Ditemukan 4352 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Lie putra setiawan Sh. Mh vs menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ;
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. NANA SUPRIATNA alias AGI bin (alm) MOCHAMAD YUNUS
104 — 52
  • Cecep Rustandi dengan jumlahkursi 12.Fraksi PKS : Masrokhan dengan jumlah kursi 7.Fraksi Golkar : Winarsa Gunawan dengan jumlahkursi6 dan 1 kursi dari PBBFraksi PDI Perjuangan : Achmad Gunawan denganjumlah kursi 4 dan 2 kursi dari PKB dan 1 kursi dariPeloporFraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) :Drs.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1389 — 974
  • dokumendokumen juga harus di cekdan tidak serta mert demikian , kalau memang sudah dilakukan maka sudahmelakukan kejahatan suatu pelanggaran untuk menuju syarat formal , karena apajual beli itu harus terang dan tunai, mana tahu yang diperjualbelikan itu tanahsengketa sementara dalam syarat materil tidak boleh ketika dilakukan transaksijual beli tanah terjadi tumpang tindih;Bahwa mengenai surat alas pelepasan hak dijadikan surat permohonan hak atastanah maka kita kembali ke tatanan yuridis sebelum reformasi
    Peraturan MenteriDalam Negeri No.6/1972 kemudian setelah reformasi Peraturan Menteri Agrariakepala BPN No.3 tahun 1999 dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Agraria kepalaBPN No.1 tahun 2010 dan seterusnya di sini dengan tatanan yang demikian ketikaseseorang mengajukan alas hak harus dilihat dulu kronologis kepemilikannyaseperti apa, misalnya ada alasan , alasannya seperti apa silahkan tetapi harus adapembuktian .
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — Abubakar Umanahu, S.Pdi
80 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga kita tahu persis di mana adadi dunia ini yang TAP MPRnya berjudi Pemberantasan, harusmengusut pemberantasan korupsi terhadap orang tertentu, hanyaada pada saat masa reformasi;Bahwa sebagaimana penjelasan Ahli Prof. Eddy O.S Hiarej, bahwanorma dalam pasal tindak Korupsi merupakan norma yang kabur,Hal. 262 dari 268 hal. Put.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — SUPRIATMAN, S.Pd
136 — 52
  • ., maka perlu dipertimbangkan keadaan yangmemberatkan dan yang meringankanKEADAAN YANG MEMBERATKAN : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dengan program pemerintah yangsedang giat melaksanakan reformasi dibidang pemberantasan tindakpidana korupsi ; Terdakwa sebagai Kepala Desa Tenjojaya tidak memberikan tauladanyang baik bagi warganya.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Dra. Hj. Maimunah Kabalmay
90 — 55
  • Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat,Partai Bintang Reformasi, Partai Pelopor, Partai Nasional BantengKemerdekaan, Partai Pemuda Indonesia, Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia).
    dalam hal menyangkutpembuatan Undang undang/Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran/ Budgetingbersama Pemerintah Daerah Menetapkan Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah Tahun berkenan.Bahwa fraksi fraksi dan komisi komisi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual,yaitu: ada 3 (tiga) fraksi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual, antara lain :vFraksi Partai Golkar (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PartaiPemuda Indonesia, dan Partai P3l).Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat,Partai Bintang Reformasi
    Sus / TPK / 2015 / PN Amb).y Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat,Partai Bintang Reformasi, Partai Pelopor, Partai Nasional BantengKemerdekaan, Partai Pemuda Indonesia, Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia) Fraksi Islam (Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Bulan Bintang).Komisi komisi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual, sebagai berikut : KomisiA membidangi Pemerintahan dan Hukum, Komisi B membidangi Ekonomidan Kesejahteraan, Komisi C membidangi Keuangan dan Pembangunan.Bahwa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 38/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — Drs. EDDY JUNAEDI, M.Pd.
93 — 139
  • Fraksi Ampera (Amanat Pembangunan Reformasi) : Drs.Dedi Kuswandi, dengan jumlah kursi 3, dan 2 kursi dari PPPdan 7 kursi dari PBR. Fraksi Gerindra Hanura : Dedi Kurnaedi, jumlah kursi 3 dariGerindra dan 3 dari Hanura.e Bahwa benar Anggota dewan yang ditugaskan diKomisi Ill Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidupyaitu:1. H. Cecep Rustandi (Ketua Komisi). H. Dayat Hidayat (Wakil Ketua Komisi). Abdullah Mafpuri (Sekretaris). Suharto (anggota)2345. Rita Sukendar (anggota)6.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 32 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Ade Ohoiwutun, S. AP
108 — 74
  • kewenangan saksi selaku Wakil DPRD Kota Tual samadengan anggota lainnya yaitu, Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah,Legislasi dalam hal menyangkut Peraturan Daerah, Anggaran dalam hal inimembahas dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.Bahwa ada 3 (tiga) fraksi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual, yaitu : Fraksi Partai Golkar (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PartaiPemuda Indonesia, dan Partai P3l).vy Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat,Partai Bintang Reformasi
    Sus / TPK / 2015 / PN Amb).bersama Pemerintah Daerah Menetapkan Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah Tahun berkenan.Bahwa fraksi fraksi dan komisi komisi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual,yaitu: ada 3 (tiga) fraksi dalam keanggotaan DPRD Kota Tual, antara lain :vy Fraksi Partai Golkar (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PartaiPemuda Indonesia, dan Partai P3l).vy Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat,Partai Bintang Reformasi, Partai Pelopor, Partai Nasional BantengKemerdekaan
    yang membebani masyarakat dan daerah.Sedangkan Fungsi DPRD, sebagai berikut:vvvvSONvFungsi sebagai Legislasi.Fungsi sebagai Badan Anggaran/ Budget.Fungsi sebagai Pengawasan.Bahwa benar fraksifraksi dan komisikomisi dalam keanggotaan DPRDKota Tual, antara lain :Fraksi pada DPRD Kota Tual periode 2009 s/d 2014 yaitu :Fraksi Partai Golkar (Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, PartaiPemuda Indonesia, dan Partai P3l).Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (Partai PDIP, Partai Demokrat,Partai Bintang Reformasi
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 27 April 2016 — Dr. Ir. SYAHRIL TAUFIK, Msc.Eng.
141 — 29
  • negara (aset recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwatindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sikap kurang kehatihatian dalammelaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
Pengadilan PN TANJUNG KARANG
Putus : 12-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 01/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 12 Juli 2011 —
327 — 112
  • disebutkan dalamamar putusan iniMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, makapidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selamaterdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetapberada dalam tahanan;Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai advis hukum(legal advice), perlu dikemukakan disini, bahwasekalipun harus diakui, hak penuntutan itu mutlak = adapada Penuntut Umum sesuai dengan asas dominus litis,namun demikian, tidaklah seyogyanya bagi seorang PenuntutUmum yang baik, lebih lebih di era reformasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-07-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 995 K/PID.SUS/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — Ir.Herliyan Saleh,M.Sc
118 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Bupati Bengkalis dalam melaksanakanpenyusunan RANPERDA harus mengacu pada skala prioritas dalam urusanwajib dan urusan pilihan antara lain reformasi birokrasi dan tata kelola,pendidikan,kesehatan,penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan,infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup danbencana, daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik,kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, namun pada kenyataannyaterdakwa bersamasama dengan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 27-04-2016 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 49/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 27 April 2016 — HERRY SUPRIYANTO, SH. MH BIN ASMANUHADI
180 — 18
  • negara (aset recovery).Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana atas diriterdakwa perlu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan : Bahwatindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinarycrime) yang memerlukan penanganan secara luar biasa pula karena dipandangdapat menghancurkan sendisendi keuangan dan/atau perekonomian negara; Bahwa perbuatan Terdakwa adalah sikap kurang kehatihatian dalammelaksanakan tugasnya sebagaimana semangat reformasi
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 10 Mei 2019 — - THOMAS MURTHI - MEILANY, SH., MH
307 — 176
  • SBImembantu alur perjalanan barang ke kaimana dari pulau jawa.Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadi kerusuhan pada saat krisismoneter dan era reformasi tahun 19981999, tempat usaha Terdakwadan PT. SARANA BAHTERA IRJA tidak mengalami kerusakan ataupunpelemparanpelemparan oleh masyarakat dan bahkan dilakukanpenjagaan oleh masyarakat sendiri.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Pidana - Drs. H. THAIB ARMAIYN
126 — 35
  • Tetapi itu boleh ada kalau memang di dalam pasalmerumuskan dengan tegas bahwa delik itu terkandung rumusan yangbernama crime by ommision, dia tidak melakuan perbuatan yang harus dialakukan.Bahw Undangundang korupsi secara keseluruhan disusun dalam suasanakebatinan reformasi yang mengutamakan hukum pidana sebagai /ex palionis,lex palionis itu apa? Hukum pidana itu digunakan sebagai sarana balasdendam.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 30-08-2018 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sak
Tanggal 25 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
1.Koperasi Air Kehidupan,
2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Bupati Siak
4.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
169 — 331
  • Berdasarkan peta kawasan hutan Provinsi Riau, lokasiKoperasi Air Kehidupan berada pada areal Hutan Produksi, olehkarena itu. dalam rangka meningkatkan kesejahteraanmasyarakat dan untuk mendapatkan legalitas terhadap arealyang kami miliki, Sesuai dengan program TORA yang telahdilaksanakan oleh Pemerintah tersebut, kami mengajukanpermohonan telaahan terhadap areal Koperasi kami tersebutsesuai dengan Peta Indikatif alokasi kKawasan hutan untukpenyediaan sumber tanah objek reformasi agraria (Tora), danapabila
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
328 — 133
  • (vide : R.Wiyono, op.cit hal 5152);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta di atas, diperolehadanya fakta hukum bahwa pada tahun 2009 Kementerian Dalam Negeri RImenyampaikan Rancangan Renstra Tahun 20102014 kepada Menteri NegaraPPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi,dan Unit Kerja Presiden Bidang Penawasan dan Pengendalian Pembangunan(UKP4), yang mana proyek pembangunan 7 (tujuh) kampus Institut PemerintahanDalam Negeri (IPDN) dimasukkan dalam program kegiatan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 19 Januari 2015 — DR. H. AHMAD FAUZAN SALEH, M.Ag Bin MUHAMMAD SALEH;
205 — 189
  • Bahwa saksi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan 2009 2014 dari Partai Bintang Reformasi (PBR) pada Komisi Ill bidangPembangunan dan Pertambangan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
223 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • adanyajaminan perlindungan hukum yang harus diberikan oleh Negara kepada Rakyatsebagaimana diperintahkan oleh Konstitusi dan tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1)UUD 1945 yaitu : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";Penerapan asas tersebut sejalan dengan pembuat konstitusi yang memandang sudahperlunya perlunya diberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi segenapRakyat Indonesia sehingga pada awal periode reformasi
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 27-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 30 September 2015 — H. ZAINI ARONY
242 — 375
  • dalam penyelenggaraan pemerintahdaerah oleh Kepala Daerah, penerapan azas umum di dalampenyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, kKewenanganKepala Daerah seputar pemberian perizinan di bidang tertentudan halhal terkait pertanggungjawaban pelimpahan wewenangbaik berupa delegasi maupun mandat;Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di persidangan baikuntuk KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian dan dalam perkaraperkara lainnya sebagaimana yang ahli terangkan dalam BAP AhliNomor 6 ;Bahwa setelah terjadinya reformasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 30/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Juni 2016 — Pidana Korupsi - CHAIDIR RITONGA
226 — 132
  • ,(satu miliar rupiah) untuk pengesahan APBD 2015 hanyalah isusaja;Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap padaketerangannya;Bahwa pekerjaan saksi Anggota DPRD Sumut 2009 s/d 2014Fraksi GBBR (Gerindra Bulan Bintang Reformasi);Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungankeluarga;Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat di depan PenyidikKPK;Bahwa saksi tidak pernah terima uang ketok, tapi pernah terimauang untuk pengesahan APBD sebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa terkait LPJP 2012
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
LUKI DWI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
MERRY PURBA
729 — 382
  • masingmasing halaman kemudian pada bagianakhir menandatanganinya.Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidikan, diberikan tanpapaksaan dari pihak manapun ;Saksi sebagai wakil ketua Pengadilan Negeri Medan sejak April 2017sampai dengan September 2018, saksi juga sebagai unsur pimpinan diPN Medan ;Tupoksi sebagai Waka PN Medan antara lain membantu tugastugasKetua PN Medan, melakukan tugastugas ketua saat Ketua PN Medanberhalangan, sebagai koordinator bidang pengawasan, selaku timakreditasi dan reformasi