Ditemukan 1112 data
52 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena pada prinsipnya hak waris timbul karena hubungandarah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (simak Pasal 832KUHPerdata dan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam atau KHI);Bahwa selain itu, oleh karena menurut saksi saksi Freddy Montgomeriepenyerahan surat tanah objek perkara oleh Lijo kepada saksi adalah sewaktuNyonya Isa /Mak Isah masih hidup, maka secara hukum tentu saja penyerahantersebut cacat hukum karena tanpa sepengetahuan dan seizin dari NyonyaIsa/Mak Isa sebagai orang yang berhak
40 — 30
sama( lihat berita acara sidang pemeriksaan setempat hari Kamistanggal 29 September 2016 ) ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi yang diajukanPembanding semula Penggugat yaitu Pare dan Musa yang masingmasingmenerangkan bahwa dari pemberitahuan Surullah(orang tua Pembandingsemula Penggugat ) tanah obyek perkara adalah milik Surullah yangdipinjamkan kepada Judi bin Pante dimana keterangan saksisaksi tersebutmenurut , pendapat Pengadilan Tinggi saling bersesuaian ;Menimbang, bahwa apabila kita simak
1.ARNOLD R. MUDENG,
2.JANTJE ADRY RUNTUTHOMAS
3.PAULUS WELLEM SIMBOH
4.DJONI V. RUMIMPER
5.YOHANA NANANG ROSANA K
6.LOES MARIA MIKE SURENTU
7.JEANE LOLONG
8.LIENTJE N. MAMENTU
9.RINA LUSIDA HUTABARAT
10.ENGKOS KOSWARA
11.DAIBY CAROLYN KUMENTAS
12.LEGIATI
13.NOLDY A. RUNTUTHOMAS
14.YANUAR ABRAHAM AGUNG
15.JAMES LEFRANS SIGAR
16.OLLO PAULUS BASTIAN
17.LOUTJE TENTERO
18.MAENDAR ARISANDI
19.ALBERT TUASELA
20.ERWIN MAURITS HOELY, SE
21.ASLIN TUMPAK PURBA
22.EVELIEN UNDAP
23.SLAMET RIYANTO
24.JACH PAULUS RUNTU
25.DINA DWININGSIH
26.SIMON VICTOR RUNTU
27.NENGSIH BT. UPEN
28.GEERTJE CH RUNTU
29.RULIANSYAH
Tergugat:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq KEPALA STAF ANGKATAN DARAT, Cq PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA/JAYAKARTA,
Turut Tergugat:
1.PEM RI CQ MEN AGRARIA DAN TATA RUAN GRI CQ KBPN PUSAT CQ KKANWIL BPN PROV DKI JKT CQ KKBPN KOTA ADM JAKTIM
2.PEMERINTAH RI CQ. MENTERI KEUANGAN RI CQ. DITJEN KEKAYAAN NEGARA
175 — 43
memanfaatkan rumahnegara sesuai dengan fungsinya.C) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/Sip/1960tanggal 3 Pebruari 1960 yang menyatakan : Surat Petuk Bumi(sekarang PBB) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwatanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantumdalam surat bumi dan bangunan tersebut.2) Sehingga pembayaran pajak yang dilakukan oleh ParaPenggugat adalah bukan bukti kepemilikan atas obyek sengketa,karena milik TNI AD dan merupakan barang milik Negara yangtelah terdaftar dalam Registrasi SIMAK
Bahwa tanah dan bangunan rumdis di obyek sengketaperuntukannya sebagai rumah dinas prajurit TNI AD dan obyeksengketa sudah tercatat dalam barang milik Negara yang telahterdaftar dalam Registrasi SIMAK BMN Nomor : 30505005 yangdiperoleh dari Penyerahan KNIL tanggal 25 Juli 1950.1) Data kronologis atas obyek perkara sebagai berikut :a) Lokasi : Jl.
Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukumyang mengikat atas Surat Penyerahan KNIL tanggal 25 Juli 1950 yangtercatat dalam Registrasi SIMAK BMN Nomor : 30505005.4. Menyatakah sah menurut hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00099a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian PertahananRepublik Indonesia, seluas : 50.552 M2.5. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukumyang mengikat, berupa :a.
Menyatakan sah menurut hukum penyerah KNIL tanggal 25 Juli 1950yang tercatat dalam Registrasi SIMAK BMN Nomor : 30505005.. Menyatakah sah menurut hukum Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00099a.n. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian PertahananRepublik Indonesia, seluas : 50.552 M2.. Menyatakan sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukumyang mengikat, berupa :a.
Pewira Saputra,SH
Terdakwa:
SUKIRNO Als PAK KIRNO Bin BULEN ARTEDJA
85 — 33
yang berkaitan selama Terdakwa SUKIRNO menjabat sebagaiPaurlog sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 dan yang bertanggung jawabterhadap dokumendokumen tersebut adalah Terdakwa SUKIRNO karenaterdakwa SUKRINO yang pada saat itu menjabat sebagai perwira urusanlogistik dibagian sumda yang mempunyai tugas mengecek dan mencatatbarang inventaris, melakukan perawatan Alut dan Alsus, melaksanakanpenyaluran pembekalan umum dan peralatan krimsus termasuk senjata api,membantu kasubbag Srpras untuk melakukan SIMAK
Paurlog selaku pemegang kuasa untukmengelola BBM Polres Landak karena saksi menangani tentang SistemManajemen Akutansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN); Bahwa, saksi mengetahui informasi tentang pemalsuan tandatangan Kapolres Landak yaitu berawal dari Pada bulan januari 2019seluruh Polres di wilayah Polda Kalbar diadakan pertemuan denganpihak Pertamina di Hotel Golden Tulip Pontianak dan Polres Landakdiwakili oleh Kabagsumda (Kompol SUTIKNA), Paurlog (IPDA TRIHARYANTO) dan BRIPKA EDWARD RAYMOND (Staf
287 — 156
Bahwa tanah sudah tercatat ke dalam SIMAK BMN dengan NUP 1,dan telah dimasukan ke dalam Daftar Inventaris Barang Kd. Barang :2.01.01.04.001.1.5.
M. Robin Salam. IR
Tergugat:
1.TNI AD Cq. Panglima Komando Daerah Militer XIV / Hasanuddin
2.TNI AD Cq. Asisten Logistik Komando Daerah Militer XIV / Hasanuddin
3.TNI AD Cq. Pusat Koperasi Angkatan Darat "A" (Puskopad) DAM XIV / Hasanuddin
4.TNI AD Cq. Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD)
5.Abdul Fattah Salam
Turut Tergugat:
5.TNI Cq. Panglima TNI
6.Pemerintah RI Cq. Menteri Pertahanan RI
7.Pemerintah RI Cq. Menteri Keuangan RI
166 — 73
Gugatan ini, untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan sempurna ;
5. Memerintahkan kepada Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III agar segera menghapus dan mengeluarkan Obyek Sengketa Tanah eks.Losmen Sulawesi yang terletak dikenal dan setempat Jalan Tentara Pelajar No.7 Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar (dahulu bernama Jalan Seram No.7 Kotamadya Ujung Pandang) dari Daftar Barang Milik Negara dan menyatakan IKN No.REG.31408013 dan SIMAK
yang terletak dikenal dan setempat Jalan Tentara Pelajar No.7 Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar (dahulu bernama Jalan Seram No.7 Kotamadya Ujung Pandang), yang bertuliskan :
TANAH MILIK TNI AD CQ.KODAM XIV / HASANUDDIN
1. OTORISASI KASAD No.KEP/722/PP/OT/DAM/XIV/68 ;
2. OTORISASI KASAD No.KEP/1009/PP/OT/DAM/XIV/68 ;
3. OTORISASI KASAD No.KEP/027/PP/OT/DAM/XIV/69 ;
4. TERDAFTAR DALAM IKN No.REG.31408013 DAN SIMAK
66 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
berkas permohonan Hakim mengatakan supaya hak ibutidak hilang gugatan dari bapak (Pemohon);Pada waktu itu Pemohon membantah, yang minta cerai ibu (Termohon),Pemohon hanya mengajukan penyelesaian gugatan cerai;Hakim mengatakan supaya hak ibu nggak hilang secara formal bapak yangmenggugat ibu menjawab;Kalau menurut pasal yang tersebut di atas Pasal 15 PP RI Nomor 9 Tahun1975 dan pasal 131 KHI, Pengadilan (Hakim) harus meminta keterangandan penjelasan segala sesuatu tentang perceraian ini;Kalau kita simak
90 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Harapan Putra Perkasa) tidak dapat bertindaksebagai persoon di forum peradilan perdata;Bahwa Yurisprudensi stare decisis telah menegaskan, bahwa gugatan harusditujukan terhadap badan hukum, dan bukan terhadap Direktur dari badanhukum tersebut (mohon simak: Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 419 K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993, termuat di dalam MajalahHukum Varia Peradilan, tahun VIII Nomor 1999, halaman 910);Bahwa demikian pula surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 7
43 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersendiri terpisahdari kekayaan rechtspersoonnya (incasu BHMN USU), sehingga olehkarenanya organisator dari rechtspersoon tidak dapat bertindak sebagaipersoon di forum peradilan perdata, immers REKTOR selaku organisatordari suatu rechtspersoon (incasu BHMN USU) sesungguhnya hanyalahberkedudukan selaku wakil dari rechtspersoon BHMN USU; Bahwa yurisprudensi stare rachsts telah menegaskan bahwa gugatanharus ditujukan terhadap badan hukum, dan bukan terhadap Direktur daribadan hukum tersebut (mohon simak
61 — 35
Made Winarsa, M.Si.Halaman 40 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/PT DPS92) Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan Perikanan ProvinsiBali Nomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26 Mei 2014Form Cek List /Daftar Simak Pokja,oO34oO)) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA),) Harga Perkiraan Sendiri (HPS),) Bill of Quantity (BoQ),)))oOo O ON OKerangka Acuan Kerja (KAK),oO89100) Gambar,101) Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2 Juni2014,102) Surat Pemberitahuan
Made Winarsa, M.Si.Surat Permohonan Lelang Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi BaliNomor : 055.523/402/DKP.TP.03/2014 tanggal 26Mei 2014;Form Cek List /Daftar Simak Pokja;Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);Harga Perkiraan Sendiri (HPS);Bill of Quantity (BoQ);Kerangka Acuan Kerja (KAK);Spesifikasi Teknis;Syarat Syarat Khusus Kontrak/ Syarat Syarat Umum Kontrak;Gambar;Dokumen Pengadaan Nomor : 027/3437/PK.ULP.Aset tanggal 2Juni 2014;Halaman 54 dari 62 halaman Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2018/
26 — 23
Ditegaskan lagi dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP bahwa surat dakwaan yangtidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b di atas menyebabkan dakwaan tersebut batal demi hukum.Mari kita simak secara teliti terhadap semua tindak pidana yang dirumuskan UU,pada Buku II dan III KUHP, demikian juga yang bersumber di luar kodifikasi, dapat ditemukan adanya 11 (Sebelas) unsur tindak pidana.
SIGIT SUBIANTORO, SH
Terdakwa:
1.RAHMAD HIDAYAT BIN ASIKIN
2.JEFRY HERMAWAN BIN USMAN.
40 — 7
Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkanNarkotika Golongan bukan tanamanMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Unsur Setiap orangMenimbang, bahwa untuk mengetahui pengertian unsur setiap orangdapat kita simak penjelasan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Menurut Simon, VOS Pompe maupun HazewinkelHalaman 15 sampai dengan 23 Putusan Nomor : 1526Pid.Sus/2020/P N.PlgSuringa
Pembanding/Tergugat I : YULIANTY IMELDA Diwakili Oleh : RM.BOUNDED KRISNHA DEWA,M.Mar,SH,CLA
Terbanding/Penggugat : ANNIE YUSLIANA
159 — 40
Bahwa dalam amar putusan yang telah dibacakan Majelis HakimTingkat Pertama terdiri dari bagian eksepsi dan bagian pokok perkara,yang setelahn Pembanding simak dan cermati pada bagian eksepsi yangtelah diberikan pertimbanganpertimbangan hukumnya terutama pada halhal yang menjadi keberatankeberatan Terbanding dan Terbanding IIyang menurut Hakim Tingkat Pertama sudah memasuki bagian pokokperkara yang harus dibuktikan dalam persidangan dan diputus bersamasama dengan pokok perkara sehingga eksepsi Pembanding
31 — 6
dikerjakan dan berdasarkan keterangan saksi rukotersebut tidak ada pagarnya atau tidak berada dalam suatu pekerangan tertutup.Disamping itu juga ruko tersebut belum siap dan juga tidak/belum digunakan sebagaitempat untuk ditempati seharihari oleh saksi Yusni Kadir atau oaring lain;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa benar perbuatan mengambil barang milik saksi korban yangdilakukan oleh terdakwa terjadi pada malam hari, akan tetapi jika kita simak
Terbanding/Penggugat : HATTA ABDUL AZIS Diwakili Oleh : H. ARMILIS RAMAINI, S.H,
109 — 45
Tanah itu telah terdaftar dalam SIMAK BMN Satuan Kerja Balaiwilayah Sungai Sumatera Ill dengan Kode Barang2.01.02.06.003,NUP 7 dimana barang milik negara adalah semuabarang yang di peroleh atas beban anggaran pendapatan danbelanja negara atau perolehan lainya yang sah.c.
91 — 17
koma duapuluh empat hektar), terletak di Parit Nenas,Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak ;Dan pada petitum angka 2 dalam perkara gugatan para Penggugat ini jugameminta/memohon : Menyatakan bahwa para Penggugat adalah para pemilikyang berhak dan satusatunya yang sah atas sebidang tanah seluas 3,24 ha (tigakoma duapuluh empat hektar), yang terletak di Jalan 28 Oktober, Parit Nenas,Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak.Kalau diperhatikan dan simak
29 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eksepsi Tentang Obscuur Libel (Kabur).bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan kita,setiap gugatan yang diajukan Penggugat haruslah sempurna dan cermat, sertaisi gugatan harus terperinci secara jelas ;bahwa bila kita simak dan teliti secara cermat gugatan para Penggugat,para Penggugat mendalilkan letak objek sengketa saling berdampingan danobjek sengketa berada di areal Hak Guna Usaha Tergugat ;bahwa akan tetapi di dalam gugatan para Penggugat, ketiga bidang tanahyang menjadi
61 — 11
. ; Bahwa pada tahun 1960 tanah sengketa menjadi tanah TNI AL dari hasilpengadaan atas beban APBN dan sudah terdaftar dalam SIMAK BMN denganNomor KIB : 40365000000029. Oleh karena itu berdasarkan pasal 1 angka 10Undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo.pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo.
M SOLEH
Termohon:
Kapolri, Kapolda, Kapolres Muratara, Kasatreskrim, Kanit Reskrim, Penyidik Perkara Sukri bin M.Soleh
48 — 7
apakah Pemohon Prapradilan dalam hal ini SUKRI BIN M.SOLEH Sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup dalam penetapantersangka....... untuk menjawab dua pertanyaan di atas simak bunyi pasal 17KUHAP. Secara utuh :Perintah penangkapan di lakukan terhadap seseorang yangdiduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan buktipermulaan yang cukup.Sebenarnya KUHAP.
21 — 0
Bahwa pada posita 2 poin 2.1, bahwa gugatan Penggugat tidak berdasardimana jika kita simak secara seksama disebutkan dalam gugatan itutentang harta bersama yang terdiri dari :a.