tanggal 25 September 2008 Para Penggugat melaksanakanMogok Kerja Damai sesuai dengan rencana di lokasi kerja dimana ParaPenggugat bekerja yang dimulai dari Jam 08.00 s/d 11.00WIB;Bahwa pada tanggal 25 September 2008 Jam 09.00 s/d 13.00 WIB di DisnakerKota Pangkalpinang dilakukan Mediasi terhadap Para Penggugat danTergugat di Ruang Pertemuan Kantor Disnaker Kota Pangkalpinang danbertindak sebagai Mediator nya adalah Bpk, Drs, Untung, Bpk, Amrah Sakti, SHdan Audrin Vicitria, SH;Bahwa dalam sidang Tripartit

delapan ratus lima puluh ribuRupiah);Bahwa pendirian Tergugat menginginkan proses hukum perselisihan mengenaiTHR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 melalui Pengadilan Perselisihan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang;Bahwa pendirian Para Penggugat menuntut Tergugat untuk memenuhikewajibannya sesuai Per No. 04/MEN/1994 sebesar 1 (satu) bulan upahberdasarkan UMK kota Pangakalpinang tahun 2008 sebesar RP 1.120.000, (satu jutaseratus dua puluh ribu Rupiah);Bahwa akhimya sidang Tripartit

padahukum, oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil GugatanPenggugat tersebut;Bahwa perhitungan 12 (dua belas) bulan dikalikan dengan upah Tergugattersebut tidak didasarkan pada kenyataannya, dimana pada kenyataan bahwaTergugat telah melakukaan pemberhentian kerja terhadap Penggugat padatanggal 27 September 2018 melalui Memorandum Nomor:093/Memo/HRD.CORP/IX/2018, yang kemudian atas pemberhentian tersebuttelah dilakukan penyelesaian secara bipartit, yang kemudian berlanjut melaluilembaga tripartit

Dalam penyelesaian secara tripartit tersebut tidakmenemukan kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga padaakhirnya Penggugat dengan Gugatannya tertanggal 30 Januari 2019mengajukan Gugatannya kepada Pengadilan Hubungan Industrial danterdaftar dengan register nomor: 5/ Pdt.SusPHI/2019/PN.Dps tertanggal 07Pebruari 2019;Bahwa apabila waktu sebagaimana Tergugat uraikan di atas diperhitungkan,dimulai sejak pemberhentian Penggugat pada tanggal 27 September 2018sampai dengan tanggal Gugatan Penggugat

Dimana sebelumnya Tergugat telah pulamenawarkan kompensasi pada saat dilakukannya tripartit oleh Mediator padaDinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Pemerintah Kota Denpasarsebagaimana yang tercantum dalam Anjuran melalui suratnya nomor567/1803/DTKSK tertanggal 29 November 2018, namun Penggugat tidakdapat menerima hal tersebut sampai akhirnya mengajukan Gugatan ini, halini Sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat angka 11 yang dengan jelas daneksplisit menyatakan menolak dan tidak sependapat

perundingan BIPARTIT antara PENGGUGAT denganTERGUGAT mendapat kesimpulan sebagai berikut secara lisan TERGUGATmenyampaikan tidak akan memberikan HakHak PENGGUGAT walaupunPENGGUGAT telah bekerja kepada TERGUGAT dan mempersilahkanPENGGUGAT untuk mengajukan perkara a quo ke Pengadilan;Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah cukup beralasan bagi PENGGUGATuntuk mengadukan perkara a quo Kepada Dinas Tenaga Kerja KotaSamarinda, oleh karena PENGGUGAT tidak mendapat tanggapan yang baikdari TERGUGAT,PERUNDINGAN TRIPARTIT

Nila Wati sebagaimana Pasal 164UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut : Pesangon6 bulan upah X Rp. 2.654.894, X 2 = Rp. 31.858.728, Uang Pengahargaan Masa Kerja2 bulan upah X Rp. 2.654.894, =Rp. 5.309.788, Uang Pergantian Perumahan dan Pengobatan15% X Rp. 37.168.516, = Rp. 5.575.277,Jumlah = Rp. 42.743.793,Terbilang (Empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tigatujuh ratus Sembilan puluh tiga Rupiah);Bahwa selama 3 (tiga) kali proses TRIPARTIT (Mediasi) Pada Dinas TenagaKerja

Bahwa pada posita Penggugat angka 7 (tujuh) tentang PerundinganBipartit, Tripartit (mediasi) yang melahirkan Surat Anjuran Nomor :257/128/100.04, tanggal 08 November 2018 dan Risalah Mediasitanggal 29 November 2018 tidak ada relevansinya dengan pokokperkara karena hanya sebatas lampiran memenuhi syarat formal untukmengajukan gugatan ke Pengadilan Wubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 pasal 83 ayat (1).

Bahwa gugatan PENGGUGAT, cacat formil karena tidak melakukanPerundinganBipartit dan Perundingan Tripartit, terlebin dahulu, sesuai yang diamanatkanUndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan : ~"Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan terlebih dahulumelalui Perundingan BIPARTIT secara Musyawarah untuk mufakat.Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikatpekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikanperselisihan hubungan industrial.

pihak mencatatkan perselisihankepadainstansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaansetempatdengan melampirkan bukti upaya penyelesaian melaluiperundingan Bipartit telah dilakukan.Berkasberkas yang harus disiapkan dalam proses bipartit:kronologis kejadian (dilampiri buktibukti), Surat kuasa/mandat (keduabelah pihak), nota pembelaan, surat permohonan bipartit, berita acarabipartit, risalah bipartit (kalau gagal), perjanjian bersama (kalau sepakat)dan daftar hadir perundingan.Perundingan Tripartit

Bahwa dengan mengajukan PHK dengan menyandarkan kepada PutusanPerselisihan Hubungan Industrial a quo, padahal tidak melalui mekanismependahuluan sebelumnya, seperti Bipartit dan Tripartit, Sesuai denganputusanMahkamah Agung No. 981 K/Pdt/1983, tertanggal 29 Desember 1984 jo.PutusanMahkamah Agung No. 807 K/Pdt/1988, yang pertimbangannya menyatakan :"..gugatan dalam perkara ini adalah Pemutusan Hubungan Kerja yangdilakukan majikan tanpa ijin P4D, dengan demikian kasus perkaranya adalahPerbuatan Melawan

dalam panggilan (pertama) ini,walaupun telah dipanggil secara patut untuk itu;2.2.52.2.62.2./2.2.82.2.92.2.10Bahwa kemudian Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara mengirim Surat Panggilan Il (Kedua)Nomor: 567/371/1.5.1/04/2014 tertanggal 29 (dua puluh sembilan) April2014 (dua ribu empat belas) yaitu melakukan panggilan II (kedua)kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT untuk mediasi di kantor DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara secara Tripartit

KutaiKartanegara;Bahwa PENGGUGAT tidak datang dalam panggilan II (kedua) tersebut,walaupun telah dipanggil secara patut.Bahwa kemudian Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara mengirim Surat Panggilan Ill (Ketiga)Nomor: 567/427/1.5.1/05/2014 tertanggal 13 (tiga belas) Mei 2014 (duaribu empat belas) yaitu melakukan panggilan Ill (Ketiga) kepadaTERGUGAT dan PENGGUGAT untuk mediasi di kantor Dinas TenagaKerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegarasecara Tripartit

berdasarkan Surat Nomor: 005/GCSBJ/001/EX/IV/2014 tertanggal 08 (delapan) April 2014 (dua ribu empat belas)(bukti terlampir, T18.a);5.2.2 Bahwa kemudian Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara mengirim Surat Panggilan Nomor:567/325/1.5.1/04/2014 tertanggal 10 (sepuluh) April 2014 (dua ribuempat belas) yaitu melakukan panggilan (pertama) kepadaTERGUGAT dan PENGGUGAT untuk mediasi di kantor DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara secara Tripartit

PENGGUGAT tidak datang dalam panggilan (pertama) ini,walaupun telah dipanggil secara patut untuk itu;oo5.2.5 Bahwa kemudian Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara mengirim Surat Panggilan II (Kedua)Nomor: 567/371/1.5.1/04/2014 tertanggal 29 (dua puluh sembilan)April 2014 (dua ribu empat belas) yaitu melakukan panggilan II(kedua) kepada TERGUGAT dan PENGGUGAT untuk mediasi dikantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara secara Tripartit

5.2.7 Bahwa PENGGUGAT tidak datang dalam panggilan Il (kedua)tersebut, walaupun telah dipanggil secara patut.5.2.8 Bahwa kemudian Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara mengirim Surat Panggilan III (Ketiga)Nomor: 567/427/1.5.1/05/2014 tertanggal 13 (tiga belas) Mei 2014(dua ribu empat belas) yaitu melakukan panggilan Ill (Ketiga) kepadaTERGUGAT dan PENGGUGAT untuk mediasi di kantor DinasTenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara secara Tripartit

Nomor 260 K/Padt.SusPHI/201611.Pertemuan Tripartit, guna menindaklanjutipenyelesaianpbemutusan hubungankerja39 karyawan tersebut;Bahwa padatanggal6 Maret 2012 dalam pertemuan pihak kuasa hukum ParaPenggugat dengan pihak Disnaker Kabupaten Bintan menyampaikan kalauDisnaker Kabupaten Bintan tidak berwenang melaksanakan pertemuantripartit dan mememinta kuasa hukum Para Penggugat untuk menyelesaikanmasalah tersebut pada Disnaker Kota Tanjung Pinang, hal ini pula sesuaidengan Surat dengan Nomor 560/TK.III

Bahwaselanjutnya kuasa hukum Para Penggugat menyurati kepada KepalaDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau untukdiadakan pertemuan tripartit dengan Nomor 124/Pem/Adv/VI/2012tanggal15 Juni 2012, untuk menyediakan waktu dan tempat guna memfasilitasipertemuan tripartit untuk memilih juru damai konsiliator/mediator (sesuaiPasal 19 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004)dimaksud, antara ParaPenggugatdengan Tergugat, hal ini pula sejalan dengan Undang UndangNomor 13 Tahun2003 jo.

dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungihak dan kepentingan pekerja/ouruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/oburuh dankeluarganya.Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai halhalyang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri daripengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.Lembaga kerja sama tripartit

keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiridari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/ouruh secarademokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/ouruh di perusahaan yang bersangkutan.(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerja samabipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.Bagian KelimaLembaga Kerja Sama TripartitPasal 107(1) Lembaga kerja sama tripartit

memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintahdan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan.(2) Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :a.

Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota; danb.

Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.(3) Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha,dan serikat pekerja/serikat buruh.(4) Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalamayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.Bagian KeenamPeraturan PerusahaanPasal 108(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/oburuh sekurangkurangnya 10 (Sepuluh) orang wajibmembuat peraturan perusahaan

Nomor 36/Pat.SusPHI/2018/PN Ptk14.15.16.17.18.tidak menerima Keputusan dari Penggugat yang memberikan hukuman berupaPemutusan Hubungan Kerja (PHK).Bahwa dengan tidak dicapainya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugatdalam perundingan bipartite, Penggugat menyurati Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dengan nomor : 0764/SDM.06.01/WKB/2017R, tertanggal 15 Desember 2017 perihal Permohonan Mediasi denganmelampirkan risalah perundingan bipartite.Bahwa dalam masa perundingan Tripartit

85.869.000, (Delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluhSembilan ribu rupiah) + Rp.95.410.000, (Sembilan puluh lima juta empatratus sepuluh ribu rupiah) + Rp.27.191.850, (Dua puluh tujuh juta seratusSembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah).Hal 8 dari 36 halamanPutusan Nomor 36/Pat.SusPHI/2018/PN Ptk23.24.25.Jumlah total yang diterima sebesar = Rp.208.470.850, (Dua ratus delapanjuta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).Bahwa oleh karena perundingan Tripartit

danTergugat tidak mencapai kesepakatan dan Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi Kalimantan Barat telah mengeluarkan RisalahPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam Kesimpulan DanPertimbangan Hukum dalam perundingan pada poin 7 (tujuh) Bahwadalam haltersebut terdapat alasan mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkanhubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upayapenyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisishan hubungan industrial.Bahwa oleh karena perundingan Tripartit

Bahwa Tergugat tidak mengakui posita 5,posita 6 dan posita 7, hal itubersesuaian dengan keterangan yang diberikan dalam perudingan Bipartittanggal 29 Nopember 2017 dan Perudingan Tripartit dihadapan MediatorKantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat diPontianak pada tanggal 28 Februari 2018 dengan tegas Tergugatmenolak dan telah pula dapat terbantahkan dengan adanya pernyataanmasyarakat pada Nopember 2017 dengan demikian jelas masalahtersebut lebih pada rekayasa, diskriminatif

sesuai dengan dasar hukum (rechtelijk grond) dan dasarfakta (feitelijk grond) maka secara nyata dan jelas Tergugat telahmelakukan pelanggaran berupa manipulasi data FATAsehinggaberalasan untuk Majelis Hakim Pengadilan Hubungan IndustrialJakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquountukmenyatakan telah cukup alasan mendesak Penggugat untukmenjatuhkan PHK seketika kepada Tergugat.Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 115 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PSTPENGGUGAT TELAH MELAKSANAKAN BIPARTIT DAN MEDIASI(TRIPARTIT

Bahwa berdasarkan Permohonan Pencatatan Penggugat, telahdilaksanakan pertemuan mediasi (tripartit), yang manaSudinakertrans Jakarta Barat mengeluarkan Surat No. 048/127/HIPHK/VII/2017 tertanggal 20 Juli 2017 tentang Anjuran (Anjuran)(Vide Bukti P14), yang berisikan sebagai berikut:MENGANJURKAN1. Agar pihak pekerya Sdr. Teddy Fernandiansyah dapatmenyetujui surat pemutusan hubungan kerja dari pihakpengusaha PT. Citilink Indonesia dengan Ref.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerahhukumnya meliputi tempat bekerja Tergugat di Jakarta sehinggaberdasarkan Pasal 81 UU No. 2/2004, Pengadilan WHubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara aquo.Pasal 81 UU No. 2/2004Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekera.Bahwa dengan telah dilaksanakannya proses bipartit dan tripartit

mengadaada dan tidak sesuai prosedur tanpatahapan peringat, langsung dilakukan PHK, terhadap PHK mendesaktersebut, sehingga sangatlah wajar Tergugat menuntut Penggugat untukmengeluarkan Lolos Butuh atas nama Tergugat untuk kebutuhanTergugat mencari pekerjaan ditempat lain, karena masa kerja Tergugattelah habis sejak di PHK per 30 September 2016.Bahwa apa yang diuraikan olen Penggugat dalam dalilnya pada Huruf Dangka 24 sampai dengan 33 mengenai Penggugat telah melaksanakanBipartit dan Mediasi (Tripartit

) pada Disnakertrans sehingga pengajuanHalaman 20 dari 51 Putusan Nomor 115 /Pdt.SusPHI/2018/PN.JKT.PSTgugatan yang dilakukan Penggugat memenuhi prosedur hukum sesualdengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan alasanPenggugat mengajukan gugatan a quo adalah mencari kepastian hukum.Memang benar bipartit antara Tergugat dan Penggugat telahdilaksanakan dan tripartit telah dilaksanakan pula pada Sudin NakertransKotamadya Jakarta Barat dengan Mediator Sunardi, SH. dengan anjuransebatas mengenai

Hasilnya perundingan bipartit tersebut padaintinya tidak tercapaikesepakatan dan untuk selanjutnya telah ditempuh upaya tripartit/mediasimelalui Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Kabupaten Bantul;Bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan:Gugatan perselisinan hubungan industrial diajukan kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnyameliputi tempat

dengan Tergugat (Bipartit), bersamasama denganZainul Huda, dkk demikian juga Penggugat tidak pernah melakukan mediasidi Disnakertrans Kabupaten Bantul bersamasama dengan Zainul Huda dkk;Bahwa ketidak cermatan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terjadi karenadalam perkara tersebut Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernahmenyinggung masalah tersebut, bahkan Penggugat pun tidak pernahmembuktikan hal tersebut dalam pembuktian walaupun dalam gugatannyaPenggugat telah mendalilkan telah menempuh upaya Tripartit

Pusat dengan tembusankepada Mediator Hubungan Industrial;Bahwa atas Anjuran tersebut Penggugat menyatakan menerima denganmengirimkan Surat tertanggal 17 April 2016;Hal. 4 dari 15 hal.Put.Nomor 525 K/Pdt.SusPHI/201719.20.21.22.23.24.20sBahwa atas Anjuran tersebut, ternyata Tergugat tidak memberikan jawabankepada Sudinakertrans Jakarta Selatan, yang artinya Tergugat menolakatas Anjuran Sudinakertrans Jakarta Selatan;Bahwa karena perselisihan hubungan industrial ini, telah dilakukan upayabipartit dan tripartit

upahPekerja/Buruh sampai batas waktu berkahirnya jangka waktu perjanjiankerja".Bahwa adapun yang menjadi hak dari Penggugat, sebagai gantikerugian, yang telah sesuai dengan Anjuran dan sesuai dengan aturanperundangundangan ketenagakerjaan yang berlaku adalah sebesarRp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);Bahwa Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik, bahkan tidak pernahmenaggapi dengan baik masalah pemutusan hubungan industrial ini, baikitu selama proses bipartit maupun proses Tripartit

Tergugat sebagai Sales &Marketing Manager pada kantor cabang Tergugat yang beralamat di MutiaraTaman Palem Blok A XV/6, Cengkareng, Jakarta Barat sejak tanggal 26September 2005, dengan status sebagai karyawan tetap;8 Meipemutusan hubungan kerja sepihak terhadap Penggugat sejak tanggal 31 MeiBahwa pada tanggal 2010 Tergugat melakukan tindakan2010 dengan alasan efisiensi;Bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugattelah dirundingkan pada tingkat bipartit maupun di tingkat tripartit

No. 479 K/Pdt.Sus/201 1Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat padatanggal 8 Juni 2010, namun belum menemukan kesepakatan;Bahwa sehubungan dengan penyelesaian perselisihan hubunganindustrial melalui perundingan tripartit tidak tercapai kesepakatan, Kepala SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat dengansurat No. 2217/08836, tanggal 5 Juli 2010 telah menyampaikan anjurannyasebagai berikut:1.

Surabaya dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya termasuk kekurangan pembayaranupah selama ini oleh Tergugat dapat dibayarkan namun ditolak olehTergugat;Bahwa, oleh karena Tergugat menolak pelaksanaan pembayaran UMKTahun 2015 Kota Surabaya, termasuk pembayaran kekurangan UMRtersebut, maka para Penggugat mengadukan permasalahan pelanggarannormatif dan mencatatkan perselisinan tersebut kepada Dinas Tenaga KerjaKota Surabaya, akan halnya pengaduan permasalahan itu sendiri sudahdilakukan perundingan tripartit

Halaman 16 baris 1 Judex Factimenyatakan:Bahwa dengan telah mendapat penjelasan tentang tidak adanya rencanaPHK, maka Para Penggugat selanjutnya memohon agar Tergugatmelaksanakan UMK tahun 2015 dan pembayaran kekurangan upah ParaPenggugat selama ini, namun ditolak oleh Tergugat, oleh karenanyakemudian Para Penggugat mengadukan permasalahan pelanggarannormatif tersebut dan mencatatkan perselisihannya pada Dinas TenagaKerja Kota Surabaya,dan terhadap permasalahan tersebut telah dilakukanperundingan tripartit

industrial terkait pemutusan hubungankerja tersebut ke tingkat selanjutnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkaitpermasalahan pemutusan hubungan kerja tersebut, maka Penggugat menjatuhkanskorsing kepada Tergugat melalui Suratdari Penggugat kepada Tergugat tertanggal 6 April 2010 perihalSkorsing Menuju Proses Pemutusan Hubungan Kerja (Bukti P11);IV.PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH MENJALANI PROSESPERUNDINGAN TRIPARTIT

Kondisikondisi Yang Diberlakukan Untuk Pemutusan Hubungan Kerja.Dalam hal pengguna kendaraan yang bersangkutan dalamkeadaan skorsing untuk dilakukan pemeriksaan atau pada saatsebelum permohonan pemutusan hubungan kerja dikabulkanoleh Pengadilan Hubungan Industrial, karyawan yang bersangkutan dapatmenggunakan kendaraan tersebut sampai pada masa fripartit atau mediasi.Kendaraan harus dikembalikan kepada perusahaan/ HRD pada saat anjuran/rekomendasi dari proses tripartit dikeIuarkan"; (Bukti P19).28

Penggugat berinisiatif buat Risalah Bipartit namunpihak Tergugat tetap tidak bersedia untuk menandatangani.Bahwa karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalandua kali Pertemuan Bipartit, dan Tergugat terkesan mendiamkan dan tidakpempunyai sedikit niatopbun untuk menyelesaikan perselisihan PHK yangdilakukan Tergugat kepada Penggugat, maka pada tanggal 11 November2015 mencatatkan Perselisihan PHK tersebut ke Dinas Sosial Dan TenagaKerja Kota Medan.Bahwa dalam tingkat Tripartit juga

tidak ditemukan kata sepakat karenapihak Tergugat tetap tidak beredia menyelesaikan hak Penggugatsebagaimana diatur dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan yang berlaku diNegara Republik Indonesia.Bahwa karena tidak ada kesepakatan dalam pertemuan Tripartit makaMediator Hubungan Industrial mengeluarkan Anjuran Nomor.567/0203/DSTKM/2016 tanggal 13 Januari 2016.Bahwa dalam Anjurannya Mediator menganjurkan agar Tergugat membayarhakhak Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuaidengan pasal

dengan tergugat timbul karenaPenggugat pernah bekerja sebagai guru Sekolah Dasar (SD) pada Tergugatsejak tanggal 19 Juli 1995 sampai dengan di putus hubungan kerjanya sejakFebruari 2014 ;Menimbang, bahwa setelah Tergugat melakukan PHK terhadapPenggugat, hakhakPenggugat tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat seseuaidengan ketentuan, baik dalam selama menjalani proses hukum dan menjalanihukuman di Lembaga Pemasyarakatan ;Menimbang, bahwa upaya penyelesaian Bipartit sudah dilakukan dandilanjutkan dengan Tripartit

tetapi Tergugat menggunakan tipu daya agar Penggugat menerima mau 15 % dari uang Pesangon, Penggantian Hak dan PenghargaaanMasa Kerja;Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik Tergugat meskipun dilakukan Mediasi secara Bipartit untuk membayar hakhak Penggugat sesualketentuan Pasal 56 Undangundang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka pada tanggal 3 Desember 2020 Penggugat melalui kuasanyamembuat surat Pengaduan ke Kantor Dinas Ketenagakerjaan KabupatenDeli Serdang untuk dapat menyelesaikan Tripartit

antara Penggugat danTergugat;Bahwa karena penyelesaian secara Tripartit yang dilakukan oleh mediator Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang tidak ada membuahkanhasil sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan surat pemberitahuan Nomor:565/36/DK2 PHI/DS/2021 tertanggal 19Februari 2021;Bahwa Penggugat sangat keberatan dan menolak surat Pemberitahuannomor:565/36/DK2 PHI/DS/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas KetenagaKerjaan Kabupaten Deli Serdang karena tidak mencerminkan

adanya hasil perundingan antara Penggugat denganTergugat, Tergugat dengan semenamena mencabut Kartu login Penggugatsehingga Penggugat tidak dapat menjalankan pekerjaannya seperti biasa;Bahwa pada tanggal 17 Juni 2016 Penggugat dipanggil Dinas Sosial danTenaga Kerja sehubungan dengan adanya pengaduan dari Tergugattertanggal 9 Juni 2016 terhadap Penggugat perihal perselisihan hubunganindustrial mengenai Pemutusan Hubungan Kerja ;Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 Penggugat dan Tergugat menghadiritahap tripartit

Nomor 583 K/Pdt.SusPHI/2017yang sudah 10 (sepuluh) tahun 2 (dua) bulan bekerja dengan optimal danmempunyai prestasi yang baik serta bertanggung jawab penuh padaperusahaan Tergugat ;Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat berakhir pada tanggal 21Juni 2016 dengan alasan peningkatan sanksi dengan terbitnya SuratPeringatan Ill, yang isinya tentang Attitude atau terlambat 6 (enam) hari kerjauntuk karyawan cabang atau 5 (lima) hari kerja bagi HOBahwa oleh karena upaya penyelesaian secara bipartit dan Tripartit

Bahwa gugatan diajukan setelah melewati Proses Bipartit danMediasi Tripartit sebagaimana disyaratkan oleh UU No.2 Tahun2004 tentang panitia Penyelesaian Hubungan Industrial(PPHI),dibuktikan dengan nota anjuran No: 567/2832Disnakertertanggal 3 Mei 2010 yang isi anjurannya adalah sebagaiberikut : 1. Agar pihak pengusaha mengangkat pekerja (sdr. Audi FirmanLantang, sdr. Jujun Junaedi, sdr. Nanang Priatna, sdr.Kardiana,sdr.Jajat Sudrajat, sdr Dodi Hardadi, sdr.

mengajukan bipartit kepada Tergugat dan Tergugatmengundang Penggugat untuk melakukan bipartit di kantor Tergugat padatanggal 5 Desember 2014;Bahwa, dari pertemuan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat tidakmencapai kesepakatan dikarenakan Penggugat merasa tidak punyakewajiban atau tanggungan piloting fee terhadap Penggugat;Bahwa, untuk menindaklanjuti atas tidak tercapainya kesepakatan antaraPenggugat dan Tergugat maka Penggugat bantuan Dinas Tenaga Kerja(Disnaker) Kota Surabaya untuk melakukan tripartit

Nomor 258 K/Padt.SusPHI/2016mediasi secara tripartit di Dinas Tenaga Kerja Surabaya hingga 3 (tiga) kaliagenda sidang di Disnaker;8. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2015 pihak Disnaker telah mengeluarkan suratanjuran yang berbunyi:Menganjurkan:Agar pengusaha PT Maritim Batubara Pertama memberikan hak pekerjaSdr. Abdul Malik Wakid dengan rincian sebagai berikut:1. Uangpesangon 9x2xRp8.020.850,00 =Rp144.375.300,00;2. Uang penghargaan 5 x Rp8.020.850,00 =Rp 40.104.250,00;3.

Nomor 46 PK/Pdt.SusPHI/201 712.13.14.15.16.hukum Penggugat langsung melakukan upaya Tripartit dengan alasan agarTergugat mau memberikan kebijaksanaan atas hak Penggugat;Bahwa Tergugat melalui bawahanya yakni Personalia Bapak M.

kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara Nomor015/Sk/KHGM KOS/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, atas statusnyasebagai Pekerja dan hakhaknya yang tidak diberikan oleh Tergugat;Bahwa Surat Permohonan Mediasi Penggugat, Penggugat dan Tergugat telahdipanggil secara patut oleh Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenagakerja Jakarta Utara dangan Panggilan Mediasi Surat Nomor ..... dan Suratterakhir Panggilan Mediasi terkahir Nomor 751/1.831 tertanggal 5 November2014, bahwa selama proses Tripartit