dari PenggugatHalaman 8 Putusan Nomor: 31/G/2019/PTUN.SMD.10.11.12.13.melalui proses jual beli dan pelepasan Hak Atas Tanah yang berasal dariSurat Segel induk Surat Pernyataan Tanah Perwatasan tanggal 20 Juni1992 tersebut ternyata tumpang tindin dengan sertifikat Hak GunaBangunan No. 49 Atas nama Yayasan Sangatta Baru ;Bahwa setelah itu Penggugat sendiri mengecek kebenaran informasiyang diperoleh dari Sdr.

Fahrur Rijal ke Kantor Pertanahan KabupatenKutai Timur ternyata tanah tersebut yang berasal dari asal usul indukdari Segel Surat Pernyataan Tanah Perwatasan tanggal 20 Juni 1992tersebut tenyata seluruhnya tumpang tindin dengan Sertifikat Nomor HakGuna Bangunan No. 11 Desa Teluk Lingga Tertanggal 04 November2002, sekarang sudah dilakukan proses pindah desa menjadi SertifikatHak Guna Bangunan No. 49 Atas Nama Yayasan Sangatta Baru denganLuas 87544 M?

Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Pengugat telahbertentangan dengan kompetensi absolut dari suatu peradilan tatausaha, karena dalam dalil Penggugat kebanyakan materinyamenitikberatkan pada sengketa tumpang tindin kepemilikan tanahbukan prosedur administrasi penerbitan sertipikat tanah dan tidakberkaitan langsung dengan objek tata uasaha negara.

., Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, PropinsiKalimatan Selatan, telah terjadi tumpang tindin kepemililkan antara TergugatIntervensi yang didasarkan pada objek sengketa dengan NOORKAMSIAHselaku kuasa dari ahli waris Ny.

;Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwatanah milik Penggugat tumpang tindin dengan Objek Sengketa a quo setelahPenggugat mendapat fotocopy hasil peninjauan lokasi (Bukti P12) pada tanggal 15Desember 2013 sehingga dengan dasar itulah gugatan Penggugat masih dalamtenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut TergugatIl

Bahwa dalamperkara a quo, Termohon Kasasi (Penggugat) dalam Petitumnyamenyatakan menurut hukum tidak sah SHM Nomor 17 tanggal 31Desember 2008 karena tumpang tindin dengan SHM Nomor 2864milik Penggugat (petitum nomor 4) dan menghukum Tergugat II untukmencabut dan membatalkan SHM Nomor 17 tanggal 31 Desember2008 (petitum nomor 6).

Nomor 1243 K/PDT/2016menyimpulkan telah terjadi adanya tumpang tindin SHM milik Pemohonkasasi/Pembanding/Tergugat dengan SHM Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;Bahwa selain itu Judex Facti dalam menyimpulkan telah terjadi tumpangtindin antara SHM Nomor 17/Kel Kemuning dengan SHM Nomor 2864 milikTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat selain tidak melalui mekanismepengembalian batas juga tidak didukung atau disesuaikan dengan datapendukung yang lain seperti warkah yang antara lain berisi tentang asalusul

Putusan Nomor 71 K/TUN/2016tumpang tindin sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan surat NomorO052/ESA/Poh/IX/2014 tertanggal 3 Oktober 2014, namun tidak kunjungditanggapi oleh Tergugat sampai dengan Gugatan ini diajukan;Selanjutnya oleh karena tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat danuntuk menghindari kerugian yang lebih besar dari Penggugat, maka padatanggal 14 Oktober 2014, Penggugat kembali mengirim surat NomorO60/ESA/Poh/X/2014, hal permohonan pemblokiran sebidang tanahSertifikat Hak Milik

Objek Sengketa yang digugat, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1725/DesaKuta atas nama Andy Lukman telah diketahui Penggugat setidaktidaknyapada tanggal 10 April 2014, sesuai pengakuan Penggugat sendiri padaangka 3 halaman 3 Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugatmengetahui adanya tumpang tindin antara Sertifikat Hak Milik Nomor1725/Desa Kuta atas nama Andy Lukman dengan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 266/Kelurahan Kuta atas nama PT Ario Legian Cottageberdasarkan surat Tergugat Nomor 2/763/1351.03.600

Bank RakyatIndonesia (Persero) telah digugat di Pengadilan Negeri Denpasaroleh ahli waris Gusti Gede Raka (Almarhum) yang mengakumemiliki Bukti Penetapan Huruf C Nomor 36, Kecamatan Kuta,Kawedanan Pasedahan Abian Kuta, Kabupaten Badung seluas5.100 M2 (lima ribu seratus meter persegi) yang lokasinya samapersis/tumpang tindin dengan HGB Nomor 266 milik Penggugat,gugatan mana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriDenpasar Nomor 08/Pdt.G/2007/PN.Dps dan telah diputus denganPutusan Nomor 08/Pdt.G

Pengelolaandalam Pasal 106 (1) berbunyi Keputusan Pembatalan hak atas tanah karenacacad Hukum Administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karenapermohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpapermohonan serta Pasal 107 berbunyi Cacad Hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah Kesalahan Prosedur,Kesalahan Penerapan Peraturan Perundangundangan, Kesalahan SubyekHak, Kesalahan Obyek Hak, Kesalahan Jenis Hak, Kesalahan PerhitunganLuas, Terdapat tumpang tindin

Sesuai dengan dalil Pemohon Peninjauan kembali dalam mengajukangugatan dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2008/PTUN.JKT, yang dimaksud dengan kesalahan/cacat administrasisesuai ketentuan Pasal 107 juncto Pasal 106 Permen Agraria Nomor 9Tahun 1999 adalah antara lain adanya Tumpang Tindin Hak Atas TanahHalaman 41 dari 67 Hal. Put. Nomor 274 PK/Pdt/2017(vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/TUN/2009, tanggal 11Februari 2010, halaman 13 bukti bertanda T.14):e.

Beberapa Keputusan Tata Usaha Negara (sertifikat) tersebutpada e.4.3 yang diterbitkan oleh Turut Termohon PeninjauanKembali di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 116/Pasar Baruadalah 32 (tiga pulun dua ) sertifikat, salah satu diantaranyaadalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1493/GunungSahari Selatan atas nama Termohon Peninjauan Kembali, yangmenjadi objek sengketa dalam Putusan Mahkamah AgungNomor 367 K/TUN/2009, tanggal 11 Februari 2010, sehinggaTumpang Tindin dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1493/Gunung Sahari Selatan atas nama Termohon Peninjauan Kembali Dalilyang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam gugatannyadimuka Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, salah satunyaadalah adanya cacat administratif dalam penerbitan 32 (tiga puluh dua)sertifikat a quo, dan yang dimaksud dengan cacat administrasi menurutPasal 107 juncto Pasal 106 ayat 1 dari Peraturan Menteri Agraria Nomor9 Tahun 1999 adalah antara lain terdapat tumpang tindin

adanyaPutusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/TUN/2009 tanggal 1Februari 2010 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 PK/TUN/2011 tanggal 27 April 2011 (vide bukti T. 4 dan vide bukti T.1 5), dimana amarnya antara lain adalah membatalkan danmemerintahkan Turut Termohon Peninjauan Kembali untukmencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1493/GunungSahari Selatan tersebut:Dengan dibatalkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1493/Gunung Sahari Selatan atas nama Termohon Peninjauan Kembaliatas dasar Tumpang Tindin

., sehingga mengakibatkanterjadinya tumpang tindin dengan Sertifikat Hak MillikNo.3974/Keluranhan Sentani Kota tanggal 28 September 2010, dengansurat Ukur No. 978/STN/2009 tanggal 14 November 2009 denganluas 3.351 M2 Atas nama FRANS YOKU terletak di Jalan rayaSentani , Kelurahan Sentani Kota, Kab.Jayapura Provinsi Papua(Objek Sengketa);3.

berdasarkan keterangan Saksi Penggugat atasnama Piet Jochu yang menyatakan bahwa pada saat penerbitan ObjekSengketa a guo saksi masih menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran, dansaksi menerangkan bahwa pada saat dalam jabatannya saksi pernahmenyampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan bahwa hasil pengukuranObjek Sengketa a quo bermasalah karena tumpang tindih dengan Sertipikatatas nama Susan;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum di atasMajelis Hakim berkeyakinan, terdapat Tumpang tindin

dalam satu bidanglokasi tanah dalam dua bukti hak atas tanah, antara Buku Tanah Hak MilikNomor 517 atas nama Susan Yoku (Vide bukti T1) dan Sertipikat Hak MilikNomor 03974 atas nama Frans Yoku ( Vide bukti TIl Intv2) dikarenakanmemiliki batas yang sama di sebelah selatan;Menimbang, bahwa dengan adanya tumpang tindin pada dua hak atastanah yang berbeda, maka telah terbukti Tergugat dalam menerbitkan ObjekSengketa a quo tidak cermat dalam melakukan penetapan batas bidang tanahyang seharusnya diketahui

sepihakadapun anjuran Disnakertrans No. 565/456/416.105/2009 Mojokerto, Mei2009 mengenai perselisihan PHK;Bahwa oleh karenanya mengingat materi gugatan Penggugat tentangperselisinan hak, maka sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;4.Bahwa, mengingat Penggugat lebih dari satu dalam gugatannya,sedangkan dalam penyebutannya hanya 1 Penggugat saja, makagugatan Penggugat terlihat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) serta,disusun saling tumpah tindin

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakanNarkotika golongan tersebut, dan sifat dari unsur ini adalah alternatif yaitumemiliki, atau menyimpan, atau menguasai atau menyediakan, sehingga tidakharus semua perbuatan tersebut terbukti, setidaknya satu perbuatan terpenuhi,maka Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini;Menimbang, bahwa pasal ini sering menjadi perdebatan khususnya diantara para Penegak Hukum karena dilihat dari pemahaman kata kata dalampasal ini, terdapat pengertian yang tumpang tindin

Masingmasing pihak telah secara fisik menguasai danmemanfaatkan objek sengketa walaupun pada akhirnya berdasarkan Bukti P3berupa Surat Pemberitahuan Peninjauan Lokasi Tanah Sengketa Nomor:181/74.05.MP.01.02/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019, diindikasikan adanyatumpang tindin kepemilikan (overlap) antara Sertipikat Hak Milik Nomor00350/2005 atas nama La Bali Zakaria (vide Bukti P1) dan Sertipikat Hak MilikNomor 00522/2011 atas nama Eko Sasongko (vide Bukti TI1).

Tuntutan uang paksa (dwangsom) dari Penggugat harus ditolak karenabertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa telah terjaditumpang tindin kepemilikan (overlap) hak atas tanah antara Sertipikat Hak MilikNomor 00350/2005 atas nama La Bali Zakaria (vide Bukti P1) dan SertipikatHak Milik Nomor 00522/2011 atas nama Lily Hilda Hasdin, S.E (vide Bukti TI1)yang telah dialinkan

Sesuai dengan prinsip pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa fakta yang tidak dibantah dianggap telah terbukti kebenarannya;Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaktidaknya tidakdisangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa telah terjaditumpang tindin kepemilikan (overlap) hak atas tanah antara Sertipikat Hak MilikNomor 00350/2005 atas nama La Bali Zakaria (vide Bukti P1) dan SertipikatHak Milik Nomor 00522/2011 atas nama Lily Hilda Hasdin, S.E (vide Bukti TI1)

Fotokopi dari fotokopi, Surat Pengaduan Kedua atas dugaan terjadinyatumpang tindin SHM Nomor :2686 atas nama Esther Ratna WidyasariChristanto, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P5;6.

Bahwa dalam surat undangan yang dikeluarkan dan dikirim oleh Tergugatpada tanggal 07 September 2015 ( vide bukti TllInt2 ) tersebut disebutkanundangan dikirim berkenaan dengan hasil pengukuran yang menggambarkanSertipikat Hak Milik No.2265/Pondok Karya atas nama Xaverius Nursalimdiduga overlapping/tumpang' tindin dengan Sertipikat Hak MilikNo.1271/Pondok Betung atas nama Rafida Rizal;Halaman 24 dari 133 halaman Putusan Nomor :05/G/2016/PTUNSRG11.

Pejabat Tata Usaha Negara yangbertanggungjawab/ berwenang menandatangani dari produk sebagaimanadimaksud PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT masih bersifatpremature memutuskan terjadinya tumpang tindih dengan sertipikat objeksengketa karena tanpa bukti yang akurat dan atau tanpa bukti yang dapatdipertanggungjawabkan;Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dari bidang tanah yangdimohonkan oleh PARA PENGGUGAT (Sertipikat Hak Milik No. 1271/PondokKarya) belum dapat dinyatakan telah terjadi tumpang tindin

Untuk itu TERGUGAT Il INTERVENSI 2 menssomir untukmembuktikan surat persetujuan pengembalian batas yang menerangkanadanya tumpang tindin terhadap objek sengketa.

Rafida Rizal (vide bukti P2, bukti P6 dan buktiT13) milik Para Penggugat telah terjadi tumpang tindin dengan sertipikatsertipikatobjek sengketa.

Rafida Rizal (vide bukti P2, bukti P6 dan bukti T13) milik Para Penggugattelah terjadi tumpang tindin dengan sertipikat objek sengketa. Oleh karena itu,antara Para Penggugat dan objek sengketa tidak mempunyai hubungan hukumyang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan.

Sungai Pinyuhtanggal 30 Juli 1999, SU Nomor : 32 / 1999 tangal 27 Juli 1999, luas 90 m2,tumpang tindin dengan Tanah Tergugat adalah berdasarkan Balik Batasyang di laksanakan oleh Turut Tergugat II ;Bahwa berdasarkan fakta Yuridis tersebut diatas tidak ada alasan Tergugatuntuk mendalilkan bangunan Ruko Penggugat berdiri diatas TanahTergugat, karena Penggugat membeli Tanah SHM.

samping Gereja tepatnya di tiang listrik sayamengambil paket sabu yang di taruh di situ; Bahwa kemudian setelah saksi DEWI BUISAN Alias CHANmengambil paket tersebut, kKemudian saksi DEWI BUISAN Alias CHANlangsung mengarah kerumah, sesampainya dirumah kemudian saksiDEWI BUISAN Alias CHAN bersama dengan saksi ADRIAN LANES danTerdakwa ANGIE PINONTOAN alias NJI membagi paketan tersebutmenjadi dua bagian; Bahwa kemudian setengah paket tersebut saksi DEWI BUISAN AliasCHAN simpan di atas meja rias dan saksi tindin

Dalam hubungannyadengan putusan Tergugat a quo, Penggugat telah membeliobjek tersebut berdasarkan AJB 87/2000 namun Tergugattetap menerbitkan Sertifikat diatas tanah tersebut kepadapihak lain, sehingga menjadi tumpang tindin mengakibatkanketidakpastian hukum ; 3.

Putusan Nomor 1380 K/Pdt/2013kepemiikan haknya tidaklah tumpang tindin sebagaimana digambarkanoleh Para Penggugat;Hal ini dapat Tergugat jelaskan, bahwa sertifikat yang dimiliki oleh ParaPenggugat berasal dari tanah bekas milik adat dengan girik C. 823 PersilNo. 23.D.IV atas nama almarhum Mela Jiran yang kemudian dijual olehahli warisnya, Danih bin Mela dan Anih binti Mela kepada H.

Tatiana Trikoratersebut tumpang tindin dengan tanah Penggugat , sebagaimana dalamgambar ( peta ) yang dibaut oleh Tergugat Il dan adapun ukuran tanahPenggugat yang masuk pada bidang SHM 4399 An. Tatiana Trikora (Tergugat ) yaitu sebagai berikut :a. Tanah milik Penggugat yang untuk jalur hijau , yang masuk ke bidang hakmilik No.4399 An.

pengecekan fisik ke lokasi tanahsebelum sporadik ditanda tangani;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan;Bahwa setelah sporadik ditandatangani ada yang mengakui sebagaipemilik tanah dengan SHM No.92 Tahun 1987 atas tanah yang dibuatkansporadik tersebut dan dilakukan cek fisik kelapangan;Bahwa Objek tanah SHM No.92 Tahun 1987 dan sporadik atas namaterdakwa yang saksi tanda tangani berada dalam lokasi yang samapemegang hak Syukur Laman;Bahwa sikap saksi dengan adanya tumpang tindin

dalam warna pink;5. 1 (satu) potong BH warna pink motif garis tangan orangdewasa;Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN SmnMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan di peroleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, pukul 09.00 wib,Sleman, awalnya Terdakwa berpapasan dengan Korban di jalan tersebutlalu dari arah belakang korban, Terdakwa dekap dan dorong korban lalukorban terjatuh di pinggir jalan dan langsung Tedakwa tindin

Bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim yang menyatakan tidak ada 2(dua) akta tumpang tindih terhadap satu hutang, jelas pertimbangan hukumtersebut tidak mencerminkan keadilan, oleh karena justru terdapat 2 (dua)buah Grosse Akta yang saling tumpang tindin dalam objek hutang yangsama yaitu :Hal. 11 dari 14 hal. Put.