Menteri Pendidikan Nasional Nomor 514/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010 dan Surat Keputusan Menteri PendidikanNasional Nomor 49193/A.A3/KU/2011 tanggal 21 Juni 2011 bersamasamadengan FAHMI SADIQ bin SADIQ, YOGI PARYANA SUTEDJO, MIRMAFADJARWATI MALIK dan EFFENDY HUTAGALUNG (masingmasingdilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara tanggal 02 Januaritahun 2010 sampai dengan 31 Desember tahun 2011 atau setidaktidaknyapada waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat

Mansyur Ramlyselaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Balitbang Depdiknas TA2010 dan mengangkat Terdakwa Suhenda selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada Pusat Statistik Pendidikan (PSP) Balitbangberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor514/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010;3.

Menteri Pendidikan Nasional Nomor514/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010 dan Surat Keputusan MenteriPendidikan Nasional Nomor 49193/A.A3/KU/2011 tanggal 21 Juni 2011bersamasama dengan FAHMI SADIQ bin SADIQ, YOGI PARYANA SUTEDJO,MIRMA FADJARWATI MALIK dan EFFENDY HUTAGALUNG (masingmasingdilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara tanggal O02 Januaritahun 2010 sampai dengan 31 Desember tahun 2011 atau setidaktidaknyapada waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor914/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010: membuat keputusan danatau mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnyapengeluaran uang atas beban APBN, melakukan kegiatan yang terkaitdengan substansi tugas dan fungsi serta membuat komitmen atasnama Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat PerintahKerja Lembur, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Keputusan Lainyang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada kantor/satuan kerja;b.

Mansyur Ramlyselaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Balitbang Depdiknas TA2010 dan mengangkat Terdakwa Suhenda selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada Pusat Statistik Pendidikan (PSP) Balitbangberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor514/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010;Terdakwa Suhenda selaku PPK menetapkan dokumen pengadaan berupaKAK, HPS, RKS, dan SSUK yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkankarena dibuat oleh Amir Hamzah yang merupakan pihak tidak sah dan

FITRI YENIberupa : Formulir Permohonan Kredit, Surat Persetujuan PemberianKredit (SPPK), Perjanjian Kredit (PK), Notisi/Usulan Kredit, TaksasiKredit, Kwitansi Penerimaan Uang, Pemindahbukuan PencairanKredit, Daftar Potongan Pencairan Kredit, Surat Pengantar keNotaris, Covernote dari Notaris, Agunan Kredit, Foto kopi KTP, FotoKopi Kartu Keluarga, Formulir Penyetoran, Formulir Penarikan &Rekening Koran Tabungan;; 58)Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 510/ A.A3/

., MH selaku pejabat pembuatKomitmen Berdasarkan surat keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor :90854/A.A3/KU/2011 Tanggal 10 Oktober 2011 bersamasama dengan saksi DR. IrSYAHRIL TAUFIK, Msc, Eng Selaku Tim Ahli HPS / Panitia Pemeriksa / PenerimaBarang Universitas Lambung Mangkurat (dalam penuntutan terpisah) dan saksiMASITOH binti ABDUL WAHAB SIRAIT selaku Direktur PT.

Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa HERRY SUPRIYANTO, SH., MH selaku pejabat pembuatKomitmen Berdasarkan surat keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor :90854/A.A3/KU/2011 Tanggal 10 Oktober 2011 bersamasama dengan saksi DR. IrSYAHRIL TAUFIK, Msc, Eng Selaku Tim Ahli HPS / Panitia Pemeriksa / PenerimaBarang Universitas Lambung Mangkurat (dalam penuntutan terpisah) dan saksiMASITOH binti ABDUL WAHAB SIRAIT selaku Direktur PT.

MH mulai melaksanakan tugassebagai PPK berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor: 3341/UN8/KU/2011 tanggal 10 Oktober 2011 mulai berlakutanggal 13 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.PUTUSAN NOMOR : 49/PIDSUSTPK/2015/PN. Bjm.

Halaman 133 dari 354 Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No.78763/A.A3/KU/2011 tanggal 14 September 2011 dan sesuai KeputusanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 126777/A.A3/KU/2011 tanggal 22Desember 2011 tugas saksi sebagai pejabat pembuat Komitmen administrasiumum yakni gaji pegawai, kenaikan pangkat pegawai dan dosen dan PNPBtidak terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Bahwa PPK lama yaitu Saksi Drs. ABU BAKAR SIDIK BIN H. MAHMUR(ALM) dan ULP lama FAISAL, SH.

Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)berdasarkan Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:90854/A.A3/KU/2011 tanggal 10 Oktober 2011 untuk menggantikan Drs.ABU BAKAR SIDDIK atas usulan dari Rektor Universitas LambungMangkurat Banjarmasin kemudian tanggal 15 Oktober 2011 Terdakwadiminta oleh saksi Dr. Ir. SYAHRIEL TAUFIK, M. Sc.

isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 nomor :DIPA023.04.2.415134/2013 revisi ke 6 tanggal 02 desember 2013 yang dilegalisir;Fotokopi surat Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor : 515/A.A3/KU/2013 tentangpengangkatan pejabat perbendaharaan / pengelola keuangan pada Universitas tanjungpura T.A 2013yang dilegalisir. 27.6 (enam) lembar fotokopi Organisasi dan tata kerja Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi(BAPSI) Universitas Tanjungpura yang termuat didalam Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia nomor : 095/O0/2001, tentang perubahan atas keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor: 0171/0/1995 tentang Organisasi dan tata cara kerja Universitas Tanjungpura berikut lampiran yangdilegalisir. 28.4 (empat) lembar fotokopi Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura nomor : 1541/UN22/LK/2012, tanggal 20Desember 2012 tentang penetapan panitian pengadaan barang dan jas lainnya di lingkungan UniversitasTanjungpura berikut lampiran yang dilegalisir

No. 644 K/PID.SUS/2017 nomor : 515/A.A3/KU/2013 tentang pengangkatan pejabatperbendaharaan / pengelola keuangan pada Universitas tanjungpuraT.A 2013 yang dilegalisir. 2/.6 (enam) lembar fotokopi Organisasi dan tata kerja Biro AdministrasiPerencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI) Universitas Tanjungpurayang termuat didalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia nomor : 095/0/2001, tentang perubahan atas keputusanmenteri pendidikan dan kebudayaan nomor : 0171/0/1995 tentangOrganisasi

Zuhanda danSri Mekka, S, SH,MSi perihal bantuan kepada Ichsan, Cs proses pelaksanaan4 (empat) kegiatan Pengkajian dan Penelahaan Ranperda Propinsi Riau (asli);304 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No:009/0/2003 tentang STATUTA UNRI tanggal 27 Januari 2003.305 1 (satu) bundel Keputusan Rektor UNRI No: 167/J19/KS/2004 tanggal5 Mei 2004 tentang Ketentuan Umum tentang Ketenakerjaan UNRI denganPihak Luar.306 1 (satu) bundel Perjanjian Pemakaian Lembaga tanggal 24 Mei 2006.307

Zuhanda dan SriMekka, S, SH, MSi perihal bantuan kepada Ichsan, Cs proses pelaksanaan 4(empat) kegiatan Pengkajian dan Penelahaan Ranperda Propinsi Riau (asli);1 (satu) bundel Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No: 009/O/2003 tentang STATUTA UNRI tanggal 27 Januari 2003.1 (satu) bundel Keputusan Rektor UNRI No: 167/J19/KS/2004 tanggal 5 Mei2004 tentang Ketentuan Umum tentang Ketenakerjaan UNRI dengan PihakLuar.1 (satu ) bundel Perjanjian Pemakaian Lembaga tanggal 24 Mei 2006.Foto Copy

Zuhanda dan Sri Mekka, S,SH, MSi perihal bantuan kepada Ichsan, Cs proses pelaksanaan 4 (empat)kegiatan Pengkajian dan Penelahaan Ranperda Propinsi Riau (asl1);1 (satu) bundel Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No: 009/0/2003 tentang STATUTA UNRI tanggal 27 Januari 2003.1 (satu) bundel Keputusan Rektor UNRI No: 167/J19/KS/2004 tanggal 5 Mei2004 tentang Ketentuan Umum tentang Ketenakerjaan UNRI dengan Pihak Luar.1 (satu ) bundel Perjanjian Pemakaian Lembaga tanggal 24 Mei 2006.Foto Copy

Investasi (KI) DesaSako Marga Sari Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atasnama FITRI YENI berupa Formulir Permohonan Kredit, SuratPersetujuan Pemberian Kredit (SPPK), Perjanjian Kredit (PK), Notisi/Usulan Kredit, Taksasi Kredit, Kuitansi Penerimaan Uang,Pemindahbukuan Pencairan Kredit, Daftar Potongan PencairanKredit, Surat Pengantar ke Notaris, Covernote dari Notaris, AgunanKredit, fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, Formulir Penyetoran,Formulir Penarikan & Rekening Koran Tabungan ;Fotokopi Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 510/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentangPengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan padaUniversitas Riau Tahun Anggaran 2007 yang telah dilegalisir; AsliBundel Kredit Pengusaha Kecil (KPK) Kredit Investasi (Kl) DesaSako Marga Sari Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atasnama HERMAN GAZALI, SE.

Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 510/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentangPengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan padaUniversitas Riau Tahun Anggaran 2007 yang telah dilegalisir; AsliBundel Kredit Pengusaha Kecil (KPK) Kredit Investasi (Kl) DesaSako Marga Sari Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atasnama HERMAN GAZALI, SE.

Yang diajukan oleh Terdakwa melalul Penasehat HukumTerdakwa :Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 14246/A.A3/KU/2006, tentangPengangkatan Pejabat Perbendaharaan/PengelolaKeuangan pada Direktorat Jenderal Pendidikan LuarSekolah Departemen Pendidikan Nasional, tanggal 24April 2006 (Vide Bukti T1) ;Daftar APBNP Ditjen PLS/PNFI tahun 2006 terdapat mataanggaran untuk kegiatan penyaluran dana bantuan(Block Grant), yang diantaranya dipergunakan untukPengadaan Peralatan Information

., NIP : 196208041986091001,Pembina Utama Madya ( Gol.IV/d) sebagai Rektor Universitas Mataram ;:Copy dari copy Surat dari Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 80/R/INSP.INV/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Laporan HasilPemeriksaan Khusus atas Pengelolaan Rumah Negara di LingkunganUniversitas Mataram ; : (Copy dari Copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 088/0/2003tanggal 4 Juli 2003 tentang Status Universitas Mataram ; :Copy sesuai dengan aslinya Surat Badan Pemeriksa Keuangan RepublikIndonesia

Put.No. 1221 K/Pid.Sus/2015Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2588/G1.2/C/1987 tanggal 28 September1987, dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2010 dan 2011 diangkatberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 514/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010 dan Surat Keputusan Menteri PendidikanNasional Nomor 49193/A.A3/KU/2011 tanggal 21 Juni 2011 bersamasamadengan FAHMI SADIQ bin SADIQ, YOGI PARYANA SUTEDJO, MIRMAFADJARWATI MALIK dan EFFENDY HUTAGALUNG (masingmasingdilakukan penuntutan

Put.No. 1221 K/Pid.Sus/2015Komitmen (PPK) pada Pusat Statistik Pendidikan (PSP) Balitoangberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor514/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010;Dalam persiapan pelaksanaan Kegiatan Pemetaan dan Pendataan SatuanPendidikan tersebut, Depdiknas melakukan kerja sama dengan BadanPusat Statistik (BPS) mengingat UndangUndang Nomor 16 Tahun 1997tentang Statistik, yang mengamanatkan pelaksanaan sensus ataupunpendataan yang berskala nasional menjadi kewenangan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor514/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010: membuat keputusan danatau mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnyapengeluaran uang atas beban APBN, melakukan kegiatan yang terkaitdengan substansi tugas dan fungsi serta membuat komitmen atasnama Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat PerintahKerja Lembur, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Keputusan Lainyang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pada kantor/satuan kerja;b.

Pasal 64 Ayat (1)KUHP;LEBIH SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Suhenda selaku Pegawai Negeri Sipil diangkatberdasarkan Keputusan Sekretaris Badan Penelitian dan PengembanganPendidikan dan Kebudayaan Nomor 2588/G1.2/C/1987 tanggal 28 September1987, dan diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Tahun 2010 dan 2011berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor514/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010 dan Surat Keputusan MenteriPendidikan Nasional Nomor 49193/A.A3/KU/2011 tanggal 21 Juni 2011bersamasama

Hakim pada Pengadilan Tingkat dan Tingkat Banding kurangmempertimbangkan peran Terdakwa yang sangat signifikan sebagaiPejabat Pembuat Komitmen Tahun 2010 dan 2011 diangkatberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor514/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010 dan Surat KeputusanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 49193/A.A3/KU/2011 tanggal 21Juni 2011;Hal. 343 dari 495 hal.

Dana Bantuan dari Pemerintah Pusat Program BLOCKGRANT (BOMM,BKMM dan RSSN):e Dasar hukum pemberian dana bantuan program Blockgrant (BOMM,RSSN dan BKMM) dari pemerintah pusat kepada SMA Negeri 5 KotaSukabumi adalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Blockgrant untuk Pendidikandasar dan menegah, dimana Sumber dana pembiayaan programBlockgrant tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Tahun2010

Dana Bantuan dari Pemerintah Pusat Program BLOCKGRANT (BOMM,BKMM dan RSSN):e Dasar hukum pemberian dana bantuan program Blockgrant (BOMM, RSSNdan BKMM) dari pemerintah pusat kepada SMA Negeri 5 Kota Sukabumiadalah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Blockgrant untuk Pendidikan dasar danmenegah, dimana Sumber dana pembiayaan program Blockgrant tersebutberasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DirektoratPembinaan Sekolah Menengah Atas

GIRI SURYATMANA yang diangkat sebagaiSekretaris pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan (PMPTK) Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan SuratKeputusan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor:165/MPN.A4/KP/2006 tanggal 14 September 2006 sekaligus diangkat sebagaiPejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Menteri PendidikanNasional Nomor: 505/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentangPengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada Ditjen PMPTK

., M.Si selakuPejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Balai Pengembangan Media Radio (BPMR) Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan MenteriPendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 8454/A.A.3/KU/2007 tanggal28 Maret 2007 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 571/A.A.3/KU/2008 tanggal 2 Januari 2008, bersamasamadengan saksi Dra.

Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke1 jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa BACHTIAR EFENDI MARPAUNG, SE, M.Si selakuPejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan MenteriPendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8454/A.A.3/KU/2007 tanggal28 Maret 2007 dan Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 571/A.A.3/KU/2008 tanggal 2 Januari 2008, bersamasama dengan saksi Dra.

Raya Tahun Anggaran 2010,beserta Lampirannya;3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 773/A.A3/KU/2011 Tanggal 03 Januari 2011tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/PengelolaKeuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011,beserta Lampirannya;3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 126779/A.A3/KU/2011 Tanggal 15 Desember2011 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/PengelolaKeuangan pada Universitas

Palangka Raya Tahun Anggaran 2012,beserta Lampirannya;3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 517/A.A3/KU/2013 Tanggal 02 Januari 2013tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/PengelolaKeuangan pada Universitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013,Halaman 131 dari 935 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Pik34.35.33.5.33.6.33.7.beserta Lampirannya;4 (empat) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 137230/A.A3/KU/2013 Tanggal 09 Oktober

Menteri Pendidikan Nasional R.I.

Anggaran 2010, beserta Lampirannya;33.2. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaHalaman 518 dari 935 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN PikNomor : 773/A.A3/KU/2011 Tanggal 03 Januari 2011 tentangPengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan padaUniversitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2011, beserta Lampirannya;33.3. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 126779/A.A3/KU/2011 Tanggal 15 Desember 2011 tentangPengangkatan

Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan padaUniversitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2012, beserta Lampirannya;33.4. 3 (tiga) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 517/A.A3/KU/2013 Tanggal 02 Januari 2013 tentangPengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan padaUniversitas Palangka Raya Tahun Anggaran 2013, beserta Lampirannya;33.5. 4 (empat) lembar Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 137230/A.A3/KU/2013 Tanggal 09 Oktober 2013tentang

SURVEYOR INDONESIASERTA KEWAJIBANNYA SELAKU PENYEDIA JASA;Dalam rangka pelaksanaan DIPA PDSP Sekjen Kemdiknas tahun2011 tersebut, Suhenda diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.49193/A.A3/KU/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang PengangkatanPejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan, dan Abdul Ghofar,S.Si, M.Ti berdasarkan surat keputusan yang sama diangkat selakuPejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);DALAM RANGKA PERENCANAAN PEMILIHAN PENYEDIABARANG

2010 NILAIPAGU SEBESAR RP. 46.805.847.000, (EMPAT PULUH ENAMMILYAR DELAPAN RATUS LIMA JUTA DELAPAN RATUSEMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH), TETAPDILAKSANAKAN MELALUI PROSES SELEKSI UMUM,WALAUPUN TERDAKWA YOGI PARYANA SUTEDJO DANFAHMI SADIQ BIN SADIQ MENGETAHUI BAHWAPEKERJAAN PADA TAHUN 2010 HASILNYA BELUM SELESAIDAN TIDAK SESUAI DENGAN KONTRAK TAHUN 2010;19 Dalam rangka pelaksanaan DIPA PDSP Sekjen Kemdiknas tahun2011 tersebut, Suhenda diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional No.2049193/A.A3/KU/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang PengangkatanPejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan, dan Abdul Ghofar,S.Si, M.Ti berdasarkan surat keputusan yang sama diangkat selakuPejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);DALAM RANGKA PERENCANAAN PEMILIHAN PENYEDIABARANG DAN JASA PEKERJAAAN PEMETAAN DANPENDATAAN PENDIDIKAN UNTUK OUT PUT SATUANPENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA DANSTATISTIK PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011,SEBAGAI BERIKUT:Suhenda selaku PPK menggunakan

.0880.02301.101//2011, TANGGAL 31 DESEMBER 2010 NILAIPAGU SEBESAR RP. 46.805.847.000, (EMPAT PULUH ENAMMILYAR DELAPAN RATUS LIMA JUTA DELAPAN RATUSEMPAT PULUH TUJUH RIBU RUPIAH), TETAPDILAKSANAKAN MELALUI PROSES SELEKSI UMUM,WALAUPUN TERDAKWA YOGI PARYANA SUTEDJOMENGETAHUI PEKERJAAN PADA TAHUN 2010 HASILNYABELUM SELESAI DAN TIDAK SESUAI DENGAN KONTRAKTAHUN 2010;18 Dalam rangka pelaksanaan DIPA PDSP Sekjen Kemdiknas tahun2011 tersebut, Suhenda diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional No.49193/A.A3/KU/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang PengangkatanPejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan, dan Abdul Ghofar,S.Si, M.Ti berdasarkan surat keputusan yang sama diangkat selakuPejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);19 DALAM RANGKA PERENCANAAN PEMILIHAN PENYEDIABARANG DAN JASA PEKERJAAN PEMETAAN DANPENDATAAN PENDIDIKAN UNTUK OUT PUT SATUANPENDIDIKAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN DATA DANSTATISTIK PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2011,DILAKUKAN DENGAN TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT

Surat keputusan balai bahasa jawa tengah nomor370/A10.8/H.5/2010 tanggal 21 desember 2010 tentang bukupengayaan pengetahuan, buku pengayaan ketrampilan, bukupengayaan kepribadian, buku referensi dan buku panduanpendidik sebagai buku nonteknis pelajaran yang memenuhisyarat kelayakan untuk digunakan sebagai sumber belajar padajenjang pendidikan dasar dan menengah.Bahwa menurut keputusan menteri pendidikan nasional nomor :036/0/2002 tanggal 21 Maret 2002 tentang perincian tugas, yaituBalai bahasa Jawa

pemerintah daerah yang mempunyaikewenangan menyelenggarakan urusan pemerintah tertentu yang diberikanoleh undangundang;Kewenangan Atributi : kewenangan asli, kewenangan yang diciptakan olehperaturan perundangundangan; Peralihan kewenangan melalui dua jalan delegasi dan mandat,keduaduanya adalah kewenangan limpahan, artinya kewenangan itu barudapat di delegasikan atau dimandatkan ketika pejabat yang bersangkutanmempunyai kewenangan atributi tektual tidak, kalau tidak, tidak mempunyaikewenangan;Kalau di Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 036/0/2003 tentangperincian tugas balai bahasa dan kantor bahasa mempunyai kKewenangan, bisamengeluarkan keputusan atau penetapan, kalau tidak mempunyai kKewenanganya tidak bisa.Untuk menetapkan / mengetahui ruang lingkup kewenangan balia bahasa /kantor bahasa diperlukan kejelian dengan melihat peraturan yang terkait yangmenjabarkan lebih lanjut rincian atau ruang lingkup kewenangan tersebut.Disamping itu, perlu juga digali informasi dari pejabat di lingkungan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 133 / U /2003 Tanggal 27 Agustus 2003 tentang Pemberian BantuanBlock Grant serta Panduan Pelaksanaan Tekhnis ProgramBlock Grant Pembangunan USB Lanjutan Tahun 2012 yangpada pokoknya mengatur mengenai pembarian bantuan /hibah block grant dalam pelaksanaan pembangunan USBtersebut dilakukan secara Swakelola dengan mengacu padaketentuan yang berlaku;Bahwa kemudian, pada sekitar bulan juli tahun 2012, setelahterdakwa mengikuti Workshop Unit Sekolah Baru (USB

ijazahSarjana Pendidikan (S.Pd), ljazah Akta IV dan Transkrip AkademikPara Terdakwa tersebut beralamat di Jalan Kalidami Nomor 1416Surabaya, 0315997414 / 0317036 8029 dan bahwa UniversitasTritunggal yang menerbitkan ijazah para Terdakwa tidak pernahterdaftar dalam data Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dan tidakterdata dalam Data Evaluasi Program Studi Dikti, Kemdiknassehingga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalserta oleh Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman PendirianPerguruan Tinggi;Bahwa Universitas Tritunggal Surabaya yang menerbitkan ijazahPara Terdakwa yaitu yang beralamat di Jalan Kalidami Nomor 1416Surabaya, 0315997414/0317036 8029 dengan Rektor yangbernama Prof.

Ukuran tidak mengganggu atau tidak meninggalkan tugas kedinasandan atau tugas pekerjaan seharihari sebagai PNS di lingkunganKementerian Pendidikan Nasional pada saat itu harus memperhatikanketentuan, yaitu:1) Pasal 87 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2009 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan bahwa 1 semesterterdiri atas 14 sampai dengan 16 minggu;2) Lampiran Il.a dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.36/D/0/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian AngkaKredit

BASUKI,MM. diberi tanda, T.IV.15b;Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor: 008/006. 1/Kp.6. Y/2008 TentangPengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Dosen PerguruanTinggi memutuskan Terhitung mulai 1 September 2007,mengangkat Ir.Danu Pratama,M.T. dalam jabatan AsistenAhli.ditetapkan di Semarang pada tanggal Pebruari 2008,atas nama Menteri Pendidikan Nasional RI KoordinatorKoordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI tertandaProf.Drs.

Dan dikarenakan rehbilitasi gedung sekolah diSDN O01 Panjang Utara merupakan tugas saksi sebagaikepala bidang Gedung dan perlengkapan yang bertindak danmewakili Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung = makaberdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RINomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk teknis' pelaksanaandana alokasi khusus (DAK) bidang pandidikan yakniMembentuk tim teknis yang terdiri dari unsur sudinsarana pendidikan / subdin TK dan Sd dinas pendidikankabupaten / kota sebagai leading sector