Ditemukan 523 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : josep jopi jl.pp joppy jompa jozep jo.ps jo.p.p jopp jompo
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 16-05-2018 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 287/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Februari 2019 — Penggugat:
Soebiati
Tergugat:
1.PT Bank Intan Bank Beku Kegiatan Usaha
2.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
3.Badan Pengawas Obat dan Makanan
97 — 70
  • diikuti denganserah terima dokumen sebagaimana tertuang dalam BASTDokumen PT Bank Intan dari Bank Indonesia kepada BPPNtanggal 28 Oktober 1999;Bahwa perlu disampaikan, seluruh proses peralihan pengelolaantersebut, tdak dapat sematamata dilihat sebagai peristiwaperdata biasa, karena hal tersebut dilakukan dalam rangkamenjalankan program Pemerintah untuk mengatasi krisisekonomi dan moneter khususnya dalam rangka programpenyehatan perbankan yang dilakukan sesuai dengan ketentuanPasal 37A UU Perbankan jo.PP
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 23-01-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 34/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 13 Maret 2018 — LASPER BERUTU, DKK VS PT. VIKTOR JAYA RAYA
42 — 20
  • bahwaPara Penggugat memiliki objek sengketa berdasarkan Surat AktaPemindahan Hak Tanggal 24vDesember 1969 yang diketahui AsistenWedana Kecamatan Deli Tua Ditunjuk Menteri Agraria RI yangdimaksud dalam pasal 19 PP No.10 Tahun 1961.LN.196128 tentangPendaftaran Tanah Jo.Surat Panitia Landreform No.5292/LR/II/8/1965tanggal 20 Mei 1965 atas nama Mino.16 Bahwa dalil alas hak yang didalilkan Para Penggugat tersebutbukanlah termasuk alas hak yang diatur sesuai dengan ketentuan UUNo. 5 Tahun 1960 tentang UUPA Jo.PP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-06-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 PK/Pdt/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA VS PT. DJABESMEN Ltd
76 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PTDjabesmen telah melanggar Kepres Nomor 32 Tahun 1979 junctoPMDN Nomor 3 Tahun 1979, dan juga tidak memenuhi peraturan diBidang Pertanahan lainnya, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 jo.PP Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPNNomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN Nomor9 Tahun 1999;Bahwa adalah suatu kewajiban dari Pemohon PK/Pemohon Kasasi/Halaman 40 dari 53 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 21-08-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 241/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
IRSYAD ARIEF M OEMATAN
Tergugat:
PT CEVA LOGISTIK INDONESIA
140 — 57
  • Uang Perumahan, 15% x Rp.418.620.290 =Rp. 62.793.043pengobatan danperawatanJumlah = Rp. 481.413.333Tunjangan Hari Raya tahun 2017 dan 2018 =Rp. 59.802.860Bonus tahun 2017 dan 2018 = Rp 59.802.860.Jumlah Keseluruhan = Rp 601.019.053(enam ratus satu juta sembilan belas ribu lima puluh tiga rupiah)Bahwa berdasarkan PP No. 8 tahun 1981 Pasal 19 Ayat (1) Jo.PP No. 78 Tahun2015 tentang Pengupahan bahwa apabila upah terlambat dibayar, maka untukdenda keterlambatan 50 % dari upah dan hakhak lainnya yang
Pengadilan PN DENPASAR
Register : 16-03-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 186/Pdt.G/Itv/2016/PN.Dps
Tanggal 5 Desember 2016 —
145 — 97
  • perjanjiansewa menyewa maupun Akta Kuasa serta Kuasa untuk menjual tidakmernberikan kKewenangan kepada Penggugat/Tergugat dalam Intervensi untukmemiliki hak milik obyek sengketa dimana perjanjian tersebut adalah perjanjianyang batal demi hukum karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian pinjamnama (nominee agreement) dimana hal tersebut adalah suatu hal yangterlarang untuk dilakukan dan bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan di Republik Indonesia No. 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria jo.PP
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 07-11-2013 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 444/PDT.G/2013/PN.JKT.UT
Tanggal 21 Oktober 2014 — Penggugat:
IWAN SUDJONO
Tergugat:
1.PT. JAKARTA MANAJEMEN ESTATINDO
2.PT. JAKARTA PROPERTINDO
3.PT BINA MENDIRI KARYA
4.YAN ARIMIN SH,
106 — 34
  • pihak yang menyewakan harus menjual atau menyewakanankembali tanah itu kepada si Penyewa dan begitu pula sebaliknya,apabila masa sewa sudahberakhir tetapi si penyewa tidak menyerahkan kembali bangunan yang disewanya tersebutkepada yang menyewakan dalam keadaan terawat baik,;maka pihak menyewakan dapatmenuntut secara perdata maupun pidana secara perdata maupun pidana sesuai denganperaturan perundangan yang berlaku dengan dugaan menempati rumah tanpa hak dan halini diatur dalam UU No.4 tahun 1992 jo.PP
Pengadilan PA WATES Perdata Agama Perceraian
Register : 24-08-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 09-01-2016
Putusan PA WATES Nomor 400/Pdt.G/2015/PA.Wt
Tanggal 14 Desember 2015 — PEMOHON - TERMOHON
28 — 2
  • No. 10 Tahun 1983 jo.PP. No. 45 Tahun 1990;Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasidengan Mediator NUNUNG INDARTI, SHI., sebagaimana laporan mediatortanggal 28 September 2015, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Hal. 5 dari 69 Put.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 01-06-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 43/G/2015/PTUN.Mks
Tanggal 16 Nopember 2015 — - Nyonya Margaretha Tjandra Sebagai Penggugat - DR. Hasan Anoez Sebagai Penggugat II Intervensi Melawan : - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Sebagai Tergugat I - Kepala Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Kota Makassar Sebagai Tergugat II - Peter David (Pieter David Phie) Sebaai Tergugat II Intervensi
383 — 318
  • Diskresi merugikan kepada orang lain dan soal dekresikeputusan TUN adalah kewenangan pengadilane Bahwa yang dimaksud Erga Omnes adalah suatu keputusanyang diumumkan dan mengikat secarae Bahwa orang yang tidak masuk sebagai pihak dalam perkaratidak bisa perkara tersebutdieksekusi ;2 Ahli kedua Tergugat II Intervensi bernama Aarce Tehupeiory, SH.MH,dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : identitas pemohon;Bahwa prosedur permohonan hak atas tanah diatur dalam PPNo.10 tahun 1961 jo.PP
    cacatadministratif seperti salah redaksinya atau salahpertimbangannya karena tindakan BPN, tindakan BPNKanwil tersebut harus diganti;Tata Usaha Negara (KTUN) yang sudah ingkra baik putusanPengadilan Negeri maupun Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara, hal demikian permohon harus kembali bermohon danmerujuk pada permohonan yangpertama; e Bahwa Kakanwil BPN tidak memiliki hak secara hukumuntuk menyatakan sertipikat hak milik cacat hukumadministrasi tentang hukum pertanahan sesuai PP No.10tahun 1960 jo.PP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 08-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 884 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 8 Juni 2016 — Maruba Silalahi
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Edaran Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Direktur JenderalPemasyarakatan Nomor MA/PAN/368/XI/1983 dan E1UM.04.11.227Tentang Kesatuan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 jo.PP 27 Tahun 1983 membenarkan penahan a quo berdasarkan amarputusan yang menyatakan bahwa Terdakwa Tetap Ditahan atau BeradaDalam Tahanan, namun tidak lah pula dasar penahanan Terdakwatersebut dapat dibenarkan jika bertentangan dengan undangundang yangHal. 45 dari 55 hal. Put.
Pengadilan PN JEMBER Perdata Waris
Register : 12-01-2009 — Putus : 01-07-2009 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 87/Pdt.G/2009/PN.Jr.
Tanggal 1 Juli 2009 — 1.ABDUL HALIM AZIS 2. UMI CHASANAH 3. SITI CHOMSAH 4. MISTARI 5. SUNARTO MELAWAN 1.SABAR 2. Bu SUBATUN 3. KARSINI
130 — 39
  • pasal ini, makapenyelesaian dapat dimintakan kepada Pemerintah dalam hal ini PejabatDepartemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember.3 Dalam hal tidak dapat diselesaikan menurut ayat 2 pasal ini, makapenyelesaiannya harus dilakukan menurut saluran hukum.Bahwa, pemberian kredit kepada Tergugat I dengan persetujuan Lasmi Kartodjojodengan jaminan obyek sengketa, tidak sesuai dan menyalahi prosedur dan syaratsayarat yang telah digariskan oleh UndangUndang Koperasi No. 25 Tahun 1992 Jo.PP
Pengadilan PN MAKALE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-08-2011 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MAKALE Nomor 80/PDT.G.2010/PN.MKL
Tanggal 18 Agustus 2011 — Hj. HANIA BINTI RURU, dkk lawan SAKWAN, dkk
73 — 36
  • Almarhum SITTIadalah Ahli Warisnya, oleh karenanya Tanah Obyek Sengketa beserta rumah adalahwarisan dari orang tua Tergugat III, U1,IV,V,VI sedangkan Tergugat VII membantahbahwa Sertifikat Tanah Obyek Sengketa No.605 dengan surat ukur sementara tanggal19 Juni 1982 GS No.1454/1982 yang tercatat nama SITTI tersebut penerbitannyatelah didasarkan atas data fisik dan data yuridis sesuai dengan ketentuan UndangUndang Agraria dan Peraturan Pertanahan yaitu PP No.10 Tahun 1961 tentangpendaftaran tanah Jo.PP
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 26-07-2010 — Putus : 04-01-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MEDAN Nomor 55/G/2010/PTUN-MDN
Tanggal 4 Januari 2011 — BENY HALIM ALIAS BENNY : KAKAN.PERTANAHAN SERGEI
88 — 76
  • Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi IImenginginkan terhadap tanah sengketa tersebutmempunyai suatu kepastian hukumsebagaimana.........85sebagaimana amanat Undang Undang No.5 Tahun 1960 Jo.PP No.10 Tahun 1961 Jo. Undang Undang No.24 Tahun1997, maka Tergugat II Intervensi II mengurus surattanah kepada pemerintah ic.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-01-2008 — Upload : 03-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1417K/PDT/2007
Tanggal 22 Januari 2008 — KASIM BIN NIMIN ; BURHAN BIN NIMIN ; DJAYADI BIN NIMIN ; ROHIDA BINTI NIMIN ; FARIDA BINTI NIMIN ; ROHIDI BIN NIMIN ; Ir.SOETIANINGPRODJO TJITROSOEMARTO ; SOETIARTO TJITROSOEMARTO ; BAMBANG SUTIYO (BAMBANG SOETIJO TJITROSOEMARTO) ; SUMARTINI (SOEMARTINI TJITROSOEMARTO) ; DRS.SOETIJOSO TJITROSOEMARTO ; DRA. SUMARYATI (SOEMARJANTI TJITROSOEMARTO) ; SUMARJANTI (SOEMARINI TJITROSOEMARTO) ; SUMARINI (SOEMARINI TJITROSOEMARTO) ; SINGGIH HALIMAN ; TRIHATMA KUSUMA HALIMAN ; MAMIADINI HALIMAN ; PT.MANDIRI DIPTA CIPTA ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN DIKLAT STIP/AIP ; DJENI BINTI DJENAN ; PARLINDUNGAN SIRAIT
112 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Soetidjab Tjitrosoemarto diterbitkan tahun1971 padahal Surat Girik yang diterbitkan dibawah tahun 1960 selainuntuk pembayaran pajak juga sebagai bukti hak milik untuk tanahtanahadat dan dengan berlakunya UU Pokok Agraria No.5 tahun 1960 Jo.PP 10/1961 Jo. PP 24/1997 tentang pendaftaran tanah, Surat Girikyang diterbitkan diatas tahun 1960 adalah sebagai pembayaran pajakdan tidak sebagai bukti hak milik tanahtanah adat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 12-01-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1430/B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT MURINIWOOD INDAH INDUSTRY
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak dapat dikreditkan;Bahwa berdasarkan peraturan perpajakan, pemeriksaan dokumendan faktafakta dalam persidangan serta keterangan para pihakdalam persidangan, koreksi Terbanding atas Pajak Masukan MasaPajak Maret 2011 sebesar Rp117.318.589,00 "dipertahankan"karena sesuai dengan ketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndangNomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 jo.PP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3163 K/Pdt/2014
Tanggal 18 Juni 2015 — PRESIDEN Rl, dkk vs MARUWAH,
69 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalampenanganan BPLS dan yang dimaksud masalah sosialkemasyarakatan adalah antara lain pembelian tanah;Pasal 1 angka 5 dan 6 bahwa tim verifikasi adalah alat kelengkapanBPLS yang melaksanakan pembelian tanah dan bangunan;Pasal 1 angka 10 mengatur tentang apaapa yang masuk suratbukti kepemilikan tanah, yaitu ada 3 (tiga) klasifikasi;Pasal 1 angka 17 mengatur bahwa pembelian tanah didasarkanpada ketentuan jual beli dan dilakukan secara khusus dan tidaktunduk pada ketentuan perhitungan PP Nomor 36 Tahun 2005, jo.PP
Pengadilan PN MEDAN Perdata Tanah
Register : 20-09-2016 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 578/Pdt.G./2013/PN Mdn
Tanggal 10 September 2014 — - ARON SIPAYUNG (PENGGUGAT) - YAYASAN PESANTREN SOSIAL INDONESIA (YAPSI), (TERGUGAT I) - H. MUHAMMAD NURDIN (TERGUGAT II) - SUYANTO (TERGUGAT III) - PT. GUNUNG CIPTA MAKMUR (TERGUGAT IV)
129 — 39
  • TergugatIV);Bahwa oleh karena itu telah jelas bahwa penguasaan dan kepemilikanTergugatIV atas objek perkara a quo didasarkan pada suatu perolehan dankepemilikan yang legal / sah sebagaimana diatur dalam UUPA No. 5 Tahun 1960 jo.PP No. 1961 jo. Kepres No. 26 Tahun 1988 jo. Permenagraria No. 10 Tahun 1965,jo. Permendagri No. 6 Tahun 1972, jo. Pemendagri No. 5 Tahun 1974, jo.Permendagri No. 1 Tahun 1975, jo.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 202/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
PT. JAYALAND
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
218 — 158
  • hukum incumbit illi qui agit dan berdasarkan asas Dilliikheid beginsel, Penggugat dibebani wajib bukti untukmembuktikan dalil gugatannya, yaitu, subyek hukum yang bertindakselaku pihak pembeli dalam akta otentik a quo adalah penjabat organDireksinya;Bahwa dengan mengingat bidang usahanya sebagai perusahaan pembangunan perumahan, maka perolehan tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam dalil posita angka 1 Gugatannya, harus juga dibuktikan telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam UUPA jo.PP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-11-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1864 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LAMPUNG INTERPERTIWI
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yangmerupakan barang strategis yang dibebaskan dari pengenaanPPN sesuai dengan ketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Masukan yangdibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehanJasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan jo.PP
Pengadilan PN JEMBER Perdata Tanah
Register : 12-01-2009 — Putus : 01-07-2009 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 06/Pdt.G/2009/PN.Jr.
Tanggal 1 Juli 2009 — 1.LAY TJEN GONG alias AGONG 2.LAY ADI WIJAYA 3.SUNARYO WIBOWO M E L A W A N 1. RAHAYU MELIA CENDRAWATI 2. KOPERASI USAHA “ PURI NIAGA” 3. ELLY HERAWATY SUTEDJO,SH. 4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER 5. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) 6. JEFERI JONATHAN
103 — 34
  • pasal ini, makapenyelesaian dapat dimintakan kepada Pemerintah dalam hal ini PejabatDepartemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember.3 Dalam hal tidak dapat diselesaikan menurut ayat 2 pasal ini, makapenyelesaiannya harus dilakukan menurut saluran hukum.Bahwa, pemberian kredit kepada Tergugat I dengan persetujuan Lasmi Kartodjojodengan jaminan obyek sengketa, tidak sesuai dan menyalahi prosedur dan syaratsayarat yang telah digariskan oleh UndangUndang Koperasi No. 25 Tahun 1992 Jo.PP
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 30-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 28/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
Basyir, M.Pd.B.I.
Tergugat:
Gubernur Jawa Tengah
395 — 213
  • HeniPurwaningsih hal tersebut dibuktikan dengan adanya BeritaAcara Pemeriksaan pada tanggal 14 November 2018 yangdilakukan oleh TIM dari BKD Provinsi Jawa Tengah; Bahwa kemudian Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 4Desember 2018 Penggugat juga telan =memberikanketerangannya, sehingga Tergugat melalui BKD dan DinasPendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengahsudah melakukan proses klarifikasi; Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat sebagai wujudkepastian hukum atas tindaklanjut dari PP 53 Tahun 2010 Jo.PP