Ditemukan 5909 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-04-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN PALU Nomor 27/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Pal
Tanggal 15 Oktober 2014 — ABDUL HARIS YUNUS KONI, S.Pd., M.Si
71 — 5
  • Kesimpulan demonstrasi tersebut adalah bahwa peralatan TIKmilik CV Krisna Mandiri telah sesuai dengan spesifikasi dalam juknis dimana peralatanTIK nya merupakan komputer dengan merk yang sudah terdaftar di HAKI, telah memenuhistandar ISO 9001 maupun ISO 14000 dan telah diverifkasi oleh Tim Teknis KementrianPersindustrian. Selain CV Krisna Mandiri, tidak ada perusahaan lain yang melaksanakandemo barang memperkenalkan produknya.Sekitar bulan Januari 2011 s/d Pebruari 2011, HAMZAH, HERI, MEDI S.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 15-02-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Sak
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penggugat:
1.ABDUL MANAP
2.TEGUH SUMANTORO
3.ARIF DWI SEPTIAN
4.RIDWAN
Tergugat:
1.AWAL T
2.IWAN DARMAJI
3.AMAN
4.IMAN
79 — 34
  • Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyataselama di persidangan tidak pernah dibuktikan secara terperinci oleh ParaPenggugat berapa kerugian yang dideritanya akibat perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Para Tergugat, hal ini sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 011 K/N/Haki/2002 tanggal 30September 2002 bahwa Penggugat wajib memberikan buktibukti yang konkritdan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya dan tidak bolehberdasarkan perkiraan saja
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 06-12-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 142/PID/2019/PT BJM
Tanggal 16 Januari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa II : BAYU ADITYA, SH Bin SUWITO .Alm
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : BUDI SANTOSO Bin Alm. SUBEJO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FEBRIAN RIZKY AKBAR
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : LASRON TAMBA Anak dari PANTAS TAMBA
119 — 41
  • Marwan dan Jimmy P.Dalam kamus hukum karyanya (2009: 651), yurisprudensi diartikansebagai (a) ajaran hukum yang tersusun dari dan dalam peradilan,yang kemudian digunakan sebagai landasan negara; dan (b) suatuputusan haki terdahulu yang diikuti oleh hakimhakim lainnya dalamperkara yang sama; atau kumpulan putusan Mahkamah Agungtentang berbagai vonis dari beberapa macam jenis kasus perkaraberdasarkan pemutusan kebijakan para hakim sendiri yang diikutihakim lainnya dalam perkara yang sama.Blacks Law
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 31-10-2017 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BOGOR Nomor 145/Pdt.G/2017/PN Bgr
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
1.DHARMA GUNA.
2.KURNIAWATI,
3.SATHYA DHARMA SANTOSA,
Tergugat:
1.BODHI SENTOSA.,
2.PT. BANK MUAMALAT INDONESIA.Tbk KANTOR CABANG KOTA BOGOR
3.PT. NICHIWA KEMALA SAKTI.,
4.ENDAH SUMIARTI, S.H., selaku Notaris.PPAT
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL . KOTA BOGOR
246 — 218
  • Bahwa dengan terbuktinya itikad buruk dari Para Penggugat dandasar gugatan yang terlalu mengadaada dan dicaricari dalam gugatanaquo, maka tuntutan kerugian baik materiil maupun immaterialsebagaimana angka 20 dan 21 gugatan haruslah ditolak dan dengandemikian mengingat gugatan aquo mengadaada dan dicaricari sertatidak berdasarkan hukum dan lagi terbukti justru Para Penggugat lahyang ternyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karenaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.011K/N/Haki/202tanggal
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 163/Pid.Sus/2013/PN.Smg
Tanggal 29 April 2014 — RAMLAN SIHOMBING, SE Bin SIHOMBING
57 — 9
  • uji mutu/kelayakan untuk semua alat yang ditawarkan dari lembagayang berwenang ( Kemendiknas untuk barang lokal danKemenag untuk barang impor) yang dilegalisir lembagayang berwenang (P4Tk);13.Melampirkan fotokopi surat keterangan hasil uji fungsi untuksemua alat yang ditawarkan;14.Melampirkan fotokopi sertifikat hasil uji kalibrasi untuk alatalat yang menggunakan ukuran yang dilegalisir lembagayang berwenang (P4Tk);15.Melampirkan surat keterangan kepemilikan merk yangsudah didaftarkan pada Dirjen HAKI
    KemenkumHAM RIdibuktikan foto Copy Surat Pendaftaran merk yangdilegalisir lembaga yang berwenang.16.Melampirkan Surat keterangan kepemilikan Hak Cipta yangsudah didaftarkan pada Dirjen HAKI Kemenkumham RIdibuktikan foto Copy Surat Pendaftaran Ciptaan yangdilegalisir lembaga yang berwenang untuk semua produkyang ditawarkan;17.Melampirkan FC Sertifikat ISO 9001: 2008 (KualityManagement System) bagi produsen/pabrikan pendukungyang dilegalisir lembaga yang berwenang;18.Melampirkan Foto Copy Surat Ijin
    Memiliki merk yang sudah didaftarkan di Dirjen HAKI,kementerian Hukum dan HAM dibuktikan dengan FCSurat pendaftaran Merk;5. Foto Copy ISO 9001:2000 dan ISO 14001:2004 (untukHardware)54. Foto Copy ISO 9001:2008 terlegalisir (ProdusenSofware). Tanda daftar Industri/Surat Ijin Usaha Industri untukprodusen dalam negeri Hardware dan sorfware.. Pernyetaan bahwa program (software) kontenpembelajaran merupakan produk original dan produklokal (dalam negeri);.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 22-11-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 20-04-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte
Tanggal 4 Maret 2020 — Penuntut Umum: 1.SUPARDI, SH. 2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH 3.RIDZKY SEPTRIANANDA. SH 4.JEFRI TOLOKENDE, SH Terdakwa: RULIANTO LAHIPE Alias RULIANTO
225 — 95
  • Ahli sebagai bidang hukum pidana dapat di kemukakansecara singkat, sebagai berikut:a.Sebagai ahli dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkatpenyidikan, antara lain:1) Polda Jatim dalam perkara penipuan, penggelapan, pemalsuan,membuat surat palsu dan memberikan keterangan palsu dalam akteautentik, pengerusakan, perbuatan tidak menyenangkan, UUPerumahan, Melarikan perempuan, UU tentang Penataan Ruang, UUKeterbukaan Informasi Publik, UU tentang Karantina dan UU Perikanan,Perkara OJK, perkara Merk/Haki
    perkara Korupsi.10) Polres Banyuwangi dalam perkara Pemalsuan surat, pencurian danpenggelapan.11) Polres Bangkalan dalam perkara penyerobotan tanah.12) Polda Bali dalam perkara pengrusakan, perkara pemalsuan surat, dl.13) Polda Papua dalam perkara: Pemalsuan Surat dan menggunakan suratpalsu, penadahan, penggelapan, pemerasan dan perbuatan tidakmenyenangkan, dll.14) Polda Metro dalam perkara: Pengrusakan dan Memasuki rumah tanpaseijin yang berhak.15) Polda Bangka Belitung (Babel) dalam perkara merk/haki
Pengadilan PN MUARA TEWE Perdata Tanah
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-04-2015 — Upload : 04-05-2015
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Mtw
Tanggal 10 April 2015 — - ANWAR RUSADITA BIN DJOHANSYAH - ROSIHAN BIN DJOHANSYAH Lawan - PT.MITRA BARITO GEMILANG - PT.ASTRAAGRO LESTARI Tbk
100 — 14
  • Bahwa gugatan Para Penggugat menurut klien / Tergugat adalah gugatanyang kabur (Obscuur libels);Bahwa dalam eksepsi Tergugat ini, mohon kepada Majelis Haki yang terhormatuntuk dapat pula dimasukan dalam materi pokok pemeriksaan dipersidangan,Mengingat kekaburan gugatan Para Penggugat ini mengakibatkan timbulnyaketidakpastian hukum bagi Tergugat . Hal ini didasarkan pada dalil hukum,sebagai berikut:a.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-04-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN MANADO Nomor 17/Pid.Sus/2014/PN.Mdo
Tanggal 7 Oktober 2014 — - Jeffry Arie Panambunan
113 — 33
  • Kedua, April 2005, hal.173);Sedangkan yang dimaksud dengan hadiah telah dirumuskan olehjurisprudensi bahwa hadiah itu segala sesuatu yang mempunyainilai(Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916, Burgersdijk : 275).Pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Korupsi di Indonesia, Cetakan halaman 18, Penerbit Gramedia Jakarta, tahun 1986, hadiah adalahsegala sesuatu yang mempunyai nilai, sesuatu tersebut baik berupa bendaberwujud atau tidak berwujud misalnya Hak atas kekayaan Intelektual(HAKI) maupun berupa
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 29-05-2017 — Putus : 08-01-2018 — Upload : 24-01-2018
Putusan PN STABAT Nomor 26/Pdt.G/2017/PN STB
Tanggal 8 Januari 2018 — Penggugat:
1.Yuspenti Br Surbakti
2.Tati Malem Br Tarigan
Tergugat:
1.Ir Muali Guntara
2.Ir. Embun Sari, M.Si
Turut Tergugat:
Pemerintah Negara Republik Indonesia cq. Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara
59 — 46
  • SerdangHalaman 49 dari 55 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2017/PN STBHulu adalah keliru karena Para Penggugat hanya mengutip dari salah satuMajelis Hakim yang berbeda pendapat dengan dua Majelis Haki lainnya yangmemeriksa perkara pidana No. 760/Pid.B/2016/PN.Sto dan No.761/Pid.B/2016/PN.Stb, atas nama terdakwa Yuspenti Br Surbakti dan TatiMalem Br Tarigan.Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil Para Penggugat , TurutTergugat menyangkal dengan dalil sangkalannya yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Para Penggugat
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 17-09-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 508/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 16 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : Ir. EDHIE SUKIANTO TEJOPURNOMO Diwakili Oleh : A. DYAH MARHAENI ARINTAWATI, S.H dan Rekan
Terbanding/Tergugat I : Ir. WINOTO BASUKI
Terbanding/Tergugat II : PT. RANDUGARUT PLASTIC INDONESIA disingkat PT. RPI
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pertanahan Kota Semarang
Terbanding/Tergugat IV : Prof. Dr. LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH
Terbanding/Tergugat V : STEFANUS YUWONO TEDJOSAPUTRO, ST, SH, MBA, M.SIS, M.Kn, MH
Terbanding/Turut Tergugat : PT. SIMONGAN PLASTIK FACTORY disingkat PT. SIMOPLAS sekarang dalam pailit
98 — 58
  • ., Hakim Niaga padaPengadilan Niaga Semarang untuk menjadi Haki Pengawas dalamperkara kepailitan Termohon Pailit PT. Simongan Plastik Factory tersebut;. Menunjuk dan mengangkat :a. FERISAL TAUFIK ROSADI, S.H., Kurator dan Pengurus yangterdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan pengurus(SBPKP) Nomor : AHU.AH.04.03 62 tertanggal Jakarta 5 Mei 2015,yang beralamat kantor di A Utan Kayu No.69D, Matraman, JakartaTimur.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-01-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3305 K/Pdt/2016
Tanggal 24 Januari 2017 — 1. PT HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY INDONESIA, dkk. VS PT BASUKI PRATAMA ENGINEERING dan 1. SHUJI SOHMA, dkk.
1774 — 1280 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan perkara a quo, yakni ganti rugi sebesarRp127.717.253.471,286 (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratustujuh belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tujuhpuluh satu rupiah dua ratus delapan puluh enam sen);Bahkan dalam Putusan Nomor 704K/Pdt.Sus/2008, Mahkamah Agungmenyatakan bahwa perkara Nomor 01/Desain Industri/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst sudah merupakan ne bis in idem dengan perkara lainyang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diputus dalam PutusanMahkamah Agung Nomor 019 K/N/Haki
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 27-08-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 14 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
DWI PRANOTO, SH
Terdakwa:
Drs.ICHWAN YUNUS.MM.,CA.,CPA
94 — 36

  • 202. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 379 Tahun 2011 tentang Penetapan produk Unggulan daerah pangan zona industry pangan perdesaan tortilla Mukomuko dari komuditi lokal aneka ikan lele, ikan laut, jagung, pisang menjadi produk Ber-Merk, Ber-Haki, Ber-SNI, Ber-POM, Ber-Halal layak Pasar Lokal dan Eksport.

    207. Surat dari LPTTG Malindo Kepada Bupati Mukomuko Nomor : 09/MALINDO/XI/2012, Perihal : Pengurusan 7 Haki/Merk/Paten PUD Mukomuko.
    reseach)pembuatan minyak dan cita rasa ikan lele PUD Kabupaten MukomukoTahun Angaran 2012.205) Nota Dinas Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko tanggal 06 Februari2012 Kepada Bupati Mukomuko, Perihal : PUDZONIPPED KabupatenMukomuko Tahun 2012.206) Nota Dinas Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko tanggal 22 Oktober2012 kepada Bupati Mukomuko, Perihal : Kunjungan penyelesaian tugaslanjutan PUD Kabupaten Mukomuko.207)Surat dari LPTTG Malindo Kepada Bupati Mukomuko Nomor09/MALINDO/XI/2012, Perihal : Pengurusan 7 Haki
    action reseach) pembuatanminyak dan cita rasa ikan lele PUD Kabupaten Mukomuko TahunAngaran 2012.Nota Dinas Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko tanggal 06Februari 2012 Kepada Bupati Mukomuko, Perihal : PUDZONIPPED Kabupaten Mukomuko Tahun 2012.Nota Dinas Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko tanggal 22Oktober 2012 kepada Bupati Mukomuko, Perihal : Kunjunganpenyelesaian tugas lanjutan PUD Kabupaten Mukomuko.Surat dari LPTTG Malindo Kepada Bupati Mukomuko Nomor :09/MALINDO/X1/2012, Perihal : Pengurusan 7 Haki
    Kabupaten Mukomuko tanggal 06Februari 2012 Kepada Bupati Mukomuko, Perihal : PUDZONIPPED Kabupaten Mukomuko Tahun 2012.Hal 163 dari 175 Hal Putusan Nomor : 86/Pid.SusTPK/2018/PN Bgl206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.Nota Dinas Kepala BAPPEDA Kabupaten Mukomuko tanggal 22Oktober 2012 kepada Bupati Mukomuko, Perihal : Kunjunganpenyelesaian tugas lanjutan PUD Kabupaten Mukomuko.Surat dari LPTTG Malindo Kepada Bupati Mukomuko Nomor :09/MALINDO/X1/2012, Perihal : Pengurusan 7 Haki
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 25 Agustus 2014 — ABDUL ROCHIM
65 — 27
  • 2010, dan mengingat perbuatanperbuatantersebut berada dalam lingkup kewenangan terdakwa, maka menurut MajelisHakim, perobuatanperbuatan terdakwa yang telah menerima pengembalianangsuran dari para kelompok penerima manfaat PNPM MPd dan kemudianmenggunakannya untuk kepentingan pribadinya tersebut berasala dari satukeputusan kehendak dari terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal yang dipertimbangkan di atas,dikaitkan dengan syarat perbuatan berlanjut sebagaimana di uraikan di atas, makaMajelis haki
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-06-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 16-06-2020
Putusan PN DEPOK Nomor 131/Pdt.G/2018/PN DPK
Tanggal 2 Mei 2019 — 1. Syamsudin Yahya 2. Slamet Sastrowihardjo 3. Sjahril Djohan 4. Imlati Baswedan, Dkk Ahli Waris dari Almarhum Husny Sunkar 5. Anton Yoerman 6. Lilis Hadiawati, dkk selaku Ahli Waris dari almarhum Nanang Wahdan 7. Sri Ekosasih Ahli Waris dari Almarhum Subari Ardibrata MELAWAN 1. Drs. Muchdan Bakri 2. Koperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog Seluruh Indonesia 3. Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional. 4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Depok 6. Gubernur Jawa Barat
430 — 275
  • PK/TUN/2001 Jo Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta No. 2/PLW/PTUNJKT10.Bahwa tidak benar dan disangkal dalil Penggugat pada halaman 911angka 10 Surat Gugatan yang menyatakan bahwa objek sengketadahulunya adalah tanah Negara karena, baik secara de facto maupunsecara de jure, tanah a quo tidak pernah di kuasai dan di miliki olehNegara dari dahulu sampai saat ini..Bahwa jika pengertian tanah Negara menurut Undangundang PokokAgraria, UUPA No. 5 Tahun 1960 adalah tanah yang tidak ataubelum di haki
    PK/TUN/2001 Jo Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta No. 2/PLW/PTUNJKT23.Bahwa tidak benar dan disangkal dalil Penggugat pada halaman 9angka 10 Surat Gugatan yang menyatakan bahwa objek sengketadahulunya adalah tanah Negara karena, baik secara de facto maupunsecara de jure, tanah a quo tidak pernah di kuasai dan di miliki olehNegara dari dahulu sampai saat ini.24.Bahwa jika pengertian tanah Negara menurut Undangundang PokokAgraria, UUPA No. 5 Tahun 1960 adalah tanah yang tidak atau belumdi haki
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 17-09-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN BOYOLALI Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Byl
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
BUDI DARMAWAN WIBOWO
Tergugat:
SUKENDI RUSLI
121 — 12
  • No.4/G/2012/PTUN SMG. tanggal 02April 2013, diberi tanda bukti T25;Foto copy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor: 325 K/TUN/2013, tertanggal 23 September 2013, diberi tanda bukti T26;Foto copy Surat Tugas Badan Pengawasan Mahkamah Agung RepublikIndonesia, Nomor: 62/BP/ST/II/2009, tanggal 27 Pebruari 2009; diberi tandabukti T27;Foto copy Sertipikat Haki Milik (GHM) No.02001 Desa Winong, diberi tanda buktiT28;Foto copy Relaas Pemberitahuan Pencabutan Kepada Kuasa Tergugat,
Pengadilan PN BANGIL Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 05-08-2010 — Upload : 01-05-2013
Putusan PN BANGIL Nomor 01/Pdt./G./2010/PN. Bgl.
Tanggal 5 Agustus 2010 — PT INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (Persero) suatu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pemerintah Kabupaten Pasuruan Cq Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Ir. Bambang Hariyanto, MM, selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Sumarji, ST. Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi
518 — 210
  • ., CN, menerangkan pada pokoknya :Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan para pihak yang berperkara dan tidak adahubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaandengan mereka.Bahwa ahli menerangkan Keahliannya dibidang Perburuhan karena mengajar materiHukum Perburuhan pada S.I. dan S.II, selain itu di S.I juga mengajar materi Bisnis Perdatatentang HAKI, sedangkan di S.III mengajar materi tentang Kepailitan;Bahwa menurut pendapatnya tentang hukum perburuhan mencakup
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 29-03-2018 — Putus : 14-01-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 313/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 14 Januari 2019 — Penggugat:
1.Anak Agung Ketut Rai
2.Anak Agung Ngurah Gede Arimbawa, SE
3.Anak Agung Ayu Erdin Susilawati, SE
4.Anak Agung Ayu Diah Ambarawati, SE
5.Anak Agung Oka Wijaya
6.Anak Agung Suwena Risnawan
7.Anak Agung Adi Purnawati
8.Desak Putu Sri Ernawati, A.Md
9.Anak Agung Oka Wirana
10.I Gusti Putu Rai Astiti
11.I Gusti Putu Gede Astawa
12.Anak Agung Made Dwi Astari
13.Anak Agung Putu Mercredi
14.Anak Agung Ketut Agung Udayana
Tergugat:
PT. PLN Persero UNIT INDUK PEMBANGUNAN VII
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Denpasar
157 — 81
  • 32 PP No. 24 Tahun 1997 yang tidak memungkinkan lagibagi siapapun melakukan tuntutan atas pelaksanaan hak yang melampaui batas5(lima) tahun sejak terbitnya Sertifikat Haki Milik atas nama Gusti PutuPemecutan yang kemudian dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi karenapembebasan lahan, Sehingga tuntutan atau sengketa yang dibuat oleh ParaTergugat Rekonpensi setelah lewat waktu tersebut adalah merupakan perbuatanmelawan hukum yang mengakibatkan terhambatnya Penggugat Rekonpensidalam melakukan perbuatan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-07-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 262/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 21 Januari 2019 — Ir. EDHIE SUKIANTO TEJOPURNOMO Ir. WINOTO BASUKI
309 — 76
  • ., Hakim Niaga padaPengadilan Niaga Semarang untuk menjadi Haki Pengawas dalam perkarakepailitan Termohon Pailit PT. Simongan Plastik Factory tersebut;. Menunjuk dan mengangkat :a. FERISAL TAUFIK ROSADI, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar diKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia denganSurat Bukti Pendaftaran Kurator dan pengurus (SBPKP) Nomor :AHU.AH.04.03 62 tertanggal Jakarta 5 Mei 2015, yang beralamat kantordi A Utan Kayu No.69D, Matraman, Jakarta Timur.b.
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-07-2015 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN MARTAPURA Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Mtp
Tanggal 15 Juni 2016 — MAHDI NUR ALAMSYAH SRI IDA YANTI SOESANTO,S.H NUR SAID MUJAHIDIN HARSONO YUSUF HENDY TIRTANA SURYAWANGI HAJJAH MAHMUDAH HAJI RAHMADI RAHMAN HAKIM HAJJAH RUSDIANA HAJJAH IDA SALWATI HAJI RUSDIANI HENDRY WIJAYA KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
157 — 27
  • Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5206 atas nama pemegang haki SRI10.11.IDAYANTI SOESANTO, SH., yang selanjutnya disebut TT5, yang terdiridari:Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI IDDAYANTI SOESANTO,SH, yang selanjutnya disebut TT51;Surat Permohonan Pendaftaran Pemisahan/Pemecahan/PenggabunganHak Milik/HGB/HP No.5206 atas nama Pemohon SRI IDAYANTISOESANTO, SH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar,yang selanjutnya disebut TT52;Kwitansi Penerimaan Bendaharan Khusus Penerima Kantor
Pengadilan PA BEKASI Perdata Agama
Register : 14-10-2020 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PA BEKASI Nomor 3466/Pdt.G/2020/PA.Bks
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
279 — 73
  • perimbangan tersebut di atas gugatanPenggugat Rekonvensi dalam petitumnya haru dinayatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi dalampetitumnya angka 3,4, 5 dan 6 merupakan tuntutan assesoir, dan olehkarena tuntutan pokok telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatanPenggugat dalam petitumnya angka 3 s/d tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan sitajaminan dan pemeriksaan setempat dan oleh maajelis Haki