NegeriJakarta Selatan guna memberikan datadata, dokumendokumen danketeranganketerangan yang benar dan akurat kepada Akuntan Publiktersebut dalam tempo paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejakpermintaan dari Akuntan Publik tersebut disampaikan;Halaman 14 dari 25 halaman.

Indotruba Bee) FeaturesTengah yang dimintai datadata, dokumendokumen dan keteranganketerangan oleh Akuntan Publik yang diangkat berdasarkan penetapan iniguna memberikan datadata, dokumendokumen dan keterangan yangbenar dan akurat kepada Akuntan Publik tersebut dalam tempo palinglambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan dari Akuntan Publiktersebut disampaikan;Memerintahkan Akuntan Publik yang diangkat guna menyerahkan hasilpemeriksaan yang dilakukan dalam 3 (tiga) rangkap kepada KetuaPengadilan

Mengangkat Akuntan Publik Saudara Irmansyah Macc., CPA dari KantorAkuntan Publik Dani Sudarsono & Rekan, berkedudukan di Jakarta Timur,beralamat di Pulomas Satu Building GIl, Lantai 3, Jalan Jenderal A. YaniNomor 2 Pulomas, Jakarta 13210, sebagai ahli untuk melakukanpemeriksaan aspek keuangan PT.

IndotrubaTengah yang dimintai datadata, dokumendokumen dan keteranganketerangan oleh Akuntan Publik yang diangkat berdasarkan penetapan iniguna memberikan datadata, dokumendokumen dan keterangan yangbenar dan akurat kepada Akuntan Publik tersebut dalam tempo palinglambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan dari Akuntan Publiktersebut disampaikan;4. Menetapkan jangka waktu pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh)hari sejak tanggal pengangkatan;5.

Menyatakan honorarium Akuntan Publik serta biayabiaya lain yang timbulsehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan penetapanini dibebankan kepada PT. Indotruba Tengah;7.

Publik dan Kantor Akuntan Publikakan diperhitungkan dalam menentukan jumlah feeyang menjadi beban klien, sehingga akhirnya pungutanini akan menjadi beban bagi klien/para pelaku pasarmodal yang menggunakan jasa Akuntan Publik;(2) Bahwa Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik selamaini juga dibebankan dengan sejumlah persyaratanpersyaratan dan pembatasanpembatasan, antara lainkewajiban terdaftar sebagai rekanan di sejumlah bankbank yang ada di Indonesia dengan persyaratanpersyaratan yang sangat ketat

, dan adanya pembatasanpekerjaan yang diizinkan;(3) Bahwa Akuntan Publik selama ini telah berkontribusikepada Negara juga termasuk membayar iuran kepadaasosiasi profesi Akuntan Publik dalam hal:(a) Pajak Penghasilan;Halaman 25 dari 60 halaman.

Putusan Nomor 68 P/HUM/2014(b) Pajak Pertambahan Nilai;(c) biaya perizinan Akuntan Publik dan KantorAkuntan Publik;(d) iuran tahunan keanggotaan APL(e) biaya mengikuti pelatihan professionalberkelanjutan dengan junlah minimum 40 SKPpertahun; dan(f) biaya sertifikasi pendaftaran di Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPK).(4) Bahwa pungutanpungutan yang dikenakan terhadapAkuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik menjadidisincentive bagi profesi Akuntan Publik dan tidaksejalan dengan upaya Pemerintah

Akuntan Publik memberikan jasa sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) dan jasa lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam periode yang samaatau untuk tahun buku yang sama.Bahwa Pasal 25 ayat (2) huruf b UU Akuntan Publik menyatakan:Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib mematuhi danmelaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturanperundangundangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.Bahwa Kode Etik Profesi Akuntan Publik paragraf 280.2 dan 290.1menyatakan:280.2

UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, 5.UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan 6. UndangUndangNomor 30 Tahun 2004 jo.

Laporan Keuangan Tahunan BPR tidak diaudit oleh AkuntanPublik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di BankIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);Dinyatakan belum menyampaikan Laporan TahunanPASAL 16 ayat (1) huruf (a) dan (b)Dalam memberikan penugasan audit terhadap Laporan KeuanganTahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BPR wajibmenunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yangmemenuhi kriteria :a. Terdaftar di Bank Indonesia; danb.

Memiliki kompetensi Sesuai dengan kompleksitas usahaPihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan;(2) Kewajiban Penggunaan Akuntan Publik dan KantorAkuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan laporanyang wajid diaudit atau diperiksa oleh Akuntan Publikberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidangjasa keuangan atau perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan;PASAL 18 ayat (1)(1) Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan

orang dalamKantor Akuntan Publik dalam memberikan jasa kepada Pihakyang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan wajib memenuhiHalaman 8 dari 29 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Btmkondisi independen selama Periode Audit dan PeriodePenugasan Profesional;PASAL 19 ayat (1)(1) Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit atasinformasi keuangan historis tahunan kepada Lembaga JasaKeuangan, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajibmelakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;8.

Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit atas informasikeuangan historis tahunan kepada Lembaga Jasa Keuangan,Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik wajib melakukankomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;10.

Telah dilakukannya Audit oleh Kantor Akuntan Publik untukLaporan Keuangan PT BPR AGRA DHANA Tahun Buku 2015, dantelah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;c. Telan dilakukannya Audit oleh Kantor Akuntan Publik untukLaporan Keuangan PT BPR AGRA DHANA Tahun Buku 2016, dantelah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;d. Telan dilakukannya Audit oleh Kantor Akuntan Publik untukLaporan Keuangan PT BPR AGRA DHANA Tahun Buku 2017, dantelah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;e.

Publik yang mengatur bahwa : JasaAsurans dalam hal ini audit hanya dapat diberikan oleh Akuntan PublikJo Pasal 57 Ayat (2) Setiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapimenjalankan profesi Akuntan Publik dan bertindak seolaholah sebagaiAkuntan Publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah);Bahwa telah ditemukan Novum 5 berupa Surat beserta Lampirandari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan Nomor0880

Jenis Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi : Audit Laporan Keuangan;Hal. 27 dari 41 hal. Putusan No. 57 PK/Pid/2017 Audit Operasional; Audit Ketaatan, dsb5.2. Yang berwenang untuk melakukan kegiatan audit atas laporankeuangan adalah maka sesuai dengan undangundang Nomor 5Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang berhak melakukan auditAkuntan Publik yang telah memilki izin;5.3.

Sesuai dengan Pasal 3 UndangUndang dan Pasal 57 Ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik,general audit atau audit atas laporan keuangan dapat diberikanoleh akuntan publik;5.5.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Ayat (2) UndangUndangNomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menjelaskan bahwasetiap orang yang bukan Akuntan Publik tetapi menjalankanprofesi Akuntan Publik dan bertindak seolaholah sebagai AkuntanPublik sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 5 Tahun2011 tentang akuntan Publik, dipidana dengan pidana penjarapaling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyakRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);Sesuai bukti novum 4 dan 5 tersebut menegaskan Audit

Ak, CPA tertanggal 22Februari 2014 (Akuntan Publik Resmi yang memilki izin dari MenteriKeuangan Republik Indonesia dan terdaftar keanggotaannya di InstitutAkuntan Publik Indonesia);Oleh karena Raden Edy Winarto tidak terdaftar sebagai anggota danbukan merupakan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 Ayat (2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang AkuntanPublik.

PELAYARAN SURYA untuk tahun yang berakhir pada tanggaltangpl,31 December 2010 dan 2009 dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Perusahaan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tanpa ada penyimpangan,sehingga dapat dibenarkan adanya hutang tersebut.

Lagi pula nampak nyata kegunaan hutanguntuk perusahaan, demikian telah dikonfirmasi sewaktu diaudit oleh Akuntan Publik, makaadanya hutang dan peruntukannya adalah benar guna kepentinganperusahaan ; Dengan demikian dalil angka 28 nampak tidak beralasan lagipula sifatnyamengulang dalil Penggugat sebelumnya sehingga wajar manakala ditolak ;Bahwa dalil angka 29 sifatnya emosional sebab Laporan Keuangan Perusahaan telahdiaudit oleh Akuntan Publik dan Penggugat pernah menugaskan Akuntan Publik gunamelakukan

Pelayaran Surya ;Bahwa, Penggugat HI dalam menjalankan tindakan sesuai garis perusahaan nota benediterima sehingga hasil kerjanya tiap tutup tahun buku di audit akuntan publik juga pernahdilakukan prosedur yang disepakati oleh akuntan publik yang di tunjuk oleh Tergugat nota benetidak ada keberatan.

Pelayaran Surya untuk tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2008 dan 2007 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik JAS & Rekan,bukti P10 ;Fotocopy Laporan Keuangan PT. Pelayaran Surya untuk tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik JAS & Rekan,bukti P11 ;Fotocopy Laporan Keuangan PT. Pelayaran Surya untuk tahun yang berakhir padatanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

Merdeka Inti Persada, tidakdikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), tetapidikeluarkan oleh Kantor Jasa Akuntan (KJA);Bahwa ketentuan peraturan perundangundangan mengenaiKantor Akuntan Publik (KAP) diatur dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, sedangkanketentuan peraturan perundangundangan mengenai KantorHalaman 30 dari 78 halaman Putusan No. 130/G/2020/PTUN.BDG2.0.2.6.2.7.2.8.Jasa Akuntan (KJA) diatur dengan Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.01

Bahwa berdasarkan Penjelasan atas UndangUndang Nomor 5Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, angka Umum paragrafke2, dinyatakan: Akuntan Publik tersebut mempunyai peranterutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasikeuangan atau laporan keuangan suatu entitas.

Bahwa dokumen laporan keuangan yang disampaikan PT.Suramadu Nusantara Enjiniring telah dilakukan audit olehKantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Sjarifuddin Chan Nomor01423/GASC/AU.2/00151/1/IV/2020 tanggal 30 April 2020;3.2. Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs.

LansekapKarya Abadi telah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik(KAP) Ashari & Ida Nurhayati Nomor000035/2.1186/AU.2/04/10961/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020;Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Ashari & Ida Nurhayatitelah mendapat izin dari Pusat Pembinaan Profesi Keuanganpada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaluiKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor83/KM.1/2018 tanggal 2 Februari 2018.

Publik Jo.

MM dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.

Hasnil, MM, sebagaiManaging Partner Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M.

Hasnil, MM selaku Pimpinan Kantor Akuntan Publik(KAP) Hasnil, M.

Hasnil, MM dari pihak Kantor Akuntan Publik Hasnil,M.

No. 876 K/PID.SUS/2015Jasa Akuntan Publik ternyata bukti tersebut tidak dipertimbangkandalam putusan a quo ;c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik ;Pasal 25 :Akuntan publik wajib menandatangani Laporan Auditor Independen,laporan audit kinerja, dan laporan audit khusus denganmencantumkan nomor izin akuntan publik yang bersangkutan ;3.

Penggugat:
PT Sumur Rejeki
Tergugat:
1.Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono dan Chandra
2.PT Citra Swadaya Raya
3.Budiarsa Sastrawinata
4.M.I. Meiko Handoyo Lukmantara
5.Agusurya Widjaja
6.PT Ciputra Residence
7.PT Citra Mitra Habitat

keungandan jasa pemeriksaan atas laporan keungan, artinya yang memilikikompetensi melakukan audit laporan keuangan dan pemeriksaan laporankeuangan adalah akuntan publik bukan akuntan, sedangkan Fetri, SE, AK,MM, BKP, CA bukanlah seorang akuntan publik..

publik independen, kata independen dimaksudkandisini menjelaskan pihak ke3 (tiga) yang diminta untuk membuat laporankeungan (akuntan) dan melakukan pemeriksaan keuangan (akuntan publik);Bahwa disamping itu membedakan kalimat yang tertuang dalam dalamLaporan Auditor/akuntan publik Independen Harris Siregar, SE, Ak, CPA,sebagai auditor/ akuntan publik yang ditunjuk oleh Terlawan yaitu bahwadalam pelaksaan tugas audit tersebut tidak melaksanakan pemeriksaan untukmenyatakan pendapat atas penugasan ini

Harris Siregar, SE, Ak, CPA, Laporan AuditorIndependen yang disusun oleh auditor/akuntan publik Harris Siregar, SE, Ak,CPA sangat jelas dalam Neraca CV.

Keuangan ini;Pasal 1 angka 8 : Laporan Auditor Independen adalah laporan yangditandatangani oleh Akuntan Publik yang memuat pernyataan pendapat ataupertimbangan Akuntan Publik tentang apakah asersi suatu entitas sesuai, dalamsemua hal yang material, dengan kriteria yang ditetapkan.Pasal 2(1) Bidang jasa Akuntan Publik dan KAP adalah atestasi, yang meliputi: a. jasaaudit umum atas laporan keuangan; b. jasa pemeriksaan atas laporan keuanganprospektif; c. jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan

atas Penerapan Prosedur yangDisepakati Bersama yang disusun oleh Akuntan Independen Fetri, SE, Ak, MM,BKP, CP tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Menteri KeuanganNO.17/PMK 1/2008 Tentang Jasa Akuntansi Publik juncto Peraturan PemerintahNo. 20 tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik juncto UndangUndang No. 5Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, artinya menjadikan Laporan AuditIndependen atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati tanggal 23 September2017 yang disusun oleh Akuntan Publik

Adapun translation loss menurut SPT Tahunan PPh BadanPemohon Banding dan dikoreksi oleh pemeriksa sebesar Rp 6.908.941.013,00merupakan angka sebelum di audit oleh Kantor Akuntan Publik. Setelah diaudittranslation loss menjadi sebesar Rp 7.191.975.179,00 dengan keterangan PemohonBanding adanya adjustment.

publik, sedangsetelah diaudit menjadi sebesar Rp7.191.975.179,00 dengan keteranganadanya adjustment, namun Terbanding tidak memperoleh adjustment tersebut;e Terbanding melakukan penelitian terhadap hutangpiutang usaha yangmengakibatkan adanya laba/rugi selisin kurs, namun Pemohon Banding tidakdapat membuktikan bukti yang terkait dengan hutangpiutang tersebut sepertikontrak, perjanjian, invoice, dll;bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan penjelasan tambahan tertulisNomor : S6527/PJ.07/2010

Publik Osman Ramli & Rekan (Deloitte) baru selesai dalammasa pemeriksaan berlangsung, yang berarti telah dilakukan tindakanpemeriksaan oleh Terbanding;e sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 UU KUP, pemeriksaan yangdilakukan Terbanding tentulah dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan Pemohon Banding;e Laporan audit Kantor Akuntan Publik Osman Ramli & Rekan (Deloitte) telahdisampaikan oleh Pemohon banding kepada Terbanding dalam prosespemeriksaan sehingga pada dasarnya dapat

digunakan oleh Terbandingsebagai dasar untuk memeriksa kebenaran laporan SPT Tahunan PPh Badanyang dilaporkan Pemohon Banding;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan penjelasan tertulistertanggal 2 Agustus 2010, yang pada intinya menyatakan bahwa :e laporan audit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Ramli & Rekan (Deloitte) baruselesai pada saat pemeriksaan oleh Terbanding sedang berlangsung, danlaporan audit telah disampaikan kepada Terbanding pada saat pemeriksaansedang berlangsung;e

audit report Kantor Akuntan Publik Osman Ramli & Rekan (Deloitte)terbukti adanya saldo per 31 Desember 2004 atas :Cash on hand and in Bank (dalam ribuan) sebesar Rp6.103.343,Trade accounts receivable net (dalam ribuan) sebesar Rp3.817.138,Account Receivable from related parties (dalam ribuan) sebesar Rp29.206.239,Loan to a Stockholder (dalam ribuan) sebesar Rp53.398.920,Trade accounts payable (dalam ribuan) sebesar Rp124.382,Other accounts payable (dalam ribuan ) sebesar Rp651.753,Accounts payable

Publik,seorang Akuntan Publik yang merupakan salah satu profesipenunjang Pasar Modal yang pekerjaan adalah memberikanJasa Asurans dan Jasa Non Asurans.Pasal 3 ayat (1) UU Akuntan Publik:Halaman 13 dari 78 halaman.

Dengan demikian, terkait dengan kedudukan dan fungsiAkuntan Publik, maka:1)Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Akuntan Publik,Akuntan Publik adalah pihak yang TIDAK melakukanKegiatan Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud Pasal34 ayat (2) dan Pasal 37 UU OJK.

Bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/22/PBI/2001Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank telah diatur bahwaKantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (partner in charge) yangmelakukan audit Bank wajib terdaftar di Bank Indonesia (vide Pasal21 ayat (1))10.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 3/32/DPNP Perihal:Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia.h. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 7/57/DPbS Perihal: HubunganAntara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkanHalaman 57 dari 78 halaman. Putusan Nomor 68 P/HUM/2015Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, DewanPengawas Syariah dan Bank Indonesia.i. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/32/DPNP tentang HubunganAntara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia.j.

Putusan Nomor 68 P/HUM/201516.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.2/.28.Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 tentangTransaparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Bukti T216);Fotokopi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/32/DPNP tentangHubungan Antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia (Bukti T217);Fotokopi Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/57/DPbS tentangHubungan Antara Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkanPrinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik

GLpersediaan coil dan GL biaya pembuatan hand guard dan foot ring sudah PemohonBanding tunjukkan kepada Terbanding sehingga Pemohon Banding sudah menunjukkannilai persediaan coil yang direklas ke persediaan hand guard dan foot ring dan semuapembelian coil telah diakui oleh Terbanding saat ekualisasi Pajak Pertambahan Nilaisehingga hasil pemeriksaan adalah salah mengerti dengan pencatatan akuntansi PemohonBanding, pengakuan persediaan hand guard dan foot ring telah diakui dan ditelaah olehKantor Akuntan

Publik. bahwa koreksi Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yangberlaku, baik secara ketentuan Pajak maupun ketentuan akuntansi yang mana seharusnyatidak ada koreksi; Menurut Majelis bahwa menurut Terbanding koreksi atas pembelian sebesar Rp.1.662.137.081,00 karenapembelian a quo tidak didukung dengan dokumendokumen dengan rincian: NoKeterangan Jumlah (Rp) Sisa Persediaan dari PT RUPS, pembelian Baja dari PT.

Publik. bahwa koreksi ini seharusnya tidak terjadi karena pencatatanakuntansi Pemohon Banding telah benar;Pendapat bahwa Terbanding melakukan koreksi karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkanMajelis : buktibukti transaksi atas pengeluaran biaya bahan penolong Harga Pokok Penjualan sebesar Rp.6.674.959,00 ;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding bahwa LaporanKeuangan Tahun 2008 Pemohon Banding telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yangdapat membuktikan secara independen

Publik;bahwa Majelis berpendapat, Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun Pajak 2008 telahdiaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik Drs.

Tampubolon,Ak.MM. dari Kantor Akuntan Publik Drs.

Synergy Mitra Sejati dari AuditorIndependen kantor Akuntan Publik Drs.

Publik yang sah, dimana audit yangdilaksanakan adalah terhadap gudang barang yang terletak di Jalan SatriaRaya Il, Nomor 17 Bandung, dimana hasil dari audit Akuntan Publik tersebutterdapat adanya hutang dagang dari Termohon Peninjauan Kembali kepadaPemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belasmiliar rupiah);Bahwa ternyata Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. yang memeriksa danmengadili perkara ini tidak jelas mempertimbangkan dari apa yang dijadikanHalaman 15 dari 22 Hal.

Publik,bahwa perlu diketahui gudang untuk penyimpanan barang yang terletak diHalaman 18 dari 22 Hal.

aset perusahaan;Bahwa demikian pula Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontramemori kasasi tambahan dengan menyertakan bukti putusan perdamaianNomor 202/Pdt.G/2015/PN Bib., antara Termohon Peninjauan Kembalimelawan Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan GMN International danisi putusan perdamaiannya pada pokoknya Akuntan Publik Abubakar Usman& Rekan GMN International menyatakan hasil audit mengandung ketidakbenaran serta kekeliruan, akan tetapi dalam perkara tersebut PemohonPeninjauan Kembali

selaku pemohon audit terhadap Akuntan PublikAbubakar Usman & Rekan GMN International tidak dijadikan pihak demikianpula apabila Akuntan Publik menyatakan laporannya mengadung ketidakbenaran serta kekeliruan dengan alasan laporan dibuat tanpa seizin daripihnak Termohon Peninjauan Kembali, akan tetapi Akuntan Publik tersebuttidak memberikan alasan yang jelas secara terperinci dimana letak ketidakbenarannya dan kekeliruannya serta tidak membuat laporan perbaikan ataumemberitahukan mengenai ketidak

benaran dan kekeliruan dalam mengauditCV Sinar Mulya, seharusnya Akuntan Publik Abubakar Usman & Rekan GMNInternational menurut Kode Etik Profesi Akuntan Publik harus memberikanlaporan adanya ketidakbenaran dan kekeliruan dengan mengemukakanHalaman 19 dari 22 Hal.

Publik Drs.

Astinaputera Ekaperkasa secara tegasmenyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik Drs. Sardjono Budi Sudharnoto belumpernah menerbitkan Laporan Keuangan Audited PT. Astinaputera Ekaperkasa, baikuntuk tahun buku 2003 maupun 2004. Dalam surat tersebut dinyatakan pula bahwaKAPSBS telah menjelaskan hal ini kepada Bapak Wawan Ridwan, SE selakuSupervisor Pemeriksa pada bulan Mei 2006;Bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding untuk tahun 2003 secara nyatanyata dan sah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

Neraca per 31 Desember 2004 untukkepentingan tender menunjukkan total aktiva maupun jumlah kewajiban dan ekuitasmasingmasing sejumlah Rp149.402.937.749,00, sedangkan Neraca sebenarnya menurutlaporan Audit Kantor Akuntan Publik Drs. Syarbini khsan menunjukkan Total Aktivamaupun Jumlah Kewajiban dan Ekuitas masingmasing sejumlah Rp77.754.514.118,00;Bahwa Laporan Keuangan Audited Pemohon Banding tahun 2005 yang diauditoleh Kantor Akuntan Publik Drs. H.B.

Putusan Nomor 600/B/PK/PJK/2014yang nyata dan sah, yaitu yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

publik Drs.

Publik Drs.

B.Sitepu benarnamun apa yang diungkap oleh Akuntan Publik tersebut bertentangandengan AD/ART Yayasan Perguruan Wahidin.

Sebagai konteks pengawasan, dalam hal iniPengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili tidakmempertimbangkan apakah prosedur pemeriksaan/pengawasan yangdilakukan oleh Akuntan Publik Drs.

B.Sitepu sudah benar atau sesuaiprosedur, sebagaimana keterangan saksi Sardiman dan saksi Julianibahwa penghitungan yang dilakukan oleh saksi Sardinian SE tidakberdasarkan per satu tahun anggaran akan tetapi secara global sejaktahun anggaran 2004 + s/d tahun = anggaran 2007 halini bertentangan Surat perjanjian Kontrak Nomor : 255/445/AK/04 tanggal05 Juli 2004 yang dibuat oleh Akuntan Publik Drs.B Sitepu, denganyayasan perguruan Wahidin, seharusnya Akuntan Publik Drs.

MM dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.

MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) HasnilM. Yasin & Rekan membuat Berita Acara Serah Terima PekerjaanNomor : 01/SPKS/2003 yang menyatakan terdakwa Drs. H. HASNIL.MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M.

Hasnil, MM dari pihak Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.

Hasnil, MM dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M.Yasin & Rekan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor :01/SPKS/2003 yang menyatakan pihak Kantor Akuntan Publik (KAP)Hasnil M.

MULYO SUPRAPTO,di bawah sumpahpada pokoknyamenerangkansebagai berikut :Bahwa saksi adalah karyawan Terdakwa pada Kantor Akuntan Publik HasnilM.

karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Dengan latar belakang telah LulusUjian Certificate Profesional Investigator untuk Akuntan Publik dan telahmemenuhi semua ketentuan serta persyaratan untuk berhak sebagaiCandidate Certificate Profesional dengan Nomor : CPI02.106, yangterdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan alamat kantor :Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Gideon Adi Dan Rekan ( Cabang ) Jalan A.Yani Nomor 88 RT.003/RW.008 Gedung Graha Pena Lantai 9 R.902,Surabaya60247.

ARAYA BUMI MEGAH, untukmendapatkan datadata, keterangan maupun dokumen LaporanKeuangan TERMOHON Tahun 2018;Mengangkat dan menunjuk Ahli (Akuntan Publik) untuk melakukanpemeriksaan terhadap TERMOHON dan membuat laporannya, yaitu :VALIANT GREAT EKAPUTRA,CA,CPA, terdaftar dengan NomorRegistrasi Akuntan Publik AP.1220, berdasarkan Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 127/KM.1/2016.

Dengan latar belakang telah LulusUjian Certificate Profesional Investigator untuk Akuntan Publik dan telahmemenuhi semua ketentuan serta persyaratan untuk berhak sebagaiCandidate Certificate Profesional dengan Nomor : CPI02.106, yangterdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan alamat kantor :Kantor Akuntan Publik ( KAP ) Gideon Adi Dan Rekan ( Cabang ) Jalan A.Halaman 24 Penetapan Nomor 1299/Pdt.P/2019/PN Sby7)8)9)Yani Nomor 88 RT.003/RW.008 Gedung Graha Pena Lantai 9 R.902,Surabaya60247

Bukti P42:Fotocopy sesuai dengan aslinya Chartered Accountantmenyatakan VALIANT GREAT EKAPUTRA menyandangsebutan sebagai Chartered Accountant ( CA INDONESIA)11.D49022, tanggal 30 Mei 2014;Fotocopy sesuai dengan copynya Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor : 1158/KM.1/2013,Tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Gideon Adi danRekan, 31 Desember 2013;Fotocopy sesuai dengan copynya Surat Tanda TerdaftarKantor Akuntan Publik Otoritas Jasa Keuangan Nomor :STTT.KAP00004/PM.22/2017;Fotocopy

sesuai dengan copynya Surat Tanda TerdaftarKantor Akuntan Publik di Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia Nomor: 253/STTT/VI/2015 yangdiberikan kepada Kantor Akuntan Publik Gideon Adi danRekan, tanggal 15 Juni 2015;Fotocopy sesuai dengan copynya Surat tertanggal 16Agustus 2919 yang dikirim kepada Direktur dan SegenapPemegang Saham PT Araya Bumi Mengah oleh salah satuPemegang Saham PT.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Penggugat telah melakukankewajibannya menyerahkan Laporan Akhir Tahun, sementara auditdengan Akuntan Publik Terdaftar dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugatakan memberikan dukungan sepenuhnya guna terlaksana audit AkuntanPublik ;d. Bahwa Pasal 6 ayat (3), Perjanjian Kerjasama menyebutkan: PihakPertama Menunjuk Akuntan Publik Terdaftar yang akan melaksanakanaudit atas laporan keuangan hotel.

Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 6Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel Anggrek Golden, ayat (1) dan (2)dimana Tergugat berkewajiban menyerahkan laporan keuangan berikut datadata pendukung yang seharusnya dibuat oleh Penggugat dan diserahkankepada Tergugat berdasarkan Pasal 3 menunjuk Akuntan Publik untukdiaudit oleh Auditor dari akuntan publik yang telah ditunjuk yaitu KantorAkuntan Publik Dr.

;15.Bahwa karena kewajiban menurut perjanjian Pasal 6 angka 3 yangmenyatakan Pihak Pertama menunjuk Akuntan Publik terdaftar yang akanmelaksanakan audit atas laporan keuangan hotel. Biayabiayasehubungan dengan laporan audit tersebut dibebankan pada biayaoperasional hotel, maka ditunjuk Kantor Akuntan Publik DR. MohammadZain & Rekan pada tanggal 31 Januari 2007 olen Penggugat Rekonpensi ;16.Bahwa telah terjadi Surat menyurat dari KAP DR.

Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi untukmenyerahkan Laporan Keuangan berikut datadata pendukungnyakepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk Penggugat Rekonpensi untukdilakukan audit ;8. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk menunjuk AuditorKantor Akuntan Publik DR. H. Mohammad Zain & Rekan untuk mengauditPengelolaan PT. Anggrek Hotel Golden Tahun 20052006 ;9.

Bahwa mengenai audit terdapat dalam Pasal 6 perjanjian yang berbunyi:Pihak Kedua (Termohon) harus menyerahkan Laporan Akhir Tahun(Neraca dan Laba Rugi) serta laporanlaporan lainnya yang diperlukan,yang harus diaudit oleh akuntan Publik terdaftar, Pihak Kedua harusmemberikan dukungan sepenuhnya guna terlaksananya audit tersebut ;7. Bahwa Pemohon dengan itikad baik, kemudian menunjuk akuntan publikyakni Kantor Akuntan Publik Dr.