Ditemukan 836 data
1.NI PUTU PARWATI, SH
2.SRI WINARNI, SH
Terdakwa:
VIVI NURMALASARI
199 — 76
No. 419 tanggal 22 Desember 1949;Bahwa benar pada pasal 1 yang dimaksud dengan obat keras yaituobatobatan yang tidak digunakan untuk keperluan teknik, mempunyaikhasiat untuk mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan, dlltubuh manusia, baik dalam bungkusan atau tidak yang ditetapkan olehSekretaris Staat, Hoofd Van het Departement van Gesonddheid, menurutketentuan pada Pasal 2 ;Halaman 19 Putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2019/PN.Sby Bahwa benar tata cara perolehan dan pendistribusian terhadap
57 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
wilayah petuanan Negeri Saleman oleh karenanya sangatterbukti semua Badan Hukum yang menjalankan proyek mengakui hakpetuanan sepenuhnya berada dalam kekuasaan Penggugat selaku pendudukNegeri Saleman sebagai masyarakat hukum adat dan sebagai bentukkompensasi atas pekerjaan tersebut pihak perusahaan memberikankompensasi berupa mesin genset, Kuba Mesjid, keramik sebanyak 470 dos,semen sebanyak 300 zak, senk sebanyak 120 lembar, triplek 100 lembar, daunpintu dan daun jendela Mesjid, besi pagar Mesjid, 60 staat
41 — 5
Bahwa dalam suatu Negara Hukum (Rechts Staat), hakhak privat setiapwarga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungandari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain ( incasuTergugat ), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telah dirugikanhak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan ini memohonmengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan.DALAM POKOK PERKARA1.
35 — 11
No. 419 tgl. 22Desember 1949) memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan obat kerassebagaimana dimaksud dalam Undang undang obat keras ( St. 1937 No. 541)adalah obatobatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik, yangmempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikandan lainlain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkandalam sebuah daftar yang dibuat oleh Secretaris Van Staat, Hoofd van hetDepartement van Gesondheid ; Menimbang, bahwa Obatobatan
102 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
terkaiterat dengan fungsi legislasi yang hanya dapat dilakukan olehkekuasaan negara apabila telah mendapat persetujuan rakyat yangberdaulat, yaitu melalui para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat.Tidak satu orang rakyat pun yang dapat dikurangi haknya dandibebani dengan kewajiban tanpa disetujui sendiri oleh rakyat yangberdaulat itu menurut prosedur demokrasi berdasarkan konstitusiyang berlaku (the principle of constitucional democracy).Oleh karena itu jika suatu Lembaga atau Pejabat publik tertentu(staat
88 — 45
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
281 — 19
dibantu) oleh MOHAMVAD SOLEH, SH,sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan KuasaHukum Tergugat dan Tergugat II ;HAKIM ANGGOTA I,HAKIM KETUA MAJELIS,ttd ttdBONNYARTI KALA LANDE, SH, MH MULA HAPOSAN46SIRAIT, SH, MHHAKIM ANGGOTA II,ttdKHAIRUDDIN NASUTION, SHPANITERA PENGGANTI,Mohammad Soleh, SHRincian Biaya Perkara Pendaftaran ttdRp. 30.000, Panggilan oo. eeRp. 160.000, AKien Rp.50.000, Materai .... ce eeRp. 6.000, PI@GBKSi wsesese staat
89 — 9
Bahwa Pada staat sedang mendekati ERNAWATI di Terminal Bus GeloraBalikpapan, tibatiba datang pertugas Polisi berpakaian preman , menggerebek danmenangkap Terdakwa dan NURDEANDRA, setelah Terdakwa tertangkap dandiinterogasi, lalu Polisi mendatangi rumah NURDEANDRA dimana Terdakwa danNURDEADRA dibawa ke tempat itu, dans esampai di rumah NURDEANDRA ,Polisi melakukan penggeledahan masuk ke dalam rumah NURDEANDRA dandalam kamar memeriksa plafon, akhirnya ditemukan dalam plafon barang antaralain berupa
37 — 14
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
32 — 12
beyond a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
54 — 30
benar benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yang bersalahmelakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara HAL20 PUTUSAN NO 129/PID.B/201 5/PN.NNKkita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas pergantian kerugian terhadap gangguanperbuatan yang telah terjadi saja;Seharusnya dalam sengketa a quo Pengadilan Judex Facti tidak hanyamelindungi atau mengabulkan atas tuntuan sisa pembayaran yang belumdibayar saja, melainkan termasuk melindungi dan mengabulkan kerugianmateriil lainnya yang seharusnya dapat dicegah dengan pembayaran sisatersebut yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukanpemerintah strekt zich ook uit tot preventive voor het geval ernsling dreigtdat onrech staat
130 — 85
Saksi WELLY PITER STAAT dipersidangan telah memberikanketerangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;Hal 34 dari 47 halaman PUTUSAN NO.158/PDT.G/2019/PN.Mnd.Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi masalahtanah yang terletak di Desa Sawangan , dan saksi ada tanah disana ;Bahwa yang saksi tahu, batas tanah tersebut yaitu sebelah utaradengan kali , Timur dengan Sumendap , Selatan dengan Kalamu danBarat dengan Kastilong ;Bahwa tanah saksi di dekat tanah sengketa di sebelah utara
65 — 21
Bahwa sebagai masyarakat yang hidup di negara hukum (Recht Staat),sudah seharusnya semua pihak menghormati putusan pengadilan, apalagiterhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap(inkracht). Tidak melaksanakan putusan pengadilan merupakan bentuk daripembangkangan hukum, sebagaimana yang telah dilakukan oleh TerbantahIl, Terbantah III dan Terbantah IV.26.
62 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Amar Tanggul/Petrus Naibaho adalah sebagai Tunggani/Pemilik Huta Pallimutan, Kelurahan Pintu Sona, Kecamatan Pangururan,Kabupaten Samosir berdasarkan surat Kutiban dari Boekoe Radja BioesLandshap Pintoe Sona Nomor 132 dengan Nama Kampung Pallimoetandan Nama Radja Amar Tanggul Marga Naibaho Wiens Besluit Rest Contr,Datun En Nummer 1708 Nomor 781, Staat Onder :123 Register lig :VII320 oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 08/ 2013 tanggal 07Juni 2013;Halaman 2 dari 30 hal. Put.
SUSILOWATI HERNADININGSIH, SH
Terdakwa:
RICKY ARDYANSAH als ONDER bin SRIYANTO
27 — 4
Bahwa Ahli menjelaskan Menurut Undangundang obat keras (St.No 419 tahun 1949), Obatobat keras adalah obatobatan yang digunakanuntuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan,membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuh manusia, baik dalambungkusan atau tidak yang ditetapkan oleh Secretaris Van Staat (BPOM).
50 — 28
Bahwa alm.Amar TANGGUL/PETRUS NAIBAHO adalahTunggani/Pemilik Huta Pallimutan Kelurahan Pintu SonaKecamatan Pangururan Kabupaten Samosir berdasarkanSurat Kutiban dari BOEKOE RADJA BIOES LANDSHAP PINTOESONA No. 132 dengan Nama Kampung PALLIMOETAN danNama Radja AMAR TANGGUL Marga NAIBAHO WIENSBESLUIT REST CONTR , DATUN EN NUMMER 1708 No.781,STAAT ONDER :123 REGISTER lig :VIII320 oleh PANITERAPENGADILAN NEGERI BALIGE No. 08/2013 tanggal 07 Juni20134. Bahwa Alm.
1.DONI SAPUTRA. SH
2.GALIH AZIZ, SH
Terdakwa:
KHAIRAN
69 — 44
No 419 tgl 22Desember 1949, obat Keras yaitu obatobatan yang tidak digunakanHalaman 16 dari 38 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2020/PN TIkuntuk kepentingan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati,menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuhmanusia baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan olehSecretaris Van Staat,Hoofd van het Departemen Van Gesondheid;Bahwa sesuai dengan keputusan Mentri Kesehatan RI No :633/Ph/62/b tanggal 25 Juni 1962, obat keras adalah semua obat yangpada bungkus
Terbanding/Penggugat : JURESI
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar Pematang Panggang
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terbanding/Turut Tergugat III : PT Hutama Karya Persero sebagai pengelola Jalan Tol Trans Sumatera JTTS
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. CITRA LAMTORO GUNG PERSADA CLP
73 — 38
Sesuai Peta MargaIndeeling Residentie Lampoeng Schaal 1 : 750.000 Marga Staat yang dibuatzaman pemerintahan kolonial Belanda pada Tahun 1930;7.
79 — 20
benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara HAL 25 PUTUSAN NO 72/PID.SUS/201 5/PN.NNKkita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat