Ditemukan 901 data
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
2,266,260 11,331,300 9,065,040j Ext Deliveries Hired Other Coy 0 4.437,465,380 4,437,465,380k Repairs Office Equipment 103,727,396 103,727,396 0 IT Operations Repair/ Materials 66,230,798 66,230,798 0m IT Operations Others 154,414,763 154,414,763 0n IT Development 47,013,750 47,013,750o Rekruitment & Advertising Staff 0 32,655,783 32,655,783p Rekruitment & Training Staff 0 21,331,600 21,331,600qProfessional Fee/External Auditors 472,000,000 472,000,000 0r (Others Sales 134,943,023 134,943,023s Handling
1.5% 74,479,0402619 /Other Premises 781,446,876) 1.5% 11,721,7032650 Repairs & Service Vehicle HO 12,889,296 4.5% 580,0182652Fuel, Repairs & service Vehicle 2,266,260 4.5% 101,9822642 Repairs office Equipment 103,727,396 4.5% 4,667,7332663 IT Operations Repair/Materials 66,230,798 4.5% 2,980,3862665 IT Operations Others 154,414,763) 4.5% 6,948,6642666IT Development 47,013,750 4.5% 2,115,6192692 Professional Fee/External 472,000,000) 4.5% 21,240,0002079 Others Sales 134,943,023) 4.5% 6,072,4362193 Handling
11 — 1
Bukti Slip Gaji Tergugat dari OPS Handling untuk bulan Mei 2012 (aslinya)sebesar Rp. 2.038.500, (dua juta tiga puluh dalapan ribu lima ratus ribu rupiah)oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat jugamenghadirkan dua orang, masingmasing bernama:1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan sudahtidak bekerja, Bertempat tinggal di KOTA TANGERANG.
Drs. AGUSTIN BASTAMAN
Tergugat:
Walikota Tangerang Selatan
236 — 841
Sehingga, dapat dipahami skema proses Upaya Administratifyang diatur dalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan menggunakansistem hak Upaya Administratif (Complain Handling), dua jenjang berupaKeberatan Administratif dan Banding Administratif dengan batas waktupenyelesaian yang telah ditentukan;Menimbang, bahwa dalam Penjelasan norma Pasal 25 UndangUndang Administrasi Pemerintahan telah menerangkan frasa: memperolehpersetujuan dari Atasan Pejabat adalah memperoleh persetujuan dari AtasanPejabat
Bahwa, Penggugat menempuh Upaya Administratif Banding dengan SuratKeberatan terhadap keputusan atas Upaya Administratif keberatan yangditerbitkan Tergugat kepada Gubernur Banten dan telah mendapatkankeputusan atas Upaya Administratif Banding tersebut pada tanggal 22Oktober 2019;Menimbang, bahwa secara tafsiran Teologis, adanya pengaturanlembaga Upaya Administratif (Complain Handling) dalam UndangUndangAdministrasi Pemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkanHalaman 63 dari 73 Halaman Putusan
Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUNSRGpenyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebin sesuai dengan harapan dankebutuhan masyarakat (Citizen Friendly), menempatkan Warga Masyarakatsebagai subjek yang aktif serta agar Warga Masyarakat mendapatkanjaminan perlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagai bentuknyata dari implementasi ajaran negara hukum tanggungjawab (ResponsbilityState);Menimbang, bahwa Upaya Administratif (Complain Handling)merupakan hak hukum Warga Masyarakat untuk mendapatkan penyelesaiandalam
Administratif Banding ke BadanPertimbangan Kepegawaian serta adanya Penetapan Nomor:9/G/2019/PTUNSRG, tertanggal 27 Maret 2019, yang menyatakan GugatanPenggugat diajukan sebelum waktunya dikarenakan belum menempuhUpaya Administratif Banding, tentunya permasalahan hukum ini dikembalikankepada pertimbangan kearifan Majelis Hakim;Halaman 64 dari 73 Halaman Putusan Perkara Nomor : 54/G/2019/PTUNSRGMenimbang, bahwa sebagaimana nilai filsafati yang terkandungdalam pengaturan Lembaga Upaya Administratif (Complain Handling
21 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
gugatan kembali Penggugat atas objek dansubjek perkara yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti("Exeptie van gewijsde zaak") artinya putusan yang pasti dengan sendirinyamempunyai kekutan yang mengikat ("Res judicata pro veritate habelur")artinya apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak bolehdiajukan kepada hakim ("Lites finiri oportet") kepastian putusan hakim("Gezag van Gewijsde"), adalah perlakuan prinsip umum, bahwa apabiladengan suatu tindakan acara ("Processuele handling
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
gugatan kembali Penggugat atas objek dansubjek perkara yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti("Exeptie van gewijsde zaak") artinya putusan yang pasti dengan sendirinyamempunyai kekutan yang mengikat ("Res judicata pro veritate habelur")artinya apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak bolehdiajukan kepada hakim ("Lites finiri oportet") kepastian putusan hakim("Gezag van Gewijsde"), adalah perlakuan prinsip umum, bahwa apabiladengan suatu tindakan acara ("Processuele handling
Terbanding/Tergugat : BUDHI YUWONO
56 — 37
Bahwa Penggugat dari awal telah beriktikad baik untuk menjalin kerjasamadengan Tergugat dengan cara membiayai terlebin dahulu pengeluaranterkait sebagian biaya masuk, biaya handling dan lainlainnya, sehinggabarang/mesin yang dipesan sampai ketangan Tergugat. Total seluruh biayayang Penggugat keluarkan sebesar Rp.436.953.724,54 (empat ratus tigapuluh enam juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluhempat koma lima empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut (Bukti P2):1.
140 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 143 PK/PidSus/2015media pembawa di PT Sentrajasa Logistik Indonesia dan PT Ocean BuanaLogistik dengan pembagian tugas untuk PT Sentrajasa Logistik Indonesiamelayani handling dalam tindakan karantina pemeriksaan tumbuhan / mediapembawa impor, sedangkan untuk PT Ocean Buana Logistik melayanihandling dalam tindakan karantina pemeriksaan tumbuhan / media pembawaekspor;Bahwa atas prioritas penempatan Petugas POPT di PT Sentrajasa LogistikIndonesia dan PT Ocean Buana Logistik oleh Terdakwa tersebut
Sentrajasa Logistik Indonesia sebagai Instalasi KarantinaTumbuhan tempat melakukan tindakan karantina pemeriksaan tumbuhan/media pembawa impor, secara berturutturut terhitung sejak bulan Agustus2011 sampai dengan bulan Desember 2012 telah menyerahkan sebagianuang dari penarikan biaya Handling Container / jasa Penggunaan Fasilitas /sarana Instalasi Karantina yang dipungut Terdakwa dan diserahkan melaluisaksi Ir.
Ocean Buana Logistik sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan tempatmelakukan tindakan karantina pemeriksaan tumbuhan/media pembawaekspor, secara berturutturut terhitung sejak bulan Maret 2012 sampaidengan bulan Oktober 2012 telah menyerahkan sebagian uang daripenarikan biaya Handling Container / jasa Penggunaan Fasilitas / saranaInstalasi Karantina yang dipungut Terdakwa dan diserahkan melalui saksi Ir.Hal. 10 dari 55 hal. Put.
211 — 40
Freight Express Medan CabangPalembang) untuk melaksanakan handling atas barang berupa soil of coalsebanyak 25 x 20 feet = 11.200 bag = 504.000 kg.
Dan pekerjaan yangdilaksanakan oleh pihak Il antara lain :Putusan Pidana Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN.Plg Halaman 13 dari 76Pengerjaan Clearance Export;Pengerjaan dokumen export / undername;Pengerjaan handling dengan pemilik container;Pengerjaan handling dengan pihak angkutan kapal;Pengerjaan sertifikat ke Sucofindo;Penyerahan dokumen ekspor jika sudah diselesaikan;vNog fpf NY =Bahwa terdakwa NINGMAS tidak pernah menunjukkan kepada iadokumendokumen kepabeanan terkait ekspor tanah hitam (soil of coal
Freight EkspressMedan meliputi freight forwarder (jasa penghubung pengangkutan), customsbroker (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan), export document (jasapengurusan dokumen pelengkap ekspor), services consultant, stevedoring (jasapengurusan pergerakan kontainer), trucking, shipping agency, local cargo,airfreight handling;Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kepala Cabang PalembangPT. Freight Express Medan adalah memimpin perusahaan danbertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan PT.
Jadi, terdakwa melakukan perubahan tersebutkarena hanya tidak ingin mengecewakan customer; Benar uang jasa yang diterima atas pengurusan ekspor soil of coal dengan PEBnomor 000814 tanggal 28 Januari 2016 adalah Rp. 51.000.000,00 untuk biayaexport handling dan document serta USD 600 per kontainer untuk biayapengangkutan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja sama antara Mr.PIAOQ CHENG HAO selaku Ast. General Manager PT LEMATANG COALLESTARI dengan terdakwa selaku Kepala Cabang PT.
74 — 42
Bahwa Para Penggugat dalam melakukan eksportnya selalu menggunakanjasa Tergugat yang merupakan perusahaan EMKL (Ekspedisi Muatan KapalLaut), khususnya untuk menangani barang eksport milik Para Penggugat,yakni : (i) untuk dilakukan Fiat Muat (Export Handling) sampai diatas kapal,Halaman 2 dari 38 Put Nomor 685/Padt/2017/PT.DKI(ii)menerima dan menyimpan barang/karet milik Para Penggugat untukdiproses ISPM (International Standards For Phytosanitary Measures) danFumigasi digudang Tergugat, (iii) mengambil
Dengan dikirimnya suratuntuk menanggapi Penggugat , maka argumentasi Para Penggugatuang menyatakan tidak melayani Para Penggugat adalah sangatmengadangada;Bahwa surat tertanggal 17 Juni 2015 (Vide Bukti T5) sebagaimanadimaksud dalam point 61 di atas, pada pokoknya menyatakan bahwaperistiwa kebakaran merupakan kejadian yang diluar jangkauanTergugat, dan pelaksanaan/permintaan Penggugat kepada Tergugatterbatas kepada pelaksanaan kewajiban untuk wilayah handling,penerbitan dokumen PEB/Clearence dan
882 — 455 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2303 K/Pid.Sus.LH/2015e Mesin Raw material handling terdiri dari kupas manual dan kupasmesin;e Mesin Chopper (parutan kasar);e Mesin Rasper (parutan halus);e Mesin Wet Proses terdiri dari saringan, pemekatan dan pencuciantepung sagu;e Mesin Vacum Drum (tangki pengisap) serta;e Tangki pengolahan air terdiri dari penggumpal, pengendapan danpenampung;Dan untuk pembangkit tenaga listrik, menggerakan mesinmesin diatas,PT NSP memiliki 3 unit mesin Generator Diesel Utama, masingmasing540 KW dan 1 unit
NSP tersebut, pabrik dilengkapi oleh alatalatsebagai berikut :e Mesin Raw material handling terdiri dari kupas manual dan kupasmesin;e Mesin Chopper (parutan kasar):e Mesin Rasper (parutan halus);e Mesin Wet Proses terdiri dari saringan, pemekatan dan pencuciantepung sagu;e Mesin Vacum Drum (tangki pengisap) serta;e Tangki pengolahan air terdiri dari penggumpal, pengendapan danpenampung;Dan sebagai pembangkit tenaga listrik, menggerakan mesinmesin diatas,PT NSP memiliki 3 unit mesin Generator Diesel
Terbanding/Tergugat II : KHAIRUDDIN Bin Hi. USMAN Alm
Terbanding/Tergugat III : MAULANA ZEN Bin ZENWANI
Terbanding/Tergugat I : IDHOM KHOLID Bin Hi. USMAN Alm
28 — 18
Jual beli tanah sudah sah dan sempurna serta mengikat apabiladilakukan secara kontante handling berdasar adanya kesepakatanharga dan objek jual belli;b. Sedangkan kedudukan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 dalam jual beli adalah tindakan administrasi saja,sebab titik berat halhal yang diatur di dalamnya adalah mengenaiaturan tata negara pendaftaran tanah;Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 117/PDT/2018/PT TJKc.
44 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kaliwingko,Kelurahan Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten,Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: YohanesDoddy Eko Putranto, selaku Litigation And Handling CaseSpecialist, Hani Witjaksono, selaku Regional Employee RelationSpecialist, Kukuh Hidayattuloh, selaku Regional EmployeeRelation Specialist, beralamat di Jalan M.H.
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jakarta Cargotama Handling terhitung sejakbulan Agustus 2003;Bahwa sejak tanggal 27 Agustus 2007 Penggugat telah memberikankepercayaan kepada Tergugat dengan mengangkat Tergugat untukmenduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Keuangan Perusahaan;Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/2013.
128 — 21
Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDAtertarik atas bujuk rayu dari Terdakwa EKO EDI SUSANTObin SAPEKUDINdansaksi SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karena Menawarkan/mengatakansebagai berikut : Bahwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDINmengatakan (saya memiliki program umroh, tahun kemarin jamaah ini 13 jamaah yangdiberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000, (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari sayasemua termasuk pasport, airport tax , handling
Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik atas bujukrayu dari Terdakwa EKO EDI SUSANTO BIN SAPEKUDIN dan saksiSAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karena penawarkan sebagai berikut : Bahwa EKO EDI SUSANTOBIN SAPEKUDIN : ( saya memiliki program umroh,tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yang diberangkatkan melalui biro sayaMaret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dantahun ini bisa berangkat dengan biaya dari saya semua termasuk pasport, airporttax , handling dan vaksin
Selanjutnya saksi FARIKHINJUWANDA tertarik atas bujuk rayu dari Terdakwa EKO EDI SUSANTO BINSAPEKUDIN dan saksi SAPEKUDIN (berkas perkara terpisah) karenapenawarkan sebagai berikut : Bahwa EKO EDI SUSANTO : ( saya memilikiprogram umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yang diberangkatkanmelalui biro saya Maret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratusribu rupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari saya semua termasukpasport, airport tax , handling dan vaksin meningitis
Selanjutnya saksi FARIKHIN JUWANDA tertarik atas bujukrayu dari Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan saksi SAPEKUDIN (berkas perkaraterpisah) karena penawarkan sebagai berikut : Bahwa EKO EDI SUSANTO : (saya memiliki program umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaah yangdiberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000, (tujuhjuta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya dari sayasemua termasuk pasport, airport tax , handling dan vaksin meningitis, masJUWANDA
dimana Terdakwa membiayai seluruhbiaya pemberangkatan jamaah yang sudah jatuh tempo berangkat;Bahwa saksi tertarik akan bujuk rayu dari Terdakwa atas penawarannya;Bahwa Terdakwa datang bersama Bapaknya menawarkan, lalu Terdakwamengatakan saya memiliki program umroh, tahun kemarin jamaah ini (13 jamaahyang diberangkatkan melalui biro saya Maret 2014) hanya bayar Rp.7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tahun ini bisa berangkat dengan biaya darisaya semua termasuk pasport, airport tax, handling
148 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat kompensasikan ke periode berikutnya;d Semua kekeliruan admnistrasi ini terjadi karena ketidaktahuan Penggugat akanmekanisme pelaporan pajak dan bukan karena kesengajaan Penggugat;Bahwa apabila diperlukan buktibukti dan penjelasan lebih lanjut Penggugat bersedia danakan segera meresponnya;Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, dan pengertian yangPenggugat peroleh dalam proses berjalan bahwa seharusnya yang menjadi obyek PPN adalahimbalan atas jasa sebagai importir (handling
33 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 890K/PDT/2007ini Nyonya Dyah Agustina Muljanto setuju berdasarkan fakta/kenyataan bahwatelah menerima pembayaran jumlah total USD 322.000 (Handling Charge, etc)dari Mr.
Vreddy
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
176 — 82
Sehingga dapat dipahami skema proses upaya administratif yangdiatur dalam UndangUndang Administrasi Pemerintahan menggunakan sistemhak upaya administratif (complain handling) dengan dua jenjang berupa keberatanadministratif dan banding administratif dengan batas waktu penyelesaian yangtelah ditentukan;Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) PermaNomor 6 Tahun 2018 telah menentukan Pengadilan berwenang menerima,Halaman 37 dari 53 Halaman Putusan Nomor: 69/G/2020/PTUNSRG.memeriksa,
atau Pejabat Pemerintahanwajib menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam norma Pasal 78 Ayat (1) dan (2)UndangUndang Administrasi Pemerintahan juga menentukan Keputusan dapatdiajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejakkeputusan upaya keberatan diterima dengan ditujukan kepada Atasan Pejabatyang menetapkan Keputusan:Menimbang, bahwa secara tafsiran teologis, adanya pengaturanLembaga Upaya Administratif (complain handling
UndangUndangAdministrasi Pemerintahan tidak lain tujuannya untuk mengarahkanpenyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebin sesuai dengan harapan dankebutuhan masyarakat (citizen friendly) dengan menempatkan warga masyarakatsebagai subjek yang aktif yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahanserta mendapatkan jaminan perlindungan dalam penyelenggaraan Pemerintahansebagai bentuk nyata dari implementasi ajaran negara hukum tanggungjawab(responsibility state);Menimbang, bahwa upaya administratif (complain handling
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penjualanekspor tersebut juga telah Pemohon Banding laporkan baik dalam SPT Tahunanmaupun SPT Masa PPN;Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim agarkoreksi tersebut ditetapkan sebagai NIHIL;Harga Pokok PenjualanBahwa Pernohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding sebesarRp.813.724.835,00 dimana Terbanding dalam hal menghitung Harga PokokPenjualan belum memperhitungkan biaya pengangkutan, handling, cleareancedan sewa gudang.
Terbanding/Tergugat I : PT. MANDIRI UTAMA FINANCE
Terbanding/Tergugat II : PT. PUTRA PENDAWA PERKASA
67 — 27
Adapun Penggugat bersedia membayarangsuran yang tertunggak setelah Tergugat melakukan Penagihan, halini menunjukkan dengan nyata bahwa Penggugat jelas merupakandebitur yang ingkar dan berltikad buruk (bad character debt);Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yangmenyatakan Tergugat tidak pernah memberikan Surat Peringatankepada Penggugat atas tertunggaknya angsuran Penggugat, karenasenyatanya atas keterlambatan Penggugat, berdasarkan RiwayatPenanganan atau History Handling (Bukti
194 — 126
Kemudian Penggugat danTergugat membuat Perjanjian Jasa hukum pada tanggal 31 Desember2009 (BUKTI P2) yang mengatur:(i) handling fee sebesar Rp250.000.000(dua ratus lima puluh juta Rupiah), (ii) sucesess fee sebesar 30% (tigapuluh persen) dan (iii) biaya operasional perkara termasuk biaya akomodasike luar kota yang harus ditanggung Penggugat.. Bahwa Tergugat dalam membela Penggugat telah mengajukan gugatanperdata melawan PT.