Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, danbukti P.1 (foto kopi Kartu Tanda Penduduk), maka perkara ini termasukwewenang Pengadilan Agama Kota Madiun; Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPenggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kenbali denganTergugat membina rumah tangga yang harmonis,sesuai dengan maksudpasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50tahun 2009 tenyang peradilan Agama jo pas

nama Ayah yang tertulis dan terbaca SAINUDIN LABAHAWA yang sebenarnya adalah SAINUDINdan nama ibu yang tertulis dan terbaca SARIA LANDY yang sebenarnya adalah WASARIA LANDY Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para pemohon Nomor 8101CLT0608201011981 tertanggal 7 Agustus 2010;

PA.PwdArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatirterjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan*;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

tlosleArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yangkhawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

PA.PwdArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatirterjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

ulArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan*;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk Keluarga (Rumah Tangga) bahagiadan Sejahtera baik lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuaidengan Makna dan hakekat UndangUndang No tahun 1974 tenyang perkawinandan peraturan Pemerintah Cq PP No 9 tahun 1975 (akan tetapi tidak terwujud).Hal 3 dari 12 hal.put.no.1081/Pdt.G/2014/PA.Mkd.9.

terbukti dipenjara 14 (empat ) taahun penjara;Menimbang, bahwa dengan kondisi Tergugat yang mendapathukuman 14 (empat) tahun penjara dalam kasus persetubuhan anak, yangtelah membuat berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat, padahal semestinya kehidupan suami isteri haruslah hidupbersama dalam satu rumah kediaman yang tetap dan saling mencintaihormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satukepada yang lain sebagaimana maksud pasal 33 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tenyang

sJl wlArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatirterjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

yang khawatirterjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan;Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No 302/Pdt.P/2019/PA.PwdMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

No. 35 Tahun 2009 tenyang Narkotika;AtauKedua:Bahwa Terdakwa IMBRON bin SUBANDI pada hari Jum/at tanggal 03 Juli 2015sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2015bertempat di JIn. Dukuh V, RT. 05, Rw. 02, Kel. Dukuh Kec.

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugatantara:PENGGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal diKabupaten Sumenep, sebagai "Penggugat";MelawanTERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal diKabupaten Sumenep, yang sekarang tidak diketahuitempat tinggalnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia, sebagai "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;TENYANG

Wl olArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatirteyerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukanperkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

tloileArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yangkhawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

penandaan pada lebel kemasan produk kosmetik, berupanomor notifikasi;Bahwa yang sebenarnya produkproduk kosmetik yang berasal dari luar negeriharus mendapat Notifikasi dari Balai POM RI, artinya sebelum produkprodukkosmetik dimaksud dimaksukan ke Indonesia, pihak produksi harusmelaporkan atau mendaftarkan produkproduk dimaksud kepada Balai POMRI dengan melapirkan keterangan, hasil uji Kelayakan, mutu dan zatzat apasaja yang digunakan untuk memprioduksi produkproduk kosmetik tersebutyang intinya tenyang

No.18/Pid.B/2019/PN Pal Bahwa menurut ahli JAMALUDDIN,S.Si, Apt,SH , yang menerangkan untukprodukproduk kosmetik yang berasal dari luar negeri harus mendapatNotifikasi dari Balai POM RI, artinya sebelum produkproduk kosmetikdimaksud dimaksukan ke Indonesia, pihak produksi harus melaporkan ataumendaftarkan produkproduk dimaksud kepada Balai POM RI denganmelapirkan keterangan, hasil uji kelayakan, mutu dan zatzat apa saja yangdigunakan untuk memprioduksi produkproduk kosmetik tersebut yangintinya tenyang

yang khawatirterjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diHalaman 10 dari 11 halaman Penetapan No 334/Pdt.P/2019/PA.Pwdatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

jleArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatirterjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

sl wlArtinya : Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatirterjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan amarpenetapan sebagaimana tersebut dibawah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 tenyang

akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 81 ayat (2) Undangundang RI No. 23 Tahun 2002 tenyang

menanyakan imbalan dari saksi korban berupaciuman bibir leher dan payudara, perbuatan Terdakwa tersebut menurut MajelisHakim telah memenuhi unsur ini ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2)Undangundang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif ke SATU melanggar pasal 81 ayat (2) Undangundang RINo. 23 Tahun 2002 tenyang

terbukti dipenjara 7 (tujuh) taahun penjara;Menimbang, bahwa dengan kondisi Tergugat yang mendapathukuman 7 (tujuh) tahun penjara dalam kasus persetubuhan anak, yangtelah membuat berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat denganTergugat, padahal semestinya kehidupan suami isteri haruslah hidupbersama dalam satu rumah kediaman yang tetap dan saling mencintaihormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satukepada yang lain sebagaimana maksud pasal 33 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tenyang