Kaidah hukum dan putusanMahkamah Konstitusi ini bahwa unsur melawan hukum dalamUUPTPK diartikan melawan hukum secara formal yakniperbuatan subjek hukum secara jelas tercantum dalam ketentuanperundangundangan sesuai dengan prinsip Nullum Crimen SineLege Scripta;Bahwa penerapan putusan Mahkamah Konstitusi di atas dalamperkara in concreto setelah keluarnya putusan MahkamahKonstitusi, diperlukan kreasi Hakim untuk mempertimbangkanbahwa sifat melawan hukum menurut Pasal 2 Ayat (1) hendaknyadibaca melawan

Sifat melawan hukum materiil inihanya digunakan dalam fungsinya yang negatif yakni suatuperbuatan yang sesuai lukisan undangundang tidak merupakanperbuatan pidana atau tidak melawan hukum berdasarkanpenilaian Hakim dalam perkara in concreto. Di sinilah peranHakim dalam menerapkan ajaran melawan hukum materil dalamfungsi negatif (bukan positif) dengan memperhatikan perasaanhukum serta rasa keadilan masyarakat.

Di anggap keliru merumuskan dalil Perbuatan Melawan Hukum dalamgugatan jika yang ternadi in concreto secara realistis adalahWanprestasi;c. Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi sedangkanperistiwa hukum yang tenadi secara objektif adalah PerbuatanMelawan Hukum;d.

Rochmat Sumitro,Rancangan UndangUndang Peradilan Administrasi,BPHN, Jakarta, 1978, Hlm. 910).Bahwa selain unsurunsur yang disebutkan oleh RochmatSumitro tersebut diatas, Sjahran Basah menambahkan, adanyahukum formal dalam rangka menerapkan hukum(rechstoepassing) dan menemukan hukum (rechvinding) inconcreto untuk menjamin ditaatinya hukum materil, sehinggamenurut Sjahran Basah definisi peradilan adalah segalaseuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara denganmenerapkan hukum, menemukan hukum in concreto

(Akademisi)Unsur : Adanya hukum formal dalam rangkamenerapkan hukum (rechstoepassing) danmenemukan hukum (rechvinding) in concreto untukmenjamin ditaatinya hukum materill.Bahwa Majelis Pengawas Notaris (Ic.

Adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum (rechstoepassing)dan menemukan hukum (rechtvinding) in concreto untuk menjaminditaatinya hukum materiil.Menimbang, bawa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknyamenyatakan PTUN tidak berwenang dengan alasan:a. Sengketa a quo bukan sengketa tata usaha negara karena Penggugat danTergugat dalam perkara a quo bukan Penggugat dan Tergugat yangdimaksud dalam undangundang tentang peradilan tata usaha negara;b.

schuld) Tergugat Rekonvensi:Bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsurkesalahan, sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukumjika memenuhi syarat kesalahan secara objektif atau konkrit, yaitu apakahsi pembuat pada umumnya adalah toerekeningsvatbaar" (dapatdipertanggungjawabkan), artinya apakah ia pada umumnya menyadariakibatakibat dari perbuatannya, in casu Tergugat Rekonvensi bukanlahanak kecil atau orang sakit jiwa yang tidak dapat dimintapertanggungjawabannya;Juga in concreto

schuld) Tergugat Rekonvensi:Bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsurkesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secarahukum jika memenuhi syarat kesalahan secara objektif atau konkrit,yaitu apakah si pembuat pada umumnya adalah "toerekeningsvatbaar(dapat dipertanggungjawabkan), artinya apakah ia pada umumnyamenyadari akibatakibat dari perbuatannya, in casu TergugatRekonvensi bukanlah anak kecil atau orang sakit jiwa yang tidak dapatdiminta pertanggungjawabannya;Juga in concreto

Juga dalarn hal inihakim wajib meneliti apakah in concreto terjadi penyalahgunaan kekuasaanekonomis Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas jelas terlihat latarbelakang pembuatan Akta Perikatan Jual Beli Rumah Perkara adalah karena paraPenggugat tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya untuk mengembalikan uangyang telah ditenimanya atas penjualan PT. Bina Insani Tour beserta kerugian yangdialami oleh Tergugat sejumiah Rp.1.100.000.000.

Tergugat dan Tergugat IIbukanlah anak kecil atau orang sakit jiwa yang tidak dapat dimintapertanggungjawabannya, sehingga Tergugat dan Tergugat II jelasjelas menginsyafi akibat dari tindakantindakannya;Juga in concreto, si pembuat in casu Tergugat dan Tergugat II alammelakukan perbuatan melawan hukum, secara jelas tidak bertindakdalam keadaan terpaksa (overmacht), misalnya dibawah todonganpistol atau dalam keadaan darurat (noodtoestand).

lain atas ketentuan tersebut denganpembebanan mutah atas dasar kelayakan dan keadilan.Bahwa dengan demikian maka sangat beralasan menurut hukum apabila kedua produkSurat TERGUGAT yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakanbatal atau tidak sah dan sekaligus mohon agar TERGUGAT diperintahkan untukMENCABUT Surat Keputusan dimaksud.Bahwa di dalam hal ini sudah seharusnya pula TERGUGAT menghormati PUTUSANPENGADILAN yang nota bene yang merupakan bentuk hukum yang mengikat (hukumin concreto

Karena putusanhakim itu pembebntukan hukum in concreto, maka peristiwa yang telah ditetapkandianggap benar sehingga memperoleh kekuatan pembuktian yang sempurna.Bahwa putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulismerupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti. Putusanhakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak dengan mana seorang telahdijatunkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatuHal. 41 dari 48 hal.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 5 Tahun 2003 tanggal 24 Oktober 2003berkaitan dengan jangkauan internal kepartaian bukanlah kewenangan PengadilanTata Usaha Negara;Namun, in concreto tidak sama sekali dipertimbangkan, dan bahkan tidak sama sekalidisentuh dalam pertimbangan hukum Yudex Factie PT.TUN Makassar Jo.

Disamping itu ternyata MajelisHakim tidak menemukan dalam permohonannya untuk memperoleh hak atasobyek sengketa tersebut, tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yangbertentangan dengan hukum, kepatutan (perikemanusiaan), maka Majelis Hakimtidak dapat secara in concreto meneliti faktorfaktor yang tidak masuk akal, tidakpatut atau tidak pantas tersebut, sehingga selaku orang yang menempati obyeksengketa secara teruS menerus dengan aman Penggugat dipandang telahbertindak dengan etikad baik dan

lain, mohon putusan yang seadiladilnya (EX aequo et bono);Menimbang, bahwa dalam persidangan awal sebelum dimulai dan diteruskanpemeriksaan dalam perkara a quo maka Majelis Hakim telah menganjurkan dan memberikesempatan kepada kedua belah pihak berperkara yang hadir dalam persidangan untuk dapatmenempuh upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa diantara mereka;Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagikedua belah pihak berperkara serta sebagai instrument riil (in concreto

Disamping itu ternyata Majelis HakimTingkat Banding tidak menemukan adanya suatu' syaratsyarat yangdiperjanjikan dalam pengikatan jual beli obyek sengketa tersebut tidak masukakal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan hukum, kepatutan(perikemanusiaan) oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapatsecara in concreto meneliti faktorfaktor yang tidak masuk akal, tidak patut atautidak pantas tersebut, sehingga dengan demikian sesuai yurisprudensiMahkamah Agung tanggal 26 Desember

Dan pendapat kedua yang pada pokoknya bahwa kata dapatmenimbulkan konsekuensi bahwa tidaklah relevan untuk menonjolkan berapabesar sebenarnya keuntungan in concreto yang diterima oleh Terdakwa secarapribadi melainkan sudah cukup apabila sudah terbukti bahwa terdakwamempunyai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi dengan menyalahgunkan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat menimbulkan kerugianNegara ;Menimbang

Disamping itu ternyata Majelis Hakimtidak menemukan dalam permohonannya untuk memperoleh hak atas obyeksengketa tersebut, tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangandengan hukum, kepatutan (perikemanusiaan), maka Majelis Hakim tidak dapatsecara in concreto meneliti faktorfaktor yang tidak masuk akal, tidak patut atautidak pantas tersebut, sehingga selaku orang yang menempati obyek sengketasecara teruS menerus dengan aman Penggugat dipandang telah bertindak denganetikad baik dan

Bahwa berkenaan dengan itu, sebagaimana dikatakan dalam Buku M.Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata penerbit SinarGrafika Tahun 2008 halaman 461 dimana TergugatdapatmengajukanExceptio non adimpleticontractus dalamperjanjiantimbal balik dengan permintaan agar gugatan Penggugat tidak dapatditerima karena pihak yang menuntut yaitu Penggugat tersebut dalamkenyataanyang sebenarnya (in concreto) dianggap telah jugamelakukanwanprestasi (ciderajanji atau ingkar janji) terhadapperjanjian;Halaman

Tentang Mineraldan Batubara, maka Kuasa Pertambangan milik Pemohon Kasasi semulaTergugat/Terbanding berdasarkan Surat Keputusan Direktur JenderalPertambangan Umum Nomor : 1134.K/2014/DDJP/1993 tanggal 23 Agustus1993, Surat Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor : 394.K/2014/DDJP/1995 tanggal 21 Juli 1995 baru akan berakhir pada tahun 2025selanjutnya tidak ada ketentuan yang mengatur dalam UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010yang menentukan bahwa secara in concreto

;2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman ataupenyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengajamenganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (2) Terhadap penganjur,hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, besertaakibatakibatnya.Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannyaberkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa dalam kasus in concreto

Pstyaitu apakah si pembuat pada umumnya adalah toerekeningsvatbaar (dapat dipertanggungjawabkan), artinya apakah ia padaumumnya menyadari akibatakibat dari perbuatannya, in casu ParaTergugat bukanlah anak kecil atau orang sakit jiwa yang tidak dapatdiminta pertanggungjawabannya;Juga in concreto, si pembuat, in casu Para Tergugat dalammelakukan perobuatan melawan hukum, tidak bertindak dalamkeadaan terpaksa (overmachi), misalnya dibawah todongan pistolatau dalam keadaan darurat (noodtoestand);Bahkan

lain, mohon putusan yang seadiladilnya ;Hal 7 dari 48 Hal Put No.39/Pdt.G/2010/PN.DUM.Menimbang, bahwa dalam persidangan awal sebelum dimulai dan diteruskanpemeriksaan dalam perkaraa quo maka Majelis Hakim telah menganjurkan dan memberikesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk dapat menempuh upaya perdamaiandalam penyelesaian sengketa diantara mereka;Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan ruang dan kesempatan perdamaian bagikedua belah pihak berperkara serta sebagai instrument riil (in concreto

Sutopo Aksin in concreto ParaTergugat, sudah beruang kali meminta agar keuangan PT. Trias ManggalaHalaman 13 dari 36 Putusan No. 87/Pdt.G/2018/PN.MlgIndah dilakukan Audit Eksternal, dalam kerangka untuk mengetahuikeuangan yang ada di dalam PT. Trias Manggala Indah, namun Tergugatselalu menundanunda dengan tanpa alasan yang dibenarkan secara11. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya Point10 yang pada Pokoknya menerangkan pada Tahun 2016 PT.