. :949 / Menkes / Per / VI /2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyiRegistrasi obat jadi produksi dalam negeri hanya dilakukan olehindustri farmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnya jijinprinsip dan sesuai dengan Permenkes RI No: 949/Menkes/Per/V1/2000, pasal 19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yangdiberikan oleh KOMNASPOJ, Panitia Penilai KhasiatKeamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi, Penandaan danKerasionalan Obat Jadi, Direktur Jenderal memberikankeputusan berupa ijin edar dengan menggunakan

LAB : 6200 / NOF / 2013 tanggal27 September 2013 yang menerangkan bahwa tablet LLtersebut mengandung Trihensifenidil HCL dan klorfeniraminayang tergolong obat keras dengan prosedur pembelian dankepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yang tertulispada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolong obatkeras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugasdan fungsi apotek ;Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkanmenurut Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal

pemerintah sesuai dengan perundangundangan yangberlaku ;Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, berbunyi sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijinedar ;Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkasiat obat ;Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

setidaktidaknya menyadari atau mengetahui telah memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, akandipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak bersifat komulatifsehingga salah satu unsur saja yang terpenuhi maka cukup sebagai syaratterpenuhinya unsur secara keseluruhan ;Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Permenkes RI Nomor : 949 /Menkes

LL dan setelah terdakwa menyatakanmempunyai barang, kemudian saksi WISEN datang ke rumah terdakwaberalamat di Dusun Singgahan, RT. 07, RW. 03, Desa Sawahan, KecamatanWatulimo, Kabupaten Trenggalek untuk melakukan transaksi / mengambil pil LLdari terdakwa sebanyak 1 (Satu) bok atau sebanyak 100 (seratus) butir pil LLdengan harga Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah), maka menurut MajelisHakim adalah merupakan perbuatan pemindahtangan seperti yang dimaksuddan diatur dalam Permenkes RI No.949/Menkes

halangan yang Sah:Menimbang, bahwa Majelis berusaha menasehati Penggugat namuntidak berhasil ; 222 oe neon nen n nnn nn een nn enna nn enna nn senanneesMenimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebutyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilmenyatakan bahwa dia telah memperoleh izin dari atasannya untukmelakukan perceraian dan telah menyampaikan surat izin ceralsebagaimana surat keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 039/MENKES

untuk mempersingkat uraian putusan ini, makaditunjuklah halhal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkaraTEINS DU tj nenecesese neces ees mec niTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilmenyatakan bahwa dia telah memperoleh izin dari atasannya untukmelakukan perceraian dan telah menyampaikan surat izin ceralsebagaimana surat Keputusan Pemberian Izin perceraian Nomor : 039/MENKES

Tidak ada satu Saksi pun yang menerangkanmelihat, mendengar langsung Terdakwa mengkonsumsi sabu, makasesuai Pasal 1 Angka 28 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer menyebutkan bahwa keterangan Saksi sebagai alat buktimengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia linat sendiri dan iaalami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;Bahwa barang bukti yang dijadikan bukti surat yaitu Surat Keteranganmenunjuk Keputusan Menteri Kesehatan No.194/Menkes/SK/V1I/2012tentang

Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika dan Keputusan Menteri Kesehatan No.923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika Pro Justisia, maka surat tersebut tidak dapat dijadikan alatbukti karena untuk menentukan Golongan Narkotika sesuai UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Keputusan Menteri Kesehatantersebut harus dalam rangka penyidikan Narkotika sedangkan surat yangdikeluarkan hanya keterangan legalitas.

dinyatakanbatal demi hukum dan diabaikan.Bahwa mengenai kewenangan saksi3 yang tidak punyawewenang menginterogasi Terdakwa dan bukanmerupakan ahli terhadap jenisjenis obat yangmengandung Narkoba kami sependapat maka dari ituSaksi3 menyatakan dalam kesaksiannya pada tanggal22 Mei 2018 di persidangan bahwa test urine Terdakwahanya test pendektesian awal maka dari itu saksi3menyarankan agar dilakukan test di laboratorium sesuaiyang di tunjuk oleh undang undang yaitu KeputusanMenteri Kesehatan RI No. 194/MENKES

Hasil Uji Urine dan Darah berdasarkan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo.Lab : 4432/NNF/2016 tanggal 06 Juni 2016menyatakan negatif () Narkotika.Dan kami selaku penasehat hukum perlu sampaikan jugabahwa pemeriksaan urine di satuan terdakwa Kodim0818 yang selanjutnya dibawa ke BNN pada tanggal 11April 2016, menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/MENKES/SKA/V/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangpenunjukan laboratorium yang berwenang melakukanpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika

adalah tidaksah, karena secara legalitas tidak berwenang melakukanpemeriksaan tes urine psikotropika dan narkotika yangdigunakan sebagai alat bukti pemeriksaan Terdakwa(Vide dipertegas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/ MENKES/ SKA / / 2012 tanggal 15 Juni 2012beserta lampirannya tentang penunjukan laboratoriumyang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika danPsikotropika).Bahwa mengenai keterangan saksi4 yang tidakhadir dipersidangan dan dibacakan di pengadilan,kami penasehat hukum tetap pada

Sebagai mana yang dinyatakan dalamKepmenkes Nomor 194/MENKES/SK/VV/2012 tanggal 15 Juni2012 ~=tentang Penunjukkan laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika.

ApalagiBNN daerah Malang tidak termasuk lembaga yang ditunjukoleh Kepmenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VV2012tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukkan LaboratoriumPemeriksa Narkoba dan Psikotropika, sehingga harusdilakukan pengujian lebih lanjutan di laboratorium forensicyang berwenang yang ditentukan berdasarkan KeputusanMenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/V//2012 tanggal 15 Juni2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksa Narkobadan Psikotropika.Bahwa benar Laboratorium Kriminalistik Forensik CabangSurabaya

Pasal 5, Pasal22, Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 1999 jo.Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor:722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan, sehingga SuratEdaran tersebut telah menyesatkan/merugikan konsumen pemakainya;Adapun isi pasalpasal dari peraturan perundangundangan tersebut di atasadalah sebagai berikut :* UndangUndang Nomor: 7 Tahun 1996;Pasal 33 ayat (1) :"Setiap label dan atau iklan tentang pangan yangdiperdagangkan harus

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 :Pasal 15 ayat (1) :ayat (2) :"Makanan yang mengandung bahan tambahanmakanan, pada labelnya harus dicantumkan namagolongan bahan tambahan makanan.Selain yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, labelmakanan yang mengandung bahan tambahan makanangolongan antioksidan, pemanis buatan, pengawet,pewarna dan penguat rasa harus dicantumkan pulaHal. 4 dari 12 hal. Put.

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 722/ Menkes/Per/IX/88;. Bahwa keberadaan Surat Edaran tersebut dapat dijadikan alasan untukmenghindar dari konsekwensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan olehprodusen/importir/distributor terhadap peraturan perundangundangan diatas;.

.04.1.35.06.13.3855 tahun2013 tentang perubahan atas keputusan kepala BPOM RI NoHK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edarobat yang mengandung Dektromertofan sediaan tunggal tanggal24 Juli 2013 ;Bahwa dalam hal menyimpan dan menjual obat Dextromertophanterdakwa tidak memiliki ijin pendirian apotek atau toko obat yangdikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Lautsebagaimana peraturan yang mengatur tentang perijinantokoobat yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1331/Menkes

Laut sesuai dengan Berita AcaraPenyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa benar seseorang atau badan usaha tidak diperbolehkanmenjual, mengemas, menyimpan obat untuk dijual tanpamemiliki jin toko obat dan apotek ;Bahwa benar obat yang boleh diperjualbelikan di toko obatadalah obat yang boleh dijual bebas di pasaran yang berlogohijau dan biru, dengan ijin dari Dinas Kesehatan sebagaimanaperaturan yang mengatur tentang perijinan toko obat yaituKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/Menkes

/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RINomor : 167/Kap/B.8/1972 tentang Pedagang Eceran Obattanggal 29 Oktober 2002 ;Bahwa benar berdasarkan Pasal 2 Permenkes Nomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 disebutkan bahwa pedagang eceran obatmenjual obat bebas dan obatobatan bebas terbatas dalambungkusan dari pabrik yang telah membuatnya secara eceran,dan tidak diperbolenkan mengemas sendiri ;Bahwa benar toko obat tidak diperbolehkan menjual obat yangdikemas ulang tanpa dosis yang tepat,

Menkes No.647/Menkes/SK/2000 tanggal 14 April 2000, dan ketentuan tersebutdijadikan sebagai pedoman standart mutu pelayanan terhadap pasienoleh Para dokter dan Perawat (Tenaga Kesehatan) di Rumah SakitTergugatl.Atas dasar uraian diatas, jelas tidak benar layanan kesehatan dirumah sakit Tergugatl dikatakan melanggar UU No.44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit Jo. UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..

Menkes No.647/Menkes/SK/2000 tanggal 14 April 2000, dan ketentuan tersebutdijadikan sebagai pedoman standart mutu pelayanan terhadap pasienoleh Para dokter dan Perawat (Tenaga Kesehatan) di Rumah SakitTergugatl.Atas dasar uraian diatas, jelas tidak benar layanan kesehatan diRumah Sakit Tergugatl dikatakan melanggar UU No.44 Tahun 2009tentang Rumah Sakit Jo.

Menkes No. 647/Menkes/SK/2000 serta telahsesuai dengan Pasal 45, Pasal 51 UndangUndang No.29 Tahun 2004Tentang Praktek Kedokteran maupun UndangUndang No.44 Tahun2009 tentang Rumah Sakit Jo.

;Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 1438/MENKES/PER/KX/2010Tentang Standar Pelayanan Kedokterantanggal 24 September 2010.;Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran .;Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL / 3583 / X /2013 / PMJ / Dit.Reskrimum tanggal 11Oktober 2013.;Foto Penggugat pada saat proses persalinan didalam bak/kolam air.;Kwitansi No.

Menkes No.647/Menkes/SK/2000 serta telah sesuai dengan Pasal 45, Pasal 51 UndangUndang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran maupun UndangUndang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Jo.

tersebutterdakwa bakar menggunakan korek api gas sehingga terdakwa bisa menghisapsecara perlahan asap yang keluar dari botol alat hisap sabu tersebut selanjutnyaasapnya terdakwa hembuskan, kemudian terdakwa ulangi menghisap lagisampai narkotika jenis sabu yang ada di pirex habis lalu setelah selesaimengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut air yang ada pada botol alat hisapsabunya dibuang;e Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Balai Laboratorium Kesehatan(laboratorium resmi pemeriksaan narkoba berdasarkan KEP MENKES

No. 194/MENKES/SK/V1I/2012) No.

PM.01.05.91.11.15.61 tanggal 03 Nopember 2015 diperoleh kesimpulan setelah12Hal. 13 dari 29dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang buktitersebut : (+) positif metamfetamin (termasuk narkotika golongan I menurutlampiran Undangundang RI No. 35. tahun 2009 tentangNarkotika);2 Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan (laboratorium resmipemeriksaan narkoba berdasarkan KEP MENKES No. 194/MENKES/SK/VI/2012) No.

WIN sebelum adanya penangkapan; Menimbang, bahwa dengan adanya Berita Acara Hasil Pengujian LaboratoriumKesehatan (laboratorium resmi pemeriksaan narkoba berdasarkan KEP MENKES No.194/MENKES/SK/V1/2012) No.

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat suratperintah khusus baik secara tertulis maupun lisandari Dan Lanud Supadio maupun Dan Satpomau untuktidak mengkonsumsi Narkoba.Bahwa di persidangan Oditur Militermengajukan barang bukti berupa surat surat1 (satu) lembar Berita Acara Hasil PemeriksaanNomor 71/1V/2010 tanggal 1 April 2010 oleh RumkitBhayangkara TK IV Polda Kalbar dengan hasil TestAmphetamine Negati ( ).Bahwa jika dikaitkan dengan Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 522/Menkes/SK/V1I/2008 tanggal6

Juni 2008 ~=tentang penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika yangmerupakan pencabutan dari Keputusan MenteriKesehatan 1175/Menkes/SK/X/1998 dan KeputusanMenkes Nomor : 1352 /Menkes/XII/2004, khusus untukwilayah Kalbar pemeriksaan Spesimen Psikotropikadan Narkotika, sesuai lampiran Keputusan MenteriKesehatan Nomor : 522/Menkes/SK/V1I/2008, pada angkaRomawi Ii Nomor urut 15, adalah pada unitlaboratorium Kesehatan Propinsi Kalbar di Jl.Soedarso Sei Raya Pontianak.Rujukan Kep Menkes

: /71/IV/2010 Depkes tanggal 1April 2010 menegaskan bahwa tata cara melakukanpemeriksaan dengan metode Scraning Tes denganmenggunakan alat merk INSTANSWER dengan kata laintidak diuji atau diurai unsur unsur' kimianya danhanya berpedoman/tergantung dengan alat untukdigunakan apalagi jika dikaitkan dengandurasi/jarak waktu antara pemakaian terahir dengansaat diuji Urine nya sekitar 4 (empat) bulansehingga hasilnya Negatif.= Bahwa Majelis tidak bermaksud untukmengindahkan terhadap suatu peraturan (Menkes

dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /201 1 bahwa yang diberi jin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/V 1/2011 bahwa yang diberi ijinuntuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftarG adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus ada petunjuk dan perintah dokter yaitumenggunakan resep dokter;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas Terdakwa

berkas Penyidik);Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi olen PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dansejak tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM,yang berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsudan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V 2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus denganResep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ataumengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

YENNY,MH Bahwa KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) Kelas Batam programkegiatannya berada di bawah Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Bahwa dasar Hukum di bentuknya KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan)Kelas Batam berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

/104/2020 tentangPenetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019/nCoV) sebagaipenyakit yang menimbulkan wabah dan upaya Penangulangannya,dengan pedoman pencegahan dan pengendalian Corona Virus disease(Covid19) diatur dalam Peraturan menteri kesehatan NomorHK.01.07/MENKES/413/2020 termasuk diatur didalamnya tentang penatalaksanaan jenazah Covid19 berdasarkan pedoman ini.

/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus(Infeksi 2019/nCoV) sebagai penyakit yang menimbulkan wabah dan upayaPenangulangannya;Bahwa benar penanganan terhadap kategori jenazah yang Positif CoronaVirus Disease (Covid19) adalah sesuai dengan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentangPenetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019/nCoV) sebagai penyakityang menimbulkan wabah dan upaya Penangulangannya, dengan pedomanpencegahan dan pengendalian

Corona Virus disease (Covid19) diatur dalamPeraturan menteri kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 termasukdiatur didalamnya tentang penata laksanaan jenazah Covid19 berdasarkanpedoman ini.Halaman 63 dari 72 halamanPutusan Nomor 530/Pid.Sus/2021/PN BtmBahwa pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk Pemulasaraan Jenazahpasien dengan COVID19 perlu dikelola dengan etis dan layak sesualdengan agama, nilai, norma dan budaya.

hukum;Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan,sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lainuntuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggildengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan olehsesuatu alasan yang sah;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkanKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor KP.04.02/MENKES

Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhirdiubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agamaberwewenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang berdasarkan surat Keputusan Pemberian Izin PerceraianNomor KP.04.02/MENKES/4758/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang dikeluarkanoleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka

No. 461K/TUN/2007Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor: 1738 / MENKES, / SKB / XII / 2003 danNomor: 52 Tahun 2003 tentang PetunjukPelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter danAngka Kreditnya ;6. Bahwa dari permasalahan di atas Penggugatmempersoalkan dasar hukum dari diterbitkannyaSurat Keputusan Walikota Bandar LampungNomor : 821.29/16/25/2006 tentang PengangkatanKembali dalam Jabatan Fungsional Dokter An.dr.

Pasal 15 ayat (8) Keputusan Bersama MenteriKesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor: 1738 / MENKES / SKB / XII / 2003 danNomor: 52 Tahun 2003 tentang PetunjukPelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter danAngka Kreditnya, ditentukan bahwa:"Dokter yangditugaskan secara penuh di luar jabatan dokterdapat dipertimbangkan untuk diangkat kembalidalam jabatan dokter apabila telah selesaimenjalani tugas di luar jabatan dokter" ;Pasal 17 ayat (1) Keputusan Bersama MenteriKesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian

NegaraNomor: 1738 / MENKES / SKB / XII / 2003 danNomor: 52 Tahun 2003 tentang PetunjukPelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter danAngka Kreditnya ditentukan bahwa101.Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalamjabatan dokter dan perpindahan jabatan dapatdipertimbangkan setelah memenuhi syaratsebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22,dan Pasal 23 Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Nomor 189 / KEP / M.PAN / 11 /2003 ;g.

No. 461K/TUN/200712Negara Nomor : 139 / KEP / M.PAN / 11 / 2008,Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor: 1738 / MENKES /SKB / XII / 2003, dan Nomor: 52 Tahun 2003tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan FungsionalDokter dan Angka Kreditnya, serta PeraturanPemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 ~ TentangKewenangan Pengangkatan, Pemindahan, danPemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

dikeluarnya SK aquo Penggugat tidak dinyatakan telah diberhentikandari Jabatan Struktural sebagai Kasubdin Pencegahandan Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan KotaBandar Lampung, bertentangan dengan Pasal 21, 22, 23dan Pasal 25 ayat (2) Keputusan Menteri PendayagunaanAparatur Negara Nomor: 1389 / KEP / M.PAN / 11 / 2003tentang Jabatan fungsional Dokter dan Angka Kreditnya,Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (1) KeputusanBersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor: 1738 / MENKES

lima ratus)elaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidanganpada tanggal 10 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:BNN.a.Tidak Dipenuhinya Prosedur Dan Persyaratan Administrasi Pengiriman Barang Bukti Ke Lab1) Bahwa yang mengirimkan surat permohonan pemeriksaan urine Terdakwa ke BNNadalah Danpomkostrad sesuai surat Danpomkostrad kepada Kepala BNN NomorB/469/X11/2013 tanggal 3 Desember 2013, padahal sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RINomor 923/Menkes

pihak yang tidakbertanggungjawab untuk merekayasa sampel urine yang semula tidak mengandung NarkotikaGolongan jenis Metafetamin dengan sampel urine yang mengandung Narkotika Golongan jenis Metamfemin.2) Berdasarkan Berita Acara Laboratoris No. 47 L/XII/2013/UPT LAB UJ NARKOBAtanggal 4 Desember 2013, barang bukti yang diterima oleh BNN yakni sampel urine yangdiduga milik Terdakwa yang disimpan di dalam 1 (satu) buah pot plastik bening, padahalberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 923/Menkes

dilaksanakan pengujian harus disimpan dalam pot urine yangtidak terouat dari wadah plastik dan ditutup karet karena senyawa non polar mudah diabsorbsioleh bahan tersebut.3) Berdasarkan Berita Acara Penyegelan yang diterbitkan oleh Pomkostrad yang tidak sahsecara yuridis, disebutkan barang bukti yang berupa sampel urine yang diduga milikTerdakwa hanya disimpan ke dalam kantong kertas berwarna coklat dan terikat keduaujungnya, padahal sebagaimana ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor923/Menkes

Dengan demikian dari uraian tersebut di atas Penasehat Hukumberkesimpulan bahwa pengemasan dan pengiriman barang bukti tidak sah.4) Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentangPetunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia, sampel urineyang dapat dilakukan uji laboratoris minimum sebanyak 50 (lima puluh) ml, namun dalamperkara ini sampel urine yang diduga milik Terdakwa yang dikirimkan oleh Pomkostrad keBNN hanya sebanyak 30 (tiga puluh

Bahwa secara procedural pengemasan dan pengiriman sampel urine serta kewenanganinstansi pemohon di dalam pemeriksaan barang bukti yang Projustitia adalah tidaksesuai/bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustitia.c.

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220-IA00667 tanggal 20 Februari 2015;

3. 1 (satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 / MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031/ MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasihalaman 2 dari 80 Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan

/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II/2014tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi danKabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 08 Agustus 2014; Bahwa anggaran tersebut selanjutnya dialokasikan lagi kepada 3 (tiga) jeniskegiatan yakni sebagai berikut : No.

DWISABARDIANA; Bahwa Sumber dana yang digunakan oleh dinas Kesehatan kabupatensorong selatan untuk mengadakan puskemas keliling berasal dari dana bantuankementerian Kesehatan RI kepada dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan.Penetapan dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan sebagai penerima alokasidana tugas pembantuan diuangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan republikIndonesia nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang perubahan kedua ataskeputusan Menteri keehatan nomor : 03/MENKES/SK/II/2014

Sinar Papua Jaya, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal31 Desember 2014;Bahwa benar pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatanmemperoleh bantuan dana APBN melalui Alokasi Anggaran Tugas PembantuanKementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp. 4.000.000.000, (empatmilyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031/ MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasidan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatandi Provinsi dan Kabupaten /

Mkes yang tidak mengawasipelaksanaan anggaran dan membuat harga yang tidak sesuaidengan harga resmi sebagaimana dalam Surat Keputusan (Sk)Menteri Kesehatan RI Nomor: 521 /MENKES / SK / VII / 2007tanggal 24 April 2007 serta ABREKTUS MANAO selaku KetuaPanitia Pengadaan yang tidak menyusun Harga PerkiraanSendiri (HPS) mengakibatkan terjadinya kemahalan hargapengadaan obatobatan dibandingkan dengan standar hargaobat obatan generik yang ditetapbkan dalam SK MenkesNomor : 521 / MENKES / SK / IV / 2007

Prestasi rekanan jika dihitung sesuai dengan harga Menkes RI, sebesarRp. 1.126.191.814. ;2. Realisasi pembayaran sebesar Rp. 3.200.125.855, ;3.

Prestasi rekanan jika dihitung sesuai dengan harga Menkes RI, sebesarRp. 1.126.191.814, ;2. Realisasi pembayaran sebesar Rp. 3.200.125.855, ;3.

bahwahasilperhitungan kerugian keuangan Negara yangdilakukan adalah :Nilai kontrak pengadaan obat obatan Rp. 3.591.978.000.Pajak Rp. 9391.852.145,Pembayaran oleh Dinkes Kabupaten Nias Selatan Rp. 3.200.125.855,kepada rekananNilai obat obatan yang diserahkan oleh rekanan Rp. 1.126.191.814,kepada Dinkes berdasarkan harga yangditetapkan oleh Menkes RI Indikasi kerugian Daerah Rp. 2.073.934.041.,1.

Untuk tahun 2007diatur dalam SK Menteri Kesehatan Nomor : 521 / MENKES / SK / VII /2007 tanggal 24 April 2007. Dalam SK tersebut telah ditetapbkan hargatertinggi obat apabila dijual oleh pabrik / pedagang Besar Farmasi kepadaapotik, rumah sakit, dan sarana pelayanan kesehatan yaitu harga kelompoktable HNA + PPN, sedangkan harga jual apotik, rumah sakit dan saranapelayanan kesehatan tertera dalam kolom HET lampiran SK menteritersebut.

berupa 2 (dua) linting rokok berisiirisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,143 gram tersimpandi dalam bungkus rokok DUNHIL milik Bagus Satria Wibowo setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium ForensikBareskrim POLRI Cabang Semarang No.LAB:283/NNF/2017 disimpulkan BB618/2017/NNF dan BB619/2017/NNF diatas mengandung ABFUBINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 dan 5FLUOROADB terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes

Gorilla tidak mempuyai ijin dari yang berwenang;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acaralaboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI CabangSemarang No.LAB:283/NNF/2017 disimpulkan BB618/2017/NNF dan BB619/2017/NNF diatas mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 dan 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes

berwenang;Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperimbangkan apakahbarang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut merupakanjenis Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara laboratoriskriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI CabangSemarang No.LAB:283/NNF/2017 disimpulkan BB618/2017/NNF danBB619/2017/NNF diatas mengandung ABFUBINACA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 87 dan 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes

obatobatan terlarang (bukti P5);b.Bahwa untuk lebih memastikan dan meyakinkan hasil tes urine milik TergugatSamsul Bahri NB3061 positif mengandung narkoba/obatobatan terlarangseperti disebutkan pada huruf a diatas, Penggugat mengirimkan urine milikTergugat Samsul Bahri NB3061 ke Pusat Laboratorium Forensik BareskrimPOLRI di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar sejalan denganmaksud Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHalaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pdt.SusPH1/2016/PN.Mtr194/MENKES

Bahwa dalil Penggugat sebagaimana pada angkah 5 huruf :a) Pemeriksaan kesehatan /medical check up di SOS Clinic, dari tes urineTergugatyang diduga positif mengadung narkoba/obatobatan terlarangpatutlahdipertanyakan, apakah sudah sesuai dengan standart operationalprosedurterkait pemeriksaan narkoba di Perusahaan ( Bukti T7);b) Bahwa sebagaimana Keputusan Menteri Kesehatan RINomor194/MENKES/V2012, pengiriman sampel hasil tes urine milikTergugat kePusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar tidaksejalan

Foto copy Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor 194/Menkes/SK/VV/2012 diberitanda 18;9.

Samsul Bahri NB3061 positif mengandung narkoba/obatobatan terlarang(bukti P5), dan untuk lebih memastikan dan meyakinkan hasil tes urine milikTergugat Samsul Bahri NB3061 tersebut positif mengandung narkoba/obatobatanterlarang seperti disebutkan pada huruf a diatas, Penggugat mengirimkan urine milikTergugat Samsul Bahri NB3061 ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRIdi Laboratorium Forensik POLRI Cabang Denpasar dan sejalan dengan maksudKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/MENKES

Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenangberdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, danberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab3639/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengan kesimpulan barangbukti 1 (satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,0587 gram, 1(satu) batang pipet kaca/pirex berisikan kristal bening 2 (dua) sachetpelastik kosong bekas pakai positif mengandung metamfetamina terdaftardalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

pejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan hasil pemeriksaanlaboratoris kriminalistik Nomor Lab : 3639/NNF/IX/2019 tanggal 13September 2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet kristalbening dengan berat netto 0,0587 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pirexberisikan kristal bening 2 (dua) sachet pelastik kosong bekas pakai dan urinTerdakwa positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

dapatdipergunakan untuk memperkuat pembuktian.Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita AcaraPemeriksaan yaitu:Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab3639/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengan kesimpulan barangbukti 1 (Satu) sachet kristal bening dengan berat netto 0,0587 gram, 1 (satu)batang pipet kaca/pirex berisikan kristal bening 2 (dua) sachet pelastik kosongbekas pakai positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan NoUrut 61 Lampiran Peraturan Menkes

timur, Terdakwa bukanlahtarget operasi maupun orang yang masuk kedalam Daftar Pencarian Orang(DPO); Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor Lab : 3639/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019 dengankesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet kristal bening dengan berat netto0,0587 gram, 1 (Satu) batang pipet kaca/pirex berisikan kristal bening 2 (dua)sachet pelastik kosong bekas pakai positif mengandung metamfetaminaterdaftar dalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

Narkotika, namun merupakan korban daripenyalahgunaan narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor Lab : 3639/NNF/IX/2019 tanggal 13 September 2019dengan kesimpulan terhadap barang bukti 1 (satu) sachet kristal beningdengan berat netto 0,0587 gram, 1 (Satu) batang pipet kaca/pirex berisikankristal bening 2 (dua) sachet pelastik kosong bekas pakai dan urin Terdakwapositif mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

berisiirisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,01217gram.Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa YOSUA RANGGABAGUS KUSUMA als.JOKesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan :BB4616/2019/NNF berupa irisan daun, BB4617/2019/NNF dan BB4618/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebutdiatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICAterdaftar dalam Golongan (satu ) Nomor urut 118 ( Seratus delapanbelas ) dalam Peraturan Menkes

irisandaun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,01217 gram.Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa YOSUA RANGGA BAGUSKUSUMA als.JOKesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB4616/2019/NNF berupa irisan daun, BB4617/2019/NNF dan BB4618/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam Golongan (satu ) Nomor urut 118 ( Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes

Smnadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam Golongan (satu ) Nomor urut 118 ( Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentangNarkotika.

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa YOSUA RANGGABAGUS KUSUMA als.JOKesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB4616/2019/NNF berupa irisan daun, BB4617/2019/NNF dan BB4618/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam Golongan (satu ) Nomor urut 118 ( Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa YOSUA RANGGA BAGUSKUSUMA als.JOKesimpulan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB4616/2019/NNF berupa irisan daun, BB4617/2019/NNF dan BB4618/2019/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam Golongan (satu ) Nomor urut 118 ( Seratus delapan belas ) dalamPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam