Ditemukan 5218 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sunggulun
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-05-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 296/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : PT.KASWARI UNGGUL,
Terbanding/Pembanding/Penggugat : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ATAU KLHK
1162 — 1229
  • penanggulangan kerusankan hutan, sehingga Tergugat sebagaipemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi seharusnya melakukanberbagai upaya preventif dengan melibatkan para menteri untukmengambil suatu langkah nyata dalam mencegah dan mengurangikerusakan hutan terutama terkait pembakaran lahan dan atau hutanyang menimbulkan kabut asap, sehingga peristiwa atau kejadiankebakaran hutan dan lahan yang terjadi hampir setiap tahun khususnyadi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tidak terulang kembali, yangmana sungguhpun
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 20-12-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 32/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.ERWIN BARUS
2.SULAEMAN
3.KENJI JOSH PRINCEN LEE
4.HORMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO TIMUR
Intervensi:
PT. PERTAMINA (PERSERO)
434 — 1448
  • tanah tersebutdiperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan itikad baik dan secarafisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang lain atau badan hukum yangmendapat persetujuannya (Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini).Dengan demikian maka makna dari pernyataan, bahwa sertifikat merupakan alatpembuktian yang kuat dan bahwa tujuan pendaftaran tanah yangdiselenggarakan adalah dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukumdibidang pertanahan, menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya,sungguhpun
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PT DENPASAR Nomor 1/Pdt/2019/PT DPS
Tanggal 21 Februari 2019 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP Cq. DINAS KEHUTANAN PROPINSI BALI , dkk melawan KETUT JANTUK, dkk
97 — 47
  • penggugat meninggal dunia dan padaHalaman 189 dari 192 halaman Putusan Nomor 1/Pdt/ 2019/PT DPStahun 1865 ibu Penggugat meninggal dunia, sedangkan Penggugat lahir di tahun1956, sehingga terdapat rentang waktu kurang lebih 100 tahun antara kematiankedua orang tua Penggugat dengan kelahiran Penggugat, apakah mungkin orangyang telah meninggal dunia kirakira 100 tahun yang lalu melahirkan anak,disinilah letak ketidak jelasan yang meragukan atas status Penggugat dalamsubyek gugatan;Menimbang, bahwa sungguhpun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-12-2017 — Upload : 09-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 745 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — LILIANA SETIAWAN DKK VS EDDY YUWONO DKK
474 — 444 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena diajukan untuk dan atas nama perseroan, maka segala hasil dangugatan tersebut menjadi milik perseroan, sungguhpun yang mengajukanHalaman 41 dari 145 Hal. Put. Nomor 745 PK/Pdt/2017gugatan adalah pemegang saham";5.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-11-2015 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 655/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 15 Agustus 2017 — PT. INDO MECO PRIMATAMA (IMP), dalam hal ini diwakili oleh Ibu Isye Gunawan dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Indo Meco Primatama, berkedudukan di Roxy Mas Blok D3-5, Jalan K.H. Hasyim Ashari, Jakarta Barat, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Ronggur Hutagalung, SH., MH., Michael B.D. Hutagalung, SH., LLM, Goldlife P. Napitupulu, SH., Astri Hastuty, SH., dan Frengky R. Mesakaraeng, SH., Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum RRM Hutagalung & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai ............................................................................ PENGGUGAT ;
180 — 134
  • Semuanya tanpa didukung denganlandasan hukum yang benar, yaitu Kontrak Perjanjian ;Bahwa Prinsip keseimbangan berupa perlindungan pihak yang melakukanwanprestasi, ada kemungkinan sungguhpun salah satu pihak telah melakukanwanprestasi, tetapi sebagian prestasi telah dilakukan atau terdapat cukupalasan untuk menunda sementara pelaksanaan prestasi ataupun ada alasanalasan lain yang menyebabkan kepentingan pihak yang melakukanwanprestasi harus dilindungi.
Restatement Keadaan Memaksa
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
8576 — 27334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • Yang dimaksud dengan frustrasi di sini adalahfrustrasi terhadap maksud dari kontrak, yakni dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak,kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuandibuatnya kontrak tersebut, sungguhpun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena, tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi sehingga dengan demikiankontrak tersebut dalam keadaan frustrasi. 3.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 01-06-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 03-10-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 09/PID.TPK/2016/PT BNA
Tanggal 14 Juli 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. RAMLI RASYID, Msi, Mpd Bin RASYID Diwakili Oleh : AULIA RAHAMAN SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Lena Rosdiana Aji, SH
48 — 44
  • Bin Rasyid selaku KetuaYayasan Politeknik Aceh yang memiliki tugas dan tanggung jawab memimpinseluruh aktifitas kegiatan Politeknik Aceh sesuai dengan visi,misi dan tujuanPoliteknik Aceh, Terdakwa telah menunjuk Ir.Zainal Hanafi sebagai DirekturPolitehnik Aceh dengan Surat Keputusan No.001/YPA,KEP/01/01/04 tanggal 07April 2010 untuk Priode 07 April sampai dengan 06 April 2012 dan SuratKeputusan No.001/YPA,KEP/01/01/04 tanggal 07 April 2012 untuk Priode 07April sampai dengan 06 April 2013 ; Bahwa sungguhpun
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 29-09-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 24/PID.TPK/2016/PT BNA
Tanggal 1 Nopember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : DAFIT TRIADI, SH
Terbanding/Terdakwa : SUKIMIN Bin Alm. SAWITO
230 — 77
  • M.Yunansehingga totalnya menjadi Rp.850.000.000. ( Delapan ratus lima jutaRupiah ) ;Bahwa sungguhpun sekiranya orangorang yang disebutkan Terdakwaterlibat dan memenuhi unsurunsur tindak pidana atas perbuatan yangmereka lakukan, bukanlah berarti Terdakwa yang saat ini diajukandipersidangan dalam perkara ini tidak dapat diadili, Karena dengan tidakatau belum diajukannya pihakpihak lain yang terlibat dalam perkara ini ,Halaman 145 dari hal. 194 Putusan Nomor 24/PID.Tipikor/2016/PT Bnasehingga tidak
Restatement Grosse Akta
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
4966 — 4447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • Khoidin, Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan, Disertasi, Universitas Airlangga, 2005.Penjelasan Hukum tentang Grosse Akte 47 42/14/2010 12:16:56 AM Sungguhpun dalam Pasal 14(5) UU No. 16/1985 telah ditetapkan bahwaSertifikat Hipotek mempunyaikekuatan eksekutorialdan dapat dilaksanakansebagai putusan pengadilan, namun demikian untuk lebih mempermudahdalam pelaksanaan eksekusinya, perlu kiranya pada Sertifikat Hipotekmaupun Credietverband tetap dicantumkan titel eksekutorial yang berbunyiDemi
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 29-09-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 23/PID.TPK/2016/PT BNA
Tanggal 1 Nopember 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : DAFIT TRIADI, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir. BUDIJONO BIN SIMAN MADIKRAM
187 — 64
  • Tipikor/2016/PT BnaLPA/20 IX/2016/Reskrim, dengan demikian Terdakwa harus dibebaskandari jeratan hukum ; Bahwa tentang tidak dijatunkannya hukuman uang pengganti kepadaTerdakwa sudah tepat dan benar ;Menimbang, bahwa atas kontra memori banding yang disampaikan olehPenasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor memberikantanggapan sebagai berikut :Bahwa sungguhpun sekiranya orangorang yang disebutkan Terdakwaterlibat dan memenuhi unsur unsur tindak pidana atas perbuatan yangmereka
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 29 Juni 2015 — SUPARJO, Amd.Kl bin KROMO REDJO ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
116 — 12
  • Terdakwa sendiri telah ternyatabahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Sidomulyo, KecamatanSawahan , KabupatenMadiun , telah melakukan perbuatan penyimpangan dari kewenangannya ataujabatannya yaitu tidak mengelola Asset Desa berupa Tanah Kas Desa dan AlokasiDana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yangdituangkan dalam APBDes tahun 2012 dan tahun 2013 dimana sebahagian ada yangdapat dibuktikan penggunaannya, tetapi sebahagian lagi tidak dapat menunjukkanbukti penggunaannya, sungguhpun
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 16-12-2013 — Putus : 15-07-2014 — Upload : 09-01-2015
Putusan PA SURABAYA Nomor 5545/Pdt.G/2013/PA.Sby
Tanggal 15 Juli 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
26 — 1
  • af1afs24 ltrchfcsO f1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid5201204charrsid5782729 Menimbang, bahwa sungguhpun Tergugat menurut hukum dianggapmengakui dalildalil gugatan Penggugat rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsOif1lfs24lang1057langfe 1033langnp1057insrsid5201204charrsid5782729 aquo rtlchfcesl aflafs24 ltrchfcsO f1fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid5201204charrsid5782729, akan tetapi dalam perkara sengketa atau gugatan perceraian dengan alasan perselisihan danpertengkaran, Penggugat masih tetap diwajibkan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 208/Pid.Sus/TPK /2014/PN.Sby
Tanggal 8 Mei 2015 — EDDY GUNAWAN TAMBRIN
170 — 60
  • 27 Mei 2010 telahdicantumkan persyaratanpersyaratan maupun tahapantahapan yang harusdipenuhi Terdakwa termasuk Syarat Efektif Penarikan Agunan, namunpersyaratanpersyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi Terdakwa sehingga tidakbisa ditingkatkan membuat Perjanjian Kredit (PK ) ;Menimbang, bahwa oleh karena sudah jelas ditentukan persyaratan yangharus dilaksanakan Terdakwa apabila hendak menarik barang Agunan berupaKapalkapal yang dijadikan barang jaminan atas fasilitas kredit yang diterimaTerdakwa, sungguhpun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — BARNABAS SUEBU
164 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sungguhpun demikian pengakuan tunggal LAMUSIDIDI menyatakan bahwa kepemilikan saham Pemohon PeninjauanKembali tersebut terjadi sebelum tahun 2008 atau sebelumterjadinya kasus pada perkara ini;Mohon Yang Mulia Hakim Agung melihat perbandinganpertentangan antara pendapat Judex Facti dan fakta persidangan padaBerita Acara Persidangan sebagaimana Lampiran Memori PeninjauanKembali ini, halaman 12, yaitu:1) Atas pertanyaan Pemohon Peninjauan Kembali dipersidangan,Saksi LAMUSI DIDI membenarkan bahwa Pemohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 04-05-2006 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 716 K/Pid/2006
Tanggal 4 Mei 2006 — DRS. YUSRAN SHARIF
295 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kenyataannya uang tersebut telah digunakan di luar tujuansemula, sehingga pemotretan udara dan pemetaan areal HPH serta tindakantindakan lain seperti diuraikan di atas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.Karenaitu perekonomian negara sebagaimana dirumuskan dalam penjelasanumum UndangUndang Tindak Pidana Korupsi telah dirugikan;Mengenai alasan ke Ill: Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salahmenerapkan hukum, karena sungguhpun pengeluaran dana atas perintah KetuaUmum,
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-07-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 14-12-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 8 Desember 2015 — Dr. Ir. ABDURAHMAN HODA, M.Si., alias ANTO
148 — 150
  • Gufran Ali lorahim, M.S sebagai RektorUnkhair selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pihak lain yang turutbersamasama dengan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim berdasarkanpertimbanganpertimbangan sebelumnya hal tersebut haruslah dikesampingkankarena tidak terobukti menurut hukum;Menimbang, bahwa sungguhpun pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tidak terpenuhi,namun tidak berarti Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan pasal ini karena pasal 55ayat (1) ke1 KUHP bukan unsur perbuatan tetapi sekedar mendudukan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-06-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 26 Nopember 2015 — Pidana - dr. MULYA A. HASJMY
216 — 82
  • Perusahaanperusahaan lain agar dihukum pulauntuk mengembalikan keuntungan yang diperoleh dalam pelaksanaanPengadaan Peralatan Medik dalam rangka Penanganan Wabah FluBurung (Avian Influenza) Sisa Dana Pelayanan Kesehatan bagi PendudukMiskin Tahun Anggaran 2006, Majelis tidak sependapat dengan penuntutumum dengan alasan uang pengganti adalah merupakan PidanaTambahan yang mengikuti Pidana Pokok yang hanya dapat dijatunkankepada Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah oleh PutusanPengadilan ;Menimbang, sungguhpun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2402 K/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — dr. MULYA, A. HASJMY, Sp., B.Mkes;
219 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, sungguhpun demikian terkait denganpengembalian keuntungan ataupun kekayaan yang telah diperoleh pihakketiga dapat dilakukan dengan gugatan perbuatan melawan hukum secarakeperdataan. Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimanatelah dipertimbangkan di atas terkait tuntutan Penuntut Umum untukmemerintahkan agar seluruh rekanan yang telah diperkaya sehinggamendapat keuntungan yang tidak sah haruslah dikesampingkan."