Ditemukan 5618 data
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
205 — 142
Akan tetapi ilmuyang ada haruslah di pilahpilah agar kita tidak menjadi sesat pikir,misalnya ada pendapat ahli yang mengatakan, bahwamengesampingkan aturan itu sahsah saja asalkan tujuan tercapai,tanpa mempertimbangkan prinsip Good Corporate Governance(GCG) dan conflict of interest. Bagaimana mungkin keputusan yangdiambil tanpa adanya prinsip GCG serta dilandasi adanya conflict ofinterest bisa menghasilkan produk yang handal untuk BUMN itusendiri?.
Terbanding/Penuntut Umum : Rosna Mulyati, SH, MH
240 — 239
Terdakwa merasakasus ini dikriminalisasi oleh penyidik dan direkayasa oleh JPU sertaperadilan sesat oleh hakim dengan memanipulasi fakta bukan merupakankebenaran materill melainkan kejahatan yang direkayasa dan kemudianmenjadi pertinbangan hakim yang dijadikan dasar dalam menarikkeputusan sehingga hakim lalai dalam mengambil suatu kesimpulan hinggaterjadi kekhilafan hakim karena admin tidak berhak / tidak berwenangmenyerahkan uang BBN tanpa melalui kasir dan berkas BBN sebagai manadirekayasa oleh
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
269 — 909
Akan tetapi ilmuyang ada haruslah di pilahpilah agar kita tidak menjadi sesat pikir,misalnya ada pendapat ahli yang mengatakan, bahwamengesampingkan aturan itu sahsah saja asalkan tujuan tercapai,tanpa mempertimbangkan prinsip Good Corporate Governance(GCG) dan conflict of interest. Bagaimana mungkin keputusan yangdiambil tanpa adanya prinsip GCG serta dilandasi adanya conflict ofinterest bisa menghasilkan produk yang handal untuk BUMN itusendiri?.
197 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keterangan sesatMardiyanta, S.Pd. biarlah menjadi sesat sendiri.
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
276 — 149
Akan tetapi ilmuyang ada haruslah di pilahpilah agar kita tidak menjadi sesat pikir,misalnya ada pendapat ahli yang mengatakan, bahwamengesampingkan aturan itu sahsah saja asalkan tujuan tercapai,tanpa mempertimbangkan prinsip Good Corporate Governance(GCG) dan conflict of interest. Bagaimana mungkin keputusan yangdiambil tanpa adanya prinsip GCG serta dilandasi adanya conflict ofinterest bisa menghasilkan produk yang handal untuk BUMN itusendiri?.
143 — 62
Adanya penguraian ganti rugi dalam surat gugatan menurut Majelis Hakim wajibdisikapi secara hatihati atau seksama, sebab salah mempertimbangkan salah satukonsep bukti dapat mengakibatkan kesalahan mengambil kesimpulan. dalam logikadikenal rumus:EX FALSO QUO LIBET Artinya: dari yang palsu (salah) seenaknya bisabenarbenar salah atau dari yang sesat kesimpulan seenaknya. Hakim wajibmempedomani EX VERO NONNISI VERUM?
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
205 — 133
Akan tetapi ilmuyang ada haruslah di pilahpilah agar kita tidak menjadi sesat pikir,misalnya ada pendapat ahli yang mengatakan, bahwamengesampingkan aturan itu sahsah saja asalkan tujuan tercapai,tanpa mempertimbangkan prinsip Good Corporate Governance(GCG) dan conflict of interest. Bagaimana mungkin keputusan yangdiambil tanpa adanya prinsip GCG serta dilandasi adanya conflict ofinterest bisa menghasilkan produk yang handal untuk BUMN itusendiri?.
147 — 83
dengan Putusan Mahkamah Agung RINo.791K/Sip/1972;Bahwa dengan demikian apabila terjadi halhal, baik yangmenguntungkan ataupun yang merugikan sehubungan denganHalaman 167 dari 270 halaman perkara Nomor 680/PDT/2016/PT.DKIpenerapan perjanjian tersebut diatas adalah merupakan tanggungjawabdan resiko bagi mereka yang membuat perjanjian, dalam hal iniPenggugatdan Tergugat dan tidak bisa dibebankan kepada pihak lain.Karena itu menarik pihak ketiga untuk menanggung beban resiko adalahcara berpikir yang sesat
197 — 83
Karena itu menarik pihak ketiga untuk menanggung bebanresiko adalah cara berpikir yang sesat dan perlu diluruskan.
507 — 373 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut diatas sangat aneh dan sesat, karena tuduhan pelanggaran atasperjanjianperjanjian/aktaakta dan tuntutan pembayaran bungatidak ada kaitannya sama sekali dengan perbuatan melawanhukum. Tuntutan pembayaran bunga hanya dikenal dan dapatdimintakan/dikenakan atas gugatan berdasarkan wanprestasi, itupun harus dengan bukti hukum yang jelas.
1.YOHANES KUSDHARMANTO JOESOEF MOESTOPE
2.Drg. LUKAS KUSPARMANTO.
3.MARIA MARGARETHA KUSNANDARI
Tergugat:
1.Hyginus Hermanto Joesoef Moestopo MM
2.Nyonya RADEN AYU SOEPARTIEN, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
3.FX SOSEKO MOESTOPO
4.ROMUALDUS KUSUMANTO JOESOEF MOESTOPO, selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
5.Drs H PRAYITNO SH selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
6.Prof DR THOMAS SUYATNO MM selaku Anggota Pembina Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
7.IGNATIUS KUSNANTO SKom selaku Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
8.Drs SOENARDI DWIDJOSUSASTRO M Sc selaku Wakil Ketua Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
9.Drg JOHANES OCTAVIANUS TUMILISAR selaku Sekretaris Yayasan Universitas Prof DR R Moestopo
10.NOTARIS ETTY PURWANINGSIH SH
11.NOTARIS FANNY SUHERMAN SH
12.KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
172 — 56
Joeseof Moestopo Ic Keluarga Para Penggugat" vide Bukti (P9) tentang Surat Pernyataantanggal 4 Februari 2002;Terhadap dalil gugatan butir 8 halaman 9 yang demikian tersebut harus secarategas harus dinyatakan ditolak karena dalilnya tersebut sangat SALAH danSESAT, salah karena Penggugat Intervensi dan II mengundurkan diri darianggota Yayasan sebagai Pribadi diri sendiri dan bukan sebagai yangmewakili keluarga Rahmat Moestopo/Ahliwaris, dan dikatakan Sesat karenatidak dapat dipisahkan oleh sebab suatu
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Nusantara Parahyangan
Terbanding/Tergugat II : TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH
Terbanding/Tergugat III : PT. Waris
Terbanding/Tergugat IV : PT. Minorock Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Mimi Kids Garmindo
Terbanding/Turut Tergugat II : Tuan Wiharja Setiawan
Terbanding/Turut Tergugat III : Nyonya Paula Yusuf
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : TN TITIH DERMAWAN
372 — 737
SESAT DAN NGAWUR Bahwa PARA TERBANDING II / dahulu TERGUGAT II dalam hal ini tidakakan membahas secara lengkap terkait POKOK PERKARA Gugatana quo oleh sebab 2 (dua) hal sebagai berikut :Bahwa baik Putusan SELA Maupun PUTUSAN AKHIR perkaraa quo adalah terkait atau tentang EKSEPSI KOMPETENSI1)ABSOLUT & EKSEPSIKOMPETENSIkewenangan mengadili dan ERROR IN PERSONARELATIF terkaitterkaitHalaman 266 dari 284 hal, Putusan Nomor 639/PDT/2020/PT BDG VIII.2)Kapasitas dan / atau Kapasitas atau Legal Standing ParaPembanding
215 — 123
laporan hasil pemeriksaan)dari BPK tidak menemukan adanya kerugian keuangan Negara, sementara lembagaresmi yang dibentuk oleh Republik Indonesia yang ada dalam UUD 1945 kemudiandiabaikan, menurut saudara ahli Unsur utama korupsi itu adalah kerugianBahwa berdasarkan LHP tidak menyebutkan adanya indikasi kerugian Negara,menurut ahli Tidak serta merta perkara ini sampai ke Pengadilan kalau penyidiktidak menemukan indikasi itu, jadi kalau sampai ke Pengadilan tanpa adanyaindikasi pidana, ini peradilan sesat
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH.
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
FELIX ERWIN SIMANJUNTAK
144 — 46
pada tahun2015 hal ini sama dengan hasil uji Laboratorium yang dilaksanakan padatahun 2018;Menimbang, bahwa terhadap pendapat Ahli tersebut, terdakwa mengatakanada keberatan, yakni; bahwa ada pengaruh terhadap lapisan bawah apabiladilalui oleh masyarakat walaupun tidak ada beban di atasnya;Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, Ahlimengatakan tetap pada pendapatnya, namun menambahkan yakni bahwalapisan bawah akan terpengaruh pada saat pemadatan karena ada beban tapibeban itu sesat
87 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Dalam Pelbagai Putusan Terdapat Pernyataan Bahwa Sesuatu TelahTerbukti, Akan Tetapi Hal Atau Keadaan Sebagai Dasar dan Alasan Putusanyang Dinyatakan Telah Terbukti ltu, ternyata telah bertentangan satu denganyang lainBahwa menurut pendapat Drs H Adami Chazawi S.H dalam bukunyaLembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum dalamPenyirnpangan Praktek & Peradilan Sesat, Penerbit Sinar Grafika, Jakartatahun 2010, pada halaman 80, menyatakan"Dua atau lebih putusan pengadilan harus
131 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selanjutnya dalam pertimbanganJudex Facti dijelaskan maksud perumusan kata setiap orang adalah untukmenghindari terjadi kesalahan dalam mengadili dan menghukum pelakutindak pidana (error in persona), sehingga tidak terjadi peradilan sesat; Bahwa sejalan dengan pertimbangan Judex Facti tersebut, kata setiaporang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangTindak Pidana Korupsi tidak dapat diartikan siapa saja atau semua orangsama dengan kata setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
327 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut di atassangat aneh dan sesat, karena tuduhan pelanggaran atas perjanjianperjanjian/aktaakta dan tuntutan pembayaran bunga tidak ada kaitannyasama sekali dengan perobuatan melawan hukum. Tuntutan pembayaranHal. 162 dari274 halaman Put.
244 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 263 K/Pid.Sus.TPK/2016kesalahan dalam mengadili dan menghukum pelaku tindak pidana (error inpersona) sehingga tidak terjadi peradilan sesat;Bahwa sejalan dengan pertimbangan Judex facti tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa kata setiap orang yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2ayat (1) tidak dapat disertakan siapa saja atau semua orang sama dengan katasetiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UndangUndang TindakPidana Korupsi kata setiap orang Pasal 3 tersebut menunjukkan delik jabatanartinya
123 — 79
pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, apabiladihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yangdiperoleh dari keterangan saksisaksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwaserta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, makauntuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi.Menurut Pembanding, faktafakta hukum yang diyakini oleh Majelis Hakimdalam pertimbangan hukum halaman 297 alinea 7 di atas adalah fakta yangkeliru, sesat
Pembanding/Tergugat XI : D LIYANTO TJOKRO SUWARNO Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Terbanding/Penggugat : SYAHRIL H. TAHER
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. ALIF PERSADA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Turut Terbanding/Tergugat III : IRMA SURYANI,SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : FAKHRUDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : MINARDI
Turut Terbanding/Tergugat VI : ROSALI
Turut Terbanding/Tergugat VII : H. SURIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : H. SUTA WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat X : AJI INDRAWATI F
Turut Terbanding/Tergugat XII : DEPARTEMEN KEHUTANAN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : H. DAMANHURI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Hermawan Imoek
Turut Terbanding/Tergugat XV : HUSEN HANAFI
146 — 64
Bahwapertimbangan hukum tersebut diatas adalah suatu pertimbanganyang sesat dan tidak patut dijadikan suatu pertimbangan hukumkarena pertimbangan demikian sangat nyata telah salahkaprah,karena semestinya sebelum Terbanding/PenggugatKonpensi melakukan perjanjian jual beli tersebutTerbanding/Penggugat Konpensi harus memeriksa dan menelititerlebin dahulu mengenai DATA FISIK DAN DATA YURIDIS tanahmilk NONNY OENTORO, akan tetapi Terbanding/PenggugatKonpensi tidak memeriksa dan menelitinya sehingga akibatHalaman