No. 550 K/Ag/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:Primer:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugatdengan Tergugat putus dan berakhir karena perceraian;Menetapkan anak bernama Deswita Nasywa Sabina, perempuan,lahir di Bantul pada tanggal 7 Desember 2007, yang tiada lain adalahanak kedua dari perkawinan

Penggugat dan Tergugat hanya beradadi dalam hadhanah serta pemeliharaan Penggugat sampai anaktersebut dewasa dan mampu hidup mandiri;Menetapkan anak bernama Muhammad Rafi Noor Firdaus, lakilaki,lahir di Bantul pada tanggal 1 April 2004, yang tiada lain adalah anakkesatu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, hanya berada didalam pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa danmampu hidup mandiri;Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat:a.

Menetapkan anak bernama Deswita Nasywa Sabina,perempuan, lahir di Bantul pada tanggal 7 Desember 2007,yang tiada lain adalah anak kedua dari perkawinan Penggugatdan Tergugat hanya berada di dalam hadhanah serta pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mampuhidup mandiri;Halaman 5 dari 9 hal. Put. No. 550 K/Ag/20184.

penyidikan adalah benar tanda tangansaksi;Bahwa Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksitelah terlebin dahulu membaca berita acara tersebut;Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acarapemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksiberikan pada waktu itu;Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan saksi akanmemberikan keterangan perihal telah dicurinya 1 (satu) unithandphone jenis Blackberry type 9800 warna putih dengan nomorPIN.231F343F, yang tiada

halaman, Putusan Nomor 125/Pid.B/2015/PN PbmBahwa Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksitelah terlebin dahulu membaca berita acara tersebut;Bahwa keterangan Saksi yang tertuang dalam berita acarapemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksiberikan pada waktu itu;Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan saksi akanmemberikan keterangan perihal telah dicurinya 1 (satu) unithandphone jenis Blackberry type 9800 warna putih dengan nomorPIN.231F343F, yang tiada

lain adalah milik saksi LILIS OKTASARI ;Bahwa LILIS OKTASARI tiada lain adalah teman sesama kuliah diAKBID BUDI MULIA sekaligus sebagai teman 1 (satu) kamar diAsrama tersebut;Bahwa hilangnya handphone milik teman saksi tersebut terjadi padahari Selasa tanggal 03 Maret 2015 sekira pukul 09.00 WIB bertempatdi Asrama AKBID BUDI MULIA Jalan Jenderal Sudirman KelurahanSindur Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, tepatnya didalam kamarkami yang terletak di lantai Il ;Bahwa handpnone saksi Lilis yang hilang

Ketentuan inimengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagaidasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas tiada pidanatanpa aturan undangundang yang telah ada (vide: Pasal 1 ayat (1)KUHP), asas culpabilitas yaitu. asas tiada pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidanatanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid) ;Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitasdan asas culpabilitas serta asas tiada pidana tanpa

sifat melawanhukum secara terpadu harus menjadi sandaran dalam PutusanHakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspekyuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitassemata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek nonyuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidanatanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis dan aspekPts.40/Pid.Sus/2015/PN.MetHalaman

keadilan undangundang(legal justice) belaka ;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran diatas maka dapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukanapakah terdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quotidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daad saja atautidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasainarkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum, melainkanharus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diriterdakwa dengan bersandar pada asas tiada

pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidanatanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apanarkotika itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwasebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya sub unsur tanpa hakatau melawan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdalam persidangan baik dari keterangan saksi, bukti surat, petunjukdan pengakuan terdakwa sendiri, kepemilikan terdakwa

melawan hukum ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah setiap orang sebagaisubyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telahdilakukannya ; Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkanTerdakwa DEDDY ERIJANTO yang setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuaidengan yang tercantum dalam surat dakwaan, selain itu selama mengikuti persidangan Terdakwamenerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tiada

Ketentuan inimengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asaslegalitas atau asas tiada pidana tanpa aturan undangundang yang telah ada (vide: Pasal 1 ayat(1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alleschuld) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (@fwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid).

Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas tiadapidana tanpa sifat melawan hukum secara terpadu harus menjadi sandaran dalam PutusanHakim sehingga Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) denganberpegang pada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek nonyuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld)dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van alle

Maka untuk menentukan apakah Terdakwa dapatdipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materieledaad saja atau tidaklah sekedar membuktikan Terdakwa memiliki/menguasai narkotika sajasecara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian adatidaknya kesalahan pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas tiada pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawanhukum (afwijzigheid van alle materiele

pengadilankarena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapatHalaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor. 206/PID.SUS/2017/PT.MKSkeyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab,telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.Bahwa ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukumfundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asastiada pidana tanpa aturan undangundang yang telah ada (dalam Pasal 1ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas tiada

pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidana tanpa sifatmelawan hukum (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid).Bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas; asas culpabilitas; sertaasas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum secara terpadu harusmenjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanyamempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegangpada asas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkanaspek non yuridis

yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidana tanpa sifatmelawan hukum (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid),dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara lain aspekpsikologis dan aspek sosial ekonomis terdakwa dan lain sebagainyasehingga diharapkan Putusan tersebut dapat memenuhi 3 (tiga) dimensikeadilan, yaitu mendekati keadilan sosial (social justice) dan keadilannurani (moral justice) yang tidak hanya

dari pokokpokok pemikiran di atas maka dapat diperolehkesimpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidanaatau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatasmateriele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai Narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum,melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahanHalaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor. 206/PID.SUS/2017/PT.MKSpada diri terdakwa dengan bersandar pada asas tiada

pidana tanpakesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidana tanpa sifatmelawan hukum (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid)dalam hal bagaimana dan dengan cara apa Narkotika itu berada di dalampemilikan/ penguasaan terdakwa sebagai alat bukti terpenuhi atautidaknya unsur tanpa hak atau melawan hukum.Keberatan Ketiga : Tidak Menerapkan Peraturan HukumBahwa pertimbangan di atas menunjukkan Majelis Hakim selain telahsalah menerapkan hukum juga telah mengenyampingkan salah

Dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atautiada dengan kemauannya yang berhak;Ad. 1.

Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengansetahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sepeda motor yangdiambil oleh Terdakwa adalah sepeda motor milik Wasroni;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mengambilsepeda motor tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari Wasroni;14Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dilakukan oleh orang yang adadisitu tiada dengan

setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhakdalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1)ke3 Kitab Undangundang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagaialasan

., Notaris / PejabatPembuat Akta Tanah / PPAT Daerah Khusus Ibukota Jakarta, merasakesulitan dan mendapatkan hambatan saat hendak melakukanpengurusan dokumendokumen dan atau suratsurat berharga yangberhubungan dengan InstansiInstansi Pemerintah baik sipil mupun militer,perusahaanperusahaan Swasta atau Badan Usaha Milik Negara, BankBank milik Swasta / Negara ( BUMN ), satupun tiada dikecualikan diseluruh wilayah Republik Indonesia dan atau di luar wilayah RepublikIndonesia ;Bahwa selanjutnya untuk

Nomor : 41, Tanggal 11 Mei2012, dibuat dihadapan Marthin Alinur,S.H., Notaris / Pejabat Pembuat AktaTanah / PPAT Daerah Khusus Ibukota Jakarta, merasa kesulitan danmendapatkan hambatan saat hendak melakukan pengurusan dokumenHalaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2020/PN BItdokumen dan atau suratsurat berharga yang berhubungan denganInstansiInstansi Pemerintah baik sipil mupun militer, perusahaanperusahaan Swasta atau Badan Usaha Milik Negara, BankBank milikSwasta / Negara ( BUMN ), satupun tiada

Nomor : 41, Tanggal 11 Mei2012, dibuat dihadapan Marthin Alinur,S.H., Notaris / Pejabat Pembuat AktaTanah / PPAT Daerah Khusus Ibukota Jakarta, merasa kesulitan danmendapatkan hambatan saat hendak melakukan pengurusan dokumendokumen dan atau suratsurat berharga yang berhubungan denganInstansiInstansi Pemerintah baik sipil mupun militer, perusahaanperusahaan Swasta atau Badan Usaha Milik Negara, BankBank milikHalaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2020/PN BItSwasta / Negara ( BUMN ), satupun tiada

Acara Rapat, PersatuanPerintis Kemerdekaan Indonesia, Nomor : 41, Tanggal 11 Mei2012, dibuat dihadapan Marthin Alinur,S.H., Notaris / Pejabat Pembuat AktaTanah / PPAT Daerah Khusus Ibukota Jakarta, merasa kesulitan danmendapatkan hambatan saat hendak melakukan pengurusan dokumendokumen dan atau suratsurat berharga yang berhubungan denganInstansiInstansi Pemerintah baik sipil mupun militer, perusahaanperusahaan Swasta atau Badan Usaha Milik Negara, BankBank milikSwasta / Negara ( BUMN ), satupun tiada

Tenggara ;: Kristen Protestan ;: Tani ;: BRANDO WAWOLUMAYA ;: Manado ;22 tahun/25 Oktober 1986 ;: Lakilaki ;: Indonesia ;Tempat tinggalAgamaPekerjaan4,.NamaTempat LahirUmur/tanggal lahir:Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan5.NamaTempat LahirUmur/tanggal lahir:Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan6 NamaTempat LahirUmur/tanggal lahir:Jenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan7Nama:Desa Maulit Jaga Il, KecamatanKabupaten Minahasa Tenggara ;: Kristen Protestan ;: Tiada

;: WANDRI WALADOW ;: Manado ;19 tahun/1 Januari 1990 ;: Lakilaki ;: Indonesia ;:Desa Maulit Jaga , KecamatanKabupaten Minahasa Tenggara ;: Kristen Protestan;: Tiada ;: JENLY WAWORUNTU ;: Maulit ;25 tahun/19 Juli 1985;: Lakilaki ;: Indonesia ;:Desa Maulit Jaga , KecamatanKabupaten Minahasa Tenggara ;: Kristen Protestan;: Tiada ;: BERET TULANDI ;: Tombatu ;25 tahun/4 Oktober 1983 ;: Lakilaki ;: Indonesia ;:Desa Maulit Jaga Il, KecamatanKabupaten Minahasa Tenggara ;: Kristen Protestan;: Tiada ;: OIKE

tidak mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk datangmenghadap, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan didepan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut , danPenggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya ;Menimbang, bahwa dengan pernyataan pencabutan oleh Penggugat,maka majelis hakim harus mengabulkan dan mengakhiri atas perkaranyakarena Penggugat mengajukan Gugatannya bermaksud menuntut hak danmelindungi kepentingannya, maka ketika alasan itu telah menjadi tiada

Penggugat untuk kembali rukun, dan ternyatausaha damai tersebut berhasil, kemudian penggugat merubah sikap danpendiriannya untuk bercerai dan menyatakan mencabut atas surat gugatannya,dengan alasan ingin membina rumah tangaanya lagi dengan baik;Menimbang, bahwa dengan pernyataan pencabutan oleh penggugat,maka majelis hakim harus mengabulkan dan mengakhiri atas perkaranyakarena penggugat mengajukan gugatannya bermaksud menuntut hak danmelindungi kepentingannya, maka ketika alasan itu telah menjadi tiada

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:ee, ahir tanggal 02 Desember 2000 (umur 18Tahun 11 Bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, tempatkediaman ciGR, Kabupaten Boalemodengan calon isterinya:Hal 1 dari 5 hal : PENT Nomor75/Pdt.G/2018/PA.TImee, ahi tanggal 12 Mei 2004 (umur 14 tahun,7 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman diKabupaten Boalemo;Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo2.

sekarang ditinggali oleh Para pemohon ;Bahwa benar Para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak oleh karena itu ParaPemohon ingin mengangkat seorang anak ;Bahwa Para Pemohon awal bulan Agustus 2014 telah mengangkat seorang anak jeniskelamin lakilaki yang diberinama DZAKY FAIZUL ANWAR lahir pada tanggal 27 Juni2014 di Sukoharjo ;Bahwa benar Para Pemohon telah mengangkat seorang anak lakilaki yang bernamaDZAKY FAIZUL ANWAR dari orang tua kandung yang bernama WIJIYANTO denganENIDWIASTUTI yang tiada

sekarang ditinggali oleh Para pemohon ;@ Bahwa benar Para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak oleh karena itu ParaPemohon ingin mengangkat seorang anak ;@ Bahwa Para Pemohon awal bulan Agustus 2014 telah mengangkat seorang anak jeniskelamin lakilaki yang diberinama DZAKY FAIZUL ANWAR lahir pada tanggal 27 Juni2014 di Sukoharjo ;@ Bahwa benar Para Pemohon telah mengangkat seorang anak lakilaki yang bernamaDZAKY FAIZUL ANWAR dari orang tua kandung yang bernama WIJIYANTO denganENIDWIASTUTI yang tiada

oleh orang tua kandungnya bernama WIJIYANTO dengan ENI DWIASTUTI pada awal Agustus 2014, pada saat DZAKY FAIZUL ANWAR berumur 3bulan/masih bayi hal tersebut dikuatkan dengan bukti P11;Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai seorang anak maka dengan perekonomian ParaPemohon serta bukti P6 sampai dengan P9 Para Pemohon memenuhi syarat untukmengangkat anak karena mampu untuk merawat,, mengasuh serta menyekolahkanDZAKY FAIZUL ANWAR sebagai anak angkatnya ;Bahwa orang tua kandung DZAKY FAIZUL ANWAR yang tiada

Ketentuan ini mengandung sedikitnya3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitasatau asas tiada pidana tanpa aturan undangundang yang telah ada (vide:Pasal 1 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana), asas culpabilitas yaituasas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asastlada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwjzigheid van alle materielewederrechtelijkheid) ;Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN BilMenimbang, bahwa ketiga

asas di atas yaitu asas /egalitas dan asasculpabilitas serta asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum secara terpaduharus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanyamempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang padaasas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek nonyuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan(afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawanhukum (afwijzigheid van alle materiele

keadilan undangundang (/egal justice) belaka;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas makadapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapatdipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjausebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwamemiliki/ menguasai narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum,melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diriterdakwa dengan bersandar pada asas tiada

pidana tanpa kesalahan(afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawanhukum (afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam halbagaimana dan dengan cara apa narkotika itu berada didalam pemilikan/penguasaan terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya sub unsurtanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan baik dari keterangan saksi, bukti Surat, petunjuk, serta berdasarkanpengakuan terdakwa sendiri

bersalah melakukantindak pidana "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepedamotor Suzuki nopol KT 3427 M no rangka MHBFD110X2I796006 nomormesin E109ID800703 warna merah tahun pembuatan 2002 yangseluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SAUKANIBin MASYUNI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yangdimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalamsebuah rumah atau pekarangan tertutup yang Ada rnmahnva, dilakukanoleb orang yang ada disitu tiada

dengan setahunya atau tiada dengankemauannya yang berhak, pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebihbersamasama", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 363ayat (1) ke 3,4 Kitab Undangundang Hukum Pidana dalam surat dakwaanTunggal Jaksa Penuntut Umum.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIYANA SABAR HADI Als.

Hal 3 dari 14 halamansebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi SAUKANI Bin MASYUNI denganmaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dimilki secara melawan hukumyang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutupyang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunyaatau tiada dengan kemauannya yang berhak, pencurian dilakukan oleh dua orangatau lebin dengan bersekutu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Bermula ketika saksi

., atau pada suatu waktu lain yang setidaktidaknyamasih di dalam tahun 2013, bertempat di Karaoke Glamor, turut Desa Sugihwaras,Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, atau disuatu tempat lain yang setidaktidaknya masihdi dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan melawan hak memaksa oranglain untuk melakukan. tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengankekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang takmenyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan

Anggodo pada saat terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan 5 (lima) buahselongsong amunisi senjata api Revolver merk S & W, warna kuning, adalah amunisiyang dibawa terdakwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut ;Menimbang, bahwa terdakwa Endro Sudibyo Bin Suyitno diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal335 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.Zs.Barang siapa ;Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk berbuat, tiada

keterangan saksisaksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yangdiajukan dalam perkara ini adalah terdakwa Endro Sudibyo Bin Suyitno dengan identitaslengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan unsur ke (satu) yaitu barang siapa, telah terpenuhi oleh perbuatanterdakwa Endro Sudibyo Bin Suyitno ;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke2 (dua) yaitu denganmelawan hukum memaksa orang lain untuk berbuat, tiada

berbuat atau membiarkan barangsesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau dengan perbuatan yang takmenyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancamanperbuatan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain ;Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang sifatnyaalternatif, yaitu dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk berbuat, tiada berbuatatau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain, atau

menggunakansenjata api, selanjutnya terdakwa saat itu juga menembakkan senjata api yang dibawanyasebanyak 3 (tiga) kali di tempat parkiran Karaoke Glamour, yang terletak di DesaSugihwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sehingga mengakibatkan saksi Anggododan sejumlah orang yang berada di sekitar tempat tersebut menjadi ketakutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas MajelisHakim berkesimpulan unsur ke2 (dua) yaitu dengan melawan hukum memaksa orang lainuntuk berbuat, tiada

Il Desa Pematang Cermai Kecamatan TanjungBEringin Kabupaten Serdang Bedagai, Atau setidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, mengambilsesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang laindengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktumalam hari antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam sebuah rumahatau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yangada disitu tiada

Barang siapa;Mengambil sesuatu barangYang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;a F & NPada waktu malam hari antara matahari dan matahari terbit dalam sebuahrumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan olehorang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengankemauannya orang yang berhak;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :Unsur kesatu : Barang siapa

MH32560059K554114 tersebut tanpa seizing dansepengetahun asaksi korban IRWANYAH, akibat perbutan terdakwa, saksi korbanIRWANSYAH menderita kerugian lebih kurang Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapatbahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur keempat ;Unsur kelima: Pada waktu malam hari antara matahari dan matahari terbit dalamsebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang adarumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada

Oleh karena itu dakwaan Pasal 5 UU No. 23 tahun 2004 yangdidakwakan kepada Yoseph Wiryahadi Kusuma adalah tidak terbuktimelanggar Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004.Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Pidana tiada pidana tanpakesalahan maka Terdakwa Yoseph Wiryahadi Kusuma tidak terbuktimelanggar Pasal 44 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan DalamRumah Tangga (KDRT).2.

Menegakkan kebenaran (toenforce the thruth) tiada lain daripada menegakkan keadilan (to enforce theJustice). Tegaknya kebenaran menurut Hukum, berarti tegaknya keadilanmenurut Hukum. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Hukum yangditegakkan baru dapat dianggap benar atau adil apabila penegakanhukum dilakukan bebas terhindar dari diskriminasi kategoris dandiskriminasi normatif, dan penegakan hukum yang dilakukan tidak menyakitiperasaan masyarakat"..

jelasmerupakan suatu kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata (tidak adadasar hukumnya dan tidak didukung dengan alat bukti).Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan hukumnya sendiri Judex Jurisdalam putusan kasasi perkara a quo, maka putusan Judex Jurismemperlihatkan kekeliruan nyata dan kekhilafan hakim yaitu melanggarketentuan Hukum Pidana Positif Kitabd Undangundang Hukum Pidana Pasal1 ayat (1) yang dikenal dengan asas Hukum Pidana sebagai Asas Legalitas,dimana ketentuan tersebut berbunyi : Tiada

(Avas adalah Afwezigheid Van Alle Schuld yang artinya tiada pidana tanpakesalahan, dan Avmw~ adalah Afwezigheid Van MaterieleWederrechtelijkheid yang artinya tiada pidana tanpa wederrechtelijkheid, halyang melawan hukum)", (dalam Buku dengan Judul KUHAP Sekarang,Penerbit Erlangga, 1989, Halaman 43)Hal. 20 dari 27 hal. Put.

Pangaribuan, SH,LLM,menerangkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasandan dasar hukum, putusan memuat pula pasal tertentu dari peraturanperundangundangan vang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis vangdijadikan dasar untuk mengadili (vide Pasal 25 ayat 1 UU 2004:4): selain itupendapat para sarjana (doktrin) juga merupakan sumber hukum; tiada suatuhukuman dengan tiada kesalahan atau tiada suatu hukuman pun dengan tiadapenentangan hukum. (DR.Luhut M.P.

Rokan Hilir atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengansengaja mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasukkepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup,yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya ataubertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan

Yang dilakukan oleh dua orang bersamasama atau lebih, dilakukan pada waktumalam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang adarumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya ataubertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yangsengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukankejahatanad. 1.

pemiliknya dan peran terdakwaq meminjamkan kunci T dan terdakwamengetahui kalau kunci T tersebut untuk mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknyadengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikatakan melawan hukum dengan demikianMajelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwaAd. 3 unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersamasama atau lebih, dilakukan padawaktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang adarumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada

tidaknyadisuatu waktu dalam bulan Pebruari dan Tahun 2020, bertempat disebuahrumah di warung milik Machfudli Desa Sebunganyar Kecamatan DukunKabupaten Gresik atau setidaktidaknya pada tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah ataupekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang adadisitu tiada

Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum padawaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang adarumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunyaHalaman 6 dari 11 Putusan Nomor 198/Pid.B/2020/PN Gsk.atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dengan caramemanjat.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secaramelawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah ataupekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan olehorang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangandengan kemauan orang yang berhak dengan cara memanjat.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dipersidangan yangbersumber dari keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkandengan barang bukti dapat

sepengetahuan pemiliknya;Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut sudaraMachfudli menderita kerugian sebesar Rp. 1.100.000, (Satu juta seratus riburupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumpada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yangada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada

tidak mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk datangmenghadap, meskipun menurut berita acara panggilan yang dibacakan didepan sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut , danPenggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya ;Menimbang, bahwa dengan pernyataan pencabutan oleh Penggugat,maka majelis hakim harus mengabulkan dan mengakhiri atas perkaranyakarena Penggugat mengajukan Gugatannya bermaksud menuntut hak danmelindungi kepentingannya, maka ketika alasan itu telah menjadi tiada

Penggugat untuk kembali rukun, dan ternyatausaha damai tersebut berhasil, kKemudian penggugat merubah sikap danpendiriannya untuk bercerai dan menyatakan mencabut atas surat gugatannya,dengan alasan ingin membina rumah tangaanya lagi dengan baik;Menimbang, bahwa dengan pernyataan pencabutan oleh penggugat,maka majelis hakim harus mengabulkan dan mengakhiri atas perkaranyakarena penggugat mengajukan gugatannya bermaksud menuntut hak danmelindungi kepentingannya, maka ketika alasan itu telah menjadi tiada

Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamentalsebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas tiada pidana tanpaaturan undangundang yang telah ada (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asasCulpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alleschuld), dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid vanalle materiele wederrechtelijkheid);Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asasculpabilitas serta asas tiada pidana tanpa

sifat melawan hukum secara terpaduharus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanyamempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang padaasas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek nonyuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheidvan alle schuld) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheidvan alle materiele wederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis dan aspeksosiologis, antara

keadilan undangundang(legal justice) belaka;Menimbang, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas makadapat diperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapatdipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjausebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwamemiliki/menguasai narkotika saja secara tanpa hak atau melawan hukum,melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diriterdakwa dengan bersandar pada asas tiada

pidana tanpa kesalahan(afwijzigheid van alle schuld) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum(afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dandengan cara apa narkotika itu berada di dalam pemilikan/penguasaan terdakwasebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya unsur tanpa hak atau melawanhukum;Menimbang, bahwa tentang ajaran kesalahan (schuld) yang dikenaldalam ilmu hukum pidana yaitu, Kesalahan (Schuld) terdiri atas kesengajaan(dolus/opzet) atau kealpaan (culpa