Ditemukan 5554 data
102 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tanda tangan Pemohan Peninjauan Kembali Irmanto, S.Pd.,M.M. bin Mat Serak dalam barang bukti tersebut sudah diuji padaLaboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Palembang,berdasarkan permintaan resmi dari Kejaksaan Negeri Sungai PenuhNomor: 13.1374/N.513/ Ft.1/10/2014 tertanggal 8 Oktober 2014;Ill.2.
137 — 186
Pemohan dapatmelaporkan indikasi kecurangan itu kepada pengawas Pemilu sebagailembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawasi tiap tahapanpenyelenggaraan pemilukada, Jika pemohon tetap merasa keberatan denganpenetapan pihak terkait sebagai peserta pemilu Kepala Daerah KabupatenSEFUYAN, PCMONON .ssssseseeee ousHALAMAN 43 dari 125 hal Pkr.
100 — 58
Termohon tetapi terkadang hanya sebentar saja kemudianpergi lagi, dan saksi tidak tahu Pemohon pergi kemana, jarang sekalimenginap bersama Termohon;Bahwa, Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon benarbenarkelinatan sudah tidak harmonis sejak pertengahan bulan November 2016sebab pada waktu itu Pemohon langsung yang mengatakan kepadasaksi mau menceraikan Termohon, saksi tidak terkejut sebab saksisudah melihat video dan photophoto mesra Pemohan denganperempuan lain di WhatsApp atau media sosial
60 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
baik dan 100 %sudah selesai;Dari kesimpulankesimpulan terhadap faktafakta persidangansebagaimana di atas yang oleh Judex Facti telah kilaf dan keliru dalam halmengenyampingkan faktafakta tersebut, maka terbukti pelaksanaanruislagh atas tanah dan bangunan Pemkot Pangkalpinang bangunan Eks.Restaurant Serata dan kantor BKKBN SHP No. 1 tahun 2006, Wisma 22dijalan Syafri Rahman Pangkalpinang tahun 20052006 berjalan denganbaik sesuai dengan aturan yang berlaku, dan membuktikan: Bahwa perbuatan Terpidana/Pemohan
Terbanding/Tergugat I : Drs.Maksum Tedjana bin Asmita Hatim
Terbanding/Tergugat II : Walikota Bandung Cq Kepala Dinas pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kota Bandung
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan batu Nunggal
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Sekolah Dasar Negeri Binong
Terbanding/Tergugat V : Lurah Kelurahaan Binong
Terbanding/Tergugat VI : Ketua atau pengurus Rw Rt. Kelurahan Binong Kecamatan Batununggal Kota Bandung
Terbanding/Tergugat VII : Ketua Yayasan Murni
Terbanding/Tergugat VIII : Ale Lesmana
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : Emi Siti Sumiati.
Turut Terbanding/Penggugat III : Nyi Entin Kartini
Turut Terbanding/Penggugat IV : Endang Burhansyah
Turut Terbanding/Penggugat V : H. Yayat Ruchimat
143 — 278
., Wayan Sutha wirawan,S.H. selaku kuasa hukumNY.HASANAH Cs (para ahli pemohan/ahli waris), menetapkan :Mengabulkan permohonan tersebutMemerintahkan kepada panitera padapengadilan negeri bandung kelas IAKhusus, atau jika ia berhalangankarena tugas lain diganti oleh wakilnyayang sah disertai 2 (dua) orang saksiyang memenuhi syarat, bersamasama dengan para petugas dariinstansi terkait, dalam hal ini petugaspertahanan kota bandung, kecamatandan kelurahan setempat serta instansitderkait lainnya, dan
1724 — 1670 — Berkekuatan Hukum Tetap
huruf a dan ayat (3) yangMengatur Pembebasan Bersayarat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor99 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan HakWarga Binaan Pemasyarakatan, Bertetangan Dengan UndangundangRl Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, khususnyakonsiderans, Pasal 14 ayat 1 huruf i, k, dan ayat (2) dan UndangUndangLainnya.1) Bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yang secarasubstansial yang merugikan Pemohan
70 — 38
Pada saat Pemohon dihadapan Termohon, memohan kiranya kepda Pemohondapat diberikan izinn menikah/kawin yang kedua kali dengan seorang perempuan, agarPemohon dapat mempunyai anak / keturunan dari perkawinan Pemohon yang keduatersebut, ikarena sudah kurang lebih perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapijawaban didapat Pemohon dari Termohon adalah lebih baik Pemohon cerai / saja kepadaTermohon dari Termohon memberikan izin kawin lagi kepada Pemohon, hal tersebutmembuat hubungan rumah Pemohan danTermohon
162 — 389
Keputusan pemberian hak guna usaha dimaksud huruf f, disampaikan olehMenteri kepada pemohan melalui Kepala Wilayah setempat dengan tembusankepada instansi terkait.Bahwa kemudian agar keputusan pemberian Hak Guna Usaha olehMenteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebutmemperoleh bukti haknya sesuai dengan UUPA Nomor 5 Tahun 196038maka didaftarkan kepada Tergugat, kemudian Tergugat menerbitkanSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 2 Tanggal 14 Mei tahun 1994, danGambar Situasi Nomor 1398
263 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
Facti yang tidak tundukpada pemeriksanaan tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampuibatas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimumancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundangundanganatau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yangcukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telahmemberikan pertimbangan yang cukup' tentang keadaan yangmemberatkan maupun yang meringankan dalam pemidanaan ;Mengenai alasanalasan kasasi dari Pemohan
143 — 78
03 Nopember 2015. disebutkan juga bahwa Pemohondiduga melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasamamenerima hadiah atau janji, yang mana perbuatan menerimahadiah atau janji dalam UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yangtelah diubah menjadi UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dikaitkan dengantimbulnya kerugian Negara, karena perbuatan itu berhubungandengan penyalahgunaan dan atau kewenangan. sehingga dengandemikian maka apa yang diduga dilakukan oleh Pemohan
298 — 1150 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasanalasaninilahseharusnya dipertimbangkan oleh Judex Facti sebagaibukti bahwa dalildalil Pemohan Keberatan dapatmenyangkal atau melemahkan pertimbangan PutusanKPPU.Bahwa tidak ada indikasiyang menunjukkan bahwa terdapat kondisi yang dapat mengarah kepada perilaku diskriminasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi.Kalaupun dianggap terdapat indikasi yang mengarahkepada kartel, quad non, indikasi tersebut tidak dapatserta merta dinilai sebagai (alat) bukti adanya kartel.Termohon Kasasi seharusnya mempertimbangkan
168 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan sebagaiberikut: Menimbang, bahwa oleh karena belum dilakukan penyelesaianinternal partai politik sebagaimana yang diatur dalam AD dan ARTPartai Golongan Karya maupun sebagaimana ditentukan dalamPasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap sebagaigugatan yang prematur;Bahwa selain itu, putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi a quooleh Pemohan
541 — 149
Labuhan Deli yang dijadikan objek eksekusi ataspermohonan Pemohan Eksekusi/Para Terlawan I adalah tidak sah dan batal menuruthukum (nietig) karena telah nyatanyata TergugatTergugat melanggar Pasal 1335 danPasal 1337 KUHPerdata (BW) dan tidak sah sehingga dapat dibatalkan (Vemietig baar)dan merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang juga telahmelanggar Pasal 1335 KUHPerdata (.BW) karena tanah tersebut masih dalam statussengketa/persoalan.
729 — 750 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohan Kasasi tidak pernah memerintahkan dan/ataumenyuruh pencairan/penarikan dana nasabah dari rekeningHal. 345 dari 351 hal. Put. No. 1895 K/Pid.Sus/2009terpisah kedalam rekening Ari Suroso, Nur Bambang SetyoWibowo, dan Muhammad Subari ;2. Dana yang dicairkan tersebut sejumlah Rp. 41.246.051.145.