Ditemukan 602 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1617 16_12 16g13 16g15 16p14 16.17 16417 16517 16.16 17.17 16,67 14,17 11,17 13,17 16,12
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 04-04-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 63/Pdt.G/2017/PN Mtr
Tanggal 4 Desember 2017 — Penggugat:
MARI TALIB
Tergugat:
1.PT. LOKA WISATA ASRI
2.PT. RESOR SAFIRLOMBOK
3.MUSNAWATI
164 — 113
  • Nomor: 1, Tanggal 3 September 2013, Nomor15, 16,17, 18 Tanggal 26 Juni 2013,Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli NotarisNining Herlina, SH. Nomor 37 Tanggal 24 September 2013, Akta PerjanjianJual Beli Notaris Hj. Indah Purwani, SH. Nomor : 38 dan Nomor 39.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-05-2013 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 28-12-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 297/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 Juli 2014 — 1. ABDUL HAMID DEHIR 2. SJECH MUHAMMAD AL HAMID Lawan 1. INDRA 2. WIWIN SURIYATI 3. TUMPAK RENDRA SIAHAAN 4. NOTARIS NYONYA MASNERI, SH. 5. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANWIL DKI JAKARTA Cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAKARTA.
137 — 294
  • Atas dasar dalildalil diatas, Tergugat II menolak dengan tegas atas dalilGugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Nomor 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16,17 dan 18 tidak mempunyai dasar hukum dan oleh karenanya harusdinyatakan ditolak ;9. Bahwa Sertifikat HGB No.516 atas nama Tergugat I dan Sertifikat HGB No.517 atasnama Tergugat II diterbitkan diatas tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor: 138/Pengadeganatas nama Charly Torang Siahaan, milik Tergugat III.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 15-06-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 127/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 14 Nopember 2017 — BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERSATUAN PENGUSAHA PELAYARAN NIAGA NASIONAL INDONESIA ATAU INDONESIAN NATIONAL SHIPOWNERS ASSOCIATION (INSA) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI, Dkk.
294 — 172
  • ayat (3), dan Pasal 82UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasikemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentangPelaksanakan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentangOrganisasi Kemasyarakatan ;Sementara, (Terutama) Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataanOrmas sebagimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18diatur dalam Peraturan Pemerintah.Dapat Tergugat sampaikan bahwa muatan materi atau substansi Pasal 16,17
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-02-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 108/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 16 Juni 2016 — SUMARDI, umur 36 Tahun (Jambi, 09 Februari 1979), Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Islam, Alamat Parit Culum I, Rt. 004, Rw. 001, Kel. Parit Culum I, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada FIDELIS ANGWARMASSE, SH., Advokat/ Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FIDELIS ANGWARMASSE, SH., beralamat di Perumahan Mampang Asri Jalan Mampang Prapatan XVI No. 25 A, RT. 02, RW. 03, Tegal Parang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Pebruari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai ……….. PENGGUGAT.
174 — 190
  • Jaditelah jelas dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 14 adalah suatu hal yangmengadaada dan haruslah ditolak.Bahwa TERGUGAT IV menolak dalil Gugatan PENGGUGAT pada angka 16,17 dan 18 yang menyebutkan bahwa TERGUGAT IV berjanji denganmenyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa apabila PENGGUGAT menjualmobilnya, maka dipastikan PENGGUGAT dapat membeli mobil kembali danTERGUGAT IV melakukan transaksi atau trading tanpa konfirmasi terlebihdahulu kepada PENGGUGAT.Bahwa TERGUGAT IV tidak pernah berjanji apabila
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 06-07-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 06-07-2017
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Gns
Tanggal 31 Mei 2017 — 1. SUPARLAN DKK M E L A W A N : 1. PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II
128 — 70
  • dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Padt.G/2016/PN.GnsPengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, danPeraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 2016 tentang Tata CaraPengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan NegeriDalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,keberatan bagi pemilik tanah diberi kesempatan untuk. mengajukankeberatan atas besaran ganti rugi, yang lebih dari satu tahun hal tersebuttidak dilakukan oleh penggugat.Tanggapan Terhadap Dalil 16,17
Pengadilan PN BANGIL Pidana Umum Penggelapan
Putus : 20-05-2016 — Upload : 15-07-2016
Putusan PN BANGIL Nomor 122/Pid.B/2016/PN.Bil
Tanggal 20 Mei 2016 — H. SLAMET Bin H. MATNAWI
58 — 30
  • Tbklangsung dengan Buyer H.Slamet tertanggal 20 Nopember 2009 tentangTransaksi langsung antara PT.HM SAMPOERNA dengan H.Slamet yangpembayarannya melalui Bank BNI, bukti T56;57.Foto copy Disposal Payment Voucher PT.HM SAMPOERNA Tbklangsung dengan Buyer H.Slamet tertanggal 18 Nopember 2009 tentangTransaksi langsung antara PT.HM SAMPOERNA dengan H.Slamet yangpembayarannya melalui Bank BNI, bukti T57;58.Foto copy Disposal Payment Voucher PT.HM SAMPOERNA Tbklangsung dengan Buyer H.Slamet tertanggal 16,17
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 28-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 706 K/PDT.SUS/2011
PT. GLC CONSULTING; MERDY MAXI WAYONGKERE, SH.
139 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pendapat Tergugat terkesan mencaricari kesalahanPenggugat, padahal mengenai hubungan kerja antara Tergugat denganPenggugat yang berakhir karena Pasal 5 ayat (3) PKWT seperti yang telahPenggugat dalilkan pada gugatan a quo di nomor 15, 16,17 dan 18sehingga tidak memberlakukan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan No. 13Tahun 2003 yang telah disepakati oleh pihak Tergugat dan Penggugat;Hal. 16 dari 66 hal. Put.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 16-10-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
74 — 22
  • Kompetensi Absolut ;Bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkaraaquo karena dalil dalil yang dimuat Penggugat dalam gugatannya padaposita halaman 8 alinea 3, petitum angka 4, point 4, 5, 3, 6, 7, 8, 14, 16,17 dan 18 mengenai membatalkan atau menyatakan tidak sah atau tidaksah surat surat yang dibuat oleh Tergugat adalah merupakan sengktatata usaha negara maka seharusnya gugatan diajukan Ke PTUNJayapura dan bukannya ke Pengadilan Negeri ;Halaman 46 dari 98 Putusan Perdata Gugatan
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 16-10-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Son
Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
80 — 29
  • Kompetensi Absolut ;Bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak berwenang mengadili perkaraaquo karena dalil dalil yang dimuat Penggugat dalam gugatannya padaposita halaman 8 alinea 3, petitum angka 4, point 4, 5, 3, 6, 7, 8, 14, 16,17 dan 18 mengenai membatalkan atau menyatakan tidak sah atau tidaksah surat surat yang dibuat oleh Tergugat adalah merupakan sengktatata usaha negara maka seharusnya gugatan diajukan Ke PTUNJayapura dan bukannya ke Pengadilan Negeri ;Halaman 46 dari 98 Putusan Perdata Gugatan
Pengadilan PN CIREBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-12-2013 — Putus : 14-10-2014 — Upload : 29-02-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 81/PDT.G/2013/PN.CN
Tanggal 14 Oktober 2014 — Perdata: Pengugat: - Ny. Lily Mulyono Tergugat: - Tn. Andi Liem Alias Acien - PT. Bank Mega Kantor Pusat Jakarta Cq.PT.Bank Mega Cabang Cirebon - Pemerintah R.I Cq.Menteri Keuangan R.I Cq.Direktur Jenmdral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Jawa Barat Cq, Badan Pertanah Nasional (BPN) Kabupaten Majalengka
98 — 11
  • melakukanatau menerima Pendaftaran dan Pencatatan dibuku tanah atas Peralihan atas 4(empat) Objek Jaminan milik PENGGUGAT /Objek sengketa tersebut ;Bahwa untuk menjaga dan menjamin secara hukum agar TERGUGAT I, I, Tldan TURUT TERGUGAT tidak melakukan tindakan hukum mengalihkan,menjual, memanfaatkan, menguasai dan sebagainya untuk dapat dikiranyadilakukan sita jaminan atas 4 (empat) Objek jaminan / Objek sengketa tersebut ;Bahwa dengan melandasi dalil dalil pada Poin 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16,17
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 26-08-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 20-05-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 47/PDT/2016/PT JAP
Tanggal 21 Nopember 2016 — Pembanding/Tergugat I : ALFIANSYAH LIKADINATA
Terbanding/Penggugat : Ir. MIKAEL KAMBUAYA alias MAIKEL KAMBUAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : H. SYAMSUNAR RASYID
Turut Terbanding/Tergugat III : DANIEL HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov Papua Cq Kakan BPN Kota Jayapura
128 — 37
  • Adanya sertifikat yang telah melalui beberapa proses sehinggadalil Penggugat yang menyatakan jual beli antara Tergugat II danTergugat mengandung cacat hukum adalah dalil yang patutdikesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak mempunyaidasar hukum sama sekali.Bahwa terhadap angka 16,17, dan 18 dapat Tergugat II tanggapisebagai berikut:a.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 22-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 28/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
1.Zaenudin
2.Khisomudin
3.Amir Mahmudin
4.Taufiq Hidayatudin
5.Uun Hindun Hidayati
6.Ngasifudin
7.Malik Tamyiz
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap
Intervensi:
Akhmad Sahudin dan Ikhsanudin
376 — 295
  • 21Nopember 2017, terletak di RT 04 RW 02, Blok 052, Desa Karangpakis,Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap, seluas 1.164M2, atasnama :IKSANUDIN dan AHMAD SAHUDIN (vide bukti P.P1=T1=TIIIntervensi No.5) (objek sengketa);Menimbang, bahwa prosedur penerbitan sertipikat hak milik yangdiperoleh berdasarkan program pendaftaran tanah sistematik lengkap telahditentukan dalam pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 02-11-2010 — Upload : 31-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2021 K/PID.SUS/2008
Tanggal 2 Nopember 2010 — RADJA MUHAMMAD bin RADJA ALI
46 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merencanakan Anggaran bagi posmata anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yangtidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga saat pembahasananggaran bersama Tim Asistensi Eksekutif terjadi polemik, namun TimPanitia Anggaran tetap mempertahankan/memaksakan agar RencanaAnggaran Sekretariat DPRD dapat tetap menjadi APBD sehinggamenimbulkan kerugian Negara, Sebagaimana disebutkan/dicantumkan JPUsecara berulangulang dalam surat dakwaannya yaitu dalam halaman 4, 6,7,9, 11, 12, 14, 16,17
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-06-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 383/Pdt.G/2016/PN Tng
Tanggal 19 Juni 2017 — Ny. SITI HASANAH lawan LINA, Dkk
122 — 38
  • .:193/Subdit/Adm.3/Il/76.tgl.30 Maret 1976, diberi tanda P32;Surat lan Harto kepada Kepala Seksi Pendaftaran Tanah KabupatenTangerang, tgl. 3 April 1978, diberi tanda P33;Surat Permohonan Sertifikat, tanggal 7 April 1978, oleh Wan Harto, diberitanda P34;Gambar Situasi No. 1292,1293 Th. 1975, M.16,17, thl. 2 Juli 1973, diberitanda P35;Surat Pernyataan ex penghuni tanah, yakni dari Tarlim bin Wangsa danIrfan, tgl 21121997, diberi tanda P36;Akta Jual Beli No. 874/Agr/1975, tgl. 21 Nopember 1975, di
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 01-08-2017 — Putus : 20-10-2017 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 99/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 20 Oktober 2017 — Pembanding/Penggugat : FERRY POSUMA
Terbanding/Tergugat I : PT. SCHLUMBERGER GEOPHYSICS NUSANTARA
Terbanding/Tergugat II : Firma SETIA KAWAN
Terbanding/Tergugat III : EDDIE POSUMA
Terbanding/Tergugat IV : YENI PUDJAWATI, SH.
Terbanding/Tergugat V : CHRISTINE POSUMA, dalam hal ini selaku para ahli warisnya, yaitu : ELVIRA SUGIHNAWAN, EARLENE SUGIHNAWAN, THIERZA SUGIHNAWAN dan GISELE SUGIHNAWAN
Terbanding/Tergugat VI : ERVINA POSUMA
Terbanding/Tergugat VII : GRACE POSUMA
121 — 61
  • persero FirmaSetia Kawan, dan dilain pihak terdapat fakta FIRMA SETIAKAWAN sebagai TERGUGAT II dalam Gugatan aquo, MAKAterjadi ketidakjelasan, kekacaubalauan atau kebingungan, karenaFerry Posuma sebagai PENGGUGAT telah menggugat dirinyasendiri, yaitu menggugat FIRMA SETIA KAWAN (TERGUGAT II).halaman 27 dari 80 ptsn No. 99/PDT/2017/PT.SMRJelas Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 311 K/Pdt/1995tanggal 27 Juni 1997, memberikan pertimbangan hukum sebagaiberikut: (Bukti TI13)Bahwa berdasarkan pasal 16,17
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 18-09-2012 — Putus : 12-12-2012 — Upload : 22-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 186/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 Desember 2012 — RIKA RESMAYAWATI, dkk >< KOPERASI TELEKOMUNIKASI SELULAR (KISEL)
77 — 25
  • Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang diajukan olehPara Penggugat dalam gugatannya angka 16,17 karena faktanyaadalah Tergugat tidak memiliki Nhubungan hukum apapun denganPenggugat II karena Penggugat II baru melamar kepada Tergugatpada tanggai 24 Desember 2007 sebagai calon karyawan Tergugat yangHalaman 38 dari 99 hal. Putusan PHI No. 186/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst.akan bekerja pada tanggal 01 Februari2008; 17.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 31-07-2018 — Putus : 31-08-2018 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 93/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 31 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : AMINUDDIN OYOS Diwakili Oleh : H. Nasrun Mumin, SH., MH
Terbanding/Tergugat : Ir. SOEKOTJO
Terbanding/Intervensi I : BURHAN Bin SEMARANG
59 — 48
  • Atas tuduhan merampas tanah milikPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi merasa dirugikan baik secara materiel yang manaseharusnya tanah tersebut bisa dijual, dibangunkan bangunan, jugadisewakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan imaterielmenyangkut nama baik yang selama ini Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi jaga sebagai orang tua, tokoh masyarakat di lingkungan RT 15, 16,17 Kelurahan Gunung Elai Bontang Utara Kota Bontang atas gugatan yangdiajukan
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-03-2019 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 98/Pdt.G/2015/PN Jap
Tanggal 6 April 2016 — Penggugat : - Ir. MIKAEL KAMBUAYA alias MAIKEL KAMBUAYA Tergugat : - 1.ALFIANSYAH LIKADINATA - 2.H. SYAMSUNAR RASYID - 3.DANIEL HAMADI - 4.Pemerintah RI Cq Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov Papua Cq Kakan BPN Kota Jayapura
119 — 66
  • Bahwa terhadap angka 16,17, dan 18 dapat Tergugat Il tanggapisebagai berikut:a.
Pengadilan PA TANJUNG KARANG Perdata Agama
Register : 03-09-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 1125/Pdt.G/2018/PA.Tnk
Tanggal 19 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 2
  • Termohon intinya rumah tangga sudahdikaui oleh Termohon sudah sangat pecah dan sulit untukdipertahankan karena perseliishan dan pertengkaran dalam rumahtangga terus terjadi dan jika dipertahankan dikhawatirkanmenimbulkan halhal yang tidak diinginkan .atas dasar ini lahPemohon mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkanPermohonan cerai talak Pemohon.DALAM REKONVENSIDALAM EKSEPSI.Bahwa mengenai tuntutan/Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai Tuntutan Harta Bawaan angka 16,17
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 01-05-2012 — Putus : 15-10-2012 — Upload : 01-04-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 11/G/2012/PTUN.MTR.
Tanggal 15 Oktober 2012 — JAKARIA IDRIS vs BUPATI BIMA
84 — 41
  • menjadi obyek perkara ini diterbitkan padatanggal 21 Pebruari 2012 kemudian pelantikan dan serah terima Jabatan Kepala Desa11Terpilih dilaksanakan pada tanggal 22 Pebruari 2012, juga pada hari, tanggal yangsama dikirim undangan Pelantikan kepada berbagai pihak dan termasuk semua calonKepala Desa Kalampa Kecamatan Woha (termasuk Penggugat) untuk menghadirisekaligus permakluman/pemberitahuan kepada semua pihak termasuk Penggugat, halini sesuai dengan Pengakuan Penggugat dalam gugatannya pada poin 15, 16,17