Rochmat Sumitro,Rancangan UndangUndang Peradilan Administrasi,BPHN, Jakarta, 1978, Hlm. 910).Bahwa selain unsurunsur yang disebutkan oleh RochmatSumitro tersebut diatas, Sjahran Basah menambahkan, adanyahukum formal dalam rangka menerapkan hukum(rechstoepassing) dan menemukan hukum (rechvinding) inconcreto untuk menjamin ditaatinya hukum materil, sehinggamenurut Sjahran Basah definisi peradilan adalah segalaseuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara denganmenerapkan hukum, menemukan hukum in concreto

(Akademisi)Unsur : Adanya hukum formal dalam rangkamenerapkan hukum (rechstoepassing) danmenemukan hukum (rechvinding) in concreto untukmenjamin ditaatinya hukum materill.Bahwa Majelis Pengawas Notaris (Ic.

Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum (rechstoepassing)dan menemukan hukum (rechtvinding) in concreto untuk menjaminditaatinya hukum materiil.Menimbang, bawa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknyamenyatakan PTUN tidak berwenang dengan alasan:a. Sengketa a quo bukan sengketa tata usaha negara karena Penggugat danTergugat dalam perkara a quo bukan Penggugat dan Tergugat yangdimaksud dalam undangundang tentang peradilan tata usaha negara;b.

Kaidah hukum dan putusanMahkamah Konstitusi ini bahwa unsur melawan hukum dalamUUPTPK diartikan melawan hukum secara formal yakniperbuatan subjek hukum secara jelas tercantum dalam ketentuanperundangundangan sesuai dengan prinsip Nullum Crimen SineLege Scripta;Bahwa penerapan putusan Mahkamah Konstitusi di atas dalamperkara in concreto setelah keluarnya putusan MahkamahKonstitusi, diperlukan kreasi Hakim untuk mempertimbangkanbahwa sifat melawan hukum menurut Pasal 2 Ayat (1) hendaknyadibaca melawan

Sifat melawan hukum materiil inihanya digunakan dalam fungsinya yang negatif yakni suatuperbuatan yang sesuai lukisan undangundang tidak merupakanperbuatan pidana atau tidak melawan hukum berdasarkanpenilaian Hakim dalam perkara in concreto. Di sinilah peranHakim dalam menerapkan ajaran melawan hukum materil dalamfungsi negatif (bukan positif) dengan memperhatikan perasaanhukum serta rasa keadilan masyarakat.

Juga dalarn hal inihakim wajib meneliti apakah in concreto terjadi penyalahgunaan kekuasaanekonomis Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas jelas terlihat latarbelakang pembuatan Akta Perikatan Jual Beli Rumah Perkara adalah karena paraPenggugat tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya untuk mengembalikan uangyang telah ditenimanya atas penjualan PT. Bina Insani Tour beserta kerugian yangdialami oleh Tergugat sejumiah Rp.1.100.000.000.

Di anggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalamgugatan jika yang ternadi in concreto secara realistis adalahWanprestasi;c. Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi sedangkanperistiwa hukum yang tenadi secara objektif adalah PerbuatanMelawan Hukum;d.

Pernyataan iniharus Tergugat sampaikan karena in concreto hampir semua tanah dilokasitersebut telah memiliki sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Nunukan;Dalil ini diperkuat juga dengan pernyataan Para Penggugat sendiri sepertitersebut dalam Petitum nomor 15 dan nomor 16 halaman 14 dari gugatanPenggugat yang berbunyi "memerintahkan Turut Tergugat untuk segeramencoret semua sertifikat hak atas tanah tersebut di atas dari RegisterTurut Tergugat, Karena tidak

Pertama kepadaPenggugat Kedua;Bahwa meskipun hibah sebagaimana dimaksud pada posita nomor 7tidak dilakukan tanpa Akta Notaris namun berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) No. 3 Tahun 1963tanggal 5 September 1963, Perihal Gagasan menganggap BurgejilkWetboek tidak sebagai undangundang menyatakan Pasal 1682 BW(KUHPerdata) yang mengharuskan dilakukannya satu penghibahandengan Akta Notaris tidak berlaku;Bahwa SEMA No. 3 Tahun 1963 diterapkan oleh hakim sehinggamenjadi /aw in concreto

sejak tahun 1999 terhadap lahan tersebut di atas secara feitelijketelah dikuasai oleh kedua belah pihak yang berperkara in casu terdapatnya tanamansawit milik PTPN II (Persero) Kebun Sampali dan sekaligus pula telah terdapatnyatanaman rakyat in casu Terdakwa sebagai anggota BPRPI telah pula menguasasi lahantersebut ; Menimbang, bahwa terlepas pada fakta terdapatnya sengketa kepemilikansebagaimana disebutkan di atas, sekarang majelis akan memberikan penilaian terhadapmateri perbuatan Terdakwa in concreto

lain atas ketentuan tersebut denganpembebanan mutah atas dasar kelayakan dan keadilan.Bahwa dengan demikian maka sangat beralasan menurut hukum apabila kedua produkSurat TERGUGAT yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakanbatal atau tidak sah dan sekaligus mohon agar TERGUGAT diperintahkan untukMENCABUT Surat Keputusan dimaksud.Bahwa di dalam hal ini sudah seharusnya pula TERGUGAT menghormati PUTUSANPENGADILAN yang nota bene yang merupakan bentuk hukum yang mengikat (hukumin concreto

tersebut tidak dapat dibenarkan oleh hukumsehingga alasanalasan dalam jawabannya di Pengadilantingkat pertama maupun memori bandingnya tersebut harusditolak dan dikesampingkan; Bahwa disamping itu, ternyataMajelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya suatusyaratsyarat yang diperjanjikan dalam perjanjian utang piutangtersebut, tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yangbertentangan dengan hukum, kepatutan (perikemanusiaan).Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak dapatsecara in concreto

Wirjono Prodjodikoro bahwa dibidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada olehseorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana.

Wirjono Prodjodikoro bahwa di bidang hukumpidana hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang terdakwadilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini olehhakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar;Menimbang bahwa pada hakikatnya adalah wajar, apabila pengedardijatuhkan pidana relatif setimpal dengan kadar perbuatannya.

Tergugat dan Tergugat IIbukanlah anak kecil atau orang sakit jiwa yang tidak dapat dimintapertanggungjawabannya, sehingga Tergugat dan Tergugat II jelasjelas menginsyafi akibat dari tindakantindakannya;Juga in concreto, si pembuat in casu Tergugat dan Tergugat II alammelakukan perbuatan melawan hukum, secara jelas tidak bertindakdalam keadaan terpaksa (overmacht), misalnya dibawah todonganpistol atau dalam keadaan darurat (noodtoestand).

Disamping itu ternyata Majelis Hakimtidak menemukan dalam permohonannya untuk memperoleh hak atas obyeksengketa tersebut, tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangandengan hukum, kepatutan (perikemanusiaan), maka Majelis Hakim tidak dapatsecara in concreto meneliti faktorfaktor yang tidak masuk akal, tidak patut atautidak pantas tersebut, sehingga selaku orang yang menempati obyek sengketasecara teruS menerus dengan aman Penggugat dipandang telah bertindak denganetikad baik dan

Bahwa berkenaan dengan itu, sebagaimana dikatakan dalam Buku M.Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata penerbit SinarGrafika Tahun 2008 halaman 461 dimana TergugatdapatmengajukanExceptio non adimpleticontractus dalamperjanjiantimbal balik dengan permintaan agar gugatan Penggugat tidak dapatditerima karena pihak yang menuntut yaitu Penggugat tersebut dalamkenyataanyang sebenarnya (in concreto) dianggap telah jugamelakukanwanprestasi (ciderajanji atau ingkar janji) terhadapperjanjian;Halaman

Disamping itu ternyata MajelisHakim tidak menemukan dalam permohonannya untuk memperoleh hak atasobyek sengketa tersebut, tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yangbertentangan dengan hukum, kepatutan (perikemanusiaan), maka Majelis Hakimtidak dapat secara in concreto meneliti faktorfaktor yang tidak masuk akal, tidakpatut atau tidak pantas tersebut, sehingga selaku orang yang menempati obyeksengketa secara teruS menerus dengan aman Penggugat dipandang telahbertindak dengan etikad baik dan

Dan pendapat kedua yang pada pokoknya bahwa kata dapatmenimbulkan konsekuensi bahwa tidaklah relevan untuk menonjolkan berapabesar sebenarnya keuntungan in concreto yang diterima oleh Terdakwa secarapribadi melainkan sudah cukup apabila sudah terbukti bahwa terdakwamempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi dengan menyalahgunkan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat menimbulkan kerugianNegara ;Menimbang

Tentang Mineraldan Batubara, maka Kuasa Pertambangan milik Pemohon Kasasi semulaTergugat/Terbanding berdasarkan Surat Keputusan Direktur JenderalPertambangan Umum Nomor : 1134.K/2014/DDJP/1993 tanggal 23 Agustus1993, Surat Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor : 394.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 baru akan berakhir pada tahun 2025selanjutnya tidak ada ketentuan yang mengatur dalam UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010yang menentukan bahwa secara in concreto

;2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman ataupenyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengajamenganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (2) Terhadap penganjur,hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, besertaakibatakibatnya.Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannyaberkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kasus in concreto

Pstyaitu apakah si pembuat pada umumnya adalah toerekeningsvatbaar (dapat dipertanggungjawabkan), artinya apakah ia padaumumnya menyadari akibatakibat dari perbuatannya, in casu ParaTergugat bukanlah anak kecil atau orang sakit jiwa yang tidak dapatdiminta pertanggungjawabannya;Juga in concreto, si pembuat, in casu Para Tergugat dalammelakukan perobuatan melawan hukum, tidak bertindak dalamkeadaan terpaksa (overmachi), misalnya dibawah todongan pistolatau dalam keadaan darurat (noodtoestand);Bahkan

lain, mohon putusan yang seadiladilnya ;Hal 7 dari 48 Hal Put No.39/Pdt.G/2010/PN.DUM.Menimbang, bahwa dalam persidangan awal sebelum dimulai dan diteruskanpemeriksaan dalam perkaraa quo maka Majelis Hakim telah menganjurkan dan memberikesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk dapat menempuh upaya perdamaiandalam penyelesaian sengketa diantara mereka;Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagikedua belah pihak berperkara serta sebagai instrument riil (in concreto