Ditemukan 4486 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kepailitian
Pengadilan PN TONDANO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-07-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN TONDANO Nomor 161/PDT.G/2015/PN TNN
Tanggal 1 Juni 2016 — HENDRA CHRISTIAN RUNTUWENE LAWAN VERONICA BOE RUNTUWENE,dkk
77 — 11
  • In casu selama ini keberadaan yayasan hanya diatur berdasarkankebiasaan yang ada serta Yurisprudensi, namun demikian tidaklah berartibahwa di Indonesia tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Yayasan,dalam KUHPerdata terdapat pasalpasal yang menyebut adanya yayasan,seperti misalnya Pasal 365, 899,900,1680 KUHPerdata, kemudian ada jugaPasal 6 Ayat (3) dan Pasal 236 Rv serta Pasal 2 Ayat (7) UU Kepailitan ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-08-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 917 K/PID.SUS/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — Ir. H.M. MASYKUR AFFANDI
233 — 178 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .); Undangundang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Undangundang Nomor 23 tahunn1999 tentang Bank Indonesia danperubahannya; Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 yang diubah dengan undangundang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan; Undang undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan; Surat Dereksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12Nopember 1998 tentang Restrukturisasi Kredit:Bahwa apabila terjadi kegagalan pembayaran kewajiban Terdakwa Ir.HMMASYKUR selaku Ketua Koperasi Kelompok Tani
Pengadilan PN SALATIGA Pidana Khusus
Register : 22-01-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 02-10-2019
Putusan PN SALATIGA Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Slt
Tanggal 16 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HARIS WIDIASMORO ATMOJO, S
Terdakwa:
JIM HERMAN BIN HERMAN
214 — 313
  • merealisasikannya; Bahwa bukan sebagai anggota KSP Multidana; Bahwa saksi juga mempunyai tabungan kurang lebih sejumlahRp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) di KSP Multidana, sejakbulan Januari 2016 sampai dengan Maret 2016, dan uang tabungansaksi tersebut juga tidak bisa diambil;Halaman 42 dari 153 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Sit Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dari kurator perihaldatadata simpanan para nasabah atau saksi sebagai deposan dan saksijuga tidak mengetahui perihal sidang kepailitan
    mempunyaikewenangan untuk memutuskan segala sesuatu yang berhubungandengan operasional koperasi; Bahwa saksi mengetahui perihal perizinan dari KSP Multidana; ; Bahwa saksi mengetahui undangan dari Dinas Koperasi,undangan tersebut diketahui langsung oleh ketua koperasi (terdakwa)ataupun pengurus yang lain; Bahwa seseorang yang menjadi anggota koperasi tidak selaludiberikan kartu anggota, cukup dengan dicatat saja dalam buku daftaranggota; Bahwa yang saksi ketahui permasalahan di KSP Multidana sampaidiajukan kepailitan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 19-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 116/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 14 April 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. Megatop Inti Selaras Diwakili Oleh : PT. Megatop Inti Selaras
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
268 — 370
  • Menurut Andiperyataan Bagir tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya putusan sertamerta yang tidak bisa dilaksanakan, karena jaminan yang diberikan olehPemohon eksekusi nilainya tidak setara/sesuai dengan nilai obyek eksekusi;Di sisi lain, pada perkara kepailitan, putusan pailit pada tingkat pertama(Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri) dapat dilaksanakan terlebihdahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum(lihat Pasal 8 ayat 7 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan
Pengadilan PN Kaimana Perdata
Register : 23-09-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN Kaimana Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Kmn
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
111 — 42
  • Tidak jelasnya objek sengketa, seiring dengan perkembangan ilmupengetahuan dan hukum, objek permasalahan hukum perdata jugatelah mengalami perkembangan berupa: kepailitan, hak kekayaanintelektual, perselisihan hubungan industrial, komisi pengawaspersaingan usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen, danperselisihan partai politik.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-08-2010 — Putus : 01-03-2012 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 394/Pdt.G/2010/PN. Jkt. Pst
Tanggal 1 Maret 2012 — PT INDOLAMPUNG PERKASA,Cs >< THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO., LTD., SINGAPORE BRANCH,Cs
343 — 332
  • Ptsn No. 394/Pdt.G/2010/PN.Jkt.PstBahwa jurisprudensi adalah salah satu sumber hukum, tapi sayangnyakita di Indonesia ini jur sorte i's not bairding jadi karena hakimnya begitubanyak maka putusan dari Hakim Agung itu bisa berbedabeda, perkarayang sama masuk ke Majelis A dan perkara yang stemeler masuk keMajelis B di Mahkamah Agung, putusannya satu sama lain beda, janganbilang itu lagi, putusan mengenai kepailitan disatu Majelis bisa 4 kaliberubah, kita tidak bisa mengatakan apaapa; Bahwa seharusnya
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Khusus PHI
Register : 28-06-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 10 /Pdt.Sus-PHI/2016/PN.DPS
Tanggal 26 Oktober 2016 — PUTU MIYASA, dkk. melawan PT. Mitragarment Indoraya
143 — 70
  • /4434/HK.02/8/2016 tertanggal 30 Agustus 2016, Nomor : W.24U.1/4434 /HK.02/8/201 tertanggal 30Agustus 2016, dan Nomor : W.24U.1/4434/HK.02/8/201 tertanggal 30 Agustus 2016 akanHal 138dari 179 halaman Perkara NO. 10 /Pid Sus PHI/2016/PN Dpstetapi Tim Kurator tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadapuntuk mewakilinya, dan tidak juga berkirim surat untuk memberitahukan tentang ketidakhadirannya;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pasal 39 UndangUndang Nomor 37tahun 2004 Tentang kepailitan
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 20-11-2017 — Putus : 06-09-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 246/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 6 September 2018 — Penggugat:
Mr. Anton Kaspar Mayer
Tergugat:
1.Saudara Hendri Satria Wijaya
2.Asep Supriyadi
3.Pajar Bastian
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok
2.Kepala Kantor Pertanahan Tangerang Selatan
3.Muhamad Deny alias David
4.Sohib
5.Eman Kadarisman Suwandi,
62 — 35
  • AJM dalam perkara kepailitan ;Bahwa selama saksi membantu Tergugat dalam membereskan berkas PT.AJM saksi tidak digaji atau dibayar oleh Tergugat saksi melakukannyasematamata hanya karena ingin membantu Tergugat ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 12-10-2016 — Upload : 06-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 12 Oktober 2016 — VIJAY PERAPTI VS PT TRADITION INDONESIA
268 — 259 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga,dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalamUndang Undang tentang Kepailitan dan Penundaan KewajibanPembayaran Utang (Pasal 104 ayat (1) UUPT);.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 20-03-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 129/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : TIOMAN TAMBUNAN
Terbanding/Tergugat IV : PT. BANK DANAMON CABANG PEMBANTU PASAR SIBOLGA
Terbanding/Tergugat II : PURNAMA, S.H.
Terbanding/Tergugat III : RAHNIATI PANGGABEAN
Terbanding/Tergugat I : H. AJALI MURNI NAIBAHO
61 — 21
  • Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Pembantu Pasar Sibolga, RUDI(T4) dengan jabatannya selaku Unit Manager) tentu berhak sesuai denganwewenangnya dan jabatannya selaku Unit Manager Pembantu di PasarSibolga melakukan jual beli dengan didukung UU perbank itu sendiri padapembeli oleh tergugat dan itu dibenarkan oleh UU yang ada di Indonesiasebagaimana di dalam UU kepailitan kita di Indonesia yang kita anut tentusah Bapak Ketua Majelis Hakim yang terhormat.Maka penjualan dan pembeli adalah dalam perjanjian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-05-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — PT. TRADITION INDONESIA VS VIJAY PERAPTI
254 — 575 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga,dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (Pasal 104 ayat (1) UUPT);Hal. 41 dari 98 hal. Put. Nomor 15 K/Pdt.SusPHI/2015Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukanpermohonan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ataupemisahan perseroan (Pasal 125 ayat (4) UUPT);.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-03-2010 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1273 K/Pdt/2009
Tanggal 25 Maret 2010 — BUDI SANTOSO SAROYO, DKK ; PT DWIMAJAYA UTAMA, DKK
112 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dwima tersebutadalah Tergugat vide Bukti PI ;Adapun uraian ringkas mengenai permohonan pailit yang diajukan oleh PTTiga Satu Tiga Dwima adalah sebagai berikut :o Permohonan Pailit terhadap Penggugat didaftarkan pada PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Februari2006 dengan register No. 07/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.Permohonan tersebut dikabulkan pada tanggal 24 April 2006 yangmengakibatkan Penggugat Jatuh Pailit dengan segala akibat hukumnya(Bukti P2A) ;o Status Kepailitan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 14-03-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 132/PDT.G/ARB/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 24 Mei 2016 — PT. KAPAL ANGKUT INDONESIA >< PT PANN PEMBIAYAAN MARITIM,Cs
406 — 130
  • Pemohon tidak mempunyai dasar hukum untuk mengadakanperjanjian, seperti adanya proses kepailitan, pencabutan ijinijinyang berhubungan dengan usaha perusahaan oleh pihak yangberwenang, serta adanya keputusan pembubaran perusahaan(Bukti P8) ;"Bahwa SP3 a quo kemudian ditindak lanjuti dengan SuratPenegasan dari Pemohon Nomor 1936/DIR/PPM/2013tanggalHal.16 putusan Nomor:132/Pdt.G/ARB/2016/PN.JKT.PST.19 November 2013 untuk 1(satu) set Kapal Tug Merdeka2001 dan Barge Dirgahayu 3101 (buktiPT Basses: examen
Rumusan Rakernas Bidang Perdata Sita Sita Persamaan
Kata Kunci : sita persamaan, gugurnya sita persamaan,
RUMUSAN RAKERNAS/2007/PERDATA/II
3063 — 0
  • a. Meskipun dalam Rv sita persamaan hanya dapat diletakan terhadap barang-barang bergerak, tetapi dalam perkembangan dan kebutuhan praktik diterapkan juga terhadap barang tetap.b. Pengadilan penerima delegasi dapat langsung meletakan sita persamaan ... [Selengkapnya]
  • Dalam hal hubungan dengan adanya putusan kepailitan, maka baik sita jaminan/sita eksekusi maupun sita persamaan menjadi gugur, dan barang-barang menjadi sita umum dalam pengurusan kurator yang ditunjuk dalam putusan kepailitan.

    e. Jika diperlukan , hakim pengawas harus memerintahkan pencoretan atas sita tersebut.


Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-08-2012 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 25-05-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 469/Pdt.G/2012/PN. Jkt .Sel.
Tanggal 20 Februari 2014 — PT. BADAI MAKMUR, Lawan 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 2. BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) Kabupaten Tangerang, 3. PT. BINA KARYA PRIMA LESTARI, 4. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TENGERANG,
114 — 408
  • bolehbolehsaja tetap dicatat berita acaranya tetapi paling tidak kenapa ada Kepala DesaRT dan RW supaya jelas bahwa ada penyitaan didalam objek perkara tindakpidana dan katakanlah ada yang disita foto copy kalau menurut saksi yangdisita bentuknya adalah produknya Berita Acara dan berita acaralah yangberlaku sebagai pengiktan sama seperti berita acara dalam Perdata Cumadalam Pasal 39 KUHAP ayat (2) dikatakan kalau berita acara dipidan lebihkuat posisinya kenapa karena dia bisa masuk ke Pailit dan kepailitan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 15-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 194/PID/2019/PT MKS
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO Diwakili Oleh : EFLIN ROTUA SINAGA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
167 — 135
  • Menetapkan Imbalan Jasa bagi Kurator dan biaya Kepailitan akanditetapbkan kemudian setelah Tim Kurator melaksanakan tugasnya ataupada saat kepailitan berakhir;6. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya Perkara yangsampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.461.000, (dua juta empatratus enam puluh satu ribu rupiah.Putusan Pailit nomor 04/Pdt.Sus. PKPU.PAILIT/2018/PN Niaga.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-11-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 69/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 1 Nopember 2016 — Rury Lustiani, Direktur UD Sejahtera Lawan PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, dkk
35 — 9
  • Penggugatmengalami kemacetan,"Bahwa dalil Penggugat dalam gugatan pada angka 8 yangmenyatakan Penggugat/debitur adalah pantas dalam kondisi pailitdapat membayar Rp.434.000.000,00 tanpoa bunga tanpa dendamerupakan dalil yang keliru sebab dalam hal pernyataan pailitmenurut ketentuan perundangundangan yang berlaku harus diajukandalam bentuk permohonan sedangkan Penggugat mengajukanpernyataan pailit tersebut dalam bentuk gugatan ke Pengadilansebagaimana tercantum dalam Pasal 6 (1) UU RI No.37 tahun 2004tentang Kepailitan
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-08-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 16-08-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 90/PDT/2018/PT.BTN
Tanggal 13 Agustus 2018 — SHERLY KUMALAWATI HARDJO, Ibu Rumah Tangga, 64 tahun dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3674056701530001, yang beralamat di Jalan Kutilang Raya Blok M3 No.16 Rengas, Ciputat Timur, Alamat KTP. Jalan Parkit I Blok Y.2 No.31, Ciputat Timur, Tangerang Selatan Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/Pembanding I ; LAURA KUMALAWA HARYANTO, Karyawan Swasta,34 tahun, dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3674056608830001 yang beralamat di Jalan Kutilang Raya Blok M3 No. 16 Sektor 2 Bintaro Raya, Tangerang Selatan, alamat KTP Jl. Parkit 1 Blok Y.2 No.31, Ciputat Timur, Tangerang Selatan Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II/Pembanding II ; Dalam hal ini, keduanya diwakili oleh Kuasanya : Zaka Hadisupani Oemang,SH. Mhd. Sakti Hasudungan Tambunan,S.H. Danny Wiston,SH. Ayu Anggraini Puspitasari, SH. Andi Taufiq Muliawan,SH. Harjuno Dwi Alifianto,SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mjaya Hadi & Co, yang beralamat di Menara Palma 12 th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok x-2, Jakarta 12950 secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 26 Januari 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang masing-masing dibawah Nomor : 34/34/ 35/35/SK.HUK/PDT/18/PNS., masing-masing tertanggal 30 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pembanding/semula Kuasa Para Penggugat L A W A N : 1. PT BANK PANIN, Tbk, pada kantor Cabang Cilegon, beralmat di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 8 Rt/Rw 002/012 Masigit, Cilgon, Banten Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : Suyanto, SH. Dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Suyanto Simalango Patria & Partners (“SSP Law Firm”), yang beralamat di Gedung South Quarter Tower A, Lantai 11, Unit B, R.A Kartini Kav-8, Jakarta Selatan 12443, yang dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/DIR-SK/2018, telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Maret 2018 Nomor : 104/40/SK.HUK/PDT/I8/PN.Srg. selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I; 2. EUIS ERNA,Ibu Rumah Tangga, berkewarganegaraan Indonesia yang beralamat di Jl. Sindang Sari III No. 14, RT.001, RW.013 Kel. Antapani Wetan, Kec. Cicadas Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dimas A, Pamungkas,SH. MH. Didi Iskandar, SH. MH. dan Erolflin Siregar, SH. Advokat dari Kantor Hukum Pamungkas, beralamat Kantor di Jl. Soekarno Hatta No.561, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2018, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 150/37/SK.HUK/Pdt/18/PN.Srg.tanggal 15 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanding II semula Kuasa Tergugat II; 3. PT.BANK PANIN, Tbk (Kantor Pusat), beralamat di Jln. Jenderal Sudirman Kav.1 (Senayan) Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : Suyanto,SH. Dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Suyanto Simalango Patria & Partners (“SSP Law Firm”), yang beralamat di Gedung South Quarter Tower A, Lantai 11, Unit B, R.A Kartini Kav-8, Jakarta Selatan,yang dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/DIR-SK/2018,/ telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Maret 2018 Nomor : 104/40/SK.HUK/ PDT/I8/PN.Srg. , selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Kuasa Turut Tergugat ;
255 — 582
  • Dalamhal Bank belum menerima buktibukti dari pemegang rekening pertama yangdisyaratkan bank tersebut mengenai penentuan ahli waris atau kepailitan(termasuk penunjukan kurator) atau pengampuan dari pemegang rekeningyang bersangkutan, maka Bank berhak dan berkewajiban untuk meletakanrekening bersama tersebut dalam keadaan status quo, oleh karenanya Bankberhak untuk menolak setiap penarikan dana dari dalam rekening bersamatersebut hal tersebut sejalan dengan prinsip Pedoman Good CorporateGovernance
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-02-2018 — Putus : 15-05-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 120/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 15 Mei 2018 — JUDIO JOSE RIZAL ISKANDAR MANOPO CS >< PT.NUSANTARA RAGA WISATA
159 — 82
  • Richard juga telah ikutmembantu pendanaan kegiatan operasional perusahaan yang kondisikeuangannya pada saat itu tidak membaik bahkan mengalami kepailitan;8. Pada tanggal 19 Desember 2003, para pemegang saham dalamPenggugat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(?"RUPSLB) dimana dalam RUPSLB dimaksud para pemegang sahampada pokoknya telah mengeluarkan keputusan sebagai berikut:a.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama
Register : 23-07-2014 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 11-09-2017
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 1920/Pdt.G/2014/PA JS
Tanggal 8 Nopember 2016 — Irawan Wirontono bin Wirontono, dkk Melawan Ariane Dewi binti Hasmanan Dan PT. Saptawira Adhitama Tur Melawan Irawan Wirontono bin Wirontono, dkk
108 — 75
  • Dengan demikian secara umum eksistensidan valisitasnya tidakterancam oleh kematian, kepailitan pergantian atau pengundurandiri individu pemegang saham.Ciri personalitas yang demikian diatur pada pasal 3 ayat (1)Pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secarapribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dantidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan yang melebihisaham yang dimilik?'.