Ditemukan 4487 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 14-07-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 16 Desember 2015 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS). ;I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,II. PT. OCEANIA DEVELOPMENT,dkk
142 — 71
  • Putusan Nomor : 160/G/2015/PTUNJKTmembayar biaya kepailitan dilampiri fotokopi putusan pengadilanniaga yang sesuai dengan aslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga;4. akta mengenai pernyataan Kurator tentang pembubaran Perseroanberdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap karena harta pailit dalam keadaan insolvensi,dilampiri fotokopi putusan pengadilan niaga yang sesuai denganaslinya yang dibuat oleh pengadilan niaga; atau5. akta mengenai pernyataan direksi tentang
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 11-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 11 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ANDRI IRVANDI,SH MBA Diwakili Oleh : Mathilda,SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ROBERTSON,SH,MH
347 — 307
  • harus NYATAsudah terjadi dan PASTI berapa nilai kerugiannya, sedangkan dalamperkara aquo Bank Sumut tidak mengalami kerugian atausetidaktidaknya kerugian belum terjadi karena sebagaimana terteradalam Neraca Laporan Keuangan LabaRugi PT Bank Sumut tahun 2018 dan2019 Bukti T19sampai dengan sekarang, posisi uang investasi pembelianMTN SNP masih tercatat sebagai Cadangan Kerugian jadi belumdinyatakansebagai Kerugian maupun Keuntungan karena masih dalam prosespenyelesaian secara perdata melalui gugatan kepailitan
    Hal demikianmenunjukan secara jelas bahwa unsur Kerugian Keuangan Negara yangHalaman 200 dari 240 Putusan Nomor30 /Pid.SusTPK/2020/PT MDNNYATA dan PASTI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Tipikordalam perkara aquo tidak terpenuhi sampai dengan saat ini.Selain proses perdata (Sebagai pihak Kreditur dalam proses kepailitan PTSNP) masih berlangsung, Pembelian MTN SNP oleh Divisi Treasuri PT BankSumut berdasarkan hasil pemeriksaan Divisi Pengawasan PT Bank Sumut(Pengawasan Internal) dan hasil pemeriksaan
    NYATA sudah terjadi dan PASTI berapa nilaikerugiannya, sedangkan dalam perkara aquo Bank Sumut tidak mengalamikerugian atau setidaktidaknya kerugian belum terjadi karena sebagaimanatertera dalam Neraca Laporan Keuangan Laba Rugi PT Bank Sumuttahun 2018dan 2019 Bukti T19 sampai dengan sekarang, posisi uang investasi pembelianMTN SNP masih tercatat sebagai Cadangan Kerugian jadi belum dinyatakansebagai Kerugian maupun Keuntungan karena masih dalam proses penyelesaiansecara perdata melalui gugatan kepailitan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2015 — Upload : 21-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1697 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — DADDY HARIADI DKK VS PT SWEET INDOLAMPUNG DKK
291 — 230 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perubahan (Amendment) dan Perjanjian Turunannya;Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4,Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan/atau ParaKuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerimapengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agarsebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (/nkracht vangewijsde) agar Para Tergugat untuk status quo atau untuk tidakmelakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdataatau permohonan kepailitan
    Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4,Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan/atau ParaKuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerimapengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agarsebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (/nkracht vangewijsde) agar Para Tergugat untuk status quo atau untuk tidakmelakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdataatau permohonan kepailitan dan/atau PKPU terhadap Penggugat 1
    Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5,Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan/atau Para Kuasanya atau Pihakyang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatanhukum mengikat (inkracht van gewijsde) agar Para Tergugat untuk statusquo atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baikgugatan perdata atau permohonan kepailitan terhadap Penggugat 1,Penggugat 2,
    Nomor 1697 K/Pdt/2015Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan/atau Para Kuasanya atau Pihakyang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihnan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatanhukum mengikat (inkracht van gewijsde) agar Para Tergugat untuk status quoatau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatanperdata atau permohonan kepailitan dan/atau PKPU terhadap Penggugat 1,Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4, tindakan
    Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5,Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8 dan/atau Para Kuasanya atau Pihakyang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenangdarinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatanhukum mengikat (inkracht van gewijsde) agar Para Tergugat untuk status quoatau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatanperdata atau permohonan kepailitan dan/atau PKPU terhadap Penggugat
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 24-02-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PA PINRANG Nomor 203/Pdt.G/2020/PA.Prg
Tanggal 19 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
149 — 90
  • ,MH. dalam BukunyaPeraktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Mei 2019, padahalaman 74 dan 75 menegaskan, bahwa anak yang masih di bawah umurmenurut Hukum Perdata adalah tidak cakap untuk bertindak, karenanya orangyang masih di bawah umur dan/atau yang belum dewasa tersebut adalahharus diwakili oleh walinya yang sah.3.
    ,MH. dalam BukunyaPeraktik Peradilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Mei 2019, padahalaman 74 dan 75 menegaskan, bahwa anak yang masih di bawah umurmenurut Hukum Perdata adalah tidak cakap untuk bertindak, karenanya orangyang masih di bawah umur dan/atau yang belum dewasa tersebut adalahharus diwakili oleh walinya yang sah.7.
Pengadilan PN SALATIGA Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN SALATIGA Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Slt
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HARIS WIDIASMORO ATMOJO, S
Terdakwa:
JIM HERMAN BIN HERMAN
223 — 313
  • merealisasikannya; Bahwa bukan sebagai anggota KSP Multidana; Bahwa saksi juga mempunyai tabungan kurang lebih sejumlahRp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) di KSP Multidana, sejakbulan Januari 2016 sampai dengan Maret 2016, dan uang tabungansaksi tersebut juga tidak bisa diambil;Halaman 42 dari 153 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Sit Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dari kurator perihaldatadata simpanan para nasabah atau saksi sebagai deposan dan saksijuga tidak mengetahui perihal sidang kepailitan
    mempunyaikewenangan untuk memutuskan segala sesuatu yang berhubungandengan operasional koperasi; Bahwa saksi mengetahui perihal perizinan dari KSP Multidana; ; Bahwa saksi mengetahui undangan dari Dinas Koperasi,undangan tersebut diketahui langsung oleh ketua koperasi (terdakwa)ataupun pengurus yang lain; Bahwa seseorang yang menjadi anggota koperasi tidak selaludiberikan kartu anggota, cukup dengan dicatat saja dalam buku daftaranggota; Bahwa yang saksi ketahui permasalahan di KSP Multidana sampaidiajukan kepailitan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-08-2010 — Putus : 01-03-2012 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 394/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Pst
Tanggal 1 Maret 2012 — PT INDOLAMPUNG PERKASA,Cs >< THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO., LTD., SINGAPORE BRANCH,Cs
360 — 332
  • Ptsn No. 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.PstBahwa jurisprudensi adalah salah satu sumber hukum, tapi sayangnyakita di Indonesia ini jur sorte i's not bairding jadi karena hakimnya begitubanyak maka putusan dari Hakim Agung itu bisa berbedabeda, perkarayang sama masuk ke Majelis A dan perkara yang stemeler masuk keMajelis B di Mahkamah Agung, putusannya satu sama lain beda, janganbilang itu lagi, putusan mengenai kepailitan disatu Majelis bisa 4 kaliberubah, kita tidak bisa mengatakan apaapa; Bahwa seharusnya
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 116/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 14 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. Megatop Inti Selaras Diwakili Oleh : PT. Megatop Inti Selaras
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
275 — 389
  • Menurut Andiperyataan Bagir tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya putusan sertamerta yang tidak bisa dilaksanakan, karena jaminan yang diberikan olehPemohon eksekusi nilainya tidak setara/sesuai dengan nilai obyek eksekusi;Di sisi lain, pada perkara kepailitan, putusan pailit pada tingkat pertama(Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri) dapat dilaksanakan terlebihdahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum(lihat Pasal 8 ayat 7 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 14-03-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 132/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Mei 2016 — PT. KAPAL ANGKUT INDONESIA >< PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM,Cs
424 — 130
  • Pemohon tidak mempunyai dasar hukum untuk mengadakanperjanjian, seperti adanya proses kepailitan, pencabutan ijinijinyang berhubungan dengan usaha perusahaan oleh pihak yangberwenang, serta adanya keputusan pembubaran perusahaan(Bukti P8) ;"Bahwa SP3 a quo kemudian ditindak lanjuti dengan SuratPenegasan dari Pemohon Nomor 1936/DIR/PPM/2013tanggalHal.16 putusan Nomor:132/Pdt.G/ARB/2016/PN.JKT.PST.19 November 2013 untuk 1(satu) set Kapal Tug Merdeka2001 dan Barge Dirgahayu 3101 (buktiPT Basses: examen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-03-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1273 K/Pdt/2009
Tanggal 25 Maret 2010 — BUDI SANTOSO SAROYO, DKK ; PT DWIMAJAYA UTAMA, DKK
115 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dwima tersebutadalah Tergugat vide Bukti PI ;Adapun uraian ringkas mengenai permohonan pailit yang diajukan oleh PTTiga Satu Tiga Dwima adalah sebagai berikut :o Permohonan Pailit terhadap Penggugat didaftarkan pada PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Februari2006 dengan register No. 07/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.Permohonan tersebut dikabulkan pada tanggal 24 April 2006 yangmengakibatkan Penggugat Jatuh Pailit dengan segala akibat hukumnya(Bukti P2A) ;o Status Kepailitan
Pengadilan PN TONDANO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-07-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN TONDANO Nomor 161/PDT.G/2015/PN TNN
Tanggal 1 Juni 2016 — HENDRA CHRISTIAN RUNTUWENE LAWAN VERONICA BOE RUNTUWENE,dkk
79 — 11
  • In casu selama ini keberadaan yayasan hanya diatur berdasarkankebiasaan yang ada serta Yurisprudensi, namun demikian tidaklah berartibahwa di Indonesia tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Yayasan,dalam KUHPerdata terdapat pasalpasal yang menyebut adanya yayasan,seperti misalnya Pasal 365, 899,900,1680 KUHPerdata, kemudian ada jugaPasal 6 Ayat (3) dan Pasal 236 Rv serta Pasal 2 Ayat (7) UU Kepailitan ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 917 K/PID.SUS/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI
242 — 183 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .); Undangundang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Undangundang Nomor 23 tahunn1999 tentang Bank Indonesia danperubahannya; Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 yang diubah dengan undangundang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan; Undang undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan; Surat Dereksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12Nopember 1998 tentang Restrukturisasi Kredit:Bahwa apabila terjadi kegagalan pembayaran kewajiban Terdakwa Ir.HMMASYKUR selaku Ketua Koperasi Kelompok Tani
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Register : 28-06-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.DPS
Tanggal 26 Oktober 2016 — PUTU MIYASA, dkk. melawan PT. Mitragarment Indoraya
149 — 75
  • /4434/HK.02/8/2016 tertanggal 30 Agustus 2016, Nomor : W.24U.1/4434 /HK.02/8/201 tertanggal 30Agustus 2016, dan Nomor : W.24U.1/4434/HK.02/8/201 tertanggal 30 Agustus 2016 akanHal 138dari 179 halaman Perkara NO. 10 /Pid Sus PHI/2016/PN Dpstetapi Tim Kurator tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadapuntuk mewakilinya, dan tidak juga berkirim surat untuk memberitahukan tentang ketidakhadirannya;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pasal 39 UndangUndang Nomor 37tahun 2004 Tentang kepailitan
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 20-11-2017 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 246/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
Mr. Anton Kaspar Mayer
Tergugat:
1.Saudara Hendri Satria Wijaya
2.Asep Supriyadi
3.Pajar Bastian
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
2.Kepala Kantor Pertanahan Tangerang Selatan
3.Muhamad Deny alias David
4.Sohib
5.Eman Kadarisman Suwandi,
67 — 38
  • AJM dalam perkara kepailitan ;Bahwa selama saksi membantu Tergugat dalam membereskan berkas PT.AJM saksi tidak digaji atau dibayar oleh Tergugat saksi melakukannyasematamata hanya karena ingin membantu Tergugat ;.
Pengadilan PN Kaimana Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN Kaimana Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kmn
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
115 — 46
  • Tidak jelasnya objek sengketa, seiring dengan perkembangan ilmupengetahuan dan hukum, objek permasalahan hukum perdata jugatelah mengalami perkembangan berupa: kepailitan, hak kekayaanintelektual, perselisihan hubungan industrial, komisi pengawaspersaingan usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen, danperselisihan partai politik.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-10-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 12 Oktober 2016 — VIJAY PERAPTI VS PT TRADITION INDONESIA
274 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga,dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalamUndang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (Pasal 104 ayat (1) UUPT);.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 20-03-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 129/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : TIOMAN TAMBUNAN
Terbanding/Tergugat IV : PT. BANK DANAMON CABANG PEMBANTU PASAR SIBOLGA
Terbanding/Tergugat II : PURNAMA, S.H.
Terbanding/Tergugat III : RAHNIATI PANGGABEAN
Terbanding/Tergugat I : H. AJALI MURNI NAIBAHO
65 — 23
  • Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Pasar Sibolga, RUDI(T4) dengan jabatannya selaku Unit Manager) tentu berhak sesuai denganwewenangnya dan jabatannya selaku Unit Manager Pembantu di PasarSibolga melakukan jual beli dengan didukung UU perbank itu sendiri padapembeli oleh tergugat dan itu dibenarkan oleh UU yang ada di Indonesiasebagaimana di dalam UU kepailitan kita di Indonesia yang kita anut tentusah Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat.Maka penjualan dan pembeli adalah dalam perjanjian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-05-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — PT. TRADITION INDONESIA VS VIJAY PERAPTI
268 — 585 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga,dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (Pasal 104 ayat (1) UUPT);Hal. 41 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.SusPHI/2015Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ataupemisahan perseroan (Pasal 125 ayat (4) UUPT);.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 15-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 194/PID/2019/PT MKS
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO Diwakili Oleh : EFLIN ROTUA SINAGA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
175 — 148
  • Menetapkan Imbalan Jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akanditetapbkan kemudian setelah Tim Kurator melaksanakan tugasnya ataupada saat kepailitan berakhir;6. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya Perkara yangsampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.461.000, (dua juta empatratus enam puluh satu ribu rupiah.Putusan Pailit nomor 04/Pdt.Sus. PKPU.PAILIT/2018/PN Niaga.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-08-2012 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 469/Pdt.G/2012/PN. Jkt .Sel.
Tanggal 20 Februari 2014 — PT. BADAI MAKMUR, Lawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 2. BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Tangerang, 3. PT. BINA KARYA PRIMA LESTARI, 4. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TENGERANG,
117 — 410
  • bolehbolehsaja tetap dicatat berita acaranya tetapi paling tidak kenapa ada Kepala DesaRT dan RW supaya jelas bahwa ada penyitaan didalam objek perkara tindakpidana dan katakanlah ada yang disita foto copy kalau menurut saksi yangdisita bentuknya adalah produknya Berita Acara dan berita acaralah yangberlaku sebagai pengiktan sama seperti berita acara dalam Perdata Cumadalam Pasal 39 KUHAP ayat (2) dikatakan kalau berita acara dipidan lebihkuat posisinya kenapa karena dia bisa masuk ke Pailit dan kepailitan
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-11-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 1 Nopember 2016 — Rury Lustiani, Direktur UD Sejahtera Lawan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dkk
36 — 9
  • Penggugatmengalami kemacetan,"Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada angka 8 yangmenyatakan Penggugat/debitur adalah pantas dalam kondisi pailitdapat membayar Rp.434.000.000,00 tanpoa bunga tanpa dendamerupakan dalil yang keliru sebab dalam hal pernyataan pailitmenurut ketentuan perundangundangan yang berlaku harus diajukandalam bentuk permohonan sedangkan Penggugat mengajukanpernyataan pailit tersebut dalam bentuk gugatan ke Pengadilansebagaimana tercantum dalam Pasal 6 (1) UU RI No.37 tahun 2004tentang Kepailitan