Ditemukan 836 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 09-07-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN Sby
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum:
1.NI PUTU PARWATI, SH
2.SRI WINARNI, SH
Terdakwa:
VIVI NURMALASARI
19976
  • No. 419 tanggal 22 Desember 1949;Bahwa benar pada pasal 1 yang dimaksud dengan obat keras yaituobatobatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, mempunyaikhasiat untuk mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan, dlltubuh manusia, baik dalam bungkusan atau tidak yang ditetapkan olehSekretaris Staat, Hoofd Van het Departement van Gesonddheid, menurutketentuan pada Pasal 2 ;Halaman 19 Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN.Sby Bahwa benar tata cara perolehan dan pendistribusian terhadap
Putus : 27-12-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2686 K/PDT/2009
Tanggal 27 Desember 2010 — PEMERINTAH NEGERI SALEMAN ; MASYARAKAT NEGERI HORALE
5747 Berkekuatan Hukum Tetap
  • wilayah petuanan Negeri Saleman oleh karenanya sangatterbukti semua Badan Hukum yang menjalankan proyek mengakui hakpetuanan sepenuhnya berada dalam kekuasaan Penggugat selaku pendudukNegeri Saleman sebagai masyarakat hukum adat dan sebagai bentukkompensasi atas pekerjaan tersebut pihak perusahaan memberikankompensasi berupa mesin genset, Kuba Mesjid, keramik sebanyak 470 dos,semen sebanyak 300 zak, senk sebanyak 120 lembar, triplek 100 lembar, daunpintu dan daun jendela Mesjid, besi pagar Mesjid, 60 staat
Register : 08-05-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn
Tanggal 25 Juni 2015 — _amin _vs _pempinan_pemilik_Kilang_Miyak_pelita
415
  • Bahwa dalam suatu Negara Hukum (Rechts Staat), hakhak privat setiapwarga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungandari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain ( incasuTergugat ), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telah dirugikanhak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan ini memohonmengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan.DALAM POKOK PERKARA1.
Register : 16-05-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN CIAMIS Nomor 121/PID.SUS/2013/PN.Cms
Tanggal 28 Agustus 2013 — - WINARA ABDUL ROZAQ Bin MUKTI GUSRAL SIAGIAN
3511
  • No. 419 tgl. 22Desember 1949) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan obat kerassebagaimana dimaksud dalam Undang undang obat keras ( St. 1937 No. 541)adalah obatobatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yangmempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikandan lainlain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkandalam sebuah daftar yang dibuat oleh Secretaris Van Staat, Hoofd van hetDepartement van Gesondheid ; Menimbang, bahwa Obatobatan
Putus : 07-01-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 P/HUM/2014
Tanggal 7 Januari 2015 — JUNAIDI JUSUF, SE. VS GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
10245 Berkekuatan Hukum Tetap
  • terkaiterat dengan fungsi legislasi yang hanya dapat dilakukan olehkekuasaan negara apabila telah mendapat persetujuan rakyat yangberdaulat, yaitu melalui para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat.Tidak satu orang rakyat pun yang dapat dikurangi haknya dandibebani dengan kewajiban tanpa disetujui sendiri oleh rakyat yangberdaulat itu menurut prosedur demokrasi berdasarkan konstitusiyang berlaku (the principle of constitucional democracy).Oleh karena itu jika suatu Lembaga atau Pejabat publik tertentu(staat
Putus : 10-07-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 76 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk
Tanggal 10 Juli 2014 — NURDIN Bin TAHA
8845
  • Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Register : 15-01-2010 — Putus : 15-04-2010 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 05/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 15 April 2010 — Thornycroft Maritime And Associates (Aust) Pty;1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Perikanan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (Skipi) Direktorat Jenderal Pengawasan Perikanan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan RI, 2. Panitia Pengadaan Proyek Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (Skipi) Direktorat Jenderal Pengawasan Perikanan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Departemen Kelautan Dan Perikanan RI
28119
  • dibantu) oleh MOHAMVAD SOLEH, SH,sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan KuasaHukum Tergugat dan Tergugat II ;HAKIM ANGGOTA I,HAKIM KETUA MAJELIS,ttd ttdBONNYARTI KALA LANDE, SH, MH MULA HAPOSAN46SIRAIT, SH, MHHAKIM ANGGOTA II,ttdKHAIRUDDIN NASUTION, SHPANITERA PENGGANTI,Mohammad Soleh, SHRincian Biaya Perkara Pendaftaran ttdRp. 30.000, Panggilan oo. eeRp. 160.000, AKien Rp.50.000, Materai .... ce eeRp. 6.000, PI@GBKSi wsesese staat
Register : 29-01-2014 — Putus : 21-04-2014 — Upload : 01-10-2014
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 55/PID.SUS/2014/PN.BPP
Tanggal 21 April 2014 — TERDAKWA : SYARIFUDIN Als. SYARIF Bin SIMA
899
  • Bahwa Pada staat sedang mendekati ERNAWATI di Terminal Bus GeloraBalikpapan, tibatiba datang pertugas Polisi berpakaian preman , menggerebek danmenangkap Terdakwa dan NURDEANDRA, setelah Terdakwa tertangkap dandiinterogasi, lalu Polisi mendatangi rumah NURDEANDRA dimana Terdakwa danNURDEADRA dibawa ke tempat itu, dans esampai di rumah NURDEANDRA ,Polisi melakukan penggeledahan masuk ke dalam rumah NURDEANDRA dandalam kamar memeriksa plafon, akhirnya ditemukan dalam plafon barang antaralain berupa
Register : 28-07-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 446/Pid.Sus/2015/PN.Jmb
Tanggal 29 September 2015 — FERY SETIAWAN ALS. FERY Bin SUKAMTO;
3714
  • beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 11-02-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Jmb
Tanggal 12 April 2016 — IDRUS WIDYA PUTRA Bin SAID JA’FAR
3212
  • beyond a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 09-09-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 129 /Pid.B/2015/PN.NNK
Tanggal 9 September 2015 — AIDIL Alias ACO Alias GONDRONG Bin NURDIN
5430
  • benar benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yang bersalahmelakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara HAL20 PUTUSAN NO 129/PID.B/201 5/PN.NNKkita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Putus : 29-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Maret 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH vs TEUKU NURIMANSYAH
3422 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas pergantian kerugian terhadap gangguanperbuatan yang telah terjadi saja;Seharusnya dalam sengketa a quo Pengadilan Judex Facti tidak hanyamelindungi atau mengabulkan atas tuntuan sisa pembayaran yang belumdibayar saja, melainkan termasuk melindungi dan mengabulkan kerugianmateriil lainnya yang seharusnya dapat dicegah dengan pembayaran sisatersebut yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukanpemerintah strekt zich ook uit tot preventive voor het geval ernsling dreigtdat onrech staat
Register : 25-03-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN MANADO Nomor 158/Pdt.G/2019/PN Mnd
Tanggal 19 Nopember 2019 — -Wim Kambey,DKK LAWAN Mintje Kalamu,DKK
13085
  • Saksi WELLY PITER STAAT dipersidangan telah memberikanketerangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;Hal 34 dari 47 halaman PUTUSAN NO.158/PDT.G/2019/PN.Mnd.Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi masalahtanah yang terletak di Desa Sawangan , dan saksi ada tanah disana ;Bahwa yang saksi tahu, batas tanah tersebut yaitu sebelah utaradengan kali , Timur dengan Sumendap , Selatan dengan Kalamu danBarat dengan Kastilong ;Bahwa tanah saksi di dekat tanah sengketa di sebelah utara
Register : 04-05-2011 — Putus : 09-02-2012 — Upload : 23-03-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 196 /PDT. BTH/2011/PN.JKT.PST.
Tanggal 9 Februari 2012 — UNIVERSITAS SUMATERA UTARA (USU) Medan >< DAVID M.L TOBING, SH., M.Kn,Cs
6521
  • Bahwa sebagai masyarakat yang hidup di negara hukum (Recht Staat),sudah seharusnya semua pihak menghormati putusan pengadilan, apalagiterhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap(inkracht). Tidak melaksanakan putusan pengadilan merupakan bentuk daripembangkangan hukum, sebagaimana yang telah dilakukan oleh TerbantahIl, Terbantah III dan Terbantah IV.26.
Putus : 10-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3109 K/Pdt/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — WILDER SIMBOLON, DK lawan SAHAT NAIBAHO, DK
6239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Amar Tanggul/Petrus Naibaho adalah sebagai Tunggani/Pemilik Huta Pallimutan, Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan Pangururan,Kabupaten Samosir berdasarkan surat Kutiban dari Boekoe Radja BioesLandshap Pintoe Sona Nomor 132 dengan Nama Kampung Pallimoetandan Nama Radja Amar Tanggul Marga Naibaho Wiens Besluit Rest Contr,Datun En Nummer 1708 Nomor 781, Staat Onder :123 Register lig :VII320 oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 08/ 2013 tanggal 07Juni 2013;Halaman 2 dari 30 hal. Put.
Register : 02-09-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PN SRAGEN Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Sgn
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SUSILOWATI HERNADININGSIH, SH
Terdakwa:
RICKY ARDYANSAH als ONDER bin SRIYANTO
274
  • Bahwa Ahli menjelaskan Menurut Undangundang obat keras (St.No 419 tahun 1949), Obatobat keras adalah obatobatan yang digunakanuntuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan,membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuh manusia, baik dalambungkusan atau tidak yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat (BPOM).
Putus : 18-08-2014 — Upload : 18-09-2014
Putusan PN BALIGE Nomor 35/PDT.G/2013/PN.BLG
Tanggal 18 Agustus 2014 — Hj. SITTIRAWAN DALIMUNTHE, DKK LAWAN HORAS NAIBAHO Als AMA SARITUA NAIBAHO
5028
  • Bahwa alm.Amar TANGGUL/PETRUS NAIBAHO adalahTunggani/Pemilik Huta Pallimutan Kelurahan Pintu SonaKecamatan Pangururan Kabupaten Samosir berdasarkanSurat Kutiban dari BOEKOE RADJA BIOES LANDSHAP PINTOESONA No. 132 dengan Nama Kampung PALLIMOETAN danNama Radja AMAR TANGGUL Marga NAIBAHO WIENSBESLUIT REST CONTR , DATUN EN NUMMER 1708 No.781,STAAT ONDER :123 REGISTER lig :VIII320 oleh PANITERAPENGADILAN NEGERI BALIGE No. 08/2013 tanggal 07 Juni20134. Bahwa Alm.
Register : 26-02-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 01-05-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN Tlk
Tanggal 22 April 2020 — Penuntut Umum:
1.DONI SAPUTRA. SH
2.GALIH AZIZ, SH
Terdakwa:
KHAIRAN
6944
  • No 419 tgl 22Desember 1949, obat Keras yaitu obatobatan yang tidak digunakanHalaman 16 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN TIkuntuk kepentingan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati,menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuhmanusia baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan olehSecretaris Van Staat,Hoofd van het Departemen Van Gesondheid;Bahwa sesuai dengan keputusan Mentri Kesehatan RI No :633/Ph/62/b tanggal 25 Juni 1962, obat keras adalah semua obat yangpada bungkus
Register : 16-10-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 85/PDT/2019/PT TJK
Tanggal 29 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat II : Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat PUPR Bina Marga Provinsi Lampung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen PPK Jalan Tol Trans Sumatera JTTS Terbanggi Besar Pematang Panggang
Terbanding/Penggugat : JURESI
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar Pematang Panggang
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terbanding/Turut Tergugat III : PT Hutama Karya Persero sebagai pengelola Jalan Tol Trans Sumatera JTTS
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. CITRA LAMTORO GUNG PERSADA CLP
7338
  • Sesuai Peta MargaIndeeling Residentie Lampoeng Schaal 1 : 750.000 Marga Staat yang dibuatzaman pemerintahan kolonial Belanda pada Tahun 1930;7.
Putus : 06-07-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 72 /Pid.Sus/2015/PN.NNK
Tanggal 6 Juli 2015 — KASMAN Bin SANUDDIN
7920
  • benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara HAL 25 PUTUSAN NO 72/PID.SUS/201 5/PN.NNKkita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat