IKHSAN RONODIKROMO sebagaimana tertera dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) milik Pemohon adalah satu orang yang sama yakni nama orang tua / Ayah Pemohon sendiri;

No.50/407.08/V/2019 tanggal 06052019 selanjutnya diberi tanda buktiP6 ;Fotokopi Registrasi pendaftaran haji dari Kantor Kementerian AgamaKabupaten Tulungagung Nomor SPPH 132602311, tanggal 10Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P7 ;Fotokopi Setoran BPIH atas nama Katirin tanggal 12 Oktober 2011selanjutnya diberi tanda bukti P8 ;Selanjutnya masingmasing bukti surat tersebut (P1 s/d P8) telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sertatelah diberi materai yang cukup

Hal mana,diterangkan pula oleh saksisaksi di persidangan bahwa Pemohon yangbernama KATIRIN adalah orang yang sama dengan orang yang bernamaKATIRIN BIN WARIDI ;Menimbang, bahwa bukti tertulis P7 dan P8 berupa FotokopiRegistrasi pendaftaran haji dari Kantor Kementerian Agama KabupatenTulungagung Nomor SPPH 132602311, tanggal 10 Oktober 2011 danHalaman ke 7 dari 10 Penetapan Nomor 126/Pdt.P/2019/PN TlgFotokopi Setoran BPIH atas nama Katirin tanggal 12 Oktober 2011 dapatdiketahui bahwa tujuan Pemohon

Fotokopi Setoran awal BPIH atas nama: PEMOHON ASLI , Nomor Porsi :1300600950 , Nomor SPPH: 130900171 tanggal 16 Januari 2012 , yangdikeluarkan oleh Bank Syari'ah Mandiri , bukti Surat tersebut telah diberimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, laluoleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);6.

Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama : SUMINAH , Nomor SPPH:130900172 , tanggal 09 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor KementrianAgama Kabupaten Gresik , bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai , lalu olen Ketua Majelisdiberi tanda (P.6);Bahwa terhadap buktibukti surat Pemohon tersebut di atas, Pemohon Ilmenyatakan tidak keberatan;Bahwa selain bukti surat, Pemohon dan Pemohon II menghadapkankeluarga/orang dekatnya dan

Bahwadalamsuratpendaftaranpergi haji dengannomor SPPH 231912208terteranamaPemohonadalah Norma dengannama ayah kandungGoliling;5. Bahwadalamsetoran BPIH dengannomorporsi : 2300113450terteranamapemohonadalah Norma dengannamaorangtuaGoliling ;6.

Lili Suriani, sebagaimana yang tertulis di Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor 112150300991 tanggal 11 Agustus 2011, adalah orang yang sama yaitu Pemohon Sukliandi;
3.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

saksikorban kepada terdakwa dan terdakwa mengetahui kalau adabeberapa calon jemaah umrah seperti saksi Noorlana, saksiNoorliana yang sudah masuk daftar cekal di Arab Sauditerdakwa dengan niat cobacoba mengirim calon jemaahumrah ke Kota Mekkah melalui Kota Yaman.Bahwa terdakwa secara tanpa hak telah bertindak sebagaipenerima pendaftaran jemaah haji dari ketiga belas saksikorban tidak melalui prosedur dan memenuhi persyaratanyang telah ditetapkan yaitu) harus terlebih dahulu calonjemaah haji harus mengisi SPPH

(Surat Permohonan PergiHaji), di Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kotadan untuk mendapatkan SPPH tersebut calon jemaah hajiharus mempunyai KIT, Surat Kesehatan dari Puskesmas danpas foto terbaru kemudian calon Jemaah haji setor uangawal sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta Rupiah) keBank Penerima Setoran BPIH seperti Bank Mandiri, BankBNI, Bank BRI,Bank BIN, Bank BPD, Bank Muamalat, BankBNI Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariahsetelah itu Bank Penerima Setoran BPIH langsungmentransfer

umrah yang dipilih dan15tidak memiliki ijin Kementerian Agama RI dengan sengajauntuk mendapatkan keuntungan telah bertindak sebagaipenyelenggara untuk memberangkatkan ketiga belas saksikorban untuk melaksanakan ibadah umrah ke kota Mekkahmelalui kota Yaman dan terdakwa secara tanpa hak telahbertindak sebagai penerima pendaftaran jemaah haji dariketiga belas saksi korban tidak melalui prosedur danmemenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu harusterlebih dahulu) calon jemaah haji harus mengisi SPPH

umrah yang dipilih dantidak memiliki' ijin Kementerian Agama RI dengan sengajauntuk mendapatkan keuntungan telah bertindak sebagaipenyelenggara untuk memberangkatkan ketiga belas saksikorban untuk mclaksanakan lIbadah umrah ke kota Mekkahmelalui kota Yaman dan terdakwa secara tanpa hak telahbertindak sebagai penerima pendaftaran jemaah haji dariketiga belas saksi korban tidak melalui prosedur danmemenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu harusterlebih dahulu) calon jemaah haji harus mengisi SPPH

umrah yang dipilih dantidak memiliki ijin Kementerian Agama RI dengan sengajauntuk mendapatkan keuntungan telah bertindak sebagaipenyelenggara untuk memberangkatkan ketiga belas saksikorban untuk melaksanakan ibadah umrah ke kota Mekkahmelalui kota Yaman dan terdakwa secara tanpa hak telahbertindak sebagai penerima pendaftaran jemaah haji dariketiga belas saksi korban tidak melalui prosedur danmemenuhi persyaratan yang telah ditetapkan yaitu harusterlebih dahulu' calon jemaah haji harus mengisi SPPH

Reg. 1A8FC3060ETW,yang pengurusannya diurus oleh Kantor PenyalurTKW tempat pemohon bekerja; e Bahwa sekarang ini Pemohon berencana akan menunaikan lbadah Hajisebagaimana yang tercantum dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH)No.230410784 pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Gowa danTandaHalaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2015/PN.Sgm.Setoran BPHI pada Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) CabangSungguminasa dengan Nomor Porsi : 2300090679, atas nama SITTIAMA; e Bahwa identitas Pemohon yang

16Oktober 2016 ;Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapurasejak tanggal 17 Oktober 2016 s/d tanggal 15 Nopember 2016 ;Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapurasejak tanggal 16 Nopember 2016 s/d tanggal 15 Desember 2016 ;Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumyang bernama ZAINAL SUKRI Advokat/Konsultan Hukum pada LBHIndependen beralamat di jalan Cendrawasih SP 2 Ruko Amole Lt.2 Timika Papua, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 74/SPPH

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menetapkan nama NURSODIK MUHAMAD BASORI di Kartu Setoran BPIH dengan nomor SPPH : 113001854 Tertanggal 23 Juni 2011 dan Nama SIDIK MOHAMAD BASORI di Paspor No. B9611365 adalah satu orang ;

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.196.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

tiga ratus dupuluh lima ribu rupiah)dengan bunga pinjaman sebesar 6 % (enam porsen) perbulannya, dengan jangkawaktu pengembalian kredit / utangnya adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu padatanggal 05 Maret 2013, dengan jaminan kreditnya adalah tetap tanah sebagaimanayang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 190 Tahun 1998, dengan namaPemegang Haknya adalah lIgnastius Dahus (Turut Tergugat I) dan tanah milikTergugat sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Jual Beli Tanah Nomor01 / SPPH

Dalam SuratPengakuan Utang tersebut disebutkan bahwa apabila Tergugat tidak mampumembayar utang pada tanggal 05 Maret 2013 kepada Penggugat (KoperasiKaryawan Yayasan Ranaka / Kopkar YRM), maka tanah sebagaimana yangdisebutkan dalam Sertifikat Nomor : 190 Tahun 1998, dengan nama PemegangHaknya adalah lgnastius Dahus (Turut Tergugat I) dan tanah milik Tergugat sendirisebagaimana yang disebutkan dalam Surat Jual Beli Tanah Nomor 01 / SPPH / VII /2012 akan dilelangkan oleh Penggugat (Koperasi Karyawan

Demikian pun halnya dengan tanah milik Tergugat sendiriyang disebutkan dalam Surat Jual Beli Tanah Nomor 01 / SPPH / VIl/ 2012 jugadijadikan sebagai jaminan kredit dan juga Tergugat tidak berkeberatan tanah tersebutdisita dan / atau dilelangkan oleh Penggugat (Koperasi Karyawan Yayasan Ranaka /Kopkar YRM) manakala Tergugat tidak dapat melunasi utangnya (Wan Prestasi)sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dalam surat perjanjian kredit dan/ataudalam dalam surat pengakuan utang;Bahwa sesuai dengan

Bahwa penggugat dalam rekonpensi/turut tergugat dalam konpensi menuniutkembali sertifikat hak milik Nomor:190 pemegang hak Ignatius Dahus dan suratpenyerahan hak nomor: 1/SPPH/VIV/2012 tanah hak milik dari Damianus Dahusyang telah lama disimpan oleh penggugat Drs. Aloisius Poleng, M.Si dalamkonpensi/tergugat dalam rekonpensi sertifikat dan surat tanah hak milik tergugatuntuk memperoleh kembali secara hukum.5. Bahwa penggugat Drs.

Carep/ 1998/tanggal 23 Maret 1998, NamaPemegang Hak Ignatius Dahus, yangselanjutnya diberitanda bukti P24;25.Surat Penyerahan Hak, Nomor : 01 / SPPH / VII / 2012, dari Aminadab Mahuletekepada Damianus Dahus, tanggal 31 Juli 2012, yangselanjutnya diberi tanda bukti P25;Menimbang, bahwa alat bukti suratbertanda P1 s/d.

ANWAR, diberi tanda P4;5. 1 (satu) lembar foto copy pengganti Kartu Tanda Penduduk elektronik an.NURJAENAH, diberi tanda P5 ;6. 1 (satu) lembar foto copy SPPH an.

) yang dilakukanPenggugat, Penggugat telah memperlihatkan itikad buruk dengan bekerjasama denga orangorang yang tidak mempunyai kapasitas terhadap prosespembuatan kelima Surat pemindahan dan penyerahan hak (SPPH) tersebutyaitu Saudari Maryamah, Acep Dasuki, dan pihakpihak lain yang dengansengaja ingin menguasai lokasi tanah dalam penguasaan Tergugat Ildengan caracara yang bertentangan dengan hukum baik pidana maupunperdata dan melanggar normanorma kepatutan dan kepantasan yangakibatnya menimbulkan

Ini menggambarkanbahwa sejak semula sudah ada indikasi kalau perobuatan Penggugat danpihakpihak tersebut diatas berkaitan dengan pembuatan kelima SuratPemindahan dan Penyerahan Hak (SPPH) telah mengandung unsurperbuatan melawan hukum baik Pidana maupun Perdata, dan dalam hal iniseharusnya Penggugat mempunyai kemampuan untuk mencegah atauHalaman 24 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218/Pat.G/2019/PN Cbimenghindari dari perouatan melawan hukum tersebut, namun nyatanyaPenggugat tetap bersikukuh

melakukan keinginannya untuk memproseskelima SPPH, yang prosesnya dengan cara melawan hukum yang akhirnyamenimbulkan permasalahanpermasalahan dikemudian hari sehinggamenambah beban Tergugat Il untuk melaporkan kasusnya secara pidanadan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dimana haltersebut telah mengabiskan energi yang luar biasa yang dialami olehTergugat Il, maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugatbukanlah pihak yang harus dilindungi dalam perkara Aquo;Bahwa, Tergugat

, besok harinya saksi kerumah Pak Nadjibyang sekarang sudah meninggal dunia dan menyerahkan surat SPPHtersebut, namun pada saat itu Pak Nadjib meminta uang kepada saksi dansaksi mengatakan kalau masalah uang itu bukan kapasitas saksi dankemudian Pak Nadjib menulis surat dan supaya surat itu disampaikankepada Bu Lurah;Bahwa Satu bulan setelah saksi menyerahkan SPPH tersebut kepada PakNadjib Bu Lurah sekitar tahun 2017 mengatakan bahwa SPPH tersebutHalaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 218

;Bahwa saksi tahu Pak Gustiawan adalah orangnya PT.SwakarsaWiramandiri;Bahwa saksi tidak tahu masalah SPPH dari PT Swakarsa ke PT.Sentul City;Bahwa sejak tahun 2016 saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan pakNadjib kecuali di suruh meminta tanda tangan di SPPH oleh bu Maryamah;Bahwa setahu saksi PT Swakarsa Wiramandiri tidak pernah mengalihkantanahnya selain ke PT Kartika Buana Kelola;Bahwa benar pada surat tertanda bukti P.... ada nama saksi tertulis disitunamun suratitu tidak jadi terbit;Bahwa

Bahwa untuk diketahui didalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak atasTanah Untuk Kepentingan Swasta (SPPH) tersebut Tergugat telahmenyepakati ketentuan yang mengikat yang berbunyi Untuk segala halyang timbul dari pelepasan hak ini, kedua belah pihak memilih tempattinggal yang tetap dan tidak berubah pada kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Utara. 13. Bahwa walaupun didalam SPPH tersebut diatas disebutkan :5. Bahwa kami benar telah menerima uang ganti rugi....(danseterusnya);6.

Adapun kerugianyang telah Penggugat alami tersebut tidak kurang mencapai Rp.30.000.000.000, (tiga puluh milyar rupiah)Bahwa oleh karena telah lebih dari 20 tahun Tergugat tidak juga membayarharga/gantirugi tanah seluas 107.764 m2 (+ 11 ha) tersebut maka menuruthukum Penggugat mempunyai alasan hukum untuk memohon pembatalanatas Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah Untuk KepentinganSwasta (SPPH) atas tanahtanah yang seluruhnya seluas 107.764 m2 (+11 ha) tersebut dan menuntut Tergugat untuk menyerahkan

Utrmengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagaiberikut:1.2:3.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji kepada Penggugat;Menyatakan batal dan tidak berlaku surat Pernyataan Pelepasan Hak AtasTanah Untuk Kepentingan Swasta (SPPH) tertanggal 26 Desember 1997yang ditandatangani oleh Tergugat dengan wakil dari Penggugat, dibawahini.a.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 9 poin 17 mendalilkan halhalyang dikutip sebagai berikut :*Bahwa oleh karena telah lebih dari 20 tahun Tergugat tidak juga membayarharga / ganti rugi tanah seluas 107.764 m2 (+ 11 Ha) tersebut makamenurut hukum Penggugat mempunyai alasan hukum untuk memohonpembatalan atas Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah UntukKepentingan Swasta (SPPH) atas tanahtanah yang seluruhnya seluas107.764 m2 (+11 Ha) tersebut dan menuntut Tergugat untuk menyerahkandalam keadaan

Karena selain Penggugattidak memiliki Legal Standing dari para pemilik asal SPPH juga mengenaisengketa terhadap tanahtanah tersebut telah diputuskan berdasarkanputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 248 K/Pdt.G/2005 tanggal 17 Juli2006 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 15/PDT/2004PT.DKItanggal 22 Juni 2004 Jo.

Bahwa dari tahun 1983 saya memiliki tanah/ kebun yang didapatdari ibu kandung saya yang bernama Nurana, dan tanah/ kebun tersebuttelah mempunyai surat pengakuan hak (SPPH) pada tanggal 01 Oktober2006 yang di ketahui olen Kepala Desa Muara Maung dan tanah/ kebunterletak di ataran Lugou Desa Muara Maung, Kecamatan Merapi Baratyang berukuran 2 hektar dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Fu,ud; Sebelah Selatan berbatasan dengan Jenoi/ Asmuda; Sebelah Barat berbatasan dengan

(P.I) dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak(SPPH), tanggal 15 Juli 2015. (P.2). adalah sebagai bukti kKepemilikan yangsah dari Penggugat atas sebidang tanah/ kebun a quo (objek sengketa);5. Menyatakan secara hukum tidak sah terhadap suratsurat maupunsemua perikatan jual beli yang telah dibuat, dilakukan oleh Tergugat ,Tergugat Il, dan Tergugat Ill atas sebidang tanah/ kebun a quo (objeksengketa);6.

Bahwa dalam berkas gugatannya pada point 1 mendalilkanriwayat/asalusul kepemilikan tanah/ kebun yang dijadikan objek gugatanberdasarkan Surat Pengakuan Hak (SPPH) tertanggal 1 Oktober 2006,namun tidak dapat menunjukkan buktibukti sebagaimana yang didalilkandalam gugatan sehingga menimbulkan ketidakjelasan/obscurr bagiTergugat III;8.

Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 98/SPPH/PEM-RD/2015 Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim Atas Nama Yemmi Bin Marfai.

Dan surat SPPHAT Nomor : 240/SPPH/RD/2013 Desa Gunung Raja Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim Atas Nama Jemmi yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama WATILAN di KTP No. 330505191507450001, Kartu KeluargaNomor. 3305191402072005, dengan WATILAN PARTO SUYITNO pada Kartu Setoran BPIH dan SPPH Nomor: 112113001763 tertanggal 14 Juni 2011 adalah satu orang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Tarmizi pada Kartu Keluarga Nomor 1106062811060002 denganNIK 1106060207580001 dan Thabib Tarmizi pada Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH 010300984 Nomor Pendaftaran 122010300984 adalah 1 (satu) orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah

TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal02 Okotober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjendengan Register No.626/Pdt.P/2020/PN.Kpn telah mengajukan permohonandengan alasanalasan sebagai berikut:1.Bahwa anak Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah secara agamaHindu di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pandita/PinanditaPUJIONO pada tanggal 19 Agustus 2020, berdasarkan surat pengesahanpernikahan Hindu nomor: 31 PHDI/Kab.MIg/SPPH

Gusti Nani menemui Terdakwapada hari Minggu tanggal 20 November 2013 di rumah Terdakwa diBanjarmasin dan menyerahkan uang sejumlah Rp97.000.000,00 (Sembilanpuluh tujuh juta rupiah) ;bahwa Saksi dan suaminya tidak diminta untuk mengisi formulir SuratPendaftaran Pergi Haji (SPPH) hanya diberikan kuitansi pembayaran ;bahwa Terdakwa hanya meminta fotokopi Kartu Tanda Penduduk danPaspor, tetapi karena Saksi belum memiliki paspor akhirnya Saksimembuat terlebih dahulu dan setelah selesai dititipnkan Hj.

yang harus dibayar ke rekeningKementerian Agama dalam keberangkatan ibadah Haji Knusus/ONH Plussebesar U$D 8.000 (delapan ribu dolar amerika) dan bukti yang dipegangatau harus diterima peserta sebagai tanda telah mendaftar atau melunasibiaya keberangkatan adalah berupa bukti setor awal dan bukti setorlunas BPIH (Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji) yang dikeluarkan olehBank tempat peserta mengirimkan uang tersebut;Bahwa ahli menjelaskan apabila sudah didaftarkan melalui SuratPendaftaran Pergi Haji (SPPH

) dan melakukan pembayaran sebesar$4.000 (empat ribu dolar) ke rekening Kementerian Agama denganmembawa blanko SPPH yang sudah terisi data peserta, maka pesertamendapat validasi dan porsi keberangkatan ibadah haji, kemudianapabila peserta membatalkan keberangkatan dapat diproses melaluipermohonan yang didampingi travel penyelenggara dan uang kembali kerekening yang bersangkutan tanpa dikurangi;Bahwa ahli menjelaskan blanko Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) berada diKantor Kementerian Agama dan Kantor

Wilayah Kementerian AgamaHalaman 31 dari 54 Putusan Nomor: 73/Pid.B/2017/PN Tmldan peserta Haji Khusus akan didaftarkan oleh pihak swasta/traveldengan mengambil dan mengisi blanko SPPH di Kantor KementerianAgama dan Kantor Wilayah Kementerian Agama, sedangkan yangmengirimkan uang pendaftaran dan pelunasan tersebut adalah pihaktravel dan didebet atas nama jemaah; Bahwa ahli menjelaskan PT.

terjadi calon jemaah pada travel yang mendaftarkankurang dari 40 (empat puluh) orang sehingga keberangkatan dialihnkanmelalui travel lain untuk memenuhi kuota pemberangkatan;bahwa pemberangkatan Haji Khusus (ONH Plus) yang direncanakan ditahun 2019 bisa dipercepat karena setiap travel yang mempunyai jemaah50 (lima puluh) orang, boleh menggunakan 2 (dua) Jour Leader ataupembimbing, dan syarat calon jemaah yang akan dipercepatkeberangkatan tersebut adalah harus memiliki Surat Pendaftaran Pergi Haji(SPPH

tersebut secara tibatiba dibuatoleh Penggugat berupa jualbelib Bahwa oleh karena itu tidaklah berdasarkan hukum dan= sangatmembingungkan, usaha Penggugat agar Tergugat I dilibatkan dalamhubungan hukum Pertama yaitu hutangpiutang dengan jaminanc Bahwa timbul pertanyaan, kenapa Tergugat I percaya dan membeli tanahkepada Tergugat II, karena:1 Tergugat I membeli tanah yang secara administrasi benar milik TergugatII (atas tanah tersebut telah dibuat Surat Perbaharuan oleh Tergugat ITyang merupakan haknya) SPPH

;c Bahwa timbul pertanyaan, kenapa Tergugat I percaya danmembeli tanah kepada Tergugat IT karena :Tergugat I membeli tanah yang secara administrasi benar milik Tergugat II (Atastanah tersebut telah dibuat surat pembaharuan oleh Tergugat II yang merupakanhaknya) SPPH atas nama Tergugat II ;4 Bahwa sampai saat ini Tergugat II siap membayar Hutang, akan tetapiPenggugat tidak mau menerima itikad baik dari Tergugat II ;16DALAM REKONPENSI Bahwa Tergugat II Konpensi sekarangdalam kedudukannya selaku PenggugatRekonpensi

Lurah Pagar Agung yang pada surat itu menjabat danterungkap menerangkan bahwa pada saat pengukuran pembuatan surat tanah(SPPH dan sporadik) dilokasi tanah sengketa belum didirikan bagunan kafemilik Tergugat I;Bahwa judex factie telah mempertimbangkan buktibukti otentik milikPenggugat I yaitu bukti P1 sampai bukti P8;Menimbang, bahwa Tebanding II semula Tergugat II Herwinsyah, SE binRusani telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Mei 2012,yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut