No. 1165 K/Pid.Sus/2017ole.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.3 (tiga) lembar asli disposisi tanggal 26 Agustus PerihalPengadaan Pupuk Pemupukan JPP tahun 2010 ;1 (satu) lembar copy Lembar Disposisi tanggal 16 Agustus 2010Pengadaan Pupuk tw Ill th 2010 & Pelaksanaan pemupukan ;1 (satu) lembar copy Lembar Disposisi tanggal 12 Agustus2010 ;1 (satu) lembar print out RENCANA JADUAL KEGIATANPANITIA ;1 (satu) bundel copy Dokumen Lembar Disposisi tanggal 13Maret 2014 No. surat 78/0066/Bin.SDH/I Perihal

/004.1/Pan/I PerihalPermintaan Penawaran tanggal 2 September 2010 ;1 (satu) lembar disposisi tanggal 18 Agustus 2010 PerihalPengadaan Pupuk Triwulan Ill Tahun 2010 & PelaksanaanPemupukan ;3 (tiga) lembar asli disposisi tanggal 26 Agustus PerihalPengadaan Pupuk Pemupukan JPP tahun 2010 ;1 (satu) lembar copy Lembar Disposisi tanggal 16 Agustus 2010Pengadaan Pupuk tw Ill th 2010 & Pelaksanaan pemupukan ;1 (satu) lembar copy Lembar Disposisi tanggal 12 Agustus2010 ;1 (satu) lembar print out RENCANA JADUAL

(3) : Mengelola tanah untuk membangun Perumahan dimaksudkanpada ayat pasal di atas adalah tanah yang dikuasai oleh PihakKedua seluas 400 Hektar yang terletak di Kelurahan Pulau Atas,Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Propinsi KalimantanTimur.Pasal 2 tentang Tugas Pekerjaan disebutkan sebagai berikut :Ayat (1) : Pihak Kesatu, selain menyediakan tanah sebagaimana tersebutpada pasal 1 juga berkewajiban menyiapkan pendanaan untukpekerjaanpekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Pihak Keduasesuai jadual

Vaio kepada Rektor UNJ melalui Suryadi dan Dedy.e Bahwa sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) Keppres nomor 80 tahun 2003 telah diaturtugas Pokok PPK dalam pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut:a menyusun perencanaan pengadaanbarang/jasab menetapkan paketpaket pekerjaandisertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produsksidalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha keciltermasuk koperasi kecil, sertakelompok masyarakat ;c menetapkan dan mengesahkan hargaperkiraan sendiri (HPS), jadual

Putusan No.03/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.c menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata cara pelaksanaandan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layananpengadaan;d menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unit layananpengadaan sesuai kewenangannya menetapkan besaran uang muka yang menjadi hakpenyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;e menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyediabarang

Tugas dan kewenangan PPK adalah :1)2)menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuanmengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan124peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasukkoperasi kecil, serta kelompok masyarakat;3) menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS),jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yangdisusun panitia pengadaan;4) menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabatpengadaan

dalammelaksanakan tugas;memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugaspanitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan;. memahami isi dokumen pengadaan/metoda dan prosedurpengadaan berdasarkan Keputusan Presiden ini;tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yangmengangkat dan menetapkannya sebagai panitia/pejabatpengadaan;memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.Tugas dan kewenangan panitia/pejabat pengadaan adalah :125a. menyusun jadual

Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) ,jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yangdisusun panitia pengadaan;e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabatpengadaan sesuai kewenangannya;Hal 13 dari154 hal Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2014/PN. Ttef. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak peyediabarang/ jasa sesuai ketentuan yang berlaku;g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihakpenyedia barang/ jasa;h.

Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) , jadual,tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitiapengadaan;e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/ pejabatpengadaan sesuai kewenangannya;Hal 25 dari154 hal Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2014/PN. Ttef. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak peyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihakpenyedia barang/ jasa;h.

pembiayaannya sebagian atau seluruhnyadibebankan pada APBN/APBD;Ayat (3) : Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasaadalah:a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;c. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, sertakelompok masyarakat;d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual

) : Tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasaadalah:a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;Halaman 36 dari 156 Putusan Nomor 106/Pid.SusTPK/2014/PN.KPGc. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, sertakelompok masyarakat;d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual

PBR380BahwaMenetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri(HPS), jadual, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaanyang disusun panittia pengadaan.Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya.Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyediabarang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak denganpihak penyedia barang/jasa.Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya.Mengendalikan

legalisir Peraturan Walikota Cilegon No. 21 Tahun 2009 tentang RKPD Kota Cilegon Tahun 2010, tanggal 30 April 2009.32. 6 (Enam) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum TA. 2010.33. 4 (empat) lembar asli Surat No.005/2205/DPPKD tanggal 30 November 2009 dari Sekda tentang Undangan kepada PPTK SKPD pada Verifikasi DPA-SKPD APBD TA 2010 beserta dengan Daftar Tim Verifikasi DPA SKPD APBD Kota Cilegon tahun anggaran 2010 dan Jadual

Pid.SusTPK/2015/PN.SRG Halaman 6 dari 387 Halaman31.32.33.34.35.36.37.38.2009 tentang RKPD Kota Cilegon Tahun 2010, tanggal 30 April 2009.6 (Enam) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksana Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum TA. 2010.4 (empat) lembar asli Surat No.005/2205/DPPKD tanggal 30 November2009 dari Sekda tentang Undangan kepada PPTK SKPD pada VerifikasiDPASKPD APBD TA 2010 beserta dengan Daftar Tim Verifikasi DPA SKPDAPBD Kota Cilegon tahun anggaran 2010 dan Jadual

pelaksanaan pengadaan barang/jasa.Tugas PPK sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Perpres No. 8Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres No. 80 Tahun2003 adalah sebagai berikut:a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaiPeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil,serta kelompok masyarakat;c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual

bundel fotocopy legalisir Peraturan Walikota Cilegon No. 21 Tahun2009 tentang RKPD Kota Cilegon Tahun 2010, tanggal 30 April 2009.6 (Enam) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksana Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum TA. 2010.4 (empat) lembar asli Surat No.005/2205/DPPKD tanggal 30 November2009 dari Sekda tentang Undangan kepada PPTK SKPD pada VerifikasiDPASKPD APBD TA 2010 beserta dengan Daftar Tim Verifikasi DPA SKPDAPBD Kota Cilegon tahun anggaran 2010 dan Jadual

adalah benar selaku Pejabat Pembuat Komitmendalam kegiatan Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Trestle KubangSari Kota Cilegon TA 2010, dengan tugas pokok dan kewenangan, sebagaiberikut:menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenai Peningkatanpenggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatanbagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual

2010, tanggal 30 AprilPerkara Nomor 51/Pid.SusTPK/2015/PN.SRG Halaman 333 dari 387 Halaman32.33.34.35.36.37.38.39.40.Al,42.43.2009.6 (Enam) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksana AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pekerjaan UmumTA. 2010.4 (empat) lembar asli Surat No.005/2205/DPPKD tanggal 30 November2009 dari Sekda tentang Undangan kepada PPTK SKPD pada VerifikasiDPASKPD APBD TA 2010 beserta dengan Daftar Tim Verifikasi DPASKPD APBD Kota Cilegon tahun anggaran 2010 dan Jadual

pasal 9 KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut :menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenaipeningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatanpemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil,serta kelompok masyarakat;menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS),jadual

memberikan kuasa kepadasaksi Budi Gunawan Prayitno dan yang terbukti menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana adalah Budi Gunawan Prayitno, bukanterdakwa ;Unsur merugikan keuangan negara tidak terpenuhi karena sesuai faktahukum yang terungkap dipersidangan yang tidak dipertimbangkan olehHakim Tingkat Pertama adalah macetnya proyek pengadaan genset diKabupaten Rokan Hulu bukan karena kesalahan terdakwa, terdakwa telahmelaksanakan proyek pengadaan genset di Kabupaten Rokan Hulu sesuaidengan jadual

tanggal 4 Januari 2010 mempunyai tugas dantanggung jawab, sebagai berikut :Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasamempunyai tugas pokok sebagai berikut :a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. menetapkan paketpaket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatanpenggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatanbagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;c. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual

Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadual, tata carapelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/ pejabatpengadaan/unit layanan pengadaan;d. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan/unitlayanan pengadaan sesuai kewenangannya;Hal. 151 dari 186 Perkara No. 28/PID/TPK/2015/PT.DKIe. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuaiketentuan yang berlaku;f.

. ; 61Menimbang, bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal10 ayat (5) menyatakan Tugas, wewenang, dan tanggungjawab panitia/pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut :a Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;b Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);c Menyiapkan dokumen pengadaan;d Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumumanresmi

Nias Barat tanggal Mei 2016 (dilegalisir).24) 1 (Satu) lembar Fotocopy Jadual Waktu Pelaksanaan Pembangunan UnitSekolah BaruSekolah Luar Biasa (USBSLB).25) 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Site Plan Pembangunan Unit SekolahBaru Sekolah Luar Biasa (USBSLB) Kab.

Nias Barat tanggal Mei 2016 (dilegalisir).1 (Satu) lembar Fotocopy Jadual Waktu Pelaksanaan Pembangunan UnitSekolah BaruSekolah Luar Biasa (USBSLB).2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Site Plan Pembangunan Unit SekolahBaru Sekolah Luar Biasa (USBSLB) Kab.

Nias Barat tanggal Mei 2016 (dilegalisir).24.1 (satu) lembar Fotocopy Jadual Waktu Pelaksanaan Pembangunan UnitSekolah BaruSekolah Luar Biasa (USBSLB).25.2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Site Plan Pembangunan Unit SekolahBaru Sekolah Luar Biasa (USBSLB) Kab.

khususnyaterkait dengan pengelolaan keuangan negara yaitu :CIUndangundang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara, pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Keuangan Negaradikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dankepatutan;Pasal 9 ayat 3 huruf (c) dan (h) tentang Tugas pokok PejabatPembuat Komitmen dalam pengadaan barang/asa :Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS),jadual

:027.04/PPK/DPPKPE/IV/2014, tertanggal 5 Mei 2014 tentang UsulanPermohonan Lelang, dengan nilai HPS awal sebesar Rp. 1.875.000.000, (satumilyar delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan atas dasar SuratPermohonan Perubahan HPS dan Perubahan Jadwal lelang Nomor027.05/PPK/Perindagkoptamben/2014, tanggal 26 Mei 2014 dari PPK yaituterdakwa Mulyanto nilai HPS berubah menjadi sebesar Rp. 1.862.500.000,(satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehinggaada perubahan jadual

027.04/PPK/DPPKPE/IV/2014, tertanggal 5 Mei 2014 tentang Usulan PermohonanLelang, dengan nilai HPS awal sebesar Rp. 1.875.000.000, (satu milyar delapanratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan atas dasar Surat Permohonan PerubahanHPS dan Perubahan Jadwal lelang Nomor : 027.05/PPK/Perindagkoptamben/2014,tanggal 26 Mei 2014 dari PPK yaitu terdakwa Mulyanto nilai HPS berubah menjadisebesar Rp. 1.862.500.000, (satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta limaratus ribu rupiah), sehingga ada perubahan jadual

Nomor : 027.04/PPK/DPPKPE/IV/2014,tertanggal 5 Mei 2014 tentang Usulan Permohonan Lelang, dengan nilai HPS awalsebesar Rp. 1.875.000.000, (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)dan kemudian pada Mei 2014 Terdakwa menyampaikan Surat PermohonanPerubahan HPS kepada ULP dengan surat Nomor027.05/PPK/Perindagkoptamben/2014, tanggal 26 Mei 2014, nilai HPS berubahmenjadi sebesar Rp. 1.862.500.000, (satu milyar delapan ratus enam puluh duajuta lima ratus ribu rupiah), sehingga ada perubahan jadual

No.934 K/PID.SUS/2015Padahal sesuai dengan ketentuan Permendagri 13 Tahun 2006,Lampiran A.XXIl tentang Jadual Penyusunan APBD, maka :1. Kebijakan penetapan Perda APBD Tahun 2011 dan PerwalPenjabaran APBD 2011 ditetapkan paling lambat tanggal 31Desember 2010, sementara KUA dan PPAS yang menjadi dasarRAPBD yang akan ditetapbkan menjadi Perda APBD dan PerwalPenjabaran APBD telah ditetapbkan pada Minggu Pertama danpertengahan Juli 2010 :a.

2010 dan tidak akan terbayarkan di akhir TA.2010mengapa dianggarkan di TA. 2010, hal ini melanggar Pasal 19yang berbunyi: dalam menyusun APBD, penganggaranpengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)harus didukung dengan adanya kepastian tersedianyapenerimaan dalam jumlah yang cukup;b) Sementara bunyi pasal 18 ayat (1) adalah: pengeluaran daerahterdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah;Padahal sesuai dengan ketentuan Permendagri 13 Tahun2006, Lampiran A.XXII tentang Jadual

Menandatangani pakta intefgritas sebleum pelaksanaan pengadaan dimulaiBenar, bahwa saya pernah mengikuti kegiatan keahlian pengadaan barang / jasaberdasarkan keppres RI Nomor 80 tahun 2003 dan perbuahanperubahannya yangdiadakan oleh kepegawaian Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tahun 2005 dansaya ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Lelang karena sudah memiliki sertifikasipengadaan barang/jasa (L2).Benar, saksi selaku panitia pengadaan pembangunan gedung arsip Tahun Anggaran2010, panitia telah menyusun Jadual

pengadaan pembangunan gedung namun dataterkait mengenai jadual pelaksanaan saat ini belum dapat tim / saksi tunjukkan.Benar, saksi selaku panitia pengadaan pembangunan gedung arsip Tahun Anggaran2010, panitia telah menyusun Harga Perkiran Sendiri (HPS) mengenai pembangunangedung arsip pada dinas tata ruang dan permukiman (Distarkim) Kabupaten BekasiTahun Anggaran 2010.Benar, saksi selaku panitia telah mengumumkan pengadaan gedung arsip tahunanggaran 2010 di satu Koran nasional yaitu Media Indonesia

CengkarengBtsKota Serang pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SGNVT) PelaksanaanJalan Nasional Metropolitan Il Jakarta untuk menerima atau menolakpekerjaan dan material.Mencatat kemajuan setiap hari yang dicapai kontraktor pada lembar kemajuan(Progress schedule) yang telah disetujui.Memonitor secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan danmelaporkannya segera/tepat waktu bila kemajuan pekerjaan terlambatsebagaimana tercantum pada buku spesifikasi umum dan hal itu benarbenarberpengaruh terhadap jadual

Mencatat kemajuan setiap hari yang dicapai kontraktor pada lembarkemajuan (Progress schedule) yang telah disetujui.Memonitor secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan danmelaporkannya segera/tepat waktu bila kemajuan pekerjaan terlambatsebagaimana tercantum pada buku spesifikasi umum dan hal itu benarbenarberpengaruh terhadap jadual penyelesaian yang direncanakan.

Nias Barat tanggal Mei 2016 (dilegalisir).24) 1 (satu) lembar Fotocopy Jadual Waktu Pelaksanaan PembangunanUnit Sekolah BaruSekolah Luar Biasa (USBSLB).25) 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Site Plan Pembangunan UnitSekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USBSLB) Kab.

2016 (dilegalisir).1 (Satu) lembar Fotocopy Jadual Waktu Pelaksanaan Pembangunan UnitSekolah BaruSekolah Luar Biasa (USBSLB).2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Site Plan Pembangunan Unit SekolahBaru Sekolah Luar Biasa (USBSLB) Kab.

Nias Barat tanggal Mei 2016 (dilegalisir).24.1 (satu) lembar Fotocopy Jadual Waktu Pelaksanaan Pembangunan UnitSekolah BaruSekolah Luar Biasa (USBSLB).25.2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Site Plan Pembangunan Unit SekolahBaru Sekolah Luar Biasa (USBSLB) Kab.

Nias Barat tanggal Mei 2016 (dilegalisir).24) 1 (Satu) lembar Fotocopy Jadual Waktu Pelaksanaan Pembangunan UnitSekolah BaruSekolah Luar Biasa (USBSLB).25) 2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Site Plan Pembangunan Unit SekolahBaru Sekolah Luar Biasa (USBSLB) Kab.

Nias Barat tanggal Mei 2016 (dilegalisir).1 (Satu) lembar Fotocopy Jadual Waktu Pelaksanaan Pembangunan UnitSekolah BaruSekolah Luar Biasa (USBSLB).2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Site Plan Pembangunan Unit SekolahBaru Sekolah Luar Biasa (USBSLB) Kab.

Nias Barat tanggal Mei 2016 (dilegalisir).24.1 (satu) lembar Fotocopy Jadual Waktu Pelaksanaan Pembangunan UnitSekolah BaruSekolah Luar Biasa (USBSLB).25.2 (dua) lembar Fotocopy Rencana Site Plan Pembangunan Unit SekolahBaru Sekolah Luar Biasa (USBSLB) Kab.