Ditemukan 5909 data
71 — 5
Kesimpulan demonstrasi tersebut adalah bahwa peralatan TIKmilik CV Krisna Mandiri telah sesuai dengan spesifikasi dalam juknis dimana peralatanTIK nya merupakan komputer dengan merk yang sudah terdaftar di HAKI, telah memenuhistandar ISO 9001 maupun ISO 14000 dan telah diverifkasi oleh Tim Teknis KementrianPersindustrian. Selain CV Krisna Mandiri, tidak ada perusahaan lain yang melaksanakandemo barang memperkenalkan produknya.Sekitar bulan Januari 2011 s/d Pebruari 2011, HAMZAH, HERI, MEDI S.
1.ABDUL MANAP
2.TEGUH SUMANTORO
3.ARIF DWI SEPTIAN
4.RIDWAN
Tergugat:
1.AWAL T
2.IWAN DARMAJI
3.AMAN
4.IMAN
79 — 34
Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyataselama di persidangan tidak pernah dibuktikan secara terperinci oleh ParaPenggugat berapa kerugian yang dideritanya akibat perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Para Tergugat, hal ini sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 011 K/N/Haki/2002 tanggal 30September 2002 bahwa Penggugat wajib memberikan buktibukti yang konkritdan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya dan tidak bolehberdasarkan perkiraan saja
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : BUDI SANTOSO Bin Alm. SUBEJO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEBRIAN RIZKY AKBAR
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LASRON TAMBA Anak dari PANTAS TAMBA
119 — 41
Marwan dan Jimmy P.Dalam kamus hukum karyanya (2009: 651), yurisprudensi diartikansebagai (a) ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan,yang kemudian digunakan sebagai landasan negara; dan (b) suatuputusan haki terdahulu yang diikuti oleh hakimhakim lainnya dalamperkara yang sama; atau kumpulan putusan Mahkamah Agungtentang berbagai vonis dari beberapa macam jenis kasus perkaraberdasarkan pemutusan kebijakan para hakim sendiri yang diikutihakim lainnya dalam perkara yang sama.Blacks Law
1.DHARMA GUNA.
2.KURNIAWATI,
3.SATHYA DHARMA SANTOSA,
Tergugat:
1.BODHI SENTOSA.,
2.PT. BANK MUAMALAT INDONESIA.Tbk KANTOR CABANG KOTA BOGOR
3.PT. NICHIWA KEMALA SAKTI.,
4.ENDAH SUMIARTI, S.H., selaku Notaris.PPAT
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL . KOTA BOGOR
246 — 218
Bahwa dengan terbuktinya itikad buruk dari Para Penggugat dandasar gugatan yang terlalu mengadaada dan dicaricari dalam gugatanaquo, maka tuntutan kerugian baik materiil maupun immaterialsebagaimana angka 20 dan 21 gugatan haruslah ditolak dan dengandemikian mengingat gugatan aquo mengadaada dan dicaricari sertatidak berdasarkan hukum dan lagi terbukti justru Para Penggugat lahyang ternyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karenaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.011K/N/Haki/202tanggal
57 — 9
uji mutu/kelayakan untuk semua alat yang ditawarkan dari lembagayang berwenang ( Kemendiknas untuk barang lokal danKemenag untuk barang impor) yang dilegalisir lembagayang berwenang (P4Tk);13.Melampirkan fotokopi surat keterangan hasil uji fungsi untuksemua alat yang ditawarkan;14.Melampirkan fotokopi sertifikat hasil uji kalibrasi untuk alatalat yang menggunakan ukuran yang dilegalisir lembagayang berwenang (P4Tk);15.Melampirkan surat keterangan kepemilikan merk yangsudah didaftarkan pada Dirjen HAKI
KemenkumHAM RIdibuktikan foto Copy Surat Pendaftaran merk yangdilegalisir lembaga yang berwenang.16.Melampirkan Surat keterangan kepemilikan Hak Cipta yangsudah didaftarkan pada Dirjen HAKI Kemenkumham RIdibuktikan foto Copy Surat Pendaftaran Ciptaan yangdilegalisir lembaga yang berwenang untuk semua produkyang ditawarkan;17.Melampirkan FC Sertifikat ISO 9001: 2008 (KualityManagement System) bagi produsen/pabrikan pendukungyang dilegalisir lembaga yang berwenang;18.Melampirkan Foto Copy Surat Ijin
Memiliki merk yang sudah didaftarkan di Dirjen HAKI,kementerian Hukum dan HAM dibuktikan dengan FCSurat pendaftaran Merk;5. Foto Copy ISO 9001:2000 dan ISO 14001:2004 (untukHardware)54. Foto Copy ISO 9001:2008 terlegalisir (ProdusenSofware). Tanda daftar Industri/Surat Ijin Usaha Industri untukprodusen dalam negeri Hardware dan sorfware.. Pernyetaan bahwa program (software) kontenpembelajaran merupakan produk original dan produklokal (dalam negeri);.
225 — 95
Ahli sebagai bidang hukum pidana dapat di kemukakansecara singkat, sebagai berikut:a.Sebagai ahli dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkatpenyidikan, antara lain:1) Polda Jatim dalam perkara penipuan, penggelapan, pemalsuan,membuat surat palsu dan memberikan keterangan palsu dalam akteautentik, pengerusakan, perbuatan tidak menyenangkan, UUPerumahan, Melarikan perempuan, UU tentang Penataan Ruang, UUKeterbukaan Informasi Publik, UU tentang Karantina dan UU Perikanan,Perkara OJK, perkara Merk/Haki
perkara Korupsi.10) Polres Banyuwangi dalam perkara Pemalsuan surat, pencurian danpenggelapan.11) Polres Bangkalan dalam perkara penyerobotan tanah.12) Polda Bali dalam perkara pengrusakan, perkara pemalsuan surat, dl.13) Polda Papua dalam perkara: Pemalsuan Surat dan menggunakan suratpalsu, penadahan, penggelapan, pemerasan dan perbuatan tidakmenyenangkan, dll.14) Polda Metro dalam perkara: Pengrusakan dan Memasuki rumah tanpaseijin yang berhak.15) Polda Bangka Belitung (Babel) dalam perkara merk/haki
100 — 14
Bahwa gugatan Para Penggugat menurut klien / Tergugat adalah gugatanyang kabur (Obscuur libels);Bahwa dalam eksepsi Tergugat ini, mohon kepada Majelis Haki yang terhormatuntuk dapat pula dimasukan dalam materi pokok pemeriksaan dipersidangan,Mengingat kekaburan gugatan Para Penggugat ini mengakibatkan timbulnyaketidakpastian hukum bagi Tergugat . Hal ini didasarkan pada dalil hukum,sebagai berikut:a.
113 — 33
Kedua, April 2005, hal.173);Sedangkan yang dimaksud dengan hadiah telah dirumuskan olehjurisprudensi bahwa hadiah itu segala sesuatu yang mempunyainilai(Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916, Burgersdijk : 275).Pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Korupsi di Indonesia, Cetakan halaman 18, Penerbit Gramedia Jakarta, tahun 1986, hadiah adalahsegala sesuatu yang mempunyai nilai, sesuatu tersebut baik berupa bendaberwujud atau tidak berwujud misalnya Hak atas kekayaan Intelektual(HAKI) maupun berupa
1.Yuspenti Br Surbakti
2.Tati Malem Br Tarigan
Tergugat:
1.Ir Muali Guntara
2.Ir. Embun Sari, M.Si
Turut Tergugat:
Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara
59 — 46
SerdangHalaman 49 dari 55 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN STBHulu adalah keliru karena Para Penggugat hanya mengutip dari salah satuMajelis Hakim yang berbeda pendapat dengan dua Majelis Haki lainnya yangmemeriksa perkara pidana No. 760/Pid.B/2016/PN.Sto dan No.761/Pid.B/2016/PN.Stb, atas nama terdakwa Yuspenti Br Surbakti dan TatiMalem Br Tarigan.Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil Para Penggugat , TurutTergugat menyangkal dengan dalil sangkalannya yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Para Penggugat
Terbanding/Tergugat I : Ir. WINOTO BASUKI
Terbanding/Tergugat II : PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA disingkat PT. RPI
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pertanahan Kota Semarang
Terbanding/Tergugat IV : Prof. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH
Terbanding/Tergugat V : STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST, SH, MBA, M.SIS, M.Kn, MH
Terbanding/Turut Tergugat : PT. SIMONGAN PLASTIK FACTORY disingkat PT. SIMOPLAS sekarang dalam pailit
98 — 58
., Hakim Niaga padaPengadilan Niaga Semarang untuk menjadi Haki Pengawas dalamperkara kepailitan Termohon Pailit PT. Simongan Plastik Factory tersebut;. Menunjuk dan mengangkat :a. FERISAL TAUFIK ROSADI, S.H., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan pengurus(SBPKP) Nomor : AHU.AH.04.03 62 tertanggal Jakarta 5 Mei 2015,yang beralamat kantor di A Utan Kayu No.69D, Matraman, JakartaTimur.b.
1774 — 1280 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan perkara a quo, yakni ganti rugi sebesarRp127.717.253.471,286 (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratustujuh belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuhpuluh satu rupiah dua ratus delapan puluh enam sen);Bahkan dalam Putusan Nomor 704K/Pdt.Sus/2008, Mahkamah Agungmenyatakan bahwa perkara Nomor 01/Desain Industri/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah merupakan ne bis in idem dengan perkara lainyang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diputus dalam PutusanMahkamah Agung Nomor 019 K/N/Haki
DWI PRANOTO, SH
Terdakwa:
Drs.ICHWAN YUNUS.MM.,CA.,CPA
94 — 36
202. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 379 Tahun 2011 tentang Penetapan produk Unggulan daerah pangan zona industry pangan perdesaan tortilla Mukomuko dari komuditi lokal aneka ikan lele, ikan laut, jagung, pisang menjadi produk Ber-Merk, Ber-Haki, Ber-SNI, Ber-POM, Ber-Halal layak Pasar Lokal dan Eksport.
207. Surat dari LPTTG Malindo Kepada Bupati Mukomuko Nomor : 09/MALINDO/XI/2012, Perihal : Pengurusan 7 Haki/Merk/Paten PUD Mukomuko.reseach)pembuatan minyak dan cita rasa ikan lele PUD Kabupaten MukomukoTahun Angaran 2012.205) Nota Dinas Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko tanggal 06 Februari2012 Kepada Bupati Mukomuko, Perihal : PUDZONIPPED KabupatenMukomuko Tahun 2012.206) Nota Dinas Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko tanggal 22 Oktober2012 kepada Bupati Mukomuko, Perihal : Kunjungan penyelesaian tugaslanjutan PUD Kabupaten Mukomuko.207)Surat dari LPTTG Malindo Kepada Bupati Mukomuko Nomor09/MALINDO/XI/2012, Perihal : Pengurusan 7 Haki
action reseach) pembuatanminyak dan cita rasa ikan lele PUD Kabupaten Mukomuko TahunAngaran 2012.Nota Dinas Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko tanggal 06Februari 2012 Kepada Bupati Mukomuko, Perihal : PUDZONIPPED Kabupaten Mukomuko Tahun 2012.Nota Dinas Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko tanggal 22Oktober 2012 kepada Bupati Mukomuko, Perihal : Kunjunganpenyelesaian tugas lanjutan PUD Kabupaten Mukomuko.Surat dari LPTTG Malindo Kepada Bupati Mukomuko Nomor :09/MALINDO/X1/2012, Perihal : Pengurusan 7 Haki
Kabupaten Mukomuko tanggal 06Februari 2012 Kepada Bupati Mukomuko, Perihal : PUDZONIPPED Kabupaten Mukomuko Tahun 2012.Hal 163 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.SusTPK/2018/PN Bgl206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.Nota Dinas Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko tanggal 22Oktober 2012 kepada Bupati Mukomuko, Perihal : Kunjunganpenyelesaian tugas lanjutan PUD Kabupaten Mukomuko.Surat dari LPTTG Malindo Kepada Bupati Mukomuko Nomor :09/MALINDO/X1/2012, Perihal : Pengurusan 7 Haki
65 — 27
2010, dan mengingat perbuatanperbuatantersebut berada dalam lingkup kewenangan terdakwa, maka menurut MajelisHakim, perobuatanperbuatan terdakwa yang telah menerima pengembalianangsuran dari para kelompok penerima manfaat PNPM MPd dan kemudianmenggunakannya untuk kepentingan pribadinya tersebut berasala dari satukeputusan kehendak dari terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang dipertimbangkan di atas,dikaitkan dengan syarat perbuatan berlanjut sebagaimana di uraikan di atas, makaMajelis haki
430 — 275
PK/TUN/2001 Jo Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta No. 2/PLW/PTUNJKT10.Bahwa tidak benar dan disangkal dalil Penggugat pada halaman 911angka 10 Surat Gugatan yang menyatakan bahwa objek sengketadahulunya adalah tanah Negara karena, baik secara de facto maupunsecara de jure, tanah a quo tidak pernah di kuasai dan di miliki olehNegara dari dahulu sampai saat ini..Bahwa jika pengertian tanah Negara menurut Undangundang PokokAgraria, UUPA No. 5 Tahun 1960 adalah tanah yang tidak ataubelum di haki
PK/TUN/2001 Jo Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta No. 2/PLW/PTUNJKT23.Bahwa tidak benar dan disangkal dalil Penggugat pada halaman 9angka 10 Surat Gugatan yang menyatakan bahwa objek sengketadahulunya adalah tanah Negara karena, baik secara de facto maupunsecara de jure, tanah a quo tidak pernah di kuasai dan di miliki olehNegara dari dahulu sampai saat ini.24.Bahwa jika pengertian tanah Negara menurut Undangundang PokokAgraria, UUPA No. 5 Tahun 1960 adalah tanah yang tidak atau belumdi haki
BUDI DARMAWAN WIBOWO
Tergugat:
SUKENDI RUSLI
121 — 12
No.4/G/2012/PTUN SMG. tanggal 02April 2013, diberi tanda bukti T25;Foto copy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 325 K/TUN/2013, tertanggal 23 September 2013, diberi tanda bukti T26;Foto copy Surat Tugas Badan Pengawasan Mahkamah Agung RepublikIndonesia, Nomor: 62/BP/ST/II/2009, tanggal 27 Pebruari 2009; diberi tandabukti T27;Foto copy Sertipikat Haki Milik (GHM) No.02001 Desa Winong, diberi tanda buktiT28;Foto copy Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kepada Kuasa Tergugat,
518 — 210
., CN, menerangkan pada pokoknya :Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan para pihak yang berperkara dan tidak adahubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaandengan mereka.Bahwa ahli menerangkan Keahliannya dibidang Perburuhan karena mengajar materiHukum Perburuhan pada S.I. dan S.II, selain itu di S.I juga mengajar materi Bisnis Perdatatentang HAKI, sedangkan di S.III mengajar materi tentang Kepailitan;Bahwa menurut pendapatnya tentang hukum perburuhan mencakup
1.Anak Agung Ketut Rai
2.Anak Agung Ngurah Gede Arimbawa, SE
3.Anak Agung Ayu Erdin Susilawati, SE
4.Anak Agung Ayu Diah Ambarawati, SE
5.Anak Agung Oka Wijaya
6.Anak Agung Suwena Risnawan
7.Anak Agung Adi Purnawati
8.Desak Putu Sri Ernawati, A.Md
9.Anak Agung Oka Wirana
10.I Gusti Putu Rai Astiti
11.I Gusti Putu Gede Astawa
12.Anak Agung Made Dwi Astari
13.Anak Agung Putu Mercredi
14.Anak Agung Ketut Agung Udayana
Tergugat:
PT. PLN Persero UNIT INDUK PEMBANGUNAN VII
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Denpasar
157 — 81
32 PP No. 24 Tahun 1997 yang tidak memungkinkan lagibagi siapapun melakukan tuntutan atas pelaksanaan hak yang melampaui batas5(lima) tahun sejak terbitnya Sertifikat Haki Milik atas nama Gusti PutuPemecutan yang kemudian dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi karenapembebasan lahan, Sehingga tuntutan atau sengketa yang dibuat oleh ParaTergugat Rekonpensi setelah lewat waktu tersebut adalah merupakan perbuatanmelawan hukum yang mengakibatkan terhambatnya Penggugat Rekonpensidalam melakukan perbuatan
309 — 76
., Hakim Niaga padaPengadilan Niaga Semarang untuk menjadi Haki Pengawas dalam perkarakepailitan Termohon Pailit PT. Simongan Plastik Factory tersebut;. Menunjuk dan mengangkat :a. FERISAL TAUFIK ROSADI, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar diKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia denganSurat Bukti Pendaftaran Kurator dan pengurus (SBPKP) Nomor :AHU.AH.04.03 62 tertanggal Jakarta 5 Mei 2015, yang beralamat kantordi A Utan Kayu No.69D, Matraman, Jakarta Timur.b.
157 — 27
Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5206 atas nama pemegang haki SRI10.11.IDAYANTI SOESANTO, SH., yang selanjutnya disebut TT5, yang terdiridari:Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI IDDAYANTI SOESANTO,SH, yang selanjutnya disebut TT51;Surat Permohonan Pendaftaran Pemisahan/Pemecahan/PenggabunganHak Milik/HGB/HP No.5206 atas nama Pemohon SRI IDAYANTISOESANTO, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar,yang selanjutnya disebut TT52;Kwitansi Penerimaan Bendaharan Khusus Penerima Kantor
279 — 73
perimbangan tersebut di atas gugatanPenggugat Rekonvensi dalam petitumnya haru dinayatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi dalampetitumnya angka 3,4, 5 dan 6 merupakan tuntutan assesoir, dan olehkarena tuntutan pokok telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatanPenggugat dalam petitumnya angka 3 s/d tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan sitajaminan dan pemeriksaan setempat dan oleh maajelis Haki