Ditemukan 5776 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 30-11-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm.
Tanggal 30 Nopember 2016 —
345 — 183
  • standar harga bangunan selain denganmenggunakan dasar Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentangRetribusi Izin Mendirikan Bangunan, pengelola IMB juga menggunakan dasarKeputusan Bupati Tabalong Nomor : 188.45/087/2009, tanggal 16 Maret 2009tentang Penetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara(HSBGN), Lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenTabalong tentang Perhitungan Harga Satuan Tertinggi Bangunan GedungNegara dan Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor:188.44/0562/KUM
    standar harga bangunan selain dengan menggunakan dasarPeraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin MendirikanBangunan, pengelola IMB juga menggunakan dasar Keputusan BupatiTabalong Nomor: 188.45/087/2009, tanggal 16 Maret 2009 tentang PenetapanHarga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN), Lampiran SuratKepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong tentang PerhitunganHarga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dan Lampiran SuratKeputusan Gubernur Kalsel Nomor: 188.44/0562/KUM
    standar harga bangunan selain dengan menggunakandasar Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan, pengelola IMB juga menggunakan dasar KeputusanBupati Tabalong Nomor: 188.45/087/2009, tanggal 16 Maret 2009 tentangPenetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara (HSBGN),Lampiran Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong tentangPerhitungan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dan LampiranSurat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor: 188.44/0562/KUM
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 27-12-2017 — Putus : 21-06-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 273/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 21 Juni 2018 — PT. SINAR CENTRA CIPTA : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, DKK
817 — 387
  • Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: KS. 3/Menlhk/Set.jen/KUM.6/1/2019 tertanggal 26Januari 2018 Selanjutnya disebut sebagdi................ceeeeeeeee TERGUGAT ;2. PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero), beralamat di Jalan PerakTimur Nomor : 610 Surabaya berdasarkan Akta Notaris ImasFatimah, SH. Nomor 5 tanggal 1 Desember 1992 sebagimanatelah diubah terakhir dengan akta Notaris Yatiningsih, SH.
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum Pemalsuan
Register : 20-12-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 30-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 2655/Pid.B/2018/PN Tng
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum: MUH. RIZA PAHLAWAN, SH Terdakwa: H. MULYADI Bin Almarhum H. ROJALI
166 — 40
  • Mulyadi Bangun Simbolon (kuasa Hu kum)dan Pelaksana Pengadaan Tanah Kepala Kantor Pertanahan KabupatenTangerang Himsar (ketua), Sugiyadi (Ssekretaris) Danu Susilo (anggota), Ingkil(anggota) Tim Pendaping antara lain Bambang Sunarso/Ketua dari PT.Angkasa Pura Il (persero) Tim Pembebasan Tanah BSH dimana kedua Beritaacara tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh bukan pejabat yang diberiwewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan ketentuan yang telahditetapkan; sehingga Berita Acara Klaim tersebut
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 15-06-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 25 Nopember 2015 — MASYARAKAT ADAT DAYAK MANGKALAPI HATI’IF;1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,2. PT. BORNEO INDOBARA
189 — 70
  • Bukti T.ILIntv.36 : Surat Bupati Tanah Bumbu No.180/123/KUM/2015,tanggal 22 September 2015, perihal Penyampaian Informasi(foto copy sesuai asl) ; Menimbang, bahwa walaupun telah diberi kesempatan secara patut,Para Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan Saksi maupun Abii,sedangkan Tergugat Il Intervensi menghadirkan satu orang Saksi dan satu orang Ahii,yang mana untuk Saksi Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut : Nama : Ferdi Yospita Libia Erwinda, S.Hut.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 24-09-2019 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 607/Pdt.G-LH/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Januari 2021 — Penggugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Tergugat:
PT. ASIA PALEM LESTARI
1160 — 954
  • P.16/MENLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang PedomanTeknis Permulihan Fungsi Ekosistem Gambutb. PERMENLHK No. 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara PengukuranMuka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambutc. PP 71 Tahun 2014 Dengan PP 57 Tahun 2016 TentangPerubahan atas PP No.71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan DanPengelolaan Ekosistem Gambutd.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Umum
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tahun 1997
374 — 216
  • Tentang : Peradilan Militer
  • organisasi terlarang;paling rendah berpangkat Kapten dan berijazah Sarjana Hukum;berpengalaman di bidang peradilan dan/atau hukum; danberwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.moaocgcpPasal 53Untuk dapat diangkat menjadi Oditur Militer Tinggi, seorang Prajurit harus memenuhi syarat:bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;setia dan taat kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;tidak terlibat partai atau organisasi terlarang;paling rendah berpangkat Letnan Kolonel dan berijazah Sarjana Hu kum
Pengadilan PA SUNGAI LIAT Perdata Agama Perceraian
Register : 12-05-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 04-01-2015
Putusan PA SUNGAI LIAT Nomor 350/Pdt.G/2014/PA.Sglt
Tanggal 18 Juni 2014 — Herman ; Halimah
27 — 6
  • ltrchfcsOlang1057langfe1033langnp1057insrsid12539380 (legima persona standi in judicio) rtlchfcesl af0 ItrchfcsO lang1057langfe1033langnp1057insrsid12539380charrsid4872264 rtlchfcs1 afO ltrchfcsOlang1057langfe1033langnp1057insrsid12539380 dan mempunyai kepentingan rtlchfcsl af0 ItrchfcsO lang1057langfe1033langnp1057insrsid 16276059charrsid 16276059h rtlchfes1 af0O ItrchfcsOlang1057langfe1033langnp1057insrsid59 19769charrsid5919769 u rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO lang1057langfe1033langnp1057insrsid16276059charrsid16276059 kum
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 08-01-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Sak
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
PT. DUTA SWAKARYA INDAH
665 — 191
  • Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahansecara berkala;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentangPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyebutkan dalam Pasal 64:Setian pelaku usaha perkebunan wajib menyiapkan Sarpras untukpelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian kebakarankebun dan lahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.Untuk sarana dan prasarana usaha kegiatan perkebunan
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 12-08-2019 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 146/Pdt.G/2019/PN Lbp
Tanggal 27 April 2020 — Penggugat:
Rahmadiana Br Sitorus
Tergugat:
1.PT. RAPY RAY PUTRA TAMA
2.Try Yanti Putri, SH,
3.Destra Dada Dermawan Nasution
4.Rosdiati SH,
5.Badan Pertanahan Nasional BPN
71 — 10
  • Tergugat telah menyerahkan ke pada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,-(Seratus juta rupiah), tahap ke II yakni pada Tanggal 28 Agustus 2017, sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah), dan tahap ke III (Tiga), yakni pada Tanggal. 17 September 2017, sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu milyard rupiah), yang secara nyata-nyata tanpa dasar dan alas hak yang sah dan benar menurut hukum, dan merupakan tindakan perbuatan melawan/melanggar hak/melawan melanggar hukum
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 08-01-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
148 — 67
  • Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secaraberkala;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentangPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyebutkan dalam Pasal 64:Setiaop pelaku usaha perkebunan wajidb menyiapkan Sarpras untukpelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian kebakarankebun dan lahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.Untuk sarana dan prasarana usaha kegiatan perkebunan
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 04-02-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 58 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PN.Bjm.
Tanggal 4 Februari 2015 — ASPANI JAYA KHAIRUL, S.AP.
61 — 13
  • Surat Keputusan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor188.45/12/KUM/2011 tanggal 13 Januari 2011 Tentang Penunjukanpejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan KabupatenBarito Kuala tahun 2011.c. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito KualaNomor 420/050/DISDIK/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentangPenunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan DinasPendidikan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011.d.
Pengadilan PT YOGYAKARTA Perdata
Register : 05-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 64/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 8 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY dahuluberbadan hukum PERUSAHAAN DAERAH PD BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BPD DIY Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : DEWAN KOMISARIS PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dahulu DEWAN PENGAWAS BANK DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : RAMDLON NANING,SH.MS.MM.Dkk
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat : GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Diwakili Oleh : DEWO ISNU BROTO I.S., SH., dkk.
Terbanding/Penggugat : SULCHA PRIHASTI, SE. MM
192 — 102
  • Bahwa pertimbangan hukum judex facti dalam perkara ini adalahpertimbangan hub. kum yang salah.G: Bahwa Dirjen BAKD adalah lembaga yang dibentuk oleh negarayang diberikan tugas secara teknis mengatur penggunaan keuangandaerah, oleh karena itu apabila di Indonesia ini ada permasalahanmengenai penggunaan keuangan daerah maka muara penyelesaianmasalah menjadi kewenangan Dirjen BAKD.d.
Pengadilan PN MASOHI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-03-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN MASOHI Nomor 109/PID.SUS/2011/PN.MSH
Tanggal 14 Maret 2012 — NADJIB PELUPESSY, S.Pd
101 — 95
  • Ana Pratama) selaku Pihak Pertamadan SABBAN KUM (Kepala SD Negeri 1 Malaku) Selaku PihakKedua;771) Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA padahari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani olehJAFAR PELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertamadan H.LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) Selaku PihakKedua;772) Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA padahari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani olehJAFAR PELU, SH (Direktur CV.
    Ana Pratama) selaku Pihak Pertama danSABBAN KUM (Kepala SD Negeri 1 Malaku) Selaku Pihak Kedua;771)Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMA pada hariSelasa, tanggal 02 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh JAFARPELU, SH (Direktur CV. Ana Pratama) selaku Pihak Pertama danH.LUMAELA, S.Sos (Kepala SD Inpres Kaitetu) Selaku Pihak Kedua;Hal 232 dari 272 Hal. Put. No. :109/ Pid.Sus/2011/PN.Msh772)Berita Acara Serah Terima Barang CV.
    AnaPratama) selaku Pihak Pertama dan SABBAN KUM(Kepala SD Negeri 1 Malaku) Selaku Pihak Kedua;771)Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMApada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yangditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV. AnaPratama) selaku Pihak Pertama dan H.LUMAELA, S.Sos(Kepala SD Inpres Kaitetu) Selaku Pihak Kedua;772)Berita Acara Serah Terima Barang CV. ANA PRATAMApada hari Selasa, tanggal 02 Oktober 2007 yangditandatangani oleh JAFAR PELU, SH (Direktur CV.
Pengadilan PA SUNGAI LIAT Perdata Agama Perceraian
Register : 14-05-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 04-01-2015
Putusan PA SUNGAI LIAT Nomor 356/Pdt.G/2014/PA.Sglt
Tanggal 10 Juli 2014 — RIA ; MAULANDU PUTRA
20 — 10
  • ltrchfcsOlang1057langfe1033langnp1057insrsid12539380 (legima persona standi in judicio) rtlchfcesl af0 ItrchfcsO lang1057langfe1033langnp1057insrsid12539380charrsid4872264 rtlchfcs1 afO ltrchfcsOlang1057langfe1033langnp1057insrsid12539380 dan mempunyai kepentingan rtlchfcsl af0 ItrchfcsO lang1057langfe1033langnp1057insrsid 16276059charrsid 16276059h rtlchfes1 af0O ItrchfcsOlang1057langfe1033langnp1057insrsid59 19769charrsid5919769 u rtlchfcs1 af0 ItrchfcsO lang1057langfe1033langnp1057insrsid16276059charrsid16276059 kum
Pengadilan PA MAJALENGKA Perdata Agama
Register : 28-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 3295/Pdt.G/2020/PA.Mjl
Tanggal 14 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 1
  • f1cflinsrsid15356369hichaf1dbchaf31505lochfl Menimbang bahwa Tergugat telahmenyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalildalilgugatan Penggugat dan Tergugat mhichaf1dbchaf31505lochflenyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, olehkarenanya pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurnadan mengikat sebagaimana dimaksud pasal 174 HIR Jo.1925 KUHPerdata,namun demikian untuk menghindari adanya penyulundupan hhichaf1dbchaf31505lochf1 uhichaf1dbchaf31505lochfl kum
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 05-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 02 /Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm
Tanggal 5 Maret 2013 —
42 — 7
  • DalambukunyaBeberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin Dalam PembaharuanHukum Nasional, menyatakan bahwa sudah waktunya bangsa Indonesiamencanangkan bahaya korupsi sebagai keadaan darurat ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat para Sarjana Hu kum (ahlihukum) tersebut dapatlah disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi saatini dipandangsebagai Extraordinary Crime oleh karenanya penanggulangannya tidak lagi ditempuhdengan caracara konvensional.
Pengadilan PN AMBON
Putus : 08-07-2013 — Upload : 19-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 142/Pdt.G/2012/PN.AB
Tanggal 8 Juli 2013 —
393 — 5267
  • buktiTAILS ; 10111213141516Fotocopy Keputusan Pemerintah Desa Tawiri Kec Leihitu No. 0166/DTWR/XI/2000tanggal 6 Nopember 2000 , yang diberi tanda buktiTIL ; Fotocopy Surat Kepala Desa Tawiri kepada pejabat Desa laha dengan tembusanKomandan Lanud Pattimura Nomor : 274 /KDTWR/I/01/2009 tanggal 3 Januari 2009,yang diberi tanda buktiT.10 ; Fotocopy photophoto batas tanah Negara Cq pangkalan Udara TNI AU PattimuraAmbon , yang diberi tanda bukti TIL ;Fotocopy Salinan Surat Menteri Perhubungan Nomor :AU/678/KUM
Pengadilan PA GRESIK Perdata Agama Perceraian
Register : 05-08-2014 — Putus : 10-09-2014 — Upload : 07-01-2015
Putusan PA GRESIK Nomor Nomor 1151/Pdt.G/2014/PA.Gs.
Tanggal 10 September 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
19 — 0
  • rtlchfcsl1 afl ltrchfcs0lang1053langfe1033langnp1053insrsid7998 457par listtextpardplainltrpar s20 rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1053langfel1033langnp1053langfenp1033insrsid15817225hichafldbchaf0lochfl1l 12.tabpard ltrpars20qj fi36011720ri0s1360slmultlwidctliparjclisttabtx720wrapde fault aspalphaaspnum faautols10adjustrightrino1in720itap0Opararsid2522504 rtlchfcsl afl ltrchfcs0lang1053langfe1033langnp1053insrsid15817225 Bahwa faktahu rtlchfesl afl ltrchfcs0lang1053langfe1033langnp1053insrsid2910334 kum
    6288par listtextpardplainltrpar s20 rtlchfcsl afl ltrchfcs0f1lang1053langfel1033langnp1053langfenp1033insrsid15926288hichafldbchaf0lochfl 7.tabpard ltrpars20qj fi36011720ri0s1360slmultlwidctliparjclisttabtx720wrapde fault aspalphaaspnum faautols1ll1ladjustrightrino1in720itap0pararsid13706516 rtlchfcsl afl ltrchfcs0lang1053langfe1033langnp1053insrsid15926288 Menghrtlchfcsl aflltrchfcs0lang1053langfe1033langnp1053insrsid9780360 urtlchfcesl aflltrchfcsO lang1053langfe1033langnp1053insrsid15926288 kum
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 06-08-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN Sak
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
HO HARIATY
698 — 587
  • Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secaraberkala;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentangHalaman 133 dari 148 Putusan Nomor 239/Pid.B/LH/2020/PN SakPengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan menyebutkan dalam Pasal 64:Setian pelaku usaha perkebunan wajib menyiapkan Sarpras untukpelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pengendalian kebakarankebun dan lahan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.Untuk
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Maret 2019 — Pidana korupsi - EDY SAPUTRA SURADJA
870 — 551
  • pengecekan lapangan dugaan kasuspencemaran danau Sembuluh oleh Dinas Lingkungan HidupPemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018138. 1 (satu) bundel printout salinan kKeputusan direktur jenderalpengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Nomor :SK.10/PPKL/SET/WAS0/2017 tentang penetapan pesertapenilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaanlingkungan hidup tahun 20162017139. 1 (satu) bundel Keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutananrepublic indonesia Nomor SK.696/Menlhk/Setjen/Kum
    laporan pengecekan lapangan dugaan kasuspencemaran danau Sembuluh oleh Dinas Lingkungan HidupPemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 20181 (satu) bundel printout salinan keputusan direktur jenderalpengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Nomor :SK.10/PPKL/SET/WAS0/2017 tentang penetapan peserta penilaianperingkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hiduptahun 201620171 (satu) bundel Keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutananrepublic indonesia Nomor SK.696/Menlhk/Setjen/Kum