terhadap Para Penggugat;Bahwaatas perbuatan Tergugat yang sering mengeluarkan kalimat yang selalumeminta agar Para Penggugat keluar dan mengundurkan diri dari Kios Nomor 5(lima), Kios Nomor 11 (Sebelas) dan Kios Nomor 2 (dua) di Pujasera di JalanTol Jagorawi KM. 38 + 250, Desa Cadasngampar, Sukaraja, Bogor maka telahterungkap fakta hukum bahwa Tergugat sudah beritikad buruk dalammelakukan kegiatan usaha dan telah melakukan tindakan diskriminatif terhadapPara Penggugat;Bahwa dengan adanya sikap pembiaran

Para Penggugat, mengingat harga aneka oleh oleh tersebutlebih murah dibandingkan kios kios yang lain dan atas adanya ancamansepihak dari Tergugat yang akan menutup Kios Para Penggugat bila larangandimaksud masih dilanggar Para Penggugatmaka telah terungkap faktahukum bahwa Tergugat sudah Beritikad buruk dalam melakukan kegiatanusaha dan telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap Penggugat sertatelah melakukan Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasi kepada Penggugat;Bahwa dengan adanya sikap pembiaran

SOTO BOGOR :Untuk pendapatan penjualan Soto Bogor yang biasa dijualdengan hargaRp. 25.000, (dua puluh lima ribu rupiah) per porsinya, setiap hari bisalaku terjual sebanyak 10 (sepuluh) porsi atau bisa mendapatkanpemasukan sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah),Tetapisetelan Tergugat melakukan Perbuatan Ingkar Janji atauWanprestasi Tergugat kepada Penggugat Lie Miaw Khiunterhitung sejaktahun 2007 atau pada saat Tergugat melakukan pembiaran dankebebasan kepada Turut Tergugat II hingga

LAKSA PENGANTEN ( PAKAI ONCOM ) :Untuk pendapatan penjualan Laksa Penganten yang biasa dijual denganharga Rp. 28.000, (dua puluh delapan ribu rupiah) per porsinya, setiaphari bisa laku terjual Ssebanyak 10 (Sepuluh) porsi atau bisa mendapatkanpemasukan sebesar Rp. 280.000, (dua ratus delapan puluh ribu rupiah),Tetapisetelan Tergugat melakukan Perbuatan Ingkar Janji atauWanprestasi kepada Penggugat Lie Miaw Khiunterhitung sejak tahun2007 atau pada saat Tergugat melakukan pembiaran dan kebebasankepada

Untuk pendapatan penjualan Soto Mie Khas Bogor yang biasadijualdengan harga Rp. 23.000, ( dua puluh tiga ribu rupiah)per porsi,setiap hari bisa laku terjual sebanyak 10 (Sepuluh)porsi atau bisa mendapatkan pemasukan sebesar Rp.230.000, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), TetapisetelahTergugat melakukan Perbuatan Ingkar Janji atau Wanprestasikepada Penggugat Eric Marlieterhitung sejak tahun 2007 ataupada saat Tergugat melakukan pembiaran dan kebebasankepada Turut Tergugat Il hingga Turut Tergugat

Bahwa tuntutan ganti kerugian secara materiil dan imateril Penggug atkepada Tergugat tidak beralasan hukum, karena secara nyataTergugat sudah menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahunsebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor :133/Pid.Sus/2015/PN.Skw, tanggal 29 Oktober 2015, sedangkanterjadinya kecelakaan lalu lintas karna terjadi pembiaran dariPenggugat yang mengizinkan anak dibawah umur untuk mengendaraikendaraan bermotor di jalan raya dan kelalaian/pembiaran tersebutbaik langsung

dilabelidengan sebutan mantan narapidana, sebuah status yang sulit dihapusserta trauma yang mendalam akibat menjalani hukuman tersebut, dansaat sekarang dimanamana orang mengetahui PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi dianggap sebagai mantan nara pidana,sehingga sangat membatasi pergaulan PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi;2.Bahwa dalam mengendara kendaraan bermotor diperlukanKompentensi Mengemudi bagi pengemudikan, dan terjadinyakecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa adalahdiakibatkan pembiaran

Selain itu, terjadinya kecelakaan lalulintas juga dapat diakibatkan oleh perilaku anak serta kelalaian orangtua yang mengizinkan anak dibawah umur mengendarai kendaraanbermotor yang menimbulkan korban jiwa, sehingga sangat patut danberalasan hukum gugatan Rekonpensi PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi untuk dikabulkan;3.Bahwa terhadap apa yang~ dialami oleh PenggugatRekonpensi/Tergugat Konpensi akibat terjadinya pembiaran yangdilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi terhadapanak yang

masih dibawah umur mengendarai kendaraan bermotorsehinggamengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwaadalah merupakan pembiaran dari orang tua yang mengakibatkanPenggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ditahan oleh pihakKepolisian Resor Singkawang, Kejaksaan Negeri Singkawang sertamenjalanihukum pidanaselama 1 (satu) tahunsesuai dengan PutusanPengadilan Negeri Singkawang Nomor: 133/Pid.Sus/2015/PN.Skw.Oleh karenaitu, sangat patut dan beralasan hukum akibat penjatuhanhukuman pidana penjaraselama

tersebut yang selama ini belum diterimaPenggugat / belum ditandatangani Kabid Bina Ideologi, Pembauran danWawasan Kebangsaan sebagai pejabat penilai / atasan langsung Penggugat,sehingga Kepala Bakesbangpol sebagai atasan langsung dari pejabat penilalHalaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pat.G/2019/PN Bywtersebut memberikan sanksi sebagaimana ketentuan terkait tidak diterimanyapenilaian terhadap Penggugat tersebut namun oleh Tergugat juga tidakdilakukan, sehingga Para Tergugat melakukan pembiaran

Bahwa Para Tergugat dengan melakukan pembiaran atas belumditerimanya penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil bulan Januari s/d31 Desember 2018 atas nama Penggugat tersebut, maka Para Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum = (onrecht matigedaad) yangmengakibatkan kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.046.097.000,(Satu milyar empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kerugian materiil dan juga berdampak kepada sosial ekonomi Penggugatmengalami penderitaan harus membanting

Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak mengabaikanKeputusan Bupati Banyuwangi nomor 821.2/025/429.202/2014 tanggal 22Januari 2014 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Penggugat dengantidak melakukan pembiaran atas tidak diterimanya penilaian prestasi kerja,formulir Sasaran kerja, Penilaian capaian sasaran kerja dan Perjanjian KinerjaPegawai Negeri Sipil bulan Januari s/d 31 Desember 2018 serta tunjanganpenghasilan Pegawai (TPP) Kinerja atas nama Drs. H. R.

putusan akhir dan tidak bolehmenyangkut pokok perkara (buku Pedoman teknis adminsitrasi dan teknisperadilan perdata umum , halaman 87) ;Menimbang, bahwa bila dilihat dari petitum provisi yaitu materi provisidari Penggugat menurut Majelis Hakim telah menyangkut dalam pokok perkarayaitu agar memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak mengabaikanKeputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/025/429.202/2014 tanggal22 Januari 2014 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Penggugat dengantidak melakukan pembiaran

Tergugat dengan tindakantindakan tersebut diatas mempunyai maksud dan tujuan agar KepalaBakesbangpol tidak meneruskan terkait dana milik Penggugat sejumlah Rp.1.046.097.000, (Satu milyar empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh riburupiah) yang telah dilaporkan oleh Penggugat kepada Bupati Banyuwangi untukdiselesaikan, terbukti hingga kini Kepala Bakesbangpol tidak pernah melakukantindakantindakan terkait penyelesaian dana milik Penggugat tersebut, olehkarenanya Para Tergugat dengan melakukan pembiaran

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukundamai, akan tetapi sejak bulan Juli 2017 Tergugat telah mengingkari janjinyadengan cara:Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, tidak pernah memberikabar, dihubungi tidak bisa bahkan alamatnyapun tidak diketahui hinggasekarang sudah sekitar 2 tahun 1 bulan tidak pernah berhubungan lagi.Tergugat telah melakukan pembiaran kepada Penggugat selama sekitar 2tahun 1 bulan..

tanggal 19 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan dikuatkan olehketerangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakanterbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatuperkawinan yang sah sebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkaraini;Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugatpada pokoknya didasarkan kepada alasan sejak bulan Juli tahun 2018 ,Tergugat telah melakukan Pembiaran

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukunsudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Juli tahun 2018 , Tergugattelah melakukan Pembiaran kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernahmemberikan nafkah kepada Penggugat ;4. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta tidakpula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkahuntuk Penggugat;;5.

/PA Wngsebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411Tahun 2000;Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukupalasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalamrumah tangga sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (2) Undangundangnomor 1 Tahun 1974, alasan mana telah terbukti dan terpenuhi karena sejakbulan Juli tahun 2018 , Tergugat telan melakukan Pembiaran kepadaPenggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugatdan Tergugat

M E N G A D L I

Menyatakan Terdakwa ADITYA PRATAMA ASARU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBIARAN TERHADAP MINUMAN KERAS DI TEMPAT KARAOKE;

Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Memerintahkan kepada Petugas Satpol PP Kota Samarinda untuk segera membuka penyegelan NAV KARAOKE di Jalan RE Martadhinata No.088 RT.05 Samarinda Kota Samarinda

(TIDAK BERBUAT) atau sengaja ABAI danLENGAH (LALAI;Bahwa sikap PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau sengaja ABAI danLENGAH (LALAI) itu yang dilakukan oleh Tergugat , Ill dan V itu Patutdisebut sebagai Bukti dari ketidak mampuan pribadi pribadi tersebutuntuk membuat suatu keputusan (Diskresi/ Kebijakan) atau tidak mampuuntuk menjalankan tugas dan kewenganan yang telah diberikan;Bahwa dengan adanya sikap PEMBIARAN ( TIDAK BERBUAT) atausengaja ABAI atau LENGAH ( LALAI) yang dilakukan oleh Tergugat , IllHalaman

(TIDAK BERBUAT), ABAI atauLENGAH (LALAI) itu tidak terus terjadi (berlanjut), Penggugat sudahberusaha untuk mengingat supaya Tergugat , Ill dan V dapat dengansegera membuat Keputusan (kebijaksanaan) untuk menyerahkan Tanahitu, tetapi ternyata Tergugat , Ill dan V tetap saja sikap PEMBIARAN(TIDAK BERBUAT), ABAI atau LENGAH ( LALAI ) itu terjadi, sehinggapatut disebut telah sengaja melakukan perbuatan Melanggar Hukum;23.Bahwa sesuai dengan Alas Hak yang dimiliki sebenarnya Luas Tanahmilik Penggugat

Bapak Ketua PengadilanNegeri kelas A Medan u/p Bapak/ibu Majelis Hakim yang memeriksaHalaman 8 dari 38 HalamanPutusan No: 248/PDT/2015/PTMDNperkara ini, Supaya berkenan kiranya menjatuhkan Putusan menghukumTergugat , Ill, V untuk membayar kerugian Materil Penggugat karenaSIKAP PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT), atau ABAI, LENGAH dan LALAIsecara tanggung renteng;33.Bahwa agar kerugian Penggugat tidak berlarut larut dan menjadibertambah besar dan berkelanjutan, maka dengan ini dimohon kepadaYth.

Wajib memberikan Contoh dan tauladan bagipenegakan Hukum yang baik BAGI masyarakat dan sudah sepatutnyamenyerahkan Tanah milik Penggugat yang sudah lama dipakai itudengan cara pengembalian yang baik, dan atas tauladan yang baik dariTergugat , Il, Ill, VV, V dan VI membuat tidak sepatutnya Penggugatuntuk meminta Dwangsoom (uang Paksa), tetapi bila Iktikad baik itui tidakdilaksanakan, maka tentu menjadi sangat Pantas dan Patut kiranyakepada Tergugat , Ill dan V selaku Pribadi yang melakukan PEMBIARAN

Menyatakan Perbuatan Para Terbanding semula Tergugat , Ill dan Vyang melakukan PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau ABAI, LENGAHdan LALAI untuk membuat Keputusan yang mengakibatkan Terbandingsemula Tergugat VI terus menduduki dan yang tidak mau menyerahkanTanah tempat berdirinya Bangunan Gedung SD Negeri No: 060926berikut Bangunan Gedung SDNegeri tersebut kepada Penggugat, ataumenghancurkannya adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad);6.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;B. Materi Gugatan dan Penjelasan Tambahan yang tidak dipertimbangkanoleh Majelis Pengadilan Pajak;C.

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikan tindak lanjutmengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;G. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)karena mengabaikan Tata Cara atau Prosedur Penerbitan SuratKeputusan Pembatalan SKPKB sehingga bertentangan denganHalaman 7 dari 32 halaman.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;1.

Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak;Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) dengan cara tidak menginformasikan tindak lanjutmengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP;1.

Bahwa dengan tidak menginformasikan apapun tersebutmenunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) melakukan pembiaran atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);6. Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat);.

M E N G A D L I

Menyatakan Terdakwa ADITYA PRATAMA ASARU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEMBIARAN TERHADAP MINUMAN KERAS DI TEMPAT KARAOKE;

Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Memerintahkan kepada Petugas Satpol PP Kota Samarinda untuk segera membuka penyegelan NAV KARAOKE di Jalan RE Martadhinata No.088 RT.05 Samarinda Kota Samarinda

&kelalaian) oleh para penyidik sudah sesuai dengan undangundang dantindakan atau pembiaran tersebut sudah atau belum dilengkapi administrasisecara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilanmenyangkut sah tidaknya tindakan penyidik di dalam melakukan penyidikandan atau upaya paksa termasuk didalamnya KESENGAJAAN PEMBIARAN& KELALAIAN (IGNORANCE & NEGLIGANCE) terhadap sesuatu PMH(Perbuatan Melawan Hukum) yang mengakibatkan kejahatan terusberlangsung di depan mata serta menimbulkan

Perbuatan IGNORANCE & NEGLIGANCE (Kesengajaan Pembiaran &Kelalaian) oleh OJK & DIRJEN PAJAK & IDX sebagaimana dijelaskansecara rinci beserta BUKTIBUKTI nya dalam Kajian Hukum berjudulIGNORANCE & NEGLIGANCE (Kesengajaan Pembiaran & Kelalaian)OLEH OJK & DIRJEN PAJAK & IDX atas PMH (Perbuatan MelawanHukum) yang dilakukan oleh Emiten DUTI (PT Duta Pertiwi Tbk) & BSDE(PT.

Bahwa atas IGNORANCE & NEGLIGANCE (KESENGAJAAN PEMBIARAN& KELALAIAN) OLEH OJK & DIRJEN PAJAK & IDX telah mengakibatkanHal.4 dari 34 hal. Put.

Duta Pertiwi Tbk) danpenyalahgunaan wewenang dan pembiaran kejahatan (421, 423,424) oleh Ilka Lestari Aji (Kadisperum DKI) dan Basuki TjahajaPurnama (Gubernur DKI);LP/1354/X1/2015/Bareskrim 30 Nopember 2015 Pelapor SauripKadi. Pasal 263, 266 Pemalsuan Keterangan.Terlapor Ika LestariAji;ANALISA HUKUM DAN DAMPAK SOS/AL SURAT KEPALADINAS PERUMAHAN & GEDUNG DKI/NO.492/1.796.55.

Sehingga Putusan mandul;MENGADILI SENDIRI:1.Menyatakan TIDAK SAH atas Perbuatan PENGHENTIAN PENYIDIKAN,IGNORANCE & NEGLIGANCE (PEMBIARAN & KESENGAJAAN LALAIATAS PMH) OLEH OJK & DIRJEN PAJAK & IDX serta merupakanHal.31 dari 34 hal. Put. No 85 PK/PID/2016PELANGGARAN HUKUM & GOOD GOVERNANCE serta TERINDIKASIKKN;7.

Nomor 2179 K/Pdt/2020Bahwa dengan adanya pembiaran oleh Tergugat atas pemanfaatan danpengelolaan tambang Gunung Sadeng, Kecamatan Puger, seluas 205 Hayang merupakan barang milik daerah Kabupaten Jember tanpa pengenaankewajiban membayar sewa kepada perusahaan penambang, telah secaracukup dan patut Para Penggugat telah menyampaikan surat kepadaTergugat ,yaitu sebagai berikut:1.Tanggal 26 November 2018, Nomor 133/B.1/LAPJBR/XI/2018, denganperinal Permohonan Penetapan Status quo Atas Tambang GunungSadeng

Menyatakan bahwa pembiaran dan pengabaian pembayaran sewa olehperusahaan pengelola pemanfaatan tambang Gunung Sadeng yangmerupakan asset barang milik daerah Kabupaten Jember seluas 205 ha,adalah pelangggaran terhadap peraturan perundangundangan yangberlaku;Halaman 4 dari 10 hal. Put.

Nomor 2179 K/Pdt/202010.11,12.13.14.Menyatakan bahwa pembiaran dan pengabaian oleh Tergugat ataskewajiban membayar sewa pemanfaatan dan pengelolaan lahan GunungSadeng, Kecamatan Puger seluas 205 ha oleh perusahaan penambangsejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebagai kerugianPemerintah Kabupaten Jember;Menyatakan Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajibannya untukmenghormati, melindungi dan memenuhi hakhak asasi manusia dan hakwarga negara yang dirugikan dengan telah melakukan diskriminasikewajiban

Bahwa, hal tersebut dapat terjadi yang disebabkan karena : Tergugat meninggalkan tanggung jawab dan kewajibannya, tidak mampumenjadi kepala rumah tangga yang mengayomi dan melindungikeluarganya (istri dan anak); Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga, terutama masalahekonomi, tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak (tidakngurusi/pembiaran); Tergugat sudah mengucapkan thalak kepada Penggugat setiap kali terjadipertengkaran;6.

Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan dan pertengkaran yangpenyebabnya adalah ; Tergugat meninggalkan tanggung jawab dan kewajibannya, tidak mampumenjadi kepala rumah tangga yang mengayomi dan melindungikeluarganya (istri dan anak); Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga, terutama masalahekonomi, tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak (tidakngurusi/pembiaran); Tergugat sudah mengucapkan thalak kepada Penggugat setiap kali terjadipertengkaran;hal. 5 dari 10 halaman2.

antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaanrukun dan bahagia, akan tetapi pada akhirnya terjadi perselisihan danpercekcokan yang berkepanjangan ; Perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan karena ; Tergugat meninggalkan tanggung jawab dan kewajibannya, tidak mampumenjadi kepala rumah tangga yang mengayomi dan melindungikeluarganya (istri dan anak); Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga, terutama masalahekonomi, tidak pernah menafkahi Penggugat dan anak (tidakngurusi/pembiaran

Tentu saja akibat dari "pembiaran" yang dilakukan oleh Sdri.Indah ini menyebabkan juru sita beranggapan bahwa tanah dan bangunan yang disitatersebut adalah benarbenar "milik" Tergugat II, sehingga peletakan sita jaminandapat terlaksana;Hal. 3 dari 32 Hal. Put.

Sita Jaminan yang melekat atas tanah danbangunan milik Penggugat yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan NegeriJakarta Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 198/PDT.G/2006/PN.Jkt.Tim., jo.Nomor 07/CB/2007/ PN.Jkt.Tim., tanggal 2 Mei 2007, hingga diajukannya gugatanini tanpa adanya upaya dad Tergugat I dan Tergugat II untuk mengangkat SitaJaminan tersebut";2 Bahwa adanya perbuatan melawan hukum dari Para Termohon Kasasi/ParaPembanding/Para Tergugat berupa pembiaran sita jaminan tersebut,telah

No. 3401 K/Pdt/2012"Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawanhukum yakni telah dengan sengaja "membiarkan" Sita Jaminan atas tanah danbangunan milik Penggugat tetap melekat selama 3 (tiga) tahun, sehinggamerugikan Penggugat";Bahwa ternyata Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabaikan dasardasar atau esensi gugatan sebagaimana tersebut di atas, hal mana terbuktisebagai berikut:a Penekanan kata pada esensi gugatan menjadi berubah dari yang semula adalah"pembiaran sita

;b Pengadilan Tinggi Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan esensigugatan, khususnya perihal Pembiaran Sita Jaminan oleh Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat /Pembanding II dari tahun 2007 sampai dengantahun 2010, atau + 3 (tiga) tahun yang melekat atas tanah dan bangunan milikPenggugat.

;c Adanya pengangkatan sita jaminan yang baru dilakukan setelahmelekatnya sita jaminan selama 3 tahun, justru. mengindikasikanadanya iktikad buruk dari Tergugat I/Termohon Kasasi I dan atau Tergugat II/Termohon Kasasi II untuk merugikan Penggugat/Pemohon Kasasi dengan caramelakukan "pembiaran" sita jaminan melekat.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTERGUGAT) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena Pemohon PeninjauanKembali (semula PENGGUGAT) TIDAK menyampaikan SPT Masa PPNsejak tahun 2004.B. Materi Gugatan dan Penjelasan Tambahan yang tidak dipertimbangkan olehMajelis Pengadilan Pajak.C.

Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula TERGUGAT) dengan cara tidak menginformasikan tindak lanjutmengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP.. Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (semula TERGUGAT)karena mengabaikan Tatacara atau Prosedur Penerbitan Surat KeputusanPembatalan SKPKB sehingga bertentangan dengan ketentuan yang berlakuyang menyebabkan Surat Keputusan tersebut menjadi cacat secara hukum..

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTERGUGAT) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atauSurat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonHalaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 675 /B/PK/PJK/2015Peninjauan Kembali (Semula PENGGUGAT) TIDAK menyampaikanSPT Masa PPN sejak tahun 2004.1.Bahwa sejak Pemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT)menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan PKP makaPemohon Peninjauan Kembali (Semula PENGGUGAT) tidak pernahmenyampaikan

Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT) hal ini menunjukkan adanya pembiaran olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula TERGUGAT).10.Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula PENGGUGAT) menderita kerugian akibat hal ini.11.Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (semula TERGUGAT).12.Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam

atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT).Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (semula PENGGUGAT).Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 675 /B/PK/PJK/2015G.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;B. Materi Gugatan dan Penjelasan Tambahan yang tidak dipertimbangkanoleh Majelis Pengadilan Pajak;Halaman 5 dari 30 halaman.

adalah bertentangan dengan isi surat;Kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalammenginterpretasikan alamat surat sebagaimana tertulis pada SuratPermohonan Pencabutan PKP (halaman 57 par. 3);Terjadi kelalaian Termohon Peninjauan Kembali (Semula Tergugat)karena Surat Permohonan Pencabutan PKP belum diterbitkan SuratPencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Tergugat) sehingga merugikan Pemohon PeninjauanKembali (semula Penggugat);Terjadi pembiaran

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004;1.2.3.4.Bahwa sejak Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan PKP makaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat) tidak pernahmenyampaikan SPT Masa PPN sampai saat pengajuan PeninjauanKembali

Putusan Nomor 808/B/PK/PJK/201510.11.12.Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)hal ini menunjukkan adanya pembiaran oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Tergugat);Bahwa pembiaran ini menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat) menderita kerugian akibat hal ini:Bahwa seharusnya hal ini merupakan kesalahan dari TermohonPeninjauan Kembali (Semula Tergugat);Bahwa halhal di atas tidak dipertimbangkan oleh

Bahwa dengan tidak menginformasikan apapun tersebutmenunjukkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) melakukan pembiaran atas upaya yang dilakukan olehPemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat):Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (Semula Penggugat);G.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTERGUGAT) dengan tidak memberikan Surat Himbauan dan/atau SuratTeguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karena PemohonPeninjauan Kembali (semula PENGGUGAT) TIDAK menyampaikan SPTMasa PPN sejak tahun 2004.B.

Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula TERGUGAT) dengan tidak memberikan Surat Himbauandan/atau Surat Teguran dan/atau Surat Tagihan Pajak (STP) karenaPemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT) TIDAKmenyampaikan SPT Masa PPN sejak tahun 2004.1.Bahwa sejak Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT) menyampaikan Surat Permohonan PencabutanPKP maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT)tidak pernah menyampaikan SPT Masa PPN sampai saatpengajuan Peninjauan Kembali

KEP161/PJ./2001 tersebut karena TermohonPeninjauan Kembali (Semula TERGUGAT) belum memberikankeputusan sampai dengan tanggal 10 April 2004 makapermohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPENGGUGAT) sudah dikabulkan.Bahwa dengan tidak diberikan Surat Himbauan atau Surat TagihanPajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaHalaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 696 /B/PK/PJK/201510.11.12.PENGGUGAT) hal ini menunjukkan adanya pembiaran olehTermohon Peninjauan Kembali (Semula TERGUGAT).Bahwa pembiaran

Bahwa kelalaian yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (semula TERGUGAT) tidak dipertimbangkan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak.Terjadi pembiaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula TERGUGAT) dengan cara tidak menginformasikan tindaklanjut mengenai Surat Permohonan Pencabutan PKP.1.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT)telah mengajukan permohonan pencabutan PengukuhanPengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai surat permohonan yangditerbitkan tanggal 11 Februari 2004

atas upaya yang dilakukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula PENGGUGAT).Bahwa atas pembiaran tersebut sangat merugikan PemohonPeninjauan Kembali (semula PENGGUGAT).Halaman 16 dari 32 Halaman Putusan Nomor 696 /B/PK/PJK/2015F.

Sedangkan pihak pengelola telah berupaya maksimal baiksecara preventif maupun untuk tidak melakukan pembiaran namunsesungguhnya adalah mustahil melakukan pengawasan setiap waktuhingga menjangkau seluruh pengunjung. Bandingkan dengan analogiyang sederhana pun apabila ada oknum pegawai/pengguna jasa BadanPelayanan Terpadu Satu Pintu yang melakukan pungli/gratifikasi apakahBadan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus dibubarkan?

Bahwa Pasal 99 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6Tahun 2015 tentang Kepariwisataan, menyebutkan :"Pasal 99Setiap pengusaha dan/atau management perusahaan hiburan malamyang terbukti melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualandan pemakaian narkoba dan/atau zat adictive di lokasi tempat usahahiburan) malam, dilakukan pencabutan Tanda Daftar UsahaPariwsata."5.

Bahwa berdasarkan Pasal 99 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015tentang Kepariwisataan, menyebutkan :Setiap pengusaha dan/atau management perusahaan hiburan malamyang terbukti melakukan pembiaran terjadinya peredaran, penjualandan pemakaian narkoba dan/atau zat adictive di lokasi tempat usahahiburan) malam, dilakukan pencabutan Tanda Daftar UsahaPariwsata.Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor : 1/G/2017/PTUNJKT.6.Bahwa berdasarkan hasil 2 (dua) kali razia oleh Kepolisian dan BNNpada tanggal 29 Mei

mengeluarkan suatukeputusan tata usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum bagi pihaklain, lagipula arahan gubernur tersebut belum tentu benar adanya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugattelah membantahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa sesuai ketentuan Pasal 99 Peraturan Daerah Provinsi DaerahKhusus loukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan,menyebutkan : Setiap pengusaha dan/atau management perusahaanhiburan malam yang terbukti melakukan pembiaran

Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;Sedangkan pada norma Pasal 99 mengandung pengertian bila pengusahadan/atau managemen perusahaan hiburan malam yang terbukti melakukanpembiaran terjadinya peredaran, penjualan dan pemakaian narkoba dan/atauzat addictive di lokasi tempat usaha hiburan malam, dilakukan pencabutanTanda Daftar Usaha Pariwisata;Menimbang, bahwa padanan frase pembiaran dalam Kamus BesarBahasa Indonesia adalah membiarkan/ 1. tidak melarang (menegahkan): 2.tidak menghiraukan; tidak

melaksanakan kegiatan / pertanggungjawabanPengelolaan APBD Bakesbangpol.Bahwa meskipun Penggugat tidak difungsikan oleh Tergugat namunkegiatan yang terkait dengan tupoksi Penggugat tersebut ternyataterus berjalan yang seharusnya berhenti, olen karena ternyatakegiatan yang tidak melibatkan tupoksi Penggugat tersebut terusHalaman 6 dari 19 Putusan Nomor 67/Pat.G/2019/PN Bywberjalan maka dalam hal ini Tergugat telah melibatkan pihak lainuntuk melaksanakan tupoksi Penggugat dan tergugat telahmelakukan pembiaran

melaksanakan tupoksinya. 7Bahwa temyata dari serangkaian tindakan tindakan Tergugatsebagaimana uraian gugatan diatas mempunyai maksud dan tujuanagar dana yang dapat meminjam kepada pihak ketiga sejumlah Rp.805.747.000, (vide uraian posita gugatan angka 2.B) yang olehPenggugat telah dilaporkan kepada Bupati Banyuwangi dan KepalaBakesbangpol sebagai atasan langsung Tergugat (vide uraian positaguatan angka 4) tersebut tidak ditindaklanjuti sebagaimanaketentuan.Bahwa oleh karena Tergugat melakukan pembiaran

mengenai perbuatan dari Tergugat sebagai KepalaHalaman 11 dari 19 Putusan Nomor 67/Pat.G/2019/PN BywBakesbangpol (atasan langsung Tergugat) yang tidak menanggapi adanyapenyampaian Penggugat kepada Tergugat perihal laporan Penggugatkepada Bupati Banyuwangi terkait dengan penyelesaian dana talanganmiliknya dan perbuatan Tergugat yang tidak melibatkan Penggugat dalampengelolaan APBD Bakesbangpol tahun 2018 khususnya kegiatan yangterkait dengan tupoksi Subbid Ideologi Dan Pembauran serta telahmelakukan pembiaran

Apakah Tergugat tidak melibatkan Penggugat dalam pengelolaanAPBD Bakesbangpol tahun 2018 khususnya kegiatan yang terkaitdengan tupoksi Penggugat pada Subbid Ideologi Dan PembauranKabupaten Banyuwangi atau telah melakukan pembiaran terhadappelaksanaan tugastugas Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilpada instansi yang dipimpinnya?

permasalahan yangpertama bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawanhokum dari tindakannya yang tidak menanggapi penyampaian ataupermohonan dari Penggugat;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu apakah benarTergugat telah tidak melibatkan Penggugat dalam pengelolaan APBDBakesbangpol tahun 2018 khususnya kegiatan yang terkait dengan tupoksiPenggugat pada Subbid Ideologi Dan Pembauran Kabupaten Banyuwangiatau telah melakukan pembiaran

Kerugian akibat Tergugat tidak menerbitkan rekening koran hutangPenggugat serta Tergugat melakukan pembiaran atas hutangPenggugat dengan cara tidak melaksanakan haknya mengeksekusi HakTanggungan yang telah terpasang peringkat , diperkirakan kerugiansebesar Rp 5.074.913.640,b. Kerugian yang telah melakukan pembayaran cicilan hutang kepadaTergugat sebesar Rp 1.620.000.000,c.

Kerugian Immateril sebesar Rp 1.000.000.000.Sebab apabila Tergugat tidak melakukan Pembiaran atas hutang Penggugat berdasarkan PMK No.0352/PRK/BMD/2005, Jo.Akte Pengakuan HutangNomor : 23 tanggal 14 Maret 2005 dan melaksanakan Eksekusi atas HakTanggungan yang telah terpasang, hutang Penggugat tidak akan menjadiRp 5.074.913.640,18 (lima milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus tigabelas ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen), seperti yangtercantum dalam gugatannya dan jika Tergugat

berkenan memberikansalinan resmi rekening koran hutang Penggugat dalam RekeningNo.10.100.115996, Penggugat sudah pasti tidak membiarkan hutangnyatidak dibayar, sebagaimana telah dilakukan pembayaran secara cicilan..Dan sebagai akibat adanya gugatan Tergugat disebabkan dan sebagaiakibat perbuatan pembiaran yang dilakukan Tergugat, Penggugatmengalami kerugian moril disebabkan rekanrekan bisnis Penggugat danPerbankan menilai, bahwa Penggugat bandel dalam membayar hutang,sehingga Penggugat menderita

dan Penggugatll telah mencapaiRp.5.074.913.640.18, (Lima milyar tujuh puluh empat juta Sembilanratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh rupiah delapan belas sen),serta Tergugat telah melakukan pembiaran tidak me laksanakan haknyauntuk mengeksekusi hak tanggungan yang dimilikinya .... dstnya, adalahmerupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar atas hukum, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :a.

dan Penggugatll telah sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku (rectens), sehingga tidakrelevan dan bertentangan dengan logika hukum yang sehat bila atasgugatannya aquo Tergugat justru dinilai telah melakukan perbuatanmelawan hukum dalam hal pembiaran atas hak yang dimilikinya,karena di dalam perkara aquo tidak mempersoalkan tentangpelaksanaan eksekusi hak tanggungan sebagaimana diatur Pasal224 HIR/258 RBG Jo. Undangundang No. 4 tahun 1996 Tentang HakTangungan ;d.

Denganfakta ini, terbukti bahwa tidak benar dalih Penggugat yang menyatakanTergugat III tidak melakukan tindakan apapun terhadap Tergugat ;Tergugat III Tidak Pernah Mengarahkan Tergugat Ataupun MemberikanKesempatan Dan Pembiaran Kepada Tergugat Untuk Melakukan TindakPidanaTergugat Ill membantah dalin Penggugat yang menuduh Tergugat Illtelah memberikan kesempatan dan pembiaran kepada Tergugat untukmelakukan tindak pidana pencurian dan/atau penipuan dan/ataupenggelapan dan/atau money loundering dan

Pemohon Kasasi menolakpertimbangan Judex Facti pada Putusan PN Timika halaman 112116yang menuduh Pemohon Kasasi melakukan pembiaran kepadaTermohon Kasasi II untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadapTermohon Kasasi I;13.

Nomor 2801 K/Padt/2013melakukan pembiaran ataupun memberikan kesempatan kepadaTermohon Kasasi II untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian,Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;14.Keenam, tidak ada kausalitas antara kerugian yang diderita TermohonKasasi dengan perbuatan Pemohon Kasasi.

Pemohon Kasasi Tidak Terbukti Melakukan Pembiaran Dan MemberikanKesempatan Kepada Termohon Kasasi II Untuk Melakukan Tindak PidanaPenipuan Terhadap Termohon Kasasi Alasan Pertama: Judex Facti Keliru Dan Salah Menekapkan HukumBerkenaan Dengan Dalil Pembiaran Dan Memberikan Kesempatan YangDituduhkan Kepada Pemohon Kasasi1.

Judex Facti keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakanPemohon Kasasi telah melakukan pembiaran dan memberikankesempatan kepada Termohon Kasasi I untuk melakukan tindak pidanapemalsuan dan penipuan terhadap Termohon Kasasi karena hanyadidasarkan atas satu alat bukti surat, yakni bukti Putusan Pidana;2.

(TIDAK BERBUAT)atau sengaja ABAI dan LENGAH (LALAI);18.Bahwa sikap PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau sengaja ABAI danLENGAH (LALAI) itu yang dilakukan oleh Tergugat , Ill dan V ituPatut disebut sebagai Bukti dari ketidak mampuan pribadi pribaditersebut untuk membuat suatu keputusan (Diskresi/ Kebijakan) atautidak mampu untuk menjalankan tugas dan kewenganan yang telahdiberikan;19.Bahwa dengan adanya sikap PEMBIARAN ( TIDAK BERBUAT) atausengaja ABAI atau LENGAH ( LALAI ) yang dilakukan oleh Tergugat

Agar sikap atau tindakan PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT), ABAI atauLENGAH (LALAI) itu tidak terus terjadi (berlanjut), Penggugat sudahberusaha untuk mengingat supaya Tergugat I, Ill dan V dapat dengansegera membuat Keputusan (kebijaksanaan) untuk menyerahkanTanah itu, tetapi ternyata Tergugat , Ill dan V tetap saja sikapPEMBIARAN (TIDAK BERBUAT), ABAI atau LENGAH ( LALAI ) ituterjadi, sehingga patut disebut telah sengaja melakukan perbuatanMelanggar Hukum;23.Bahwa sesuai dengan Alas Hak yang dimiliki sebenarnya

Bapak KetuaPengadilan Negeri kelas A Medan u/p Bapak/ibu Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini, supaya berkenan kiranya menjatuhkan Putusanmenghukum Tergugat , Ill, V untuk membayar kerugian MaterilPenggugat karena SIKAP PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT), atauABAI, LENGAH dan LALAI secara tanggung renteng;33.Bahwa agar kerugian Penggugat tidak berlarut larut dan menjadibertambah besar dan berkelanjutan, maka dengan ini dimohon kepadaYth.

Bapak/ibu Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan Provisi yang dapatdijalankan dengan serta merta terlebin dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad), dan menyerahkan Tanah berikut Bangunan yang adadiatasnya kepada pihak Penggugat meskipun ada verzet, Bandingmaupun Kasasi;39.Selanjutnya karena Tergugat I,II, Ill, IV, V dan VI adalah pihak yangsengaja melakuan PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau ABAI,LENGAH dan LALAI yang penyebabkan timbulnya Gugatan ini, makapatut dibebankan semua

Menyatakan Perbuatan Para Terbanding semula Tergugat I, Ill dan Vyang melakukan PEMBIARAN (TIDAK BERBUAT) atau ABAI, LENGAHdan LALAI untuk membuat Keputusan yang mengakibatkan Terbandingsemula Tergugat VI terus menduduki dan yang tidak mau menyerahkanTanah tempat berdirinya Bangunan Gedung SD Negeri No: 060926berikut Bangunan Gedung SDNegeri tersebut kepada Penggugat, ataumenghancurkannya adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daadq);6.