Ditemukan 595 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 101/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bdg Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
1.MOH. DAHLAN WK, Dkk.
2.MURDANI
3.DEDI IRAWAN
4.DJENI
5.MAULANA SUPRIYANTO
6.RIYADI
7.DEDIH SUMIADI
8.DADANG KUSNADI
9.M. TEDY KURNIAWAN
10.RANA YAMAN
11.JAJANG RAHMAN ROBIANSAH
12.YUDHI ADHITYA DHARMAWAN
13.ERWIN
14.TATANG SUDINTA
15.WAHYU MAULANA
16.NANAK SUNARYO
17.SARWANI
18.BAMBANG
Tergugat:
PT. DUNKINDO LESTARI
188 — 48
1.MOH. DAHLAN WK, Dkk.
2.MURDANI
3.DEDI IRAWAN
4.DJENI
5.MAULANA SUPRIYANTO
6.RIYADI
7.DEDIH SUMIADI
8.DADANG KUSNADI
9.M. TEDY KURNIAWAN
10.RANA YAMAN
11.JAJANG RAHMAN ROBIANSAH
12.YUDHI ADHITYA DHARMAWAN
13.ERWIN
14.TATANG SUDINTA
15.WAHYU MAULANA
16.NANAK SUNARYO
17.SARWANI
18.BAMBANG
Tergugat:
PT. DUNKINDO LESTARI
188 — 48
TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOM)13.1.Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugatsebagaimana angka ke29 halaman 14 dan poin ke10 halaman 18Tuntutan (Petitum) Gugatannya tentang Lembaga Uang Paksa(dwangsom), sebab dalil Para Penggugat tersebut tidak didukungdengan alasanalasan yang secara in concreto menjelaskan denganpretensi apa dan secara bagaimana Tergugat yang didalilkan akanlalai melaksanakan isi putusan.
Register : 10-08-2018 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 541/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
ANY
Tergugat:
1.SUMITRA Bin SARKAWI
2.H. MURSYID
3.TANA
Turut Tergugat:
1.Nyonya SITTI MARJANI SOEPANGAT, SH
2.Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
3.Notaris SUHARDI HADI SANTOSO, SH
87 — 22
ANY
Tergugat:
1.SUMITRA Bin SARKAWI
2.H. MURSYID
3.TANA
Turut Tergugat:
1.Nyonya SITTI MARJANI SOEPANGAT, SH
2.Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
3.Notaris SUHARDI HADI SANTOSO, SH
87 — 22
TENTANG UANG PAKSA (DWANGSOW).Bahwa Tergugat II dalam Konpensi menolak secara tegas dalil Penggugatdalam Konpensi sebagaimana posita poin ke26 tentang Lembaga UangPaksa (dwangsom), sebab dalil Penggugat dalam Konpensi tersebut tidakdidukung dengan alasanalasan yang secara in concreto menjelaskan denganpretensi apa dan secara bagaimana Tergugat II dalam Konpensi yangdidalilkan akan lalai melaksanakan isi putusan; Selain itu, sebagian besarPetitum Penggugat adalah tuntutan ganti kerugian berupa uang
Register : 25-08-2016 — Putus : 02-11-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 121 PK/TUN/2016 Tanggal 2 Nopember 2016 — PT. MAJU SUKSES SENTOSA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI., II. SURATNO BIN MADIRSAD;
66 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
(menurut versiPenggugat);Akan tetapi in concreto Sertifikat in litis secara fisik/de facto telah dikuasaioleh Akhmad Ramdani sejak tahun 1973, dan sejak tahun 2012 lokasifisik sertifikat in /itis dikuasai Tergugat II Intervensi, dengan dasar JualBeli sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli Nomor 1747/2012tanggal 18 Desember 2012; dan faktanya Penggugat tidak menguasaifisik sejak pembelian tahun 1973, sehingga merupakan kemustahilan jikaPenggugat hanya memiliki Sertifikat tidak menguasai lokasi
Putus : 31-08-2015 — Upload : 28-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 601 K/Pdt/2015 Tanggal 31 Agustus 2015 — NINE AM Ltd. VS PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI
1310 — 1447 — Berkekuatan Hukum Tetap
1310 — 1447 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tak laindan tak bukan untuk memenuhi rasa keadilan, dan untukmenyesuaikannya dengan keadaan dan kejadiannya hubunganhukum itu in concreto. Memang pada hakekatnya rasa keadilaninilah yang tidak boleh diperkosa.10.
Putus : 31-05-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 K/TUN/2012 Tanggal 31 Mei 2012 — Ny. INDRINA E.M. HADIYANTO vs Nyonya IDA FARIDA
71 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam sengketa aquo terbukti ternyata jika menyelundupkan dengan caramengelaborasikan antara kewenangan mengadili di lingkunganPeradilan Tata Usaha Negara dengan tanpa dasar dan alashukum yang jelas in concreto bertentangan dengan kaidah/normahukum yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana tersebut di atas;Bahwa, oleh karenanya pertimbangan yang diberikan oleh MajelisHakim Pengadilan Tinggi
Register : 31-01-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 118/Pid.B/2019/PN Smr Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
CHENDI WULANSARI, SH.MH
Terdakwa:
1.SUNARYO Als RIYO Bin SAID
2.ARYA WIRANATA Als NATA Bin SUKRAN
41 — 5
CHENDI WULANSARI, SH.MH
Terdakwa:
1.SUNARYO Als RIYO Bin SAID
2.ARYA WIRANATA Als NATA Bin SUKRAN
41 — 5
Cet.I, 1985, hal.11) ;Menimbang, bahwa Pasal 1865 KUHPerdata, menegaskan bahwa setiaporang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk Suatu peristiwa untukmeneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajibmembuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu ;Menimbang, bahwa hakekat pembuktian pada dasarnya bersifat historis,dalam arti apa yang hendak dibuktikan dalam suatu persengketaan adalah sesuatuyang sudah terjadi atau menerangkan apa yang terjadi secara in concreto
Putus : 05-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 P/HUM/2014 Tanggal 5 Maret 2015 — RIDWAN., DKK VS PRESIDEN RI;
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahkan putusan hakim mempunyai artiyang lebih besar karena menegakan hukum in concreto, hukumyang nyata atau yang diberlakukan terhadap suatu perkara.Hakim dalam menjalankan tugasnya dituntut juga untuk memberiarti suatu ketentuan agar dapat mencakup suatu peristiwa hukumtertulis. Bahkan wajib menemukan hukum untuk menyelesaikanperistiwa konkret tertentu. Untuk kepentingan tersebut, hakim wajibHalaman 49 dari 75 halaman.
Register : 08-12-2016 — Putus : 29-05-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 935/Pdt.G/2016/PA.Sgm Tanggal 29 Mei 2017 — Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.Vs Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
35 — 27
35 — 27
Siapakah dalam hal ini yangsecara in concreto memiliki perangai yang buruk? Apakah Penggugat telahHal. 9 dari 71 Put. No. 935/Pdt.G/2016/PA.Sgmlupa akan semua hal ini? Perlu kKemudian Tergugat mengingatkan Penggugatadakah ibu kandung di dunia ini yang dengan begitu teganya meninggalkananak yang baru dilahirkannya justru di saat anak tersebut baru pertama kalimembuka matanya di dunia ini?
Register : 21-02-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN MALANG Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mlg Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
1.NUR DJASLIK
2.NUR WACHYUTI SLAMET P
3.Ir. MOCH, YUSUF HARIAGUNG, MM
4.M. BUNYAMIN MARZUKI, SE
5.MOCHAMAD SULAIMAN HIDAYAT, ST.
6.MOCHAMAD MUSA KODARI, SH.
Tergugat:
1.NUNIK INDAH RINI, SH
2.TIURMA MANGAPUL SIANIPAR
3.TATIK MARIANAH, SH. M.Kn
4.Haji ISWAHYUDI
5.Pimpinan PT. Bank MandiriTbk. Pusat di Jakarta, Cq. PimpinanCabang PT. Bank MandiriTbk
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG, KPKNL
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU.
3.ALIM SATRIA
4.HANNY SOEGENG BAGIO
5.WIMPHRY SUWIGNJO, SH
6.NY. FIFI VILOLITA HANDAYANI, SH
73 — 7
1.NUR DJASLIK
2.NUR WACHYUTI SLAMET P
3.Ir. MOCH, YUSUF HARIAGUNG, MM
4.M. BUNYAMIN MARZUKI, SE
5.MOCHAMAD SULAIMAN HIDAYAT, ST.
6.MOCHAMAD MUSA KODARI, SH.
Tergugat:
1.NUNIK INDAH RINI, SH
2.TIURMA MANGAPUL SIANIPAR
3.TATIK MARIANAH, SH. M.Kn
4.Haji ISWAHYUDI
5.Pimpinan PT. Bank MandiriTbk. Pusat di Jakarta, Cq. PimpinanCabang PT. Bank MandiriTbk
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG, KPKNL
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU.
3.ALIM SATRIA
4.HANNY SOEGENG BAGIO
5.WIMPHRY SUWIGNJO, SH
6.NY. FIFI VILOLITA HANDAYANI, SH
73 — 7
atasperuntukan yang dilakukan oleh pemegang hak atas SHM No. 246bukanlah menjadi kewenangan dari Tergugat III ;Bahwa, tentang butir angka 16 dalam dalil gugatan Para Penggugatmerupakan bentuk pengakuan dari Para Penggugat bilamana sebelumperkara aquo telah ada perkara perdata yang balk secara subyek maupunobyek sengketanya adalah sama dan telah terbit putusan hukum yangberkuatan hukum tetap maka dengan pengakuan dari Para Penggugatyang demikian ini secara hukum merupakan alat bukti yang sah dansempurna in concreto
Register : 21-02-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN MALANG Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mlg Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
1.NUR DJASLIK
2.NUR WACHYUTI SLAMET P
3.Ir. MOCH, YUSUF HARIAGUNG, MM
4.M. BUNYAMIN MARZUKI, SE
5.MOCHAMAD SULAIMAN HIDAYAT, ST.
6.MOCHAMAD MUSA KODARI, SH.
Tergugat:
1.NUNIK INDAH RINI, SH
2.TIURMA MANGAPUL SIANIPAR
3.TATIK MARIANAH, SH. M.Kn
4.Haji ISWAHYUDI
5.Pimpinan PT. Bank MandiriTbk. Pusat di Jakarta, Cq. PimpinanCabang PT. Bank MandiriTbk
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG, KPKNL
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU.
3.ALIM SATRIA
4.HANNY SOEGENG BAGIO
5.WIMPHRY SUWIGNJO, SH
6.NY. FIFI VILOLITA HANDAYANI, SH
71 — 10
1.NUR DJASLIK
2.NUR WACHYUTI SLAMET P
3.Ir. MOCH, YUSUF HARIAGUNG, MM
4.M. BUNYAMIN MARZUKI, SE
5.MOCHAMAD SULAIMAN HIDAYAT, ST.
6.MOCHAMAD MUSA KODARI, SH.
Tergugat:
1.NUNIK INDAH RINI, SH
2.TIURMA MANGAPUL SIANIPAR
3.TATIK MARIANAH, SH. M.Kn
4.Haji ISWAHYUDI
5.Pimpinan PT. Bank MandiriTbk. Pusat di Jakarta, Cq. PimpinanCabang PT. Bank MandiriTbk
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG, KPKNL
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU.
3.ALIM SATRIA
4.HANNY SOEGENG BAGIO
5.WIMPHRY SUWIGNJO, SH
6.NY. FIFI VILOLITA HANDAYANI, SH
71 — 10
atasperuntukan yang dilakukan oleh pemegang hak atas SHM No. 246bukanlah menjadi kewenangan dari Tergugat III ;Bahwa, tentang butir angka 16 dalam dalil gugatan Para Penggugatmerupakan bentuk pengakuan dari Para Penggugat bilamana sebelumperkara aquo telah ada perkara perdata yang balk secara subyek maupunobyek sengketanya adalah sama dan telah terbit putusan hukum yangberkuatan hukum tetap maka dengan pengakuan dari Para Penggugatyang demikian ini secara hukum merupakan alat bukti yang sah dansempurna in concreto
Register : 08-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 345/Pdt.G/2020/PA.Blk Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 13
22 — 13
Tugas Hakim lah untuk menentukan dan menetapkan hukumatas peristiwa in concreto sesuai dengan asas cura novit jus;Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi atas dasar SEMA No.3 Tahun 1981, yang mana SEMA ini ditujukan pada Hakim agar dalam memeriksaperkara, harus bersungguhsungguh dalam menggali motif dan latar belakangiperkara, menyelidiki Siapa penyebab permasalah rumah tangga , serta memeriksasaksi keluarga, dalam memutuskan perkara dengan alasan Pasal 19 huruf f PPNo.9 Tahun 1975, yang mana
Register : 25-03-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 54/PDT/2021/PT SMR Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Tergugat I : AMAN MAJEDI Diwakili Oleh : Parlindungan Pasaribu, SH.,MH.,MA
Terbanding/Penggugat : HERMAN SUBIANTORO
Turut Terbanding/Tergugat II : ARMIATI, E.
97 — 52
Terbanding/Penggugat : HERMAN SUBIANTORO
Turut Terbanding/Tergugat II : ARMIATI, E.
97 — 52
telan memperolehketerangan dari Badan Pertanahan Nasional dan riwayathubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang hak;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan bukti yang diajukan parapihak, ternyata dalam pelaksanaan jual beli atas hak atas obyek sengketaantara Awang Mustafa Husaini dengan Tergugat (vide bukti T.11) tersebut,tidak diketemukan halhal yang tidak masuk akal atau tidak patut atau yangbertentangan dengan hukum, kepatutan (perikemanusiaan), maka MajelisHakim tidak dapat secara in concreto
Register : 21-02-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN MALANG Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mlg Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
1.NUR DJASLIK
2.NUR WACHYUTI SLAMET P
3.Ir. MOCH, YUSUF HARIAGUNG, MM
4.M. BUNYAMIN MARZUKI, SE
5.MOCHAMAD SULAIMAN HIDAYAT, ST.
6.MOCHAMAD MUSA KODARI, SH.
Tergugat:
1.NUNIK INDAH RINI, SH
2.TIURMA MANGAPUL SIANIPAR
3.TATIK MARIANAH, SH. M.Kn
4.Haji ISWAHYUDI
5.Pimpinan PT. Bank MandiriTbk. Pusat di Jakarta, Cq. PimpinanCabang PT. Bank MandiriTbk
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG, KPKNL
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU.
3.ALIM SATRIA
4.HANNY SOEGENG BAGIO
5.WIMPHRY SUWIGNJO, SH
6.NY. FIFI VILOLITA HANDAYANI, SH
92 — 19
1.NUR DJASLIK
2.NUR WACHYUTI SLAMET P
3.Ir. MOCH, YUSUF HARIAGUNG, MM
4.M. BUNYAMIN MARZUKI, SE
5.MOCHAMAD SULAIMAN HIDAYAT, ST.
6.MOCHAMAD MUSA KODARI, SH.
Tergugat:
1.NUNIK INDAH RINI, SH
2.TIURMA MANGAPUL SIANIPAR
3.TATIK MARIANAH, SH. M.Kn
4.Haji ISWAHYUDI
5.Pimpinan PT. Bank MandiriTbk. Pusat di Jakarta, Cq. PimpinanCabang PT. Bank MandiriTbk
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG, KPKNL
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU.
3.ALIM SATRIA
4.HANNY SOEGENG BAGIO
5.WIMPHRY SUWIGNJO, SH
6.NY. FIFI VILOLITA HANDAYANI, SH
92 — 19
atasperuntukan yang dilakukan oleh pemegang hak atas SHM No. 246bukanlah menjadi kewenangan dari Tergugat III ;Bahwa, tentang butir angka 16 dalam dalil gugatan Para Penggugatmerupakan bentuk pengakuan dari Para Penggugat bilamana sebelumperkara aquo telah ada perkara perdata yang balk secara subyek maupunobyek sengketanya adalah sama dan telah terbit putusan hukum yangberkuatan hukum tetap maka dengan pengakuan dari Para Penggugatyang demikian ini secara hukum merupakan alat bukti yang sah dansempurna in concreto
Register : 21-02-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN MALANG Nomor 47/Pdt.G/2018/PN Mlg Tanggal 28 Februari 2019 — Penggugat:
1.NUR DJASLIK
2.NUR WACHYUTI SLAMET P
3.Ir. MOCH, YUSUF HARIAGUNG, MM
4.M. BUNYAMIN MARZUKI, SE
5.MOCHAMAD SULAIMAN HIDAYAT, ST.
6.MOCHAMAD MUSA KODARI, SH.
Tergugat:
1.NUNIK INDAH RINI, SH
2.TIURMA MANGAPUL SIANIPAR
3.TATIK MARIANAH, SH. M.Kn
4.Haji ISWAHYUDI
5.Pimpinan PT. Bank MandiriTbk. Pusat di Jakarta, Cq. PimpinanCabang PT. Bank MandiriTbk
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG, KPKNL
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU.
3.ALIM SATRIA
4.HANNY SOEGENG BAGIO
5.WIMPHRY SUWIGNJO, SH
6.NY. FIFI VILOLITA HANDAYANI, SH
75 — 15
1.NUR DJASLIK
2.NUR WACHYUTI SLAMET P
3.Ir. MOCH, YUSUF HARIAGUNG, MM
4.M. BUNYAMIN MARZUKI, SE
5.MOCHAMAD SULAIMAN HIDAYAT, ST.
6.MOCHAMAD MUSA KODARI, SH.
Tergugat:
1.NUNIK INDAH RINI, SH
2.TIURMA MANGAPUL SIANIPAR
3.TATIK MARIANAH, SH. M.Kn
4.Haji ISWAHYUDI
5.Pimpinan PT. Bank MandiriTbk. Pusat di Jakarta, Cq. PimpinanCabang PT. Bank MandiriTbk
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG, KPKNL
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU.
3.ALIM SATRIA
4.HANNY SOEGENG BAGIO
5.WIMPHRY SUWIGNJO, SH
6.NY. FIFI VILOLITA HANDAYANI, SH
75 — 15
atasperuntukan yang dilakukan oleh pemegang hak atas SHM No. 246bukanlah menjadi kewenangan dari Tergugat III ;Bahwa, tentang butir angka 16 dalam dalil gugatan Para Penggugatmerupakan bentuk pengakuan dari Para Penggugat bilamana sebelumperkara aquo telah ada perkara perdata yang balk secara subyek maupunobyek sengketanya adalah sama dan telah terbit putusan hukum yangberkuatan hukum tetap maka dengan pengakuan dari Para Penggugatyang demikian ini secara hukum merupakan alat bukti yang sah dansempurna in concreto
Register : 01-09-2016 — Putus : 14-03-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 206/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 14 Maret 2017 — H. ZEN ZAELANI BIN HARNAM SINGH ALIAS H. ABDUL RACHIM ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, dkk
104 — 72
104 — 72
ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam sengketa a quoterdapat alas hak yang berbeda dalam satu lokasi bidang tanah antara Penggugatdengan pemegang objek sengketa, maka pemegang hak Eigendom pada saatditerbitkannya objek sengketa yang lebih kuat dari pada penguasaan hak atastanah negara bekas Eigendom;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana teruraidiatas, maka secara substansial dalam penerbitan objek sengketa meskipunterdapat perbedaan pada alas hak tanahnya, akan tetapi secara concreto
Register : 11-03-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tanggal 21 Mei 2019 — Penuntut Umum:
OKA REGINA
Terdakwa:
RAIMON . S.E BIN TAUFIK
145 — 56
OKA REGINA
Terdakwa:
RAIMON . S.E BIN TAUFIK
145 — 56
Kelalaian obyektif menurut pengertian adalah kesalahan pada umumnya,dengan ukuran bagaimana biasanya masyarakat umum bertindak sewajarnyadalam keadaan yang in concreto atau nyata terjadi (Prof. Dr. WiryonoProjodikoro, SH, Asasasas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama,Bandung, Februari 2011, halaman 7273);Menimbang, bahwa patut diduga harus dinilai oleh orang lain bukan olehterdakwa itu sendiri.
Putus : 02-05-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2013 Tanggal 2 Mei 2013 — PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI
106 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
106 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan yurisprudensi dan pendapat kebanyakan para ahli hukum(heersende leer), mengenai persengketaan yang objectum litis/fundamentumpetendinya merupakan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatigeoverheidsdaad) masih tetap termasuk wewenang Pengadilan Negeri bagianPerdata/Hakim Perdata untuk diperiksa dan diadili, karena suatu hak keperdataanyang terletak dalam lapangan hukum perdata diperkosa, hukum mana untukditetapkan in concreto, bukan terletak dalam Hukum Publik (Hukum Tata
Putus : 23-02-2011 — Upload : 11-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2736 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 23 Februari 2011 — MORI IRAWAN bin SUDIRMAN ; JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TUBEI
35 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lilik Mulyadi, SH.MH dalam bukunya Dimensi dan"Dimensi dan Implementasi" Perbuatan Melawan Hukum materiil Dalam TindakPidana Korupsi pada Putusan Mahkamah Agung Paska Putusan MahkamahKonstitusi Tugas, fungsi dan peranan hakim asasnya memberikan keadilankarena itu) undangundang memberi independensi kepada hakim ketikamelakukan penafsiran dan penemuan hukum guna pembentukan hukum baruyang diterapbkan pada kasus kongkrit (law concreto).
Putus : 14-09-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 K/MIL/2016 Tanggal 14 September 2016 — ANTONIUS MANULLANG
160 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
sesuai ketentuan Pasal 172 Ayat (1) UndangUndang RepublikHal. 67 dari 78 halaman Putusan Nomor 206 K/MIL/2016Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer .... danseterusnya".Pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti tersebut merupakanpertimbangan hukum yang tidak tepat dan keliru, oleh karena itu izinkanlahPemohon Kasasi menyampaikan keberatan dan tanggapan sebagai berikut :1.Bahwa secara yuridis, maksud pembuktian adalah usaha menetapkanatau memastikan apa yang telah terjadi secara concreto
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 3/PDT/2021/PT BDG Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : Muhammad Mifta Hussuad
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mayora
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan RI Cq Kepala KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat : Anton Hartono
110 — 61
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Mayora
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan RI Cq Kepala KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat : Anton Hartono
110 — 61
mekanisme AYDA demi hukum harus dinyatakan tidakberdasar.Setidaktidaknya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yangmemeriksa perkara a quo untuk mengambil alih kekosongan denganmembentuk hukum yang berkeadilan sesuai kewenangannyaberdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor: 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat.Dalam hal ini termasuk terhadap suatu peristiwa in concreto