Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-03-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/G/2014/PHI.PN.BDG
Tanggal 20 Oktober 2014 — PT. BANK OCBC NISP. TBK; LAWAN; CUCU DJUHANA; RUKMANA; ENTUR; TIMIN; YADI KARDIYAT, DKK;
102157
  • Dengan melihatkondisi perusahaan yang membutuhkan Penyehatan, ataupun atas dasarpertimbangan direksi dengan melihat hasil RUPS ;Bahwa yang dimaksud dengan filosofi efisiensi didalam pasal 164 ayat (3)dalam Undangundang No. 13 Tahun 2003 pendapat ahli bahwa pengertianefisiensi berarti pengurangan Karyawan didalam perusahaan ;Bahwa dengan adanya efisiensi filosofi yang terkandung didalam UndangUndang No. 13 Tahun 2003 akan terwujud karena didalam undangundangketenagakerjaan diupayakan selain adanya
Register : 03-09-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 101/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
IDA FARIDA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Intervensi:
PT. PAKUAN Tbk
712706
  • AHUAH.01.030362920,tanggal 25 Agustus 2020 (fotocopy printout);Akta Pernyataan RUPS Luar Biasa PT.
Register : 19-05-2016 — Putus : 13-01-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN GIANYAR Nomor 99/Pdt.G/2015/PN Gin
Tanggal 13 Januari 2016 — - LUH PUTU SUYATI,DKK MELAWAN -LUH PUTU TRINI, B.A, DKK
12767
  • Warmadewa (Hukum Bisnis); Bahwa, ahli tidak ada membawa dokumen yang mendukung keahliannyahanya membawa surat tugas tertanggal 27 Nopember 2015 Nomor085/Pengwil/INIBALI/XI/2015; Bahwa kuasa penggugat keberatan sebagai ahli tidak bisa menunjukkansurat keterangan tentang keahliannya dan kuasa tergugat dan Kuasatergugat III tidak berkeberatan; Bahwa, dalam toeri ada 2 (dua) akta yaitu akta pejabat adalah akte yangdidalam pembuatannya Notaris terlibat langsung didalamnya, misalnyaRapat Umum Pemegang Saham (RUPS
Register : 26-11-2018 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1145/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 31 Oktober 2019 — Amita Rahayu, dkk.
Lawan
PT Asiapac Pancamakmur Abadi, dkk.
347334
  • Maka dari itu terlalu dinijika Para Penggugat menganggap Para Tergugat telah melakukan tindakpidana.Bahwa Para Penggugat telah salah menafsirkan Piercing the coorporate(lefting the coorporate veil) dalam dalil gugatannya, sebab asas tersebuthanya dapat dilakukan apabila terdapat tindakan ultra vires (tindakan yangmelebihi dari Kewenangannya) yang dilakukan oleh organ PT (baik Direksi,Komissaris, maupun RUPS) pada saat melakukan tugas dan kewenangannya,bukan dapat dikenakan atas tindakan perusahaan.Bahwa
Register : 23-02-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 12 Agustus 2015 — BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS); LA W A N; HENDRAWAN AFANDI; ANDRI YANSYAH; ATANG M. MUHTAR,;
22547
  • JAMSOSTEK (Persero) dari Badan HukumPrivat menjadi Badan Hukum Publik BPJS Ketenagakerjaan yang bertanggungjawab kepada Presiden dan tidak lagi ke RUPS;(Pasal 7 ayat dan 2, UU RI No. 24, Tahun 2011);Transformasi dari PT. JAMSOSTEK (Persero); PT.
Register : 27-01-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 40/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 22 Nopember 2016 —
301128
  • visi dan strategi bisnis antara Tergugat IIIdengan Para Tergugat lainnya.Bahwa dalam klasula jual beli saham antara Tergugat III dan Tergugat VIIIpada halaman 3 Pasal disebutkan bahwa segala keuntungan atau kerugianyang didapat atau diderita dengan sahamsaham aquo menjadi milk dandipikul oleh Pihak Kedua.Bahwa dikarenakan telah terjadi pengalihan saham maka berdasarkan Pasal 52jo Pasal 60 UndangUndang No. 40 Tentang Perseroan Terbatas maka beralihpula hak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
Register : 25-08-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 951/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 10 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
BUCHARI TUASIKAL, S.H.
Terdakwa:
DEASY ARYANTINA ALS ECI
15549
  • Gatot Subroto Kav. 52, Jakarta Selatan menjabat sebagai VP InvestorRelation sejak 1 Februari 2015, yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi, tugasdan tanggung jawab saksi adalah pembuatan laporan tahunan, bertemu denganinvestor, pemegang saham dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),dalam pekerjaan saksi bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan PT.TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk.Bahwa saksi menerangkan sebagai Karyawan Kontrak yang mengisi jabatan jabatantertentu di PT.
Register : 02-11-2016 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 72/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 21 Maret 2017 — JOSI ADE WAHYU ALS JOSI Bin JOHAN EFENDI
8966
  • ., memberikan keterangan di depan persidangan yang padapokoknya sebagai berikut :Bahwa pada tahun 2013 terdapat kegiatan Proyek rehabilitasi Pasar AtasCurup TA. 2013Bahwa saksi kenal dengan Saksi Edi Iskandar dan saksi denganya tidakada hubungan keluargaBahwa saksi sebagai pimpinan di Grup PT Zuty Jaya Mempawah.Bahwa saat Saksi Edi Iskandarmeminjam PT Zuty Jaya Mempawahdilakukan didepan notaris Deni Yohanes , SH,MKn Akta pernyataankeputusan Rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS LB)perseroaan
Putus : 29-10-2012 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 55/Pdt.G/2012/PN.SBY
Tanggal 29 Oktober 2012 — WAHYUDI PRASETIO melawan PT. BANK MUTIARA, Tbk Dkk
609761
  • Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU LPS), yang dalammenjalankan fungsi tersebut antara lain Tururt Tergugat I melakukanpenanganan bank gagal termasuk penyelamatan bank gagal berdampaksistemik;15.Bahwa pada 21 November 2008 berdasarkan Keputusan KomiteStabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang menetapkan Tergugat sebagaiBank Gagal Berdampak Sistemik dan selanjutnya menyerahkanpenanganan Tergugat pada Turut Tergugat sebagaimana dalamketentaun Pasal 40 UU LPS, yan antara lain mengambil alih segala hakdan wewenang RUPS
Register : 03-04-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PA PALU Nomor 222/Pdt.G/2013/PA.PAL
Tanggal 19 Juni 2014 — Penggugat Vs Tergugat
8443
  • Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;c.
Putus : 04-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 4 April 2017 — PT MUARABUNGO PLANTATION VS KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
355283 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ayat 1memuat sekurangkurangnya:a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;c. jangka waktu berdirinya Perseroan;d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modaldisetor;e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlahsaham untuk tiap klasifikasi, hakhak yang melekat pada setiapsaham, dan nilai nominal setiap saham;f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
Register : 28-04-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 289/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 13 Desember 2016 —
11462
  • dasar, maka perjanjian tersebut cacatdemi hukum dan dapat dibatalkan melalui gugatan ;Bahwa, kalau ada 2 ( dua ) perjanjian dengan obyek yang sama, makahal ini sudah termasuk hukum perdata internasional, hukum yangberlaku adalah dimana perjanjian dilaksanakan, dimana bendatersebut berada;Bahwa, maka perjanjian ini merupakan perjanjian yang utama, bukanperjanjian acesoir/tambahan, maka perjanjian yang kedua akanmenggugurkan perjanjian yang pertama ;Bahwa, pembubaran badan hukum dilakukan melalui RUPS
Register : 18-04-2017 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN BEKASI Nomor 216/Pdt.G/2017/PN.Bks.
Tanggal 26 September 2017 — KWON HYUK HO sebagai Penggugat Melawan PT. BYUNGHWA INDONESIA sebagai Tergugat I SON BYUNG WOOK sebagai Tergugat II
13827
  • Bahwa selainitu, PERJANJIAN PENYEDIAAN sendiri bukanlah suatu perjanjianyang memerlukan persetujuan dari RUPS atau circular resolutionuntuk mengeesahkan' perjanjian ini. Selain itu, direkturHal. 3 dari 160 hal. Putusan Nomor :216/Pdt.G/2017/PN.Bks.TERGUGAT I dan PENGGUGAT samasama telah dewasa dantidak berada dalam suatu pengampuan / pailit sehinggaPERJANJIAN PENYEDIAAN telah memenuhi syarat sahnyaterkait kecakapan pihakpihak yang membuat suatu perjanjiansesuai Pasal 1320 (1) KUHPerdata.b.
Putus : 18-05-2015 — Upload : 07-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 18 Mei 2015 — H. HELMI INDRA SANGUN, S.H. Bin ABDUL MUIN DULAIMI
200183 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 56 UndangUndang No. 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas menyatakan bahwa dalam waktu limabulan setelah tahun buku perseroan ditutup, Direksimenyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS,yang memuat sekurangkurangnya, antara lain perhitungantahunan terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baruHal. 95 dari 105 hal. Put.
Putus : 06-06-2012 — Upload : 04-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 6 Juni 2012 —
4621 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sarandi KaryaNugraha telah menjadi kaya atau bertambah kekayaannya menurutpengertian akuntansi dan keuangan ;e Bahwa menurut Yurisprudensi yang berhak menentukan UntungRugi suatuperusahaan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan diaudit olehAkuntan Publik.
Register : 05-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 202/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
YANIH
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
478363
  • mengakui dan menyatakandibawah sumpah agamanya: menyatakan bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal 24 Juni2011 dibuat di Jalan Pulo Mas Timur A No. 3 Jakarta Timur pukul10.00 WIB, sedangkan akta sebelumnya yaitu Akta Risalah RUPSNo. 10 tanggal 24 Juni 2011 dibuat di Hotel Santika jalan Aipda KSTubun Nomor 7 Jakarta Barat pukul 10.05 WIB, selanjutnya SriSutiyah mengakui bahwa Akta Pengikatan Jual Beli No.11 tanggal24 Juni 2011 dibuat dan ditandatangani dihadapan saksi,sedangkan Akta Risalah RUPS
    Dan Akta Risalah RUPS No. 10 tanggal 24 Juni 2011 jam 10.05WIB yang dibuat dan ditandatangani hanya dihadapan DewiSuryanti jelas juga ilegal dan palsu, fakta ini walaupun tidak adahubungan langsung dengan perkara ini, namun membuktikanbahwa notaris Sri Sutiyah sudah rutin untuk menghalalkan yangharam/palsu untuk melakukan segala perbuatan melawan hukumyang secara rutin dilakukannya.Halaman 20 dari 256 halaman. Putusan Nomor 202/G/2020/PTUN. JKT.
Register : 18-06-2015 — Putus : 11-11-2015 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS-TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - SYAIFOEL ARIEF
6281125
  • Draf RKAP yang sudah direkomendasi oleh Dekom selanjutnya dikirim kePemegang Saham (BUMN) untuk dibahas dan disetujui oleh RUPS;.
    RKAP yang sudah di sahkan oleh RUPS selanjutnya didistribusikan ke semuaUnit untuk dilaksanakan disertai dengan pengalokasian anggaran dan kasmasingmasing Unit;Penarikan kas dilakukan oleh Unit sesuai dengan kebutuhan mingguan/bulanan yang disusun sebelumnya dan pembayaran kepada pegawai/vendordilakukan oleh Unit sesuai dengan pagu mingguan/bulanan yang disediakan.Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur pengajuan proyek yang didanai denganAPBN, pengajuan dana APBN dilaksanakan oleh Project Director
    Pst.e Bahwa berdasarkan RKAP yang sudah di sahkan oleh RUPS, anggaran investasidialokasikan ke masingmasing Unit.e Unit menyusun estimasi rencana disbursement bulanan sesuaidengan pagu anggaran yang disediakan.e Pencairan/penarikan terhadap pagu disbursement dapat dilakukanoleh Unit sesuai dengan rencana pembayaran yang sudah siap diUnit yang bersangkutan.e PT.
Register : 29-04-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 11/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 8 Oktober 2013 — PT. KALTIM JAYA MINERAL; melawan - BUPATI PENAJAM PASER UTARA; - PT. SENTIKA MITRA PERSADA (T II INTERVENSI);
146182
  • Vivek Panwar baru menjabat / diangkat sebagai Anggota Direksi (in casu DirekturUtama) pada tanggal 5 April 2012, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor :2/2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Pemegang Saham SebagaiPengganti RUPS ; 202 2 29202 Tidak ada satu ketentuan dalam UU Minerba yang mengatur untuk melaporkan maupunmeminta persetujuan Bupati (in casu Tergugat) atas Pengangkatan seseorang menempatijabatan Anggota Direksi (in casu Direktur Utama) sebuah Perseroan Terbatas PemegangIUP
Register : 10-12-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 76/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 21 Januari 2015 — FAHMI SADIQ BIN SADIQ
507145
  • Surveyor Indonesia berdasarkan Pernyataan RUPS PT. SurveyorIndonesia Nomor: tanggal 09 November 2010; yang berdasarkanKeputusan Direksi PT Surveyor Indonesia No.
Register : 02-11-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Psb
Tanggal 26 Mei 2015 —
16098
  • Judul kontrak/perjanjian;Pembukaan;Kompalsi para pihak;Isi KontrakPenutup;Tanda tangan;Perbaikan naskah;Pernbaika naskah akhir;oO ON Pap oO Penandatanganan;Bahwa yang bertanda tangan didalam kontrak adalah para pihak dan saksi;Bahwa bila perjanjian tersebut tidak ada saksi maka azas publisitas pada perjanjiantersebut tidak terpenuhi;Bahwa yang dimaksud dengan direksi adalah orang yang diangkat melalui RUPS(Rapat Umum pemegang Saham), jika 1 orangnya disebut direksi akan tetapi jikalebih dari satu