(Bukti : P3).Bahwaselanjutnya Penggugat karena merasa tidak bersalahterpaksamengadukan permasalahannya kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiJakarta Timur, dalam proses Tripartit tersebut Penggugat menuntut apa yang dijanjikanoleh Tergugat berupa uang Pesangon 2 x pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (3) dan ayat (4)UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan sehubungan perintahpengunduran diri dari Tergugat dan

juga sesuai pilihan yang telah diajukankan olehTergugat.Bahwa dalam proses tripartit petugas mediator sempat menekankan tentang adatidaknya itikad baik pihak Tergugat untuk menanggapi tuntutan pihak Penggugat, responpihak Tergugat saat itu ada tetapi tidak sesuai dengan harapan Tergugat, bahwaTergugat saat itu mau memberikan uang pesangon sebesar Rp. 2.500.000, (dua jutalima ratus ribu rupiah) terpaksa oleh Penggugat akhirnya ditolak.Hal. 3 dari 16 hal.

pernah mengupayakanPerundingan Bipartit sesuai ketentuan Undang undang No. 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, namun Tergugat tidakpernah mau menghadiri perundingan dimaksud, hal ini jelasjelas menunjukantidak adanya itikad baik dari Tergugat.Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam setiap perundingan Bipartit yangdifasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung,selanjutnya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ini dilimpahkan padatingkat tripartit

dengan difasilitasi oleh Mediator dari Dinas Tenaga Kerja,Sumberdaya Mineral dan Energi Provinsi Bali; Namun dalam setiap agendaperundingan tripartit, tetap saja Tergugat tidak pernah hadir, sekali lagi Tergugatdalam hal ini menunjukan adanya etikat kurang baik, hingga akhirnya DINASTENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI BALImengeluarkan risalah Anjuran yang isinya menganjurkan :1.

dansekarang justru menuduh Penggugat telah mengundurkan diri tanpa buktisurat pengunduran diri dan terakhir menyatakan telah melakukanpemutusan hubungan kerja;Bahwa untuk memediasi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat,maka Penggugat dengan surat Nomor 03/JHTII/EX/2013 tanggal 27Februari 2013 telah mengajukan Permohonan Pencatatan PerkaraPerselisihan Hubungan Industrial kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Selatan (Bukti P.15);Bahwa pada proses mediasi (tripartit

Nomor 72 K/Pdt.SusPHI/201516.mengeluarkan hasil upaya mediasi (tripartit) sesuai dengan Anjuran Nomor1200/1.835.3 tertanggal 2 Mei 2013 (Bukti P.17) dan setelah mempelajariAnjuran tersebut, Penggugat sependapat atas anjuran tersebut tetapi hanyaterbatas pada pendapat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat;Bahwa Penggugat menolak komponen dan formula perhitungan hakhakhukum Penggugat yang diterapkan oleh mediator sebagaimana tertuangdalam anjurannya

Bahwa pada tanggal 26 November 2012 tanpa melakukan kesalahan/pelanggaran terhadap PBK dan Peraturan Perusahaan Penggugat menerimasurat PHK sepihak dari Tergugat, Tergugat tidak mau memperkerjakanPenggugat lagi sesuai dengan surat PHK No. 0O01/HR.SYB/11/2012.a Bahwa atas permasalahan ini Para Penggugat dan Tergugat telahmelakukan bipartite dan tripartit, tetapi Tergugat tetap melakukan PHKsepihak terhadap Penggugat dengan alasan Tergugat tidak bersediamempekerjakan kembali Penggugat, dan Tergugat

Penggugat mengajukanpermohonan mediasi di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaMakassar (Tripartit)23.Bahwa atas permohonan penggugat, Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Makassar telah mengeluarkan anjuran tersebut dalam Surat Nomor :019/5651/DKTJ/I/2018 tertanggal 9 Januari 2018 yang pada intinya bahwapemberian upah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.250.000, (Satu juta duaratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap bulannya tidak sesuai denganperaturan yang berlaku, dimana seharusnya

Bahwa oleh karena telah dilakukan upaya Bipartit dan Tripartit sebagaimanatersebut dalam peraturan tentang penyelesaian hubungan industrial dantidak menemukan kesepakatan, maka Penggugat akan mencari keadilanmelalui Pengadilan;26.Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat yang sesuai denganperaturan yang tersebut dalam pasal 156 ayat (2), pasal 156 ayat (3) danpasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan kepada Penggugat adalah sebagai berikut :e Uang Pesangon : 9

Bernadisebagai penaggung jawab dan Tergugat bersedia menaikkan uang pesangon danhakhak lainnya sejumlah Rp. 20.000.000, namun perundingan tersebut tidakmenemukan kesepakatan dan karena tidak adanya kesepakatan maka Penggugatmengajukan permohonan mediasi di kantor dinas Tenaga Kerja Kota Makassar(Tripartit);Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dalilkan dalam gugatanPenggugat dan jawaban Tergugat, bahwa pihak tergugat telah melakukan PHKdikarenakan perusahaan PT.

No. 011 K/Pdt.Sus/2009Undang No. 13 Tahun 2003, namun tidak mendapatkan respon sama sekalidari Tergugat (Bukti P5);Bahwa dengan timbulnya permasalahan tersebut pada posita ke 5(lima) di atas, Penggugat melalui kuasanya telah berupaya untukmenyelesaikan perselisihan secara Tripartit, yaitu. melalui Mediasi diDisnaker Jakarta Utara, namun Tergugat yang telah dipanggil secara patutselama 3 kali secara berturutturut oleh Kepala Suku Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara, tidak pernah

hadir tanpamemberikan keterangan atau penjelasan (Bukti P6);Bahwa atas perundingan Tripartit/Mediasi tersebut di atas, telahkeluar Anjuran dari Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKotamadya Jakarta Utara No. 1493/1.831 tertanggal 8 April 2008 yang kamiterima pada tanggal 11 April 2008, yang isinya sebagai berikut (Bukti P7) :1.

Tergugat menggunakan tipu daya agar Penggugat menerima mau 15% dari uang Pesangon, Penggantian Hak dan PenghargaaanMasa Kerja;Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat meskipun dilakukan mediasi secara Bipartit untuk membayar hakhak Penggugat sesualketentuan Pasal 56 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pada tanggal 3 Desember 2020 Penggugat melaluikuasanya membuat surat Pengaduan ke Kantor Dinas KetenagakerjaanKabupaten Deli Serdang untuk dapat menyelesaikan secara Tripartit

antaraPenggugat dan Tergugat;Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak ada membuahkanhasil sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor:565/36/DK2 PHI/DS/2021 tertanggal 19Februari 2021;Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak surat Pemberitahuannomor:565/36/DK2 PHI/DS/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas KetenagaKerjaan Kabupaten Deli Serdang karena tidak mencerminkan

Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa, tindakan Tergugat yang melakukan pemutusan hubungan kerjasecara sepihak terhadap Penggugat tanpa adanya izin dari lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah merupakan suatuperbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum ;Bahwa, terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak yangdilakukan Tergugat dan Penggugat telah berupaya melakukanpenyelesaian secara Bipartit dan Tripartit

, namun tidak menghasilkankesepakatan karena Tergugat menolak memberikan jawaban ;Bahwa, oleh karena upaya penyelesaian secara Bipartit dan Tripartit gagalmembuat persetujuan bersama, maka Penggugat menempuh upayamediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya, akantetapi tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat olehkarenanya Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaSurabaya mengeluarkan Surat No. 560/7333/436.6.12/2016, tertanggal 31Agustus 2016, perihal

Pesangon :2xX3x Rp 3.045.000, = Rp. 18.270.000,Penggantian hak 15% = Rp. 2.740.500.Jumlah = Rp. 21.010.500,Dengan jumlah Rp. 21.010.500, (dua puluh satu juta sepuluh ribu limaratus rupiah) ;b) Agar masingmasing pihak memberikan jawaban atas anjuran selambatlambatnya dalam jangka waktu sepuluh hari setelah diterimanya anjuranini;Bahwa, oleh karena berbagai upaya yang ditempuh Penggugatsebagaimana disebutkan dalam peraturan Ketenagakerjaan yaitu upayapenyelesaian melalui perundingan Bipartit dan Tripartit

Lebih lanjut sikap Tergugat yangmemberikan kesepakatan atas proses bipartit dan tripartit serta anjuranbukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum karena Tergugatmeyakini proses pengakhiran hubungan kerja kontrak dengan Penggugatadalah telah sah dan benar serta sesuai dengan undangundang ;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam point (15)posita gugatan yang menganggap tidak diangkatnya Penggugat sebagaikaryawan tetap setelah PKWT berakhir atau dalam bahasa Penggugatsebagai penolakan

Bruno Hassonselaku Chief Executive Officer / Direktur Utama yang pada intinyamenginformasikan secara persuasif bahwa antara Penggugat danTergugat telah dilakukan proses perundingan secara Tripartit terkaitadanya Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukanTergugat kepada Penggugatdi Sudin Nakertrans,olehkarenanyaPenggugat berharap Tergugat dapat memenuhi SuratAnjuran dari Sudin Nakertrans tersebut demi untuk menghindaripermasalahan ini semakin berlarut dan menghindari adanya tuntutanhukum

bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, denganketentuan pekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali kKetentuan Pasal 156 ayat (8) dan uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)Bahwa kemudiandikarenakan permasalahan ini semakin berlarutlarutakibat tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikanperselisihan PHK mulai dari tahap Bipartit atau Tripartit

Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah selama prosespenyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sejakbulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 (Proses Bipartitdan Tripartit) sebagaimana diatur dalam ketentuanPasal 151 ayat (2)dan ayat (3) Jo.

Menghukum Tergugat untuk membayarkan upah selama prosespenyelesaian Pemutusan Hubungan Kerjakepada Penggugat sejakbulan Maret 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 (Proses Bipartitdan Tripartit) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (2)dan ayat (3) Jo. Pasal 155 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaansecara sekaligus dan tunai, yaitu sebesar:Halaman 9 dari 35 hal.

Februari 2016;Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, padapokoknya sebagai berikut:Kepentingan Hukum Penggugat;1.Bahwa gugatan a quo diajukan setelah melewati proses bipartit danmediasi tripartit

kepada pekerja/ buruh uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);(6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1),ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atasjaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;16.Bahwa berdasarkan pada pertemuan bipartit serta tripartit

PENGGUGAT TELAH MELAKSANAKAN BIPARTIT DAN MEDIASI(TRIPARTIT) PADA DISNAKERTRANS SEHINGGA PENGAJUANGUGATAN YANG DILAKUKAN PENGGUGAT TELAH MEMENUHIHalaman 10 dari 45 Putusan Nomor 119 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PSTPROSEDUR HUKUM SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU DAN ALASAN PENGGUGATMENGAJUKAN GUGATAN AQUO ADALAH MENCARI KEPASTIANHUKUM24. Penggugat dan Tergugat telah melakukan pertemuan bipartit (VideBukti P12).

Bahwa berdasarkan Permohonan Pencatatan Penggugat, telahdilaksanakan pertemuan mediasi (tripartit), yang mana SudinakertransJakarta Barat mengeluarkan Surat No. 024/044/HIPHK/IV/2017tertanggal 18 April 2017 tentang Anjuran (Anjuran) (Vide Bukti P14),yang berisikan sebagai berikut:MENGANJURKAN1. Agar pihak pekerja Sadr.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputitempat bekerja Tergugat di Jakarta sehingga berdasarkan Pasal 81 UUNo. 2/2004, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.Pasal 81 UU No. 2/2004Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat pekena/buruh bekerja.Bahwa dengan telah dilaksanakannya proses bipartit dan tripartit

Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam dalilnya pada Huruf Dangka 24 sampai dengan 33 mengenai Penggugat telah melaksanakanBipartit dan Mediasi (Tripartit) pada Disnakertrans sehingga pengajuangugatan yang dilakukan Penggugat memenuhi prosedur hukum sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan alasan Penggugatmengajukan gugatan a quo adalah mencari kepastian hukum.

Memang benarbipartit antara Tergugat dan Penggugat telah dilaksanakan dan tripartit telahdilaksanakan pula pada Sudin Nakertrans Kotamadya Jakarta Barat denganMediator Sunardi, SH. dengan anjuran sebatas mengenai ketenagakerjaansaja, dan mengenai pinjaman lunak tidak dipertimbangkan karena bukankewenangan dari Mediator Sudin Nakertrans Kotamadya Jakarta Barat.Bahwa terhadap Anjuran yang dikeluarkan oleh Sudin Nakertrans KotamadyaJakarta Barat Tergugat telah menyerahkan surat jawaban sebelum jatuh

Hasilnyaperundingan bipartit tersebut pada intinya tidak tercapai kesepakatandan untuk selanjutnya telah ditempuh upaya tripartit/ mediasi melaluiMediator Hubunan Industrial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kolon Progo;Bahwa berdasarkan Pasal 81 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yangM@NY ELAN fxHesssseee ene eceeee essen enineenemene nee enentneeeemenenenGugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepadaPengadilan Hubungan

Bahwa kemudian dari hasilperundingan Tripartit, Mediator telah berupaya memediasi antara Penggugatdan Tergugat untuk mencapai mufakat secara damai, namun tidak tercapaikesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.

Tergugattelah menyampaikan alasan PHK di 2 (dua) kKesempatan berbeda yaitu pertamadi tanggal 27 Mei 2020 saat Penggugat diberikan surat PHK oleh Tergugat dankedua di tanggal 29 Juni 2020 saat mediasi 1 (Satu) Tripartit dihadapanMediator Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara danPenggugat, serta dipertegas kembali dalam surat tanggapan Tergugat perihalanjuran Mediator No. 040/SKEL/HR/SMM/VIII2020; Alasan Penggugat di PHKyaitu Perusahaan rugi secara terus menerus selama 2 (dua

Bahwa dalil Penggugat didalam gugatanya angka 6 (enam) yang pokoknyamenyatakan alasan pemutusan hubungan kerja yaitu tindakan indisiplinerdan kondisi keuangan Tergugat yang semakin menurun, adalah keliru.Tergugat telah menyampaikan alasan PHK di 2 (dua) kesempatan berbedayaitu pertama di tanggal 27 Mei 2020 saat Penggugat diberikan surat PHKHal. 15 dari 25 hal.putusan Nomor 12/Padt.SusPHI/2020/PN Kdioleh Tergugat dan kedua di tanggal 29 Juni 2020 saat mediasi 1 (Satu)Tripartit dinadapan Mediator

Pasal 94 ayat (2) UUNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telahcukup alasan bagi Pengadilan untuk menerima gugatan Penggugat dengan putusantidak hadir (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Risalah Mediasi dari MediatorHarman Sikal S.IP di tingkat Tripartit (Vide bukti T5) dan surat Anjuran dari SukuDinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta PusatNo. 2025/1.835.3 tanggal 23 Agustus 2020 (vide bukti P6), diketahui bahwabukti surat

Perusahaan milik Tergugat., bukti P 2 berupaSurat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 001/SPK/HRD/ZMI/2020, yangdikeluarkan oleh Tergugat Pada tanggal 11 Juni 2020, yang membuktikan Padatanggal 11 Juni 2020, tergugat Telah melakukan Pemutusan Hubugan Kerja secarasepihak kepada Penggugat, bukti P 3 berupa Surat Penolakan PHK Sepihak dariPenggugat Kepada Tergugat; Bukti P 4 berupa Risalah Perundingan Bipartit antaraPenggugat dan tergugat pada tanggal 16 Juni 2020, Bukti P 5 berupa RisalahPerundingan Tripartit

Timur As riLestari tidak menanggapi;Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2009 Penggugat menyurat kembali ke managemen PT.Timur Asri Lestari yang kedua kalinya namun tetap tidak ada tanggapan;Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009 Penggugat menyurat ke kantor Dinas Sosial PMDdan Naker Kabupaten Wajo perihal pertemuan Tripartit, atas dasar surat Penggugat maka kepalaDinas Sosial PMD dan Naker Kabupaten Wajo meminta bantuan Pegawai mediator Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan, kemudian

pada tanggal 6 Oktober 2009 DinasSosial PMD dan Naker Kabupaten Wajo menyurat kepada kedua belah pihak yaitu Penggugatdan Tergugat perihal panggilan, namun pihak Tergugat tidak mau menghadiri pertemuantersebut, lalu pada tanggal 15 Oktober 2009 Dinas Sosial PMD dan Naker Kabupaten Wajomelimpahkan penyelesaian perselisihnan PHK Penggugat ke Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Propinsi Sulawesi Selatan;Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2009 dilakukan perundingan secara tripartit bertempat dikantor Disnakertrans

Bahwa untuk menindaklanjuti putusan PHK terhadap Penggugat tersebut,Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukanperundingan Bipartitdengan Penggugat pada tanggal 02 Agustus 2019, 09 Agustus 2019 dan 16Agustus 2019 mengenai rencana PHK terhadap Penggugat, kemudiandilanjutkan dengan Tripartit bersama Disnakertrans Provinsi SulawesiSelatan;17.

Putusan No.2 /Pdt.SusPHI/2021/PN.Mks Hal 2110.11.12.13.14.15.Foto copi Surat Panggilan Perundingan Bipartit ke 3, sesuai dengan aslinya danbermaterai cukup, diberi tanda bukti P8.Foto copi Surat Panggilan Perundingan Tripartit, Sesuai dengan aslinya danbermaterai cukup, diberi tanda bukti P9.Foto copi dari foto copi Surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 565/674/Disnakertrans tanggal 4Februari 2020, bermaterai cukup, diberi tanda bukti P10.Foto copi

Foto copi Surat Panggilan Perundingan Tripartit, sesuai dengan aslinya danbermaterai cukup, diberi tanda bukti T8.9. Foto copi Surat Nomor R.492/KWXIII/HCP/12/2019 tanggal 20 Desember 2019,sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda bukti T9.10. Foto copi dari foto copi Surat Keputusan NOKEP: 145KWXIII/SDM/05/2017tentang Hukuman Disiplin Peringatan Tertulis, bermaterai cukup, diberi tandabukti T10.11.

GUGATAN PHK TIDAK DIDAHULUI DENGAN BIPARTIT DANTRIPARTITJika dalam hal ini tetap diperiksa mengenai perselisihan PHK maka kamimelihat gugatan PHK terkait dengan adanya mutasi, maka hal ini sangatbertentangan dengan hukum acara khususnya Pasal 3 (1) UU Nomor 2Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut :Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebihdahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapaimufakatdan Tripartit sebagaimana terdapat dalam pasal 5 UU

Oleh karenanya sangatlah tidak tepat jika gugatan inidiperiksa dan diputus terkait permasalahan relokasi perusahaan,karena sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia arti katarelokasi adalah pemindahan tempat artinya adalah pada saatdilakukan bipartit dan tripartit (tertanggal 30 Juni 2015) atau pada saatdiangkatnya hal relokasi menjadi perselisihan, TERGUGAT belummelakukan relokasi perusahaan, perusahaan baru mulai beroperasisecara keseluruhan pada tangal 22 Juli 2015, ini berarti belum adaperbuatan

Menyatakan bahwa belum terjadi perbuatan relokasi perusahaan yangdilakukan oleh Tergugat pada saat diajukan bipartit dan tripartit.3.

Menyatakan bahwa perselisihan pemutusan hubungan kerja yang terjadikarena adanya mutasi belum dilakukan bipartit dan tripartit terlebihdahulu dan/atau Pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena mutasiadalah bentuk pengunduran diri dari PARA PENGGGUGAT.ATAUApabila Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadiladilnya (Ex aequo et bono).Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut,Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 16 November

Fotokopi sesuai dengan asli, Undangan Mediasi (Tripartit) dari dinastenaga kerja pemerintah kabupaten bekasi nomor 565/2119/HISyaker/VI/ 2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang relokasi, diberitanda T1;Halaman 96 dari 132 Putusan PHI Nomor 199/Pdt.SusPHI/2015/PN Bdg. Fotokopi sesuai dengan asli, Anjuran Dinas Tenaga KerjaPemerintah Kabupaten Bekasi nomor 567/2745/HISyaker/VIII/2015tertanggal 27 Agustus 2015 tentang relokasi, diberi tanda T2;.

telah dianggapmengundurkan diri oleh Penggugat sesuai dengan Peraturan Perusahaanpada Bab 3 Pasal 4 sebagaimana diuraikan pada poin 8 (delapan) gugatanini;Bahwa sehubungan dengan berhentinya Tergugat sebagaiPekerja/karyawan pada Penggugat, maka antara Penggugat denganTergugat telah dilakukan perundingan Bipartit pada tanggal 31 Maret 2016dan tanggal 6 April 2016, akan tetapi dalam perundingan bipartit tersebuttidak menghasilkan kesepakatan, kemudian dilanjutkan penyelesaiannya/perundingannya secara Tripartit

melalui Suku Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;Bahwa adapun perundingan secara Tripartit pada atau melalui Suku Dinastenaga Kerja Dan transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat tersebutadalah juga tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga pihak Mediator incasu Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi JakartaPusat mengeluarkan Surat Anjuran sebagaimana dalam Surat anjuranNomor 1221/1.835.3 tertanggal 30 Mei 2015 ( vide bukti terlampir);Halaman 3

perundingan BIPARTIT antara PENGGUGAT denganTERGUGAT mendapat kesimpulan sebagai berikut secara lisan TERGUGATmenyampaikan tidak akan memberikan HakHak PENGGUGAT walaupunPENGGUGAT telah bekerja kepada TERGUGAT dan mempersilahkanPENGGUGAT untuk mengajukan perkara a quo ke Pengadilan;Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah cukup beralasan bagi PENGGUGATuntuk mengadukan perkara a quo Kepada Dinas Tenaga Kerja KotaSamarinda, oleh karena PENGGUGAT tidak mendapat tanggapan yang baikdari TERGUGAT,PERUNDINGAN TRIPARTIT

Nila Wati sebagaimana Pasal 164UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut : Pesangon6 bulan upah X Rp. 2.654.894, X 2 = Rp. 31.858.728, Uang Pengahargaan Masa Kerja2 bulan upah X Rp. 2.654.894, =Rp. 5.309.788, Uang Pergantian Perumahan dan Pengobatan15% X Rp. 37.168.516, = Rp. 5.575.277,Jumlah = Rp. 42.743.793,Terbilang (Empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tigatujuh ratus Sembilan puluh tiga Rupiah);Bahwa selama 3 (tiga) kali proses TRIPARTIT (Mediasi) Pada Dinas TenagaKerja

Bahwa pada posita Penggugat angka 7 (tujuh) tentang PerundinganBipartit, Tripartit (mediasi) yang melahirkan Surat Anjuran Nomor :257/128/100.04, tanggal 08 November 2018 dan Risalah Mediasitanggal 29 November 2018 tidak ada relevansinya dengan pokokperkara karena hanya sebatas lampiran memenuhi syarat formal untukmengajukan gugatan ke Pengadilan Wubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 pasal 83 ayat (1).

Bahwa gugatan PENGGUGAT, cacat formil karena tidak melakukanPerundinganBipartit dan Perundingan Tripartit, terlebin dahulu, sesuai yang diamanatkanUndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan : ~"Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan terlebih dahulumelalui Perundingan BIPARTIT secara Musyawarah untuk mufakat.Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikatpekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikanperselisihan hubungan industrial.

pihak mencatatkan perselisihankepadainstansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaansetempatdengan melampirkan bukti upaya penyelesaian melaluiperundingan Bipartit telah dilakukan.Berkasberkas yang harus disiapkan dalam proses bipartit:kronologis kejadian (dilampiri buktibukti), Surat kuasa/mandat (keduabelah pihak), nota pembelaan, surat permohonan bipartit, berita acarabipartit, risalah bipartit (kalau gagal), perjanjian bersama (kalau sepakat)dan daftar hadir perundingan.Perundingan Tripartit

Bahwa dengan mengajukan PHK dengan menyandarkan kepada PutusanPerselisihan Hubungan Industrial a quo, padahal tidak melalui mekanismependahuluan sebelumnya, seperti Bipartit dan Tripartit, Sesuai denganputusanMahkamah Agung No. 981 K/Pdt/1983, tertanggal 29 Desember 1984 jo.PutusanMahkamah Agung No. 807 K/Pdt/1988, yang pertimbangannya menyatakan :"..gugatan dalam perkara ini adalah Pemutusan Hubungan Kerja yangdilakukan majikan tanpa ijin P4D, dengan demikian kasus perkaranya adalahPerbuatan Melawan