Ditemukan 4253 data
AGUS TRIAS YATMOKO, SH.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
123 — 117
Bahwa Penggugat tidak melakukan upayahukum dalam perkara Tipikor tersebut karena berangkat dari pendapatsegolonganpara Yuris yang paradok dari sudut pandang penguasa yangdiberikan kewenangan, bahwa upaya hukum dalam tindak pidana korupsimerupakan suatu yang Siasia karena sering kali bukannya keadilan yangakan diperoleh melainkan bertambahnya kesengsaraan yang akan diterimadan jelas akan berdampak pula kepada kesengsaraan yang akan dialami olehketurunan anak isteri dan semua keluarga, sehingga Penggugatmenyerahkan
76 — 57
bukti P14).15.Asli Kitab Undang uindang Hukum Perdata Penerbit Permata Press(bukti P15 )16.Asli Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 tentang PerubahanKeempat atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang PengadaanBaarang/jasa Pemerintah, Penerbit Citra Umbara Bandung ( bukti P1617.Asli Kitab Undang Undang Hukum Dagang dan Undang undangKepailitan, Balai Pustaka ( bukti P17 )Hal. 50 dari 78 Putusan No. 01/Pdt.G/2016/PN.Jkt.SelMenimbang selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan ahliDR (yuris
61 — 11
melakukan kekuasaan yang sah ; Pasal 92 Ayat (2) menyebutkan yang masuk sebutan amtenaar dan hakim, termasuk pula ahlimemutus perselisihan, yang termasuk sebutan hakim, yaitu mereka yangmenjalankan kekuasaan hukum administratief, demikian juga ketua dananggota dewan agama ; Pasal 92 Ayat (3)menyebutkan sekalian orang yang masuk bala tentara dipandang jugasebagai amtenaar ; === ===Menimbang, bahwa dari ketiga pengertian amtenaar (pegawai negeri) tersebut dalampenjelasannya disebutkan bahwa menurut yuris
Pembanding/Penggugat II : MAYA AACHENITA
Terbanding/Tergugat I : PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK CNB, Cq PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK CNB
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
Terbanding/Tergugat III : HERRY IMANTA SITEPU
Terbanding/Turut Tergugat I : NOTARIS ATAU PPAT HIMSAR, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS PPAT CHENDRA WITARSIH SIUSILOSETIAWATI DJAMHARI, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : PPAT ANDRI PRASETYO, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIMAHI
52 — 23
., Para Advokat dari KantorHukum Yuris Utama & Assosiciates, yangberkedudukan di Jin. Parmuka No. 165 KotaBandung ;SEBAGAI PARA PEMBANDING, SEMULAPENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II ;Lawan:1. PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK (CNB),berkedudukan danberkantorPusat di Surabaya Cq PT. CENTRATAMANASIONAL BANK (CNB) Jin. CihampelasNo.29 Kota Bandung, dalam hal ini memberikuasa kepada : 1.
1.GIO PENNI TAMBUNAN
2.PATRICIA MAGDALENA
3.JONI TARIGAN
4.HERIYADI
5.JUWADI
6.HERIYANTO
7.PAIMAN
8.SUKOCO
9.A T O
Tergugat:
1.Kementrian PU dan Perumahan Rakyat Cq Direktorat Jendral Sumber Daya Air
2.Negara atau Pemerintah Daerah Cq Gubernur Provinsi Kepulauan Riau
3.Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Turut Tergugat:
1.Kementrian Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Cq. Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
3.TIM TERPADU Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Estuari Dam SEI GONG Kota Batam
4.PT Wijaya Karya Tbk, Cq Kantor Cabang PT Wijaya Karya Tbk
5.PT Tussen Krida Utama
195 — 692
Begitu juga dalam yuris prodensi PutusanMahkamah agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tangaal 17 April 1979yang menyatakan surat gugatan yang tidak menyebutkan denganjelas letak dan batasbatas tanah sengketa berakibat gugatan tidakdapat diterima. Bahwa terhadap tanah yang memiliki sertifikat, dalamhal itu. penyebutan nomor sertifikat secara insklusif meliputipenjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah ;d.
Berdasarkan yuris prudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492/Sip/1970tanggal 16 Desember 1970 yang menegaskan bahwa Tuntutan yang tidakjelas atau tidak sempurna dapat diakibatkan tidak diterimanya tuntutantersebut, maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara aquo menyatakan Gugatan tidak diterima (niet ou va kelijkverklaard) khususnya bagi Turut Tergugat ;ll. DALAM POKOK PERKARA4.
76 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 27 PK/Pid.Sus/2016Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekliruan yang nyata dalamputusan Judex Yuris No. 142 K/Pid.Sus/2012, karena halhal yang relevansecara yuridis telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil padaPelabuhan Perikanan Nusantara Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambasdalam pelaksanaan bantuan sarana penangkapan ikan, dengan pola danabergulir dalam dalam
64 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam pemeriksaan Judex Facti dalam Pengadilan Tipikor dantingkat Banding dan Pemeriksaan Judex Yuris dalam pemeriksaantingkat Banding dan Kasasi telah melakukan kehilafan atau kekeliruanyang nyata dengan tidak memenuhi syaratsyarat yang diwajibkanoleh perundangundangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183KUHAP yang rumusannya adalah sebagai berikut : Hakim tidakboleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabilasekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperolehkeyakinan bahwa
117 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
mempertimbangkanbukti berupa surat ;Maka, Majelis Hakim Judex Facti tidak secara aktif moenilaikebenaran/kaitan antara bukti tersebut dengan fakta fakta hukum.Dengan demikian, kekeliruan tersebut nyatanyata tidak mengindahkannilainilai hukum yang bersumber pada perikemanusiaan danperikeadilan ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasanalasan ke : dan 2 ;Bahwa alasanalasan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan ;Bahwa Judex Yuris
Pembanding/Tergugat II : JORRY LOMBOAN
Pembanding/Tergugat III : PT. MEARES SOPUTAN MINING MSM PT. TTN
Terbanding/Penggugat : BOYKE LUNTUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat I : YANCE A.V. MANGARE, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : ADOLFINA EVIE LUNTUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat III : BERTIN LUNTUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : EROL WENAS
57 — 41
Bahwa angka ganti rugi yang dimohonkan Penggugat sangat tidakberdasar dan tidak disertai buktibukti, maka berdasarkan yuris prudensiMahkamah Agung tanggal 03 September 1983 No.19 K/SIP/1983 yangmana gugatan tidak mendasar dan tidak terperinci tuntutan ganti rugiharus dinyatakan tidak dapat diterima.Berdasarkan halhal yang terurai diatas, maka mohon kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan memutuskan perkara a quo berkenan menolak atausetidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
76 — 49
sempurna dalam penyebutanurutan para tergugat, sebab para tergugat tersebut pada I dan II ada sebanyak 7 (Tujuh)orang yang berbeda kedudukan dan statusnya dalam kekeluargan dan perbuatannyahanya disebut sebagai tergugat I dan seharusnya di sebut masing masing secaraberurutan tergugat I s/d Tergugat VII.Bahwa tergugat dengan ini mengajukan Eksepsi sebagai berikut : Bahwa penggugat telah juga menggugat kepala desa pandan dan camat kecamatansibolga, bahwa dari segi formalitas yang di hubungkan dengan yuris
Pembanding/Tergugat IV : Tuan Kusnadi Tanudjaja
Terbanding/Penggugat : ASIH
Terbanding/Turut Tergugat : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Tergugat I : Tuan Ir Sugiri
Turut Terbanding/Tergugat II : Ny. Dra Petrina Faustine MM Msc
Turut Terbanding/Tergugat V : Ny. WIEN JULIANI
Turut Terbanding/Tergugat VI : Ny. Nadia Tanudjaja
Turut Terbanding/Tergugat VII : Tuan DANNY HARYANTO
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Tuan FAISAL INDRA
256 — 312
PP No. 24 Tahun 1997tentang pendaftaran tanah oleh karenanya harus dikualifikasikan sebagaipembeli yang beritikad baik dan dilindungi dijelaskan dalam yuris prodensiMahkamah Agung No.251 K/SIP 1958 Tanggal 26 Desember 1958 yangpada pokoknya menyatakan pembeli yang tenah bertindak dengan itikadbaik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah.Menimbang bahwa tergugat II, V, VI, VII, dan VIII untuk menguatkan dalilsangkalannya telah mengajukan surat bukti berupa;T Il DK/ P.
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dicari adalah kebenaranmateriil dan tidak ada lagi di atas Mahkamah Agung, dan jika inginmenggugat Putusan Mahkamah Agung bukan d Pengadilan Pajakakan tetapi lakukan Peninjauan Kembali; bahwa Ahli mengemukakan bahwa Mengadili sendiri adalahberarti MA memeriksa ulang secara keseluruhan, yang artinya MAmengabaikan pemeriksaan fakta yang dilakukan oleh Judex Facti,memang ini terjadi suatu pertentangan tetapi dalam perkembanganPutusanPutusan Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai dasarhukum atau yuris
80 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Objek SengketaBahwa berdasarkan uraian dalam Memori Peninjauan Kembali (MemoriPK) tertanggal 25 Juli 2017 pada halaman 5 s/d 18 tersebut diatas tekaitdengan prosedur penerbitan objek sengketa, maka jelas putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Surabaya yang diambil alin pertimbangan hukumnya olehJude Yuris ditingkat kasasi : terdapat kekeliruan yang nyata karena Judex Facti / Pengadilan TinggiSurabaya telah mempertimbangkan aspek kepemilikan / keperdataandalam perkara a quo; kompetensi Peradilan
77 — 25
memberikan penjelasan tentang letak namapemilik, oleh karenanya Gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel),maka dengan demikian Gugatan Penggugat telah tidak memenuhi persyaratanFormil, karena objek Gugatan tidak disebutkan secara benar batasbatassempadan tanah dan bangunan yang menjadi objek sangketa padahal objekGugatan bersifat Empiris bisa ditunjuk jelas dan harus terbatas identitasnyaagar tidak kabur dan pasti apa dan bagian apa yang menjadi sangketa dalamperkara aquoBahwa berdasarkan Yuris
125 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebelumnya oleh Hakim, dan putusan perkaraterdahulu tersebut, telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap danpasti.g) Bahwa penerapan NE BIS IN IDEM, telah menjadi Yurisprudensi tetap.Antara lain ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang mengatakan:Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, objeknya sama denganperkara yang telah diputus terdahulu dan sudah berkekuatan hukum tetap,sehingga gugatan dinyatakan ne bis in idem (Yurisprudensi, MARI 2,Perdata Umum, PT Pilar Yuris
114 — 62
Oleh karenaitu, bila dalam sengketa Penggugat mengajukan gugatan yang objeksengketa dan tergugatnya berbeda tetapi digabungkan menjadi satu,gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterimaPutusan Perdata Nomor: 303/PDT/2017/PT.MDN Halaman 32 dari 77(Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Buku , Perdata Umum 19621972,diterbitkan Pilar Yuris Ultima, cetakan pertama, tahun 2009, halaman687);Bahwa yurisprudensi standard tersebut diperkuat lagi oleh stressingM.A.R. yang pada pokoknya menekankan, bahwa
211 — 66
Nomor : 1149 K/SIP/1982 tanggal 21 April 1983yang kaidah hukumnya adalah sebagai berikut : Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yangdiputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingatsasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidaksah jual beli tanah; pidak pihaknya juga sama (mohon lihat : YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia, Bidang Perdata Umum 2, Penerbit PT.Pilar Yuris Ultima, Jakarta, Cetakan Pertama, 2009, halaman
RUMEISA SURYODININGRAT
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Intervensi:
PT. BANK QNB INDONESIA, TBK.
300 — 210
(Yuris), Dr. (MP) H. Teguh Samudera, S.H., M.H.Sri Utami, S.H., M.Hum.Dwi Heru Nugroho, S.H., CPL., CPCLE.Dra. Hj. Wigati N. Partosedono, S.H., LL.M.Kombes (P) H. Ponadi, S.H.Nevi Ariestawaty, S.H., M.H.Yonas Neja, S.H.Ning Zulaicha, S.H.Kores Tambunan, S.H., M.H.10.Eko Nur Djunaidi, S.H.Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat(dan Asisten) pada TEGUH SAMUDERA & ASSOCIATES,beralamat di Jalan Kramat Raya No.5, Perkantoran MayaoO NO a fF WN PbIndah F12, Senen Jakarta Pusat.
107 — 53
Bahwa terhadap angka 21 tentang pembayaran uang paksa(Dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. 500.000, setiap hariketerlambatan terhitung dari putusan dalam perkara ini telahberkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsele) patut ditolak olehMajelis Hakim, karena permohonan pembayaran uang paksa dapatdikabulkan apabila kepemilikan sertifikat Tergugat Il yang telahdialinkan kepada Tergugat tidak mempunyai alas hak yang sah(Sanyoto, Antonus Sidik Maryono dan Desi Perdani Yuris, tuntutanDwangsom dalam
95 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pilar Yuris Ultima, tahun2009;.