melakukan perbuatan secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cCaracara sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2015, dari Biro Pemerintahan Provinsi Papua Baratmengajukan Nota Dinas Usulan Kegiatan Pengadaan Tanah atau lahanPembangunan Sirkuit Motor Prix di Kabupaten Manokwari beserta RABhalaman 17 dari 221 Putusan Nomor 01/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnknya kepada kepada Tim Anggaran Pemerintan Daerah ( TAPD

perbuatan, dengan Tujuanmenguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yangdapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara,dilakukanterdakwa dengan caracara sebagai berikut: Bahwa pada tahun 2015, dari Biro Pemerintahan Provinsi Papua Baratmengajukan Nota Dinas Usulan Kegiatan Pengadaan Tanah atau lahanPembangunan Sirkuit Motor Prix di Kabupaten Manokwari beserta RABnya kepada kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Dan Terdakwa II ZethSalmon Ayal Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Pertanian KabupatenManokwari, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua BaratNomor: SK.823.4596, tanggal 30 September 2016, tentang KenaikanPengkat Pegawai Negeri Sipil; Bahwa pada tahun 2015, dari Biro Pemerintahan Provinsi Papua Baratmengajukan Nota Dinas Usulan Kegiatan Pengadaan Tanah atau lahanPembangunan Sirkuit Motor Prix di Kabupaten Manokwari beserta RABnya kepada kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ProvinsiPapua

;Administrasi kegiatan;Honor panitia;Akomodasi dan mobilisasi kendaraan;Perjalanan dinas panitia;Dan proses sertifikasi pengadaan tanah yang nantinya harus@ OF Fs 6a Potercatat dalan RKA Renjcana keja anggaran tersebut padfa SKPDyang bersangkutan dan merupoakan dasar pengimputan kegiatantersebut di badan pengelolaan keuangasn dan aset daerah; Bahwa dalam Proses Penganggaran Pengadaan Tanah untukpembangunan sirkut motor prix, bisa tidak melalui, usulan dari SKPDke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

), sebab bisa juga melaluiusulan dari pokok pikiran DPR pada saat musrembang, serta dalamdalam proses pembahasan antara Pemerintah Daerah dengan DPR,dana yang di ajukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)bisa berubah nilainya, tergantung rasionalisasi anggaran antara komisiDPR dengan SKPD yang bersangkutan;halaman 92 dari 221 Putusan Nomor 01/Pid.SusTPK/2018/PN.Mnk Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 tahun2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 82ayat

KPU,sesuai amprah penerima.Rp 57.600.000,00 Bisman / Anggota TAPD. Rp 40.000.000,00 Januar Kaswari / Saat Pencairan. Rp150.000.000,00 Budi Ajudan Bupati. Rp 22.000.000,00 Drs. Sariaman / ia yang menyerahkanuntuk BupatiRp 50.000.000,00 Deviana (BKD Kab.

UndangUndang AgrariaNo. 5 Tahun 1960 dan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993;Bahwa mekanisme pengadaan berdasarkan sub sektor yang didasarkanpada perencanaan dan kebutuhan, khususnya pada penganggaran danalokasi;Bahwa selanjutnya pada tahun 2003, Pemerintah Daerah KabupatenNunukan melanjutkan pada kebutuhan fasilitas pemerintahan dan umum,dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku dan kemampuankeuangan daerah;Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan kemudian membentuktim pembangunan, yaitu tim TAPD

secara jelas dalam SK tersebut;Bahwa ada 4 (empat) skema dalam proses pengadaan tanah, yaitu timTAPD, tim sembilan, pelaksana dan penanggung jawab (pimpro), sertaproses keuangan (pembayaran), yang semuanya memiliki Kewenanganmasingmasing;Bahwa dalam hal proses keuangan (pembayaran), terdapat bendaharaproyek yang juga diangkat oleh Bupati dengan tanggung jJawab dankewenangannya sebagaimana tertuang dalam SK tersebut;Bahwa prosesnya pembebasan lahan atas tanah milik Penggugattersebut dimulai dari tim TAPD

DEMAS MANDACAN; Bahwa proses pengusulan hibah awalnya ada berapa tahapan ataumekanisme yaitu proposal masuk ke Biro Umum selanjutnya keSEKDA diteruskan ke BPKAD kemudian dilanjutkan ke BidangPengelolaan Anggaran Daerah yang kemudian pengusulan hibahtersebut turun ke Kasubid Perencanaan Anggaran Daerah yangselanjutnya untuk dihimpun dan direkap semua proposal yangmasuk, kemudian proposal tersebut lalu dikirim ke masingmasingSKPD terkait untuk dimintai pertimbangan selanjutnya dilakukanpembahasan TAPD

PAULUS DEMAS MANDACAN selaku KasubidPerencanaan dan Anggaran Daerah tidak pernah memberitahukanterkait proses maupun tahapan yang dilaksanakan kepada Saksi; Bahwa setahu Saksi terkait pemberian rekomendasi bukan kepadaGubernur melainkan kepada SEKDA selaku Ketua TAPD (TimAnggaran Pemerintah Daerah) yang mana rekomendasi tersebutdibuat oleh SKPD yang selanjutnya dikembalikan kepada BPKADuntuk di rekap proposalproposal yang diberikan oleh SKPD untukdilaksanakan dalam pembahasan rapat TAPD; Bahwa jumlah

Kepala Dinas terkait, melakukan reviu, rekapitulasi proposal yang masuk kemudian diajukankepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Atas dasar proposaltersebut, TAPD akan membahas dan menentukan apakah bantuan danalayak diberikan/tidak. Jika layak, TAPD akan merekomendasikan untukdisetujui diberikan bantuan dana dan dimasukkan dalam APBD. ApabilaAPBD sudah ditetapkan, diinformasikan kepada Pemdes melalui pihakKecamatan untuk dimasukkan dalam APBDesa.

Bahwa kemudianSekitar bulan Agustus 2010 dilakukan pembahasan perubahan APBD tahun2010 dan berkaitan dengan pengadaan belanja kendaraan roda empatMicrobus sebanyak 7 (tujuh) Unit berdasarkan permohonan perubahan APBDdari Ketua TAPD (Sekda Kab. Pasbar) dirubah menjadi pengadaan 1 (satu)paket kendaraan untuk mobil dinas Bupati dan wakil bupati masingmasingsebanyak 1 (satu) unit, dengan harga total Rpo1.400.000.000,00 (satu miliarempat ratus juta rupiah).

No. 17 PK/Pid.Sus/2017Microbus sebanyak 7 (tujuh) Unit berdasarkan permohonan perubahan APBDdari Ketua TAPD (Sekda Kab. Pasbar) dirubah menjadi pengadaan 1 (satu)paket kendaraan untuk mobil dinas Bupati dan wakil bupati masingmasingsebanyak 1 (satu) unit, dengan harga total Rp1.400.000.000,00 (satu miliarempat ratus juta rupiah).

Judex Facti keliru menyatakan PemohonKasasi memiliki kewenangan untukmengusulkan dan merencanakan anggaran,justru sebaliknya Terdakwa tidakmemiliki kewenangan mengusulkan danmerencanakan anggaran, karenakewenangan mengusulkan danmerencanakan merupakan kewenangan TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) secarakolektif kolegial. Tupoksi Terdakwa hanyaPlatform Anggaran dari seluruh unit kerjapemerintah daerah, kemudian TAPD yangmengajukan kepada DPRD untuk dibahasdalam Panitia Anggaran.

Srg.a) menyusun rancangan peraturan daerah tentang atas usulanRKA SKPD,;b) berfungsi sebagai sekretaris TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah) dalam pembahasan = rancanganperaturan daerah tentang APBD dengan DPRD);3) BUD:a) mengesahkan DPA SKPD;b) melaksanakan pungutan pajak daerah;c) menetapkan SPD (Surat Penyediaan Dana);d) menyusun kebijakan dan pedoman APBD;e) melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangandaerah;~~melaksanakan kebijakan pedoman dan pengelolaan sertapenghapusan barang milik

A. 2011 dan 2012 saksimenjabat sebagai sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD),; Bahwa sepengetahuan saksi pada RAPBD T.A 2011 dan RAPBDT.A 2012 direncanakan pembangunan Puskesmas~ danpembangunan lanjutan RSUD di kota Tangerang Selatan danRAPBD tersebut telah disahkan dalam Perda APBD; Bahwa dalam penjabaran APBD tahun 2011 proyek tersebutdituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor :1.02 01 25 01 5 2 dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp8.432.040.955, dengan rincian sebagai

;e) Menandatangani surat kenaikan pangkat dan kenaikan gajiberkala pegawai.; Bahwa dasar pengangkatan sebagai Sekretaris Kota Tanggerangadalah Surat Keputusan Pejabat Walikota Nomor : 821.2/Kep356BKD/2010 tanggal 26 Oktober 2010.; Bahwa selain menjabat sebagai Sekretaris Kota TanggerangSelatan, saya juga memegang jabatan lain, yaitu :1) Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KotaTanggerang Selatan, yang diangkat berdasarkan :a. untuk anggaran Perubahan adalah Keputusan WalikotaNomor : 910/Kep

TUBAGUS CHAERIWARDANA ikut atau tidak, dan Sdr.DADANG PRIYATNA,Sdr.HERDIAN KOOSNADI, Sdri.TITA, Sdri.DESY YUSANDI tidakikut rapat, dalam pembahasan APBD P adalah tambahan alokasianggaran untuk SKPD yang memerlukan, dan mengenai plotingAPBDP 2012 saya tidak tahu.; Bahwa SEKDA Sdr.DUDUNG E.DIREDJA selalu mengikuti rapatrapat yang diadakan oleh Pemkot Tangerang Selatan dengan 4SKPD Besar di Ritz Charlton dan The East Mega Kuningan danbertindak selaku ketua Tim anggaran Pemda (TAPD), dan yangbertindak

sebagai notulen dalam rapatrapat tersebut setahu sayatidak ada yang khusus mencatat /notulen dalam rapat tersebut danmasingmasing mencatat sendiri.; Bahwa tupoksi selaku Kepala Bappeda Kota Tangerang Selatanadalah mengkoordinir, merangkan usulanusulan program dankegiatan masingmasing SKPD yang selanjutnya akan dibahasdalam rapat TAPD, dan nanti baru dibahas dengan DPRD.

Bagian Umum ;Bahwa mengenai anggaran di Kabupaten Cianjur, ada anggaranlangsung dan anggaran tidak langsung, anggaran langsung,contohnya adalah gaji ;Bahwa mengenai anggaran operasionalnya, dalam hal ini anggarannon urusan khususnya KD::I/WKDH, yang dimaksud dengananggaran non urusan dalam bentuk pemeliharaan, Anggaran NonU rusan terdiri dari Belanja da.i makan serta minum ;Bahwa mengenai mekanisme penganggaran , dimana kepala SKPDmenyusun rincian belanja dan Anggaran SKPD dengan mengajukankepada TAPD

langsungdan anggaran tidak langsung ; Bahwa yang menjadi dasar pembagian anggaran tersebut adalahPermendagri Nomor 13 Tahun 2006 ; Bahwa ada Anggaran langsung dan anggaran tidak langsung,anggaran langsung contohnya adalah gaji dan operasional, untukoperasional dalam Anggaran Non Urusan, contohnysapemeliharaan, dimana Anggaran Non Urusan terdiri dari belanjadan makan minum ; Bahwa mengenai mekanisme penganggaran, dimana kepala SKPDmenyusun rincian belanja dan Anggaran SKPD dengan mengajukankepada TAPD

Sasandomengajukan rencana kerja dan anggaran ke pemerintah kota kemudiandibahas di TAPD dan disetujui akan disertakan dana sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dimunculkan di RAPBD yang kemudiandiusulkan DPRD Kota Kupang untuk dibahas ditingkat Komisi dan BadanAnggaran dan setelah disetujui RAPBD Kota Kupang ditetapbkan menjadiAPBD dan untuk penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang adalahsebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah).

Sasando pernah mengajukan Rencana Kerjauntuk dana penyertaan modal namun Saksi tidak ingat lagi, memang PT.Sasando ada mengajukan proposal/permohonan anggaran sebesar empatmilyar lebih, dan setelah dibahas di TAPD disetujui sejumlah Rp.2.000.000.000,. Selanjutnya setelah ditetapkan dalam APBD sebesar Rp.Rp. 2.000.000.000,. Dan setahu Saksi PT.

Tahun 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) ;Bahwa untuk menetapkan besaran anggaran pada tiap SKPD danPerusahaan Daerah, TAPD mengadakan rapat untuk menetapkan besaranplafon anggaran di SKPD dan Perusahaan Daerah sesuai dengan Programdan Kegiatan setiaop SKPD dan Perusahaan Daerah serta besarananggaran tiaptiap SKPD dan Perusahaan Daerah dan menghasilkan yangnamanya RAPBD dan selanjutnya diajukan ke DPRD untuk dibahas dandan kemudian ditetapkan menjadi APBD;Bahwa Saksi telah melaksanakan

.; Bahwa mekanisme pengadaan tanah kantor Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Papua BaratT.A 2015 dimulai dari adanya suatu perencanaan yang di usulkan oleh Dinas ke Team AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) dan bila disetujui kemudian Dinas menyusun Rencana Kerja Anggaran(RKA) selanjutnya RKA diajukan kembali ke Team Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) danditetapkan sebagai Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) yang selanjutnya DPA tersebut sebagai dasaruntuk pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah untuk Kantor Dinas

Desyarmeda namun untuk yang membuat Pengusukan tersebut setahu saksi saudaraAmus Yanto Ijie tersebut yang selanjutnya saksi tandatangani dokumen atau surat pengusulantersebut dan di usulkan oleh Dinas ke Team Anggartan Pemerintah Daerah (TAPD) dan bila disetujuikemudian Dinas menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) selanjutnya RKA diajukan kembali ke TeamAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan ditetapkan sebagai Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)yang selanjutnya DPA tersebut sebagai dasar untuk pelaksanaan

tidak pernah ditandatangani oleh saksi Emirkus Borlak dan tidak pernah menerimauang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Lumpat MarisiSimanjuntak dan saksi Emirkus Borlak tidak pernah kenal dan tidak pernah menjual tanah seluas:10.952/M2 kepada saksi Lumpat Marisi Simanjuntak;4, Bahwa pada tanggal 17 April 2015, Hendry Wailan Kolondam, SH. mengajukan pengusulananggaran kepada Sekertaris Daerah Provinsi Papua Barat sebagai Ketua Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

Bahwa pada tanggal 17 April 2015, Hendry Wailan Kolondam, SH. mengajukan pengusulananggaran kepada sekertaris Daerah Provinsi Papua Barat sebagai Ketua Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) yang dianggarakan dalam APBDPerubahaan TA. 2015 pada SKPD Dinas PerumahaanProvinsi Papua Barat diantaranya biaya pengadaan tanah untuk Pembangunan Kantor PerumahaanProvinsi Papua Barat sejumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);4, Bahwa pada tanggal 29 Mei 2015 saksi Amus Yanto ljie, ST.

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentinganmasyarakat, mengingat pula korupsi di Indonesia terjadi secarasistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangannegara, tetapi juga telan melanggar hakhak sosial dan ekonomimasyarakat secara luas, maka pemberantasankorupsi perludilakukan dengan cara luar biasaBahwa Kronologis kejadian dugaan tindak pidana yang dilakukanPemohon yakni pada tahun anggran 2018 Berdasarkan lembarpersetujuan Sekretariat Darah Kabupaten Lombok Tengah Nomor :915/TAPD

pada petunjuk teknispelaksanaan DAK masing masing bidang;Apabila terdapat sisa tentder dalam pelaksanaan kegiatan DAK,maka dapat digunakanuntuk menambah target dan capaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan;Memperhatikan laporan perkembangan DAK pada keadaan bulan Agustus 2011 dimanarata rata realisasi fisik dan keuangan 0%;Pelaksanaan selanjutnya berpedoman pada ketentaun ketentuan tentang DAK denganmemperhatikan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 serta senantiasaberkordinasi dengan TAPD

Batara Indah,dengan cara mengalokasikan dana pada APBD Kabupaten Morowali Utara,baik pada penetapan maupun pada perubahan anggaran.Pada Januari 2018, Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Utaramengundang kami selaku Staf Ahli dalam rapat intemal TAPD membahasfinalisasi anggaran APBD 2018. Dalam rapat ini dibahas tentang permintaanKetua Komisi Ill DPRD untuk segera merealisasikan pembayaran kepadapihak rekanan CV.

RKAPPKD dan RKASKPD yang telah disusun disampaikan kepadaPPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) dan hasilnya dijadikan sebagai bahan penyusunanRAPBD. vide, Pasal 7 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2009.12.

Inspektur Kota Bandung dan selaku Ketua Tim Pertimbangan mengirimkanSurat Nomor : 900/524.1Inspektorat tanggal 4 Juni 2018 perihal Laporan danpenyampaian daftar rekomendasi Tim Pertimbangan Hibah Tahun 2018 untukTahun 2019 dengan lainpiran Daftar Rekapitulasi Penerimaan Proposal DanaHibah dan Bantuan Sosial Tahun 2018 untuk Tahun Anggaran 2019 PemerintahKota Bandung kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Ketua TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung untuk prosespenganggaran hingga

penerima bantuan belanjaHibah dan belanja Bantuan sosial; Mengkoordinasikan perangkat daerah terkait dalam melakukanevaluasi usulan proposal yang diajukan olen calon penerima bantuanbelanja Hibah dan belanja Bantuan sosial; Menerima rekomendasi hasil evaluasi usulan proposal Belanja Hibahdan Belanja bantuan sosial yang sudah dilakukan oleh perangkatdaerah terkait; Melakukan rekapitulasi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yangtelah dilakukan oleh perangkat daerah terkait sebagai bahan laporankepada TAPD

; Memberikan pertimbangan dalam pemberian belanja hibah danbelanja bantuan sosial kepada TAPD berdasarkan penilaian atasrekomendasi dari perangkat daerah; Menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktuwaktu apabiladiminta oleh Walikota Bandung melalui Sekretaris DAerahselakuketua TAPD.Bahwa untuk mekanisme pengajuan proses belanja hibah dan bantuansosial yang dananya berasal dari APBD Kota Bandung berdasarkanPeraturan Walikota No. 567 tahun 2018;Bahwa untuk prosesnya pemohon mengajukan proposal

pembahasan terkait rekomendasidari Bakesbangpol tersebut hingga ahirnya tim pertimbanganmenetapkan rekomendasi terkait ajuan permohonan hibah dari FKDMKota Bandung tersebut sebesar Rp.250.000.000, yang didasarkan padakemampuan anggaran dan harga pokok tertinggi di Kota Bandung;Bahwa hasil rekomendasi Tim Pertimbangan dari hibah yang diajukanoleh FKDM Kota Bandung tersebut selanjutnya oleh Tim Pertimbangandirekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Kota Bandung selakuKetua Tim Anggaran Pemeritah Daerah (TAPD

RKAPPKD dan RKASKPD yang telah disusun disampaikan kepadaPPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) dan hasilnya dijadikan sebagai bahan penyusunanRAPBD. vide, Pasal 7 ayat (2) Permendagri No. 20 Tahun 2009;12.Bahwa berdasarkan uraian angka 11.1. s/d 11.8 di atas jelaslah bahwaproses penganggaran DAK yang bersumber dari APBN yang dialokasikankepada daerah tidaklah gampang dan sederhana, karena meliputi: Perencanaan; Penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan keuangan

Pelaksanaan selanjutnya berpedoman pada ketentaun ketentuantentang DAK dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor :54 Tahun 2010 serta senantiasa berkordinasi dengan TAPD danTim Koordinasi Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi DAKKabupaten TTU.5. Bahwa, dengan adanya Surat Bupati tersebut, maka dibentuk PanitiaPengadaan Barang dan Jasa dengan Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten TTU Nomor1053/TU/Tahun 2011 Tanggal 09 September 2011.6.

jugaditambahkan pula hasil Baperjakat yang termuat dalam lampiranPutusan Bupati dimaksud pada kolom 7 dan 8 dengan NomorBaperjakat 821/0013/BPJKTS/13 Tanggal 15 November 2013.Selanjutnya Baperjakat mendasarkan hasil rapatnya yaitu karenaada suratsurat/pernyataan SKPD dibawah koordinasi AsistenPemerintahan Umum sebagi berikut ;1) Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.Tanggal 15 Agustus 2013 Nomor 130.1/166/2013, tentangpenyampaian Asisten Pemerintahan Umum dan sekaligussebagai Anggota TAPD

Sedian dari Kepala BPBD Kab.Kebumen kepada Sekretaris DaerahKab.Kebumen selaku ketua TAPD tanggal 5 Agustus 2016 perihalPenambahan Anggaran Kegiatan dengan tulisan disposisi tanggal 582016;138) 1 (Satu) buku Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2016;139) 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Daerah Kab.Kebumen tentangPerubahan APBD TA 2016;140) 1 (Satu) lembar foto copy yang dilegalisir Anggaran Pokir Dinas DikporaPerubahan APBD TA 2016;141) 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Penarikan sebesar

Selanjutnya peserta rapat memberikan tenggang waktu kepadapimpinan DPRD untuk melakukan lobi ke TAPD (Tim AnggaranPemerintah Daerah) yang diketuai oleh Sekda Adi Pandoyo;2) Beberapa hari kemudian, dilakukan rapat lagi di kantor DPRD Kab. Kebumenyang dihadiri oleh pimpinan Fraksi, pimpinan DPRD, juga dihadiri oleh SekdaAdi Pandoyo, H Supangat Kepala DPKAD, Sabar Iriyanto Ketua Bappedadan Amin (Kabag Hukum) Setda Kebumen.

saat itu yang diketuai oleh AdiPandoyo dengan pimpinan Fraksi DPRD Kebumen, Sekda Adi Pandoyomengatakan akan menyelesaikan dengan pimpinan DPRD yang saksimaknai merupakan lobi antara pimpinan DPRD dengan pihak eksekutifdalam hal ini diwakili oleh TAPD Kebumen;5) Pada akhirnya semua anggota DPRD Kab.Kebumen menyetujui anggaranPokir setiap anggota DPRD sebesar Rp.150 juta di APBDP Kab.

Sedian dari Kepala BPBD Kab.Kebumen kepada Sekretaris DaerahKab.Kebumen selaku Ketua TAPD tanggal 5 Agustus 2016 perihalPenambahan Anggaran Kegiatan dengan tulisan disposisi tanggal 582016;1 (Satu) buku Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2016;1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Daerah Kab.Kebumen tentangPerubahan APBD TA 2016;1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Anggaran Pokir Dinas DikporaPerubahan APBD TA 2016;1 (satu) lembar copy legalisir Slip Penarikan sebesar Rp.20.000.000,

Sedian dari Kepala BPBD Kab.Kebumen kepada Sekretaris DaerahKab.Kebumen selaku Ketua TAPD tanggal 5 Agustus 2016 perihalPenambahan Anggaran Kegiatan dengan tulisan disposisi tanggal 582016;138) 1 (Satu) buku Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD TA 2016;139) 1 (satu) buah buku Rancangan Peraturan Daerah Kab.Kebumen tentangPerubahan APBD TA 2016;140) 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Anggaran Pokir Dinas DikporaPerubahan APBD TA 2016;141) 1 (satu) lembar copy legalisir Slip Penarikan sebesar