Ditemukan 4975 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kedaluwarsa kadaluarsa kedaluarsa
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Penipuan
Register : 27-07-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 208 / Pid.B/2017/PN.Kpg
Tanggal 23 Oktober 2017 — Lois Charles Lily alias Lois
117 — 39
  • penulisan cek, setelah itu baru cek spesimen tanda tangandan saat itu ada keraguan terhadap tandatangan karena cek bukanditerbitkan oleh orang di Kupang, maka bank menggunakan prinsip kehatihatian sehingga cek tersebut tidak bisa dicairkan;Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2016 setelah dilakukan koordinasi denganBCA Bengkulu yang kemudian membenarkan cek yang dikeluarkantandatangannya adalah benar kemudian langkah selanjutnya bankmelakukan pengecekan saldo dan ternyata saldo tidak mencukupi;Bahwa batas kadaluwarsa
    PN.KpgBahwa ahli di Bank Indonesia menjabat sebagai Kepala UMKM dan pernahmenjadi ahli sebelumnya;Bahwa menurut ahli cek adalah simpanan pihak ketiga pada Bank yangdapat diuang secara tunai ataupun pemindahbukuan;Bahwa menurut ahli cek adalah sebagai alat pembayaran bukan sebagaijaminan pembayaran;Bahwa menurut ahli tanggal yang tertera dalam sebuah cek adalah tanggalefektif cek;Bahwa menurut ahli cek yang telah dikeluarkan/diterbitkan oleh Pemilik cekmempunyai 70 hari efektif ditambah 6 (enam) bulan kadaluwarsa
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2016 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 05/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 14 Maret 2016 — HANDOKO LIE
214 — 150
  • karena pihak developer tidak melaksanakanpembangunan atas perumahan karyawan sebanyak 288 buah baik diGang Buntu maupun di Pulau Brayan serta tidak melaksanakanrenovasi dan pengossongan rumahrumah dinas di JalanGaharu ;e Pihak KAI dirugikan baik waktu dan materi karena lamanyapelaksanaan pembangunan yang tidak direalisasikan oleh developerdari tahun 1992 hingga saat ini atau kurang lebih selama 21tahun ;e Pihak Developer sebaiknya mengikuti proses dari awal kembalimengingat lama waktu dan sudah kadaluwarsa
    dirugikan karena pihak developer tidakmelaksanakan pembangunan atas perumahan karyawan sebanyak288 buah baik di Gang Buntu maupun di pulau Brayan serta tidakmelaksanakan renovasi dan pengossongan rumahrumah dinas diJalan Gaharu ;Pihak KAT dirugikan baik waktu dan materi karena lamanyapelaksanaan pembangunan yang tidak direalisasikan olehdeveloper dari tahun 1992 hingga saat ini atau kurang lebihselama 21 tahun ;Pihak developer sebaiknya mengikuti proses dari awal kembalimengingat lama waktu dan sudah kadaluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-12-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1508 K/Pdt/2013
Tanggal 19 Desember 2014 — TOHA bin DJUM vs PT.ANTILOPE MAJU PURI INDAH semula PT.ANTILOPE MADJU, dkk
74 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dikatakan:"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yangbersifat perorangan hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tigapuluh tahun, sedangkan orang yang ntenunjuk adanya kedaluwarsa Iltu,tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapatdiajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk";4.Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangantersebut di atas gugatan Penggugat sepatutnya ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Gugatan
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 27-09-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PN BATAM Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
PT SMART EDUTAMA INTERNATIONAL
Tergugat:
1.PT FEDERAL INVESTINDO
2.Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
4.Ketua Dewan Kawasan Nasional cq Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan
116 — 90
  • Dalam EksepsiHalaman 76 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 256/Padt.G/2018/PN BtmMenolak Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa);lll.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1714 K/PID.SUS/2014
Tanggal 10 September 2015 — H. COKRO WAHYUDI, SIP bin WAHYUDI
80 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor : 1714 K/PID.SUS/2014pernyataan tanggung jawab dan kesanggupan mengganti, suratkeputusan pembebanan penggantian kerugian sementara;a.2.Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawainegeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinanlembaga/gubernur/bupati/walikota, sebagaimana Pasal 63 Ayat(1);a.3.Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, ataupejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jikadalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-12-2019 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 168/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 30 April 2020 — Penggugat:
DRS. CHOIRUL ANAM
Tergugat:
DEWAN PENGURUS YAYASAN KAS PEMBANGUNAN YKP KOTA SURABAYA
185 — 80
  • fungsi sebagai pejabat tatausaha negara, yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah ; Bahwa suatu Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan tindakanhukum Harus dibedakan, sebagai seorang pejabat tata usaha negaradan sebagai seorang pengurus yayasan/koperasi, manakala tindakannyaatas nama pengurus koperasi berarti bukan sebagai pejabat tata usahanegara, sehingga keputusannya bukan termasuk Keputusan Tata UsahaNegara karena bukan melaksanakan fungsipemerintahan;Bahwa kadaluwarsa
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 04-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Dps
Tanggal 9 April 2019 — Pemohon:
Aurelio Cruserio
Termohon:
Kepala Kepolisian Resot Kota Denpasar Cq. Kepala Kepolisian Daerah Bali
107 — 82
  • Penghentian Penyidikan dilakukan demi hukum ;Penghentian Penyidikan dilakukan karena adanya alasanalasanhapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidanaseperti Nebis in idem, dan tindak pidananya kadaluwarsa ;Menimbang, bahwa ahli Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2015 — Upload : 15-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1682 K/PID.SUS/2014
Tanggal 4 September 2015 — Drs. H. AHMAD MUSTAIN HUDA
52 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabatlain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8(delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutanganti rugi terhadap yang bersangkutan, sebagaimana Pasal 65b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentangpengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; (vide alat buktiTDW.8)b.1.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 18-10-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/LH/2018/PTUN.SMD
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
Dudin Waluyo Asmoro Santo, SH, MH
Tergugat:
Walikota Samarinda
829 — 595
  • GUNUNG ARTHO;Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut diatas dan gugatana quo baru diajukan pada tanggal 18 Oktober 2018 sertaberdasarkan ketentuan pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun2009 yang berbunyi Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu) sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya ataudiumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.Maka Gugatan Penggugat a quo telah lewat waktu untukmengajukan gugatan (kadaluwarsa) sehingga gugatan Pengugatharus dinyatakan tidak dapat
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 08-06-2011 — Putus : 22-02-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 61/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 22 Februari 2012 — IDA FARIDA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. PT. PAKUAN
313 — 283
  • (halini akan dibuktikan pada acara pembuktian) ; Perihal Ekspesi Gugatan Penggugat Telah Kadaluwarsa ; Bahwa sebagaimana Pasal 55, Undangundang No. 5 Tahun 1986 jo. Undangundang No. 9 Tahun 2004 jo.
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata
Register : 27-02-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sgl
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
Dr Bastian Zulkifli, B. ARCH., M.ARCH
Tergugat:
1.PT Babel Citra Mandiri
2.PT Hokari Lenex Pratama
3.Tjang Jong Tjung als Acung
4.H Abdul Rahman HR bin H Rozali
5.H Toyib HR
6.Pemerintahan RI Cq Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Cq Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung
7.Kepala Kantor Pertanahan Kab Bangka
8.Dinas Bina Marga Bangka Belitung
9.Camat Merawang Kab Bangka Prov Bangka Belitung
10.Kepala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kab Bangka
271 — 102
  • Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, dan VII dalam jawabannyatelah mengemukakan halhal yang pada pokoknya adalah mengenai surat kuasaPenggugat cacat formil, gugatan Penggugat kadaluwarsa, gugatan Penggugaterror in persona, pihak Tergugat tidak lengkap, gugatan Penggugat obscuur libel,gugatan Penggugat salah alamat, selanjutnya Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, dan VIImenyangkal gugatan Penggugat tersebut dengan alasan
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 19-01-2017 — Putus : 28-04-2017 — Upload : 16-04-2018
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 4-K/PM III-14/AD/I/2017
Tanggal 28 April 2017 — Oditur:
REMAN, S.H. M.H.
Terdakwa:
Budiono
48 — 24
  • Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluwarsa;d. Apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem. Sedang yang dimaksud jelas adalah penuntut umum harusmampu merumuskan unsurunsur delik yang didakwakan sekaligusmemadukan dengan uraian perbuatan materiel (fakta yang dilakukanTerdakwa). Yang dimaksud lengkap adalah uraian surat dakwaan harusmencakup semua unsur yang ditentukan undangundang secaralengkap.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 04-04-2018 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 11-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 74/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 4 Oktober 2017 — PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PSHT) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
1579 — 2857
  • Putusan Nomor ;74/G/2017/PTUNJKTperkara ini sangat tidak jelas dan haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Kadaluwarsa : Bahwa secara fakta keberadaan Badan Hukum baik AHU0081731.AH.01.07.TAHUN 2016 Tentang Pengesahan PendirianBadan Hukum Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati TerateCabang Trenggalek yang dipegang oleh Tergugat IWintervensi5telah diketahui oleh PSHT Pusat Madiun, dan oleh karena itusangat jelas dan nampak sekali jika gugatan Penggugat tidakmemenuhi yang
    Kadaluwarsa: Bahwa secara fakta keberadaan Badan Hukum baik AHU0003150.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan PendirianHal. 149 dari 278 Hal.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-02-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 15 Desember 2015 — MARINGAN ARUAN, SE, LAwan PT. HONDA PROSPEK MOTOR,
310 — 247
  • Sel.1212e.(2)(3)(4)tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, prosespengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentusebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barangdan/atau jasa tersebut;tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ataujasa tersebut;. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktupenggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-04-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 170/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 2 Desember 2015 — ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos LAWAN PT. PD. PAYA PINANG, DKK
69 — 219
  • yaitu seluas lebin kurang 27Ha (selanjutnya disebut Sub B Objek Perkara II) telah dikuasai dandiusahai oleh tergugatVIll dan tergugatIX dengan menanam pohonkelapa sawit diatasnya.e Bahwa akan tetapi gugatan terhadap tergugatVIIl dan tergugatIXdidaftarkan penggugat melalui Pengadilan Negeri Tebing Tinggi padatanggal 25 Oktober 2013 register perkara No.62/Pdt.G/2013/PNTTD.e Bahwa ketentuan Pasal 1967 KUH.Perdata menyebutkan bahwa semuatuntutan hak baik yang bersifat kKebendaan maupun perorangan hapus(kadaluwarsa
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
2608 — 724
  • Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • pelanggaran tertentu" adalah :a. mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi,membahayakan ketertiban atau kKeamanan lalu lintas atau yangmungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;b. mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapatmemperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tandanomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atautanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuanperaturan perundangundangan lalu lintas jalan atau ia dapatmemperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 23-01-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 46/Pid.Sus/2018/PN Pdg
Tanggal 26 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.MULYADI SAJEAN, SH. MH
2.NOVI OKTAVIANTI,SH
Terdakwa:
ELVY MADREANI SH Pgl EVI
296 — 105
  • tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan ataukemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atauketerangan barang dan/atau jasa tersebut;e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, prosespengolahan, gaya mode, atau penggunaan tertentusebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barangdan/atau jasa tersebut;f. tidak sesual dengan janji yang dinyatakan dalam label,etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ataujasa tersebut;g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/TUN/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — PT. BELUNKUT VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU., II. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG RANTAU PRAPAT., III. ZAINUDDIN, DKK., IV. PT. BANK SYARIAH MANDIRI., V. PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK, CBANG RANTAU PRAPAT;
110 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Gugatan Penggugat Kadaluwarsa Atau Lewat Tenggang WaktuTermasuk Penyerahan Perbaikan Formal Surat Gugatan PenggugatTertanggal 29 JULI 2015 Telah Lewat Tenggang Waktu.A.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 28/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
ELVIANDRI
Tergugat:
BUPATI KERINCI
330 — 374
  • Tergugat untuk membayar seluruh biaya yangtimbul dalam perkara ini;Atau;Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang yang seadiladilnya (ex aquo et bono);Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban tertulis, tanggal 12 Oktober 2020, yang disampaikan padapersidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 13Oktober 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:Dalam Eksepsi;11 Gugatan Penggugat Sudah Kadaluwarsa
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-09-2016 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 669/Pdt.G/2012/PN Mdn
Tanggal 9 Oktober 2013 — - BETTY FRIDA SITUMEANG (PENGGUGAT) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cq. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK Cq. DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK MEDAN (TERGUGAT I) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Cq. RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK Cq. DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK Cq BENDAHARAWAN GAJI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK MEDAN (TERGUGAT II) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA (TURUT TERGUGAT I) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I (TURUT TERGUGAT II) - PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (TURUT TERGUGAT III) - 6. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (TURUT TERGUGAT IV)
152 — 39
  • Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan yang diajukanPembanding/Pengugat tersebut telah kadaluwarsa atau melampaui jangkawakitu yang ditentukan oleh UndangUndang, maka sudah selayaknyagugatan Penggugat ditolak..