menimbulkan kerugian bagi negara, asalkan dari rangkaian perbuatanyang telah dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur korupsi, makapelaku sebagai Terdakwa tersebut sudah dapat dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "KeuanganNegara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dapatdipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena beradadalam penguasaan dan pertanggungjawaban pejabat

negara, lembaganegara, BUMN, yayasan, badan hukum dan perusahaanperusahaan yangmenyertakan modal negara " ;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan"Perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusunsebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan atau usahamasyarakat secara mandiri, yang didasarkan pada kebijakan pemerintah,sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbertujuan memberikan manfaat, kKemakmuran dan kesejahteraan kepadaseluruh rakyat " ;Menimbang,

akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapatmenimbulkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ; Menimbang bahwa menurut Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksuddengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yangdipisahkan atau yang tidak bisa dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaannegara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat

negara baik ditingkat pusat maupun daerah ; berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/ Badan Usaha Milk Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ke1 UndangUndang No. 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semuahak dan kewajiban Negara yang dapat

Berada didalam penguasaan pengurusan dan penggunaan daripertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupunDaerah.b.

akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudahberpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau PerekonomianNegara :Menimbang bahwa menurut Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yangdimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentukapapun yang dipisahkan atau yang tidak bisa dipisahkan termasuk didalamnya segalabagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena1. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat

negara baikdi tingkat pusat maupun daerah ; 2. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara :Menimbang, bahwa dalam Pasal ke1 UndangUndang No. 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat

mengejar keuntungandan selanjutnya pasal 11 menyebutkan terhadap persero berlaku ketentuandan prinsipprinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimanadiatur dalam undangundang nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;e Bahwa menurut pendapat ahli kedudukan keuangan negara yang beradadalam BUMN terpisah menjadi keuangan perusahaan BUMN;e Bahwa menurut pendapat ahli Ketua Koperasi tidak diperlakukanketentuan Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangdiperlakukan adalah untuk Pejabat

Negara dan Pegawai Negeri Sipil(PNS), ketua Koperasi tidak ada menyalahgunakan wewenang;e Bahwa ahli berpendapat terhadap ada kredit macet kelompok tani denganPT.

menimpa saksi korban YUFRINDA SELAN, maka namanamaterdakwa yang berkedudukan sebagai penyelenggara Negara yang dapatdikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 8 ketentuan ini adalahsaudara BENEDIKTUS SANI BABU dan GODSTAR MOZEZ BANK AliasODPengertian penyelenggara Negara dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU 28/1999"), yangmenyatakan sebagai berikut:Bahwa Penyelenggara Negaraadalah Pejabat

Negara yang menjalankanfungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.Halaman 123 dari 195 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN KpgBahwa dalam hal BENEDIKTUS SANI BABU dan GODSTAR MOZEZBANIK Alias OD adalah para penyelenggara Negara yang menurutundangundang diberi tugas dan wewenang untuk membuat kelengkapandokumen berdasarkan keterangan saksi NANANG SAIFUL

(1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana kosupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalampasal 1 ayat ( 2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.Halaman 132 dari 179 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2021/PN AmbMenimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidanaadalah orang atau person yaitu Siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabatpublik, pejabat

negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukansuatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalamarti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapatmeniadakan kesalahannya;Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan SaksiSaksi, surat, petunjuk dan keteranganTerdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat bukti yang ada, telah membuktikanbahwa Terdakwa SYAHID RUSMIN adalah selaku

Terdakwamengatakan yang sudah dikembalikan adalah Rp.461.337.800,00 ditambahdengan pemberian dana hibah kepada para pejabat Negara dan orangorangyang disebut Terdakwa sejumlah Rp4.974.300.000,00 sehingga totalkeseluruhan sejumlah Rp18.435.637.800,00;Halaman 21 dari 255 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2018/PN SmrSetelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut : bahwa Terdakwa tidak terbukti Pasal 2 dalamdakwaan Primair Penuntut Umum dan yang terbukti adalah Pasal

., (tiga puluh lima milyar Rupiah) lebih ;Bahwa Terdakwa lkmal Jaya sebagai pejabat negara (Walikota Tegal)terobukti menerima pemberian dari pihak swasta (saksi Rudyanto) danmelakukan praktek KKN yang melibatkan saksi Rokhayah (ibu kandungTerdakwa) ;Bahwa Terdakwa lkmal Jaya tidak menunjuk Tim penilai tetapi justrumenyerahkan kepada penilai dari pihak swasta ;Menimbang, bahwa perbuatan korupsi merupakan kejahatan yangluar biasa yang juga merusak tatanan perekonomian negara, makahukuman pidana yang

atauPerekonomian NegaraBahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya tidakperlu semuanya dibuktikan dan dalam perkara ini yangakan dibuktikan adalah unsur dapat merugikan keuanganNegara.Menurut penjelasan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999,Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaannegara dalam bentuk apapun dan tidak dipisahkan, termasukdidalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hakdan kewajiban yang timbul karena:* Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat

negara, baik ditingkat pusatmaupun daerah; Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban BadanUsaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modalnegara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihakketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.Kerugian negara menurut doktrin Ilmu Hukum Pidana danYurisprudensi diartikan seluruh kerugian meliputi jugakeuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yangmenggunakan dana atau kelonggaran dari negara atau

Poerwadarminta memberi arti jabatan yaitu pekerjaan (tugas)di pemerintahan atau organisasi, sedangkan pejabat yaitu pegawai pemerintah yang memegang jabatanpenting Pada beberapa pengertian lain dari KPK dan Hoge Raad pejabat negara diartikan luas salahsatunya yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Menurut Hoge Raad pejabat negara ataupegawai negeri atau penyelenggara negara adalah barang siapa yang oleh kekuasaan umum diangkatuntuk menjabat pekerjaan umum untuk melakukan sebagian tugas dari tugas pemerintahan atau alatperlengkapannya.Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan penjelasan diatas mengenai definisi pejabat yangdisebutkan dalam pasal 92 KUHP telah mengalami perluasan sehingga pengertian pejabat adalah barangsiapa yang oleh kekuasaan umum diangkat untuk menjabat pekerjaan umum untuk

adanya kecenderungantimbulnya kerugian negara ; Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001 ditegaskanbahwa yang dimaksud keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negaradan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat

negara, baik ditingkat pusat maupun daerah ;b. berada dalam pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / BadanUsaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang penyertaan modalnegara, atau perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan Negara ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan negara menurut Undang undang No17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal ke (1) adalah : semua hak dan kewajiban negarayang dapat dinilai dengan uang

dalam jabatan, ikut sertadalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan menerima gratifikasi (bagipegawai negeri/penyelenggaraNC QAIQ) j =~ 22 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnKolusi adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih secara tersembunyi dan tidak jujur sertamelawan hukum untuk melancarkan usaha salah satu pihak untuk mencapai tujuan tertentu.Biasanya diwarnai dengan korupsi yaitu penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh salah satupihak atau pejabat

negara.

Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa yang dimaksuddengan Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih danBebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, termasuk anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara YangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud penyelenggaranegara adalah pejabat

negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atauyudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.

Rumusan ini ditegaskan kembali pada ketentuan Pasal 2 UndangUndang tersebut yang menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3) Menteri;4) Gubernur;5) Hakim;6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Halaman 987 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pst7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 122 huruf UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkanbahwa menteri dan jabatan setingkat menteri termasuk pejabat negara;Menimbang, bahwa Terdakwa Amiril Mukminin, Terdakwa II SiswadhiPranoto Loe dan Terdakwa Ill Ainul Fagih telah didakwa oleh Penuntut UmumPada Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan tindak pidana korupsi yangmelakukan atau turut serta

Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah PutusanTermohon tersebut harus dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakimyang terhormat.Dalam Putusannya butir 5.5.2.12, halaman 638, Termohon menyatakansebagai berikut:Dalam Model Law on Competition yang disusun oleh UnitedNations Conference on Trade and Development (UNCTAD)tahun 2007, pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuanmengenai hukum persaingan usaha tidak dapat dikenakanterhadap pemerintah atau pejabat negara yangmelaksanakan fungsi pemerintahan.

Indosat, Tbk. adalah bertujuan untuk mengamankansektor strategis tersebut di samping untuk memastikanketersediaan sarana telekomunikasi bagi masyarakat, hal inimerupakan bagian dari upaya menjaga kepentingan nasionaldan bukan berorientasi keuntungan;Dalam Model Law on Competition yang disusun oleh UnitedNations Conference on Trade and Development (UNCTAD)tahun 2007, pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuanmengenai hukum persaingan usaha tidak dapat dikenakanterhadap pemerintah atau pejabat negara

Pemerintah Indonesia tidak menjalankan kegiatan bisnis dalam pasaryang terkait perannya di Indosat adalah untuk menjaga sektor strategisdan menyediakan fasilitas telekomunikasi kepada penduduk Indonesiadalam rangka kepentingan nasional dan tidak untuk mencari untung; danContoh Peraturan mengenai kompetisi yang dibuat oleh United NationsConference on Trade and Development di tahun 2007 (the UNCTADModel Law) menyatakan bahwa pengaturan hukum persaingan usahatidak dapat diterapkan kepada Pemerintah atau Pejabat

Negara yangmenjalankan fungsi pemerintahan.Setiap alasan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:a.

Dalam Model Law on Competition yang disusun oleh UnitedNations Conference on Trade Development (UNCTAD) tahun2007, pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan mengenaihukum persaingan usaha tidak dapat dikenakan terhadappemerintah atau pejabat negara yang melaksanakan fungsipemerintahan. (alasan 3)Hal. 270 dari 722 hal.Put.No.128 PK/Pdt.Sus/20098. Alasanalasan di atas tidak bisa meniadakan peran Pemerintah10.11.Indonesia.

kelalaian seseorangharus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, ataupejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukumatau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanyasecara langsung merugikan keuangan negara, wajibmengganti kerugian tersebut;Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1)Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengankerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum ataukelalaian pejabat

negara atau pegawai negeri bukan bendaharadalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau olehbendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17Hal 237 dari 251 hal Putusan No. 01/Pid.Tipikor/2013/PN.TteTahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negaradan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum ataumelalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yangmerugikan keuangan negara diwajibkan

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;b.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi NegaraPejabat Negara pada Lembaga Tinggi NegaraMenteriGubernurHakimPejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangoO vf ieundangan yang berlaku7.

Ketentuan mengenai tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS,sudah dihentikan terhitung sejak bulan Januari 2001, dengan PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001, tentangPemberhentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagiPegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara.

sebagian kecil faktapersidangan dan tidak mempertimbangkan fakta hukum yangmembuktikan adanya penerimaan hadiah atau janji ;Bahwa walaupun Pemohon Kasasi menyatakan bahwa uang sebesar US$ 32.000,00 (tiga puluh dua ribu dollar Amerika Serikat) adalah milikPemohon Kasasi sejak menjadi Bupati Rokan Hilir, akan tetapi dari serimata uang dollar Amerika Serikat tersebut ternyata seri tahun 2014terbaru, serta kepemilikan uang asing tersebut tidak pernah dilaporkanoleh Pemohon dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat

Negara (LHKPN)yang dibuat tanggal 01 Juni 2013 dalam rangka pencalonan sebagaiGubenur Riau.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasMahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Terdakwa harusditolak dan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dikabulkan danmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanHal. 183 dari 228 hal.

SementaraTerdakwa Il BUKAN Pegawai Negeri dan BUKAN PULA Pejabat Negara. Terdakwa II adalah seorang swasta ataupengusaha, sebagai Direktur Utama PT. Perkasa JayaAbadi Nusantara (PT.

Kaveling Jalan The Cliff Avenue Nomor 6, serta untukkeperluan pribadi dan operasional pengelolaan GEMA MKGR mengingatTerdakwa Il adalah sebagai Sekjen, namun demikian Terdakwa Ilmenerima sejumlah Rp 4.000.000.000, (empat Milyar rupiah), tetapitidak bisa Didakwa dan Dituntut berdasarkan Pasal 12 huruf b UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, mengingatTerdakwa Il bukan Pegawai Negeri dan Pejabat

Negara melainkansebagai Swasta murni yakni Direktur Utama PT.