Surat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang No. 001/01/20/UPP*Mgr14yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Kepala KantorUPP Kelas Manggar, tanggal 4 Februari 2014 (TI10)Surat Sertifikat Klasifikasi Mesin yang diterbitkan oleh Kantor BiroKlasifikasi Indonesia, tanggal 31 Januari 20132 (TI11)i. Surat Sertifikat Klasifikasi Lambung, yang diterbitkan oleh Kantor BiroKlasifikasi Indonesia, tertanggal 31 Januari 2013 (TI12)Hal 13 Put.

No. 235/Pid.SusT PK/2016/PN.SbyPeraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 77 tahun 2012 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Propinsi JawaTimur tanggal 12 Desember 2012 Pasal 17 ayat (1) menyebutkan : Pengadaanbarang dan atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 ayat (6) berpedoman pada Peraturan Perundangundangan, Pasal 4 ayat (1)huruf b Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)1) Nomor 131/557/011/20132) Nomor 101/BAWASLUPROV/JTM/1 11/2013Yang

Nomor 131/557/011/20132. Nomor 101/BAWASLUPROV/JTM/1 11/2013Yang menyatakan melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa akibat perbuatan terdakwa FIRDAUZY FIRMANSYAH meminjamkancompany profile miliknya yakni CV. SAHABAT KITA SENTAUSA danmenandatangani dokumen kontrak pengadaan nomor : 144/BAWASLUPROV/JTM/V1IV2013 tanggal 29 Juli 2013 senilai Rp. 198.119.900, tersebut, makaHal 56 dari 123 Put.

Putusan Nomor 472 K/TUN/20132. Keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yangberdiri sendiri;7. Bahwa selanjutnya di dalam Hukum Administrasi Negara, terdapatketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking),yang tidak dapat dikatakan menimbulkan akibat hukum, yaitu:1. Keputusankeputusan yang mendahului pengeluaran suatuKeputusan Tata Usaha Negara (beschikking), seperti:a. Nota Kebijaksanaan;b. Penunjukan suatu tempat atau bangunan tertentu;c.

Putusan Nomor 472 K/TUN/20132. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor72/G/2012/PTUNMDN. tanggal 06 Maret 2013 yang dimohonkanbanding; danMengadili SendiriDalam Eksepsi:e Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding angka 1 tentang PengadilanTata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkaraa quo;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;2.

Putusan Nomor 518 K/TUN/20132. SATRIO BUDIYONO, S.H., kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di JI. Bhakti IVNo.27 RI/RW 003/009, Kelurahan Kemanggisan, KecamatanPalmerah, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberikan Kuasakepada :1. FERDINAND LUBUK, S.H;2.

Putusan Nomor 518 K/TUN/20132. Bahwa tanah terperkara berdasarkan data yang ada dan merupakanpetunjuk, adalah sebagian dari Tanah Negara bekas Tanah PartikelirTegalwaroe Landen Eigendom Verponding Nomor 53, 57 DAN 693,tertulis atas nama NV.

No. 1687 K /Pid.Sus/ 20132)Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPPLS Bantuan Sosial, denganmencantumkan rekening pemohon khususnya untuk pengajuan di atasRp.5.000.000.

No. 1687 K /Pid.Sus/ 20132) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud padaayat (1) huruf b terdiri dari :a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuankegiatan, lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksanakegiatan, rincian pembiayaan dan jadual kegiatan yang ditandatangani oleh pemohon dan khusus bagi pemohon kelompokmasyarakat dibubuhi cap dan susunan pengurus / kelompok;b.

No. 1687 K /Pid.Sus/ 20132) Kepala SOPD / Kepala Bagian terkait sebagaimana dimaksud padaayat (1), memberikan rekomendasi terhadap permohonan dimaksudpada Pasal 17;3) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditujukankepada Pengguna Anggaran / Kuasa Penggunaan Anggaran;4) Formatformat yang berhubungan dengan rekomendasi, tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Walikota ini.Pasal 20 Peraturan Walikota Bandung Nomor : 107 tahun 2010 menyatakan:1

terhadap terdakwa YULIETTY RAJAGUKGUK BINTIPAHALA RAJAGUKGUK, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun,dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agarterdakwa tetap ditahan. dan membayar denda sebesar Rp 10.000.000.000,(sepuluhmilyar),apa bila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan pidana penjaraselama 4 (empat) bulan.3 Menyatakan Barang bukti berupa :1 1 (satu) lembar asli formulir pengaduan nasabah yang dikeluarkan oleh Bank BTPNtertanggal 29 April 20132

Cikidang Sukabumi, dan pembelian lahantersebut baru di cicil sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 08Januari 2013 sebesar Rp. 37.950.000, (tiga puluh tujuh jutasembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 07Pebruari 2013 sebesar 37.952.500, (tiga puluh tujuh jutasembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :1 1 (satu) lembar asli formulir pengaduan nasabah yang dikeluarkan oleh Bank BTPNtertanggal 29 April 20132

Medan Selayan KotaMedan Provinsi Sumatera Utara 20132 HP. 085270378138, berdasarkanPenetapan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdn tertanggal 1 Maret 2021, laludiperlinatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan kedalam berkasperkara;Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supayamemperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;Atas pertanyaan Hakim Ketua, kemudian Terdakwa menerangkantelah menerima salinan dakwaan dari Penuntut Umum;Selanjutnya atas perintah Hakim

Keputusan Penyerahan Perkara dariDanrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep /03/11/2013 tanggal 28 Maret 20132. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/K/AD/107/IV/2013 tanggal 4 April 2013.3. Surat Penetapan Kadilmil I07 Balikpapan tentangPenunjukkan Hakim Nomor: Tap/19/PM.107/AD/IV/2013tanggal 17 April 2013.4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari SidangNomor : Tap/19/PM.107/AD/IV/2013 tanggal 19 April2013.5.

Direktur Utama tersebut berdasarkan KeputusanWalikota Palangka Raya Nomor 262 tahun 2013 tanggal 12 Agustus 20132) Badan Pengawas berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya No.47tahun 2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang penetapan badan pengawasperusahaan daerah Isen Mulang (PDIM) P.

No. 316 K/Pid.Sus/ 20132.

35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1),Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU PP), berikut ini Pemohon Banding lampirkan halhalsebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1347/WPJ.19/2014tanggal 25 Juni 20142) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/197/VII/2013 tanggal 10 Juli 20133) Fotokopi SKPKN PPn BM Masa Pajak April 2012 Nomor00003/548/12/092/13 tanggal 16 April 20132

Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit KelapaSawit Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 20132. NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).Halaman 15 dari 85 halaman Putusan Nomor 13/PID.TPK/2021/PT MKSBerita Acara Serah Terima Barang/Jasa.4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor525/007.PRO/BASTB/DISBUN/XII/2013.5.

Perjanjian Kerja /Kontrak Paket Pekerjaan Pengadaan Bibit Kelapa SawitNomor : 525/07/SP/DISBUN/X1I/2013, tanggal 05 Desember 20132. NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah).3. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang dan Jasa nomor525/007.PRO/BASTB/DISBUN/XII/2013.5. Dokumentasi/ foto penyerahan bibit kelapa sawit kepada kelompok tanipenerima.Kemudian Saksi HARYANTO Bin HAMZAH lengkapi dengan dokumen lainberupa :1.

negara di bidang perdagangan, yang bersifat :Konkrit : yaitu nyata, berwujud dan tidak abstrak, tertentu dan dapatditentukan, yakni SuratSurat Menteri Perdagangan RepublikIndonesia Nomor : 717/MDAG/SD/4/2012 tanggal 27 April2012 Perihal : Penarikan Barang BjLS Merek GAJAH &GADING dan Nomor : 716/MDAG/SD/4/2012 tanggal 27 April2012, yang ditandatangani oleh Direktur JenderalStandardisasi dan Perlindungan Konsumen atas namaMenteri Perdagangan (mandat) ;Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 309 K/TUN/20132

Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.1V/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M.VI/16/20134 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.1V/16/20135 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.IV/16/20136 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena

13 edit; 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama laporankeuangan selong pringgabyalotim Maret 13 edit;= 1 (satu) file Microsoft Excel dengan nama laporankeuangan selong pringgabyalotim Mei 13 edit;1 (satu) Zip folder dengan nama Lampiran2013115; 1 (satu) folder dengan nama rekening koran 2013 yangberisi: 1 (satu) file JPEG dengan nama bni bin april 1; 1 (satu) file JPEG dengan nama bni bln april 2; 1 (satu) file JPEG dengan nama BNI Bulan Mei 2013v 1 (satu) file JPEG dengan nama BNI Bulan Mei 20132

Tanggal Pajak1 276/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46903/PP/M.VI/16/20132 278/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46905/PP/M.VI/16/20133 277/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46904/PP/M.VI/16/20134 279/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46906/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan

Bertentangan dengan Pasal 26 undangundang hak tanggungan no 4tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggunganmenggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikutcampur ketua pengadilan negeri (bukan peraturan menteri kKeuangan RINo. 93/PMK/2010 yo PMK nomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU hak tanggunganUU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agar ada kesatuan pengertiandan kepastian penggunaan ketentuan tersebut.

Penyidik , sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 s/dtanggal 29 Juli 2013 ;3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbarusejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 15 Agustus 2013 ;4. Penuntut Umum ,sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 4September 2013 ;5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tangga!l 28 Agustus 2013s/d 26 September 20136.

Penyidik , sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 4 Juni 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2013 s/dtanggal 24 Juni 2013 ;3. Penuntut Umum , sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli2013 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tanggal 5 Juli 2013 s/d 3Agustus 2013 ;5.

No. 2322 K/PID.SUS/20132. SPM Nomor ESDM.900/08/SPMTU/IV/2010 tanggal 08April 2010 khusus untuk pembelian BBM solar =Rp81.000.000,00 ;3. SPM Nomor ESDM.900/10/SPMGU/IV/2010 tanggal 17April 2010 khusus untuk pembelian BBM solar =Rp99.100.000,00 ;4. SPM Nomor ESDM.900/14/SPMGU/V/2010 tanggal 31Mei 2010 khusus untuk pembelian BBM solar =Rp97.300.000,00 ;5. SPM Nomor ESDM.900/20/SPMGU/VII/2010 tanggal 12Juli 2010 khusus untuk pembelian BBM solar =Rp127.900.000,00 ;6.

Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.IV/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lain adalahkarena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan oleh Termohon