPTS/Aa.B7/PJPAMRK/2015, tanggal 16 Pebruari 2015dinyatakan dicabut/dibatalkan, sehingga usulan yang berlakuadalah Surat Keputusan Kasatker SNVT PJPA Provinsi PapuaMerauke Nomor01/KPTA/Aa.B7/PJPAMRK/2015 tentangPembentukan Kelompok Kerja (POKJA) SNVT PelaksanaanJaringan Pemanfaatan Air Papua Provinsi Papua Merauke BalaiWilayah Sungai Papua Tahun Anggaran 2015, tanggal 05 Januari2015;Surat Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi Merauke, denganSuratnya NomorUM
Panal Simanjuntak melaluiSuratnya NomorUM 01/SNVTPJPA/Aa.B7/03 tanggal 14 April 2015 yang membatalkanSuratKeputusan Kepala Snvt Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan AirPapua Provinsi PapuaMerauke Nomor04/KPTS/Aa.B/PJPAMRK/2015, tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) danPejabat Pengadaan di Lingkungan SNVT PJPA Papua ProvinsiPapua Merauke Balai Wilayah Sungai Papua Tahun Anggaran2015, yang telah Menetapkan Diktum Kedua: MenugaskanKelompok Kerja lrigasi dan Rawa Merauke dan Kelompok KerjaPendayagunaan
(Anggota);Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X selakuKepala ULP Papua, NomorUM 0103Bj/321 tanggal 8 April 2015,yang pada pokoknyamemberikan jawaban dan penjelasan sebagaiberikut: Bahwa pada butir 4. Berdasarkan hal hal tersebut di atas, makasampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan yang barusesuai mekanisme SK Menteri PUPR No. 646/KPTS/M/2014,maka kedua Surat Keputusan dimaksud butir 3 dinyatakan masihtetap berlaku dengan penjelasan bahwa:a.
NomorUM.0103/Aa.B7/14. Tanggal 26Maret 2015, yang dijadikan salah satu dasar oleh Tergugat untukmemberhentikan Penggugat adalah di luar prosedur dan tidak memenuhisyarat materiil dan syarat formal atas terbitnya suatu keputusan karenaKepala Balai Wilayah Sungai Papua, dalam hal iniDR. Ir. Happy Mulya,ME. telah melampaui kKewenangannya dan secara sewenangwenangbertindak melakukan pembatalan terhadap keputusan pejabat di atas nyadhi. Tergugat.
250 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
unbeknownst without basic) hukum yang Jjelas, sehingga surat yangdikeluarkan oleh Tergugat IV Nomor UM.01.11/08/SNVT.PJPAC3/2014tertanggal 13 Juni 2014 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukumapapun serta harus dinyatakan di cabut dan bertentangan dengan suratpencabutan blacklist Nomor UM.02.05/BBWSC3/08 tertanggal 04 Maret2014 yang dikeluarkan oleh Tergugat III;Bahwa atas surat Blacklist yang dibuat oleh Tergugat Ill selaku KepalaSNVT PJPA Balai Besar Wilayah Sungai CidanauCiujungCidurian NomorUM
Menyatakan Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam/Blacklist NomorUM.01.11/08/SNVT.PJPAC3/2014 tertanggal 13 Juni 2014 yang dikeluarkanoleh Tergugat Ill adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum apapundan harus dinyatakan dicabut;6. Menyatakan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan PeningkatanSaluran Induk Pamarayan barat D. Ciujung Kabupaten Serang NomorUM.01.11/IR.RWII/XII/38 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah cacathukum dan tidak berkekuatan hukum apapun;7.
Menyatakan Surat Penetapan Sanksi Daftar Hitam/Blacklist NomorUM.01.11/08/SNVT.PJPAC3/2014 tertanggal 13 Juni 2014 yang dikeluarkanoleh Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum apapundan harus dinyatakan dicabut;5. Menyatakan Surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan PeningkatanSaluran Induk Pamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang Nomor:UM.01.11/IR.RWII/XII/38 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah cacathukum dan tidak berkekuatan hukum;6.
CV. MITRA JAYA
Tergugat:
Bupati Ende cq Kadis PU Kab. Ende cq PPK Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Kab. Ende
52 — 27
Rewarangga Selatan, Kotaratu, Kotaraja,Onekore dan Ruku Lima dengan nilai kontrak Rp1.314.046.000,00 (satu miliartiga ratus empat belas juta empat puluh enam ribu rupiah);Pasal 3Bahwa para pihak mengakui masih terdapat kekurangan realisasipekerjaan sebesar 1,92% (satu koma sembilan puluh dua persen) karenakendala pengetesan sambungan rumah yang disebabkan oleh kurangnya debitair atau faktor alam dari tahun 2017 sampai dengan 2019 sehingga tidakmemungkinkan untuk dilakukan sesuai dengan Surat Keterangan NomorUM
Julius Anthony, SH.
Terdakwa:
I Nyoman Yarsa
26 — 9
bagiankepala korbanBahwa setelah Korban Ketut Riyuh dilakukan oprasi dan dirawat Selma 10(sepuluh)hari di RSUP Sanglah Denpasar, kemudian dilakukan rawat jalanselama 9 (Sembilan) hari, namun kondisi Korban Ketut Riyuh melemahkemudian dibawa kembali ke RSUP Sanglah selama 2 (dua) hari dan meninggaldunia pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 pukul 05.38 Wita sebagimanaVisum et Repertum No.YR.02.03/XIV.4.4.7/186/2020 dari Rumah Sakit PusatSanglan Denpasar tanggal 6 April 2020 dan Sertifikat Medis Kematian NomorUM
diri Terdakwa ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kelalaian atau kekuranghatihatian Terdakwa ketika sedang mengemudikan kendaraan Sepeda MotorHonda Vario DK 2886 KAE, telah menabrak seorang pejalan kaki yaitu Korban Ketut Riyuh yang saat itu sedang menyeberang jalan yang mengakibatkanKorban Ketut Riyuh mengalami lukaluka benjolan di kepala, merupakan syaratmutlak (conditio sine quanon) bagi korban meninggal dunia yaitu Korban Ketut Riyuh sebagaimana diterangkan dalam Sertifikat Medis Kematian NomorUM
101 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Kepala Bagian Hukum danKSLNSetditien Hubla, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorUM.008/01/04/KSOP.Lbr2020, tanggal 2 Januari2020;Pemohon Kasasi;LawanPT MARINE SERVICE ENGINEERING., tempatKedudukan di Dusun Puyahan, RT 003, RW 000,Desa Lembar Selatan, Kecamatan LembarKabupaten Lombok Barat, yang diwakili olehSteven George Knudson, jabatan Direktur Utama;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ilham, S.
223 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang terletak di Jalan Malikussaleh,Nomor 3, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, KotaSubulussalam, beserta bangunan diatasnya, dengan batasbatas:Utara dengan jalan desa,Timur dengan tanah Haji Abdul Karim dan perumahan penduduk,Selatan dengan jalan desa,Barat dengan Jalan Malikussaleh,adalah tanah milik sah Penggugat yang dimiliki dan dikuasai sertadimanfaatkan oleh Penggugat:Menyatakan Berita Acara Serah Terima Jabatan NomorUM.02.04.02./201/87, tanggal 17 Oktober 1987 dan Daftar InventarisasiTanah
yang terletak di Jalan Malikussaleh,Nomor 3, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, KotaSubulussalam, beserta bangunan diatasnya, dengan batasbatas: Utara dengan jalan desa, Timur dengan tanah Haji Abdul Karim dan perumahan penduduk, Selatan dengan jalan desa, Barat dengan jalan Malikussaleh,adalah tanah milik sah Penggugat yang dimiliki dan dikuasai sertadimanfaatkan oleh Penggugat;Menyatakan Berita Acara Serah Terima Jabatan NomorUM.02.04.02./201/87, tanggal 17 Oktober 1987 dan Daftar InventarisasiTanah
207 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang terletak di Jalan Malikussaleh,Nomor 3, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, KotaSubulussalam, beserta bangunan diatasnya, dengan batasbatas:Utara dengan jalan desa,Timur dengan tanah Haji Abdul Karim dan perumahan penduduk,Selatan dengan jalan desa,Barat dengan Jalan Malikussaleh,adalah tanah milik sah Penggugat yang dimiliki dan dikuasai sertadimanfaatkan oleh Penggugat:Menyatakan Berita Acara Serah Terima Jabatan NomorUM.02.04.02./201/87, tanggal 17 Oktober 1987 dan Daftar InventarisasiTanah
yang terletak di Jalan Malikussaleh,Nomor 3, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, KotaSubulussalam, beserta bangunan diatasnya, dengan batasbatas: Utara dengan jalan desa, Timur dengan tanah Haji Abdul Karim dan perumahan penduduk, Selatan dengan jalan desa, Barat dengan jalan Malikussaleh,adalah tanah milik sah Penggugat yang dimiliki dan dikuasai sertadimanfaatkan oleh Penggugat;Menyatakan Berita Acara Serah Terima Jabatan NomorUM.02.04.02./201/87, tanggal 17 Oktober 1987 dan Daftar InventarisasiTanah
14 — 2
Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalamkeadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihandan percekcokan yang berkepanjangan; Perselisihan dan pertengkaran tersebut, menjadi sebab pecahnya rumahtangga Penggugat; ana tercantum baikfangUndang Nomorum Islam Pasal 3,pahagia dan kekalnah) berdasarkankeluarga Penggugat telah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan jugatidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akanmenyengsarakan kedua
88 — 26
CVRenatha dan lampirannya ;53.1 (satu) lembar fotocopyBerita Acara PemeriksaanPekerjaan NomorUM.005/231 .c/TTU/IX/2008tanggal 15 September 2008,Kegiatan :PerencanaanTeknis Pembangunan RumahSederhana Type 5x6 Mkecamatan Biboki Utara,Insana, dan Insana Utara,Kab.
DuaSekawan;Bahwa berdasarkan kontrak NomorUM.005/294/TTU/X/2008 tanggal16 Oktober 2008 seharga kontrakRp2.000.016.000,00 untukpembangunan 136 unit rumahsederhana oleh PT. Uanini MultikaSejahtera;Bahwa berdasarkan kontrak NomorUM.005/295/TTU/X/2008 tanggal16 Oktober 2008 seharga kontrakRp808.445.000,00 untukpembangunan 55 unit rumahsederhana oleh CV.
Dua Sekawandan lampiran; 131 (satu) lembar Surat Tugas NomorUM.005/313/TTU/XII/2009 tanggal 04Desember 2009 yang ditandatangani olehKadis Kesos Kab.
TTU TA. 2008 NomorUM.005/315/TTU/XII/2009 tanggal 04Desember 2009; 161 (satu) lembar Kwitansi PembayaranTerakhir (FHO 5%) atas LuncuranPekerjaan Pembangunan RumahSederhana bagi Korban Bencana diKecamatan Miomaffo Timur, MiomaffoBarat dan Noemuti sesuai Kontrak NomorUm.005/297/T TU/X/2008 tanggal 16Oktober 2008 dan Berita AcaraPembayaran (BAP) Nomor 21/BT/KESOS/TTU/XII/2009 tanggal 05Desember 2009 dari BendaharaPengeluaran (Mikhael Neno) yangdisetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran(Drs.
Silver; 571 (satu) bendel Surat Perintah PencairanDana (SP2D) Nomor 2992/LS/TTU/2008tanggal 31 Desember 2008 dan lampiran; 58 1 (satu) lembar Surat Tugas NomorUM.005/308/TTU/XII/2009 tanggal 02Desember 2009 dari Kepala DinasKesejahteraan Sosial Kab.
29 — 2
50Artinya : Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripadamendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti).Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keteranganorang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus sebagai saksi dalamperkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah tidak sanggup lagi berupayaHalaman 7 dari 10 halaman salinan Putusan nomor 1228/Pdt.G/2018/PA.Spg g dekatnya karena tidak pernah datang diasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomorum tersebut telah juga memenuhi
INNEKE PUTRI
81 — 10
Photo Copy Kutipan akta kelahiran Atas nama : Inneke Putri, nomorUm.316/072/LX1996, tertanggal 7 September 1996 selanjutnya diberi tandaP3;4. Photo Copy surat Nikal antara surat Nikah atas nama Jhoni Rahman nomor298/IV/88, tertanggal 6=8=1988, selanjutnya diberi tanda P4;5. Photo Copy ijazah dari Universitas Andalas Atas nama Inneke Puiri, nomor119906/02/S1/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P5;6.
140 — 46
Mewajibkana.Surat Keputusan Tergugat I berupapenerbitan Surat NomorUM.104/I11I/01/DI1.2010 perihalPenjelasan Aset Tanah & Rumah Dinas PT.Kereta Api (Persero) di JI.
Perusahaan Jawatan KeretaAPpi; rrr rrr eekepada para Tergugat untuk mencoret danmencabut: Halaman 19 daria.Surat Keputusan Tergugat I berupapenerbitan Surat NomorUM.104/II1I/01/DII.2010 perihalPenjelasan Aset Tanah & Rumah Dinas PT.Kereta Api (Persero) di JI. Bima tanggal2 Maret2010; .
I selama tanah tersebut dipergunakan untukkepentingan Penunjang Operasi dan Pengembangan PJKAsebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang No. 5 Tahun1960 (UUPA) ;Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karenaobyek yang dijadikan gugatan tidak jelas atau setidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard )Dan tidak benar dalil gugatan dalam posita halaman 4 angka5 karena yang juga menjadi obyek sengketa a quo yaituSurat Keputusan Tergugat I berupa penerbitan Surat NomorUM
Bukti P+P.II.Int 2 : Surat PT.Kereta Api (Persero) NomorUM.104/III/01/DIIIT.2010, tertanggal 2Maret 2010, tentang Penjelasan AsetTanah & Rumah Dinas PT. Kereta Api(Persero), Jalan Bima, Bandung (Photocopy dari Photo copy yang telahdisahkan) ; 3. Bukti P+P.II.Int 3 i Surat dariForum Putra Putri Bima (FPPB)tertanggal 12 Maret 2010 yangditujukan kepada Kepala KantorPertanahan Kota Bandung, PerihalPermohonan Hak Atas Tanah Negara(Photo copy dari Photo copy yang telahdisahkan) ;36Halaman 37 dari.
Surat Keputusan Tergugat I berupa penerbitan surat NomorUM.104/III/01/DII.2010 perihal : Penjelasan Aset Tanah danRumah Dinas PT.Kereta Api (Persero) di Jl. Bima tanggal 2Maret 2010 (vide Bukti P+P II Int 2=Bukti T I3) ;2. Surat Keputusan Tergugat II berupa penerbitan SertipikatHak Pakai Nomor : 06/Kelurahan Arjuna, tertanggal 11 Juni1988, Gambar Situasi Nomor 306/1988 dan 307/1988 tanggal15. Februari 1988 luas 67.175 m2 atas nama DepartemenPerhubungan cq.
NI NYOMAN SARIANI
20 — 10
Istri ketiga bernama NI NYOMAN SARIANI yaitu Pemohon dantidak mempunyai anak.Bahwa suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30Agustus 2021 berdasarkan Sertifikat Medis Kematian NomorUM.01.05/XIV.4.4.7/9329/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah SakitUmum Sanglah tertanggal 30082021;Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon sampaiSuami Pemohon meninggal dunia tidak dikaruniai seorang anak;.
49 — 22
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomorUM.001/815/UPT/KKP/2012, tanggal 6 Desember 2012hal 59 dari 116 halaman putusan pidana Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2014/PNDpsdi Kori agung di Pura Batur Sari, lokasi Desa Blahbatuh,Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yangditandatangani oleh pemeriksa / penerima ( IDABAGUS MUDALARA, A A GEDE SAKSING TRI MEGAP.
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomorUM.001/815/UPT/KKP/2012, tanggal 6 Desember 2012di Kori agung di Pura Batur Sari, lokasi Desa Blahbatuh,Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yangditandatangani oleh pemeriksa / penerima ( IDABAGUS MUDALARA, A A GEDE SAKSING TRI MEGAP..S.KOM, ANAK AGUNG GEDE RAKA, MADESUJA, DEWA GEDE MARUTI,SH ), Direktur SatryaKarya ( KETUT RATA, SE ), Kuasa PenggunaAnggaran / Pejabat Pembuat Komitmen ( Drs GUSTILANANG BAGUS ARNAWA ),b.
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomorUM.001/827/UPT/KKP/2012, tanggal 7 Desember 2012di Meru dan tembok keliling di Pura Sukaluwih, lokasiDesa Pering, Kecamatan Blahbatuh, KabupatenGianyar, yang yang ditandatangani oleh pemeriksa /penerima ( IDA BAGUS MUDALARA, A A GEDESAKSING TRI MEGA P.,S.KOM , ANAK AGUNGGEDE RAKA, MADE SUJA, DEWA GEDEMARUTI,SH) Direktur Citra Karya Utama( WAYANMISI ), dan Kuasa Pengguna Anggaran / PejabatPembuat Komitmen ( Drs GUST LANANG BAGUSARNAWA),.
Berita) Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomorUM.001/833/UPT/KKP/2012, tanggal 7 Desember 2012untuk pemeriksaan di Candi bentar dan tembok kelilingdi Pura Puseh Wasan, lokasi Desa Batuan Kaja,Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yangditandatangani oleh pemeriksa / penerima ( IDABAGUS MUDALARA, A A GEDE SAKSING TRI MEGAP.
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomorUM.001/815/UPT/KKP/2012, tanggal 6 Desember 2012di Kori agung di Pura Batur Sari, lokasi Desa Blahbatuh,Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, yangditandatangani oleh pemeriksa / penerima ( IDABAGUS MUDALARA, A A GEDE SAKSING TRI MEGAP..S.KOM, ANAK AGUNG GEDE RAKA, MADESUJA, DEWA GEDE MARUTI,SH ), Direktur SatryaKarya ( KETUT RATA, SE ), Kuasa PenggunaAnggaran / Pejabat Pembuat Komitmen ( Drs GUSTILANANG BAGUS ARNAWA ),.
76 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa kemudian di dalam Lampiran Surat Keterangan NomorUM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014 tersebut, terdapat namaPenggugat dan Penggugat Il, dan dalam lampiran surat keteranganHal. 3 dari 148 hal. Put.
Kompetensi absolut: Pengadilan Hubungan Industrial Serang tidakberwenang untuk mengadili perkara a quo:1.Bahwa didalam petitum gugatan Penggugat dan Penggugat Ilmemohonkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Serang agar*"Menyatakan sah Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 16,tertanggal 12 Maret 2014 dan Lampiran Surat Keterangan, NomorUM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014 (vide petitum point 4gugatan);.
Gugatan Penggugat dan Penggugat II kurang pihak (plurium itisconsortium).1.Bahwa didalam posita gugatannya, Penggugat dan Penggugat Ilmendalilkan tentang adanya Akta Perjanjian Kesepakatan BersamaNomor 16, tertanggal 12 Maret 2014 yang dibuat oleh dan dihadapanTurut Tergugat Il sebagaimana posita point 3 s/d point 6 gugatan;Bahwa selain itu didalam gugatannya, Penggugat dan Penggugat IIjuga mendalilkan tentang adanya Surat Keterangan NomorUM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014 sebagaimana
Sure Indonesia (Turut Tergugat 1),Yayasan Surya Institute dan Yayasan Alirena (Tergugat) yangmembuat dan menandatangani Surat Keterangan NomorUM/025/SURE/III/2014, tertanggal 27 Maret 2014, hal ini sesuai denganPasal 1338 KUHPerdata jo Pasal 1340 KUHPerdata yang dikutipsebagai berikut:Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi:Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya;Suatu Perjanjian itu. tidak dapat ditarik kembali selain dengankesepakatan kedua belah
Menyatakan sah akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor16, tertanggal 12 Maret 2014 dan lampiran surat keterangan,NomorUM/025/SURE/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014, (videpetitum point 4 gugatan);3.
92 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2747 K/Pdt/2019berakhir Oktober 1993 dan tidak pernah diperpanjang lagi karenaberdasarkan surat direksi Pelabuhan Tanjung Priok NomorUM.330/2713/I/PJP.15 tanggal 27 Maret 2015 yang intinya bahwa surat PTPelabuhan Indonesia II/Persero Cabang Pelabuhan Tanjung Priok NomorKU.261/25/9/2/C/TPK.UP tanggal 25 September 2014 perihal surat perintahpembayaran menyatakan tidak berlaku lagi dan menghentikanpenggunaannya untuk kepentingan umum, maka Penggugat tidak berhaklagi atas obyek sengketa sehingga