Ditemukan 836 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 01-06-2011 — Upload : 27-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1590 K/PDT/2010
Tanggal 1 Juni 2011 — OSCAR LOKEY, DKK VS MAX RARUNG, DKK
5534 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut tanggapan kami pula surat yang dibuat pada waktu itu salahsatu pihak berbuat secara bodoh atau oleh keadaan terpaksa karena ituHakim dapat menyatakan persetujuan itu atau perjanjian itu batal(Woeker Ordonantie Staat Blaad 1938. No. 254)Bahwa sebenarnya Putusan Pengadilan Tinggi memperlihatkan usahauntuk di samping menghormati hak si pemilik untuk berbuat bebas terhadapbarangbarang miliknya juga melindungi terhadap perbuatan sewenangwenang dari PewarisPewaris lainnya.
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 50/Pid.C/2020/PN Blb
Tanggal 16 Juli 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
TATANG SUPRIATNA BIN ADE MASTUR
338
  • Bahaya dikarenakan adanya penggunaan lahanlahan oleh pihak yang tidak berhak tanpa seijin dari negara dan pihak yangberhak atas tanah tersebut termasuk didalamnya adalah pemilik perkebunanyang tentunya akan mengganggu pembangunan negara dan perekoniannegara;Menimbang, bahwa keberlakuan UndangUndang No.74/1957 (LN 1957160), mengakibatkan perubahan Peraturan Penguasa Militer KSAD Nomor.Prt/PM/014/1957 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemiliknyaatau Kuasanya (didasarkan atas Regeling op de staat
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Amb
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
LUTER BALI
Tergugat:
PT. HAYATI INDOKAISA TRIASA
12760
  • atas persetujuan para pihakPasal 62: Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kena sebelumberakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam penanjian kerja waktutertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuansebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhirihubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnyasebesar upah pekerna/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktupenanyjian kerjaBahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat
Putus : 06-07-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 71 /Pid.Sus/2015/PN.NNK
Tanggal 6 Juli 2015 — MUJAHID Alias OSSONG Bin MUHAMMAD SADE
6931
  • Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 03-06-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 329/Pid.Sus/2015/PN.Jmb
Tanggal 7 Juli 2015 — EKO SUGITO Bin SUSANTO
4844
  • terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofHalaman 24 dari 33 hal Putusan No.329/Pid.Sus/2015/PN.JmbInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 10-04-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Smn
Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG PRASETYO SH
Terdakwa:
1.ARIF JUMIYARNO Als PITAM Bin JUMENO
2.MASTER SUNKIF LEE Als. MASTER Bin ABDUL NASSER.
338
  • Dirjen BinfarKemenkes/ Dinas Kesehatan Propinsi/ Dinas Perijinan terpadukabupaten/ kota.Bahwa mengenai ketentuan obat keras daftar G, Knususnya untuk obatjenis Trihexypenidyl diatur dalam UU RI No. 419 tahun 1949 tentangObat Keras, dan yang dimaksud dengan Obat Keras yaitu obatobatanyang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan, dan lainlain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak yangditetapkan oleh Secretaris van Staat
Putus : 06-02-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 15/G.Lain-lain/2016/PN-Niaga.Sby Jo. Nomor : 11/G.Lain-lain/2015/PN-Niaga.Sby.
Tanggal 6 Februari 2017 — SUHARTONO, dkk lawan PT. LADANG RIZKY JAYA SENTOSA (dalam pailit), dkk
22760
  • Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng.Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa NegaraKesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (recht staat) bukan Negarakekuasaan (macht staat) maka, apabila Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan NegeriSurabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapatlain, agar memberikan putusan seadiladilnya (ex aquo et bono).Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah
Putus : 19-03-2012 — Upload : 13-02-2014
Putusan PN SOASIU Nomor -3/Pdt.G/2011/PN SS
Tanggal 19 Maret 2012 — - Hi. JOHAN DE GORIO - SARAH DE GORIO - NURDIANA DE GORIO - JUFRI DE GORIO - MUCHLIS DE GORIO - Drs. Hi. FELIX A. BAAY - UMAR H. BAAY - PT WEDA BAY NIKEL - AMBO FRANS - PERUS YULIS BANGGALA - SEP ARBABEN - KRIS ARBABEN - TOMO TAKULING - MINGGU TAKULING - SON MATIAS - JEFRI LISA - BIE - MARLATU - MORIS - JONI - SIU HITO - ABUBAKAR - MUSI - NOPI TAKULING - SIUS - YUS - BONI - NY. MARLINA - LEE
11068
  • Wonua, MA, selanjutnya diberi tanda T.I05;Fotokopi Staat der Coordinater, selanjutnya diberi tanda T.I06;Fotokopi Surat Kuasa tanggal 27 Desember 1977, selanjutnya diberi tanda T.I07;Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lelilef Sawai Nomor 10/KD/LS/VI/2011tertanggal 21 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda T.I08;Fotokopi Surat Daftar Landbouw Consessi Kepunyaan Bangsa Belanda DalamWilayah Sulawesi Utara/Tengah dan Maluku, selanjutnya diberi tanda T.I09;Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan
    No. 03/Pdt.G/2011/PN.SS56Alatalat bukti mana setelah diperiksa dan dicermati oleh Majelis Hakim yang relevanuntuk membuktikan dalil jawaban para Tergugat a quo adalah bukti T.I04 berupa AkteVan Erfpacht dan terjemahannya bukti T.105, bukti T.I06 Staat der Coordinater danMeetbrief No. 9, bukti T.I09 Surat Daftar Landbouw Consessi Kepunyaan BangsaBelanda Dalam Wilayah Sulawesi Utara/Tengah dan Maluku, bukti surat T.II03 yangcocok dan sesuai dengan bukti T.III04 berupa Surat Badan Pertanahan Nasional
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 49/Pid.C/2020/PN Blb
Tanggal 16 Juli 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
ENCENG BIN ALM ROHMAN
3917
  • Prt/PM/014/1957 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa IzinHalaman 32 dari 38 halaman putusan nomor 49/Pid.C/2020/PN BibPemiliknya atau Kuasanya (didasarkan atas Regeling op de staat van oorlogen beleg (S.1939582)), menjadi Penguasa Perang Pusat untuk daerahAngkatan Darat No.Prt/Peperpu/011/1958;Menimbang, bahwa selanjutnya Penguasa Perang Pusat untuk daerahAngkatan Darat No.Prt/Peperpu/011/1958 diubah dengan Peraturan PenguasaPerang Pusat No.Prt/Peperpu/041/1959.
Putus : 09-07-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 79 /Pid.Sus/2015/PN.NNK
Tanggal 9 Juli 2015 — AHMAD BASTIAN Als ABBAS Bin ABRAHAM PATTAH
6117
  • benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ; HAL 25 PUTUSAN NO :79/PID.SUS/201 5/PN.NNKMenimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Putus : 09-07-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 77 /Pid.Sus/2015/PN.NNK
Tanggal 9 Juli 2015 — UDIN Alias UNDING Bin SAILANG
2421
  • benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara HAL 25 PUTUSAN NO :77/PID.SUS/201 5/PN.NNKkita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Putus : 07-08-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 PK/PDT/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — dr. RIA MASNIARI LUBIS, DKK VS KRISTON LAU, DKK
7949 Berkekuatan Hukum Tetap
  • serangkaian perbuatan Para Tergugat tersebut dapatdikwalrfikasr sebagai Perbuatan Tanpa Hak dan Meta wan Hukum(onrechtmatigedaad), dan oleh karenanya guna melindungi hakhak sertakepentingan Penggugat atas tanah objek perkara, maka sangat urgendan relevan untuk "menghukum Tergugat s/d Tergugat V atau siapa sajayang menguasai tanah objek perkara agar segera mengosongkan danmenyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebanisesuatu hak apapun juga";Bahwa dalam suatu Negara Hukum RI (Rechts Staat
Register : 10-11-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 266/Pid.Sus/2016/PN Bna
Tanggal 22 Februari 2017 — RAHMAD Bin Alm. ANSARI
377
  • Pid.Sus/2016/PN Bna.Doubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 26 Juni 2019 — SRI WAHYUDI; Melawan; PT. Riung Mitra Lestari;
17189
  • tentangKetenagakerjaan berbunyi: Pekerja/ouruh yang mengalami sakitberkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapatmelakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapatmengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua)kali, ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (4);17.Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat
Register : 24-11-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 P/HUM/2014
Tanggal 12 Februari 2015 — PT. KYUNG SEUNG GLOBAL; 1. BUPATI KABUPATEN BREBES., 2. DPRD KABUPATEN BREBES;
13199 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu jika suatu Lembaga atauPejabat publik tertentu (staat organ, public office, public official) hendakmengatur, mengurangi hak, dan atau membebankan sesuatu kewajibantertentu kepada subyek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum,maka satusatunya bentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur halitu ddalah dalam bentuk undangundang, atau dengan kata lain bahwabentuk peraturan yang bersifat mengikat hanya diperkenankan apabilaperaturan itu secara eksplisit mendapatkan delegasi kewenangan
Register : 07-09-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 537/Pid.B/2015/PN.Jmb
Tanggal 26 Nopember 2015 — HELMY SYUKUR Bin H. KEMAS ABDUL SYUKUR dan CHAIRUDIN Als UDIN Bin H. KEMAS ABDUL SYUKUR
7212
  • beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 21-02-2013 — Putus : 15-05-2013 — Upload : 26-08-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 117/Pid.B/2013/PN.Bpp
Tanggal 15 Mei 2013 — RONI ASMARA bin SYAHRANI,SH.
4017
  • keluar darah, ada bekas seretan;Bahwa dari informasi yang saksi dapat, kejadian kecelakaan tersebut yaitu pada tanggal 26 Desember 2012malam, di Jalan Jenderal Sudirman Depan Kantor PT Trakindo Balikpapan, saat itu ayah saksi sedang pulangdari Pengajian naik sepeda motor , lalu ditabrak mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah belakang ,dan meninggal dunia;Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor yang dikendarai ayah saksi rusak parah;Bahwa atas kejadian yang menimpa ayah saksi, sampai staat
Putus : 27-06-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 PK/Pdt/2016
Tanggal 27 Juni 2016 —
6146 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindakan Para Turut Tergugatyang demikian adalah bersifat melawan hukum (wederrechtelijk heia);30.Bahwa selain telah melukai perasaan hukum (recht gevoel) dankepercayaan publik yang telah diberikan kepadanya, Para Turut Tergugatpun telah melanggar asas hukum umum Negara hukum (rechts staat) danpenyelenggaraan pemerintah yang patut (good governance), yaitu:Asas Tidak Menyalahgunakan Kekuasaan;Asas Tidak Bertindak SewenangWenang;Asas Kepastian Hukum;Asas Memenuhi Harapan Yang Ditimbulkan;Asas Perlakuan
Putus : 23-12-2014 — Upload : 16-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 PK/Pdt/2014
Tanggal 23 Desember 2014 — LEMBAGA MUSYAWARAH DESA/BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/SANIRI NEGERI AMAHUSU vs JOHANES TISERA alias BUKE dkk
181429 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Utara berbatas dengan Amboina Staat (Staatsblad Nomor 91 tanggal 16Mei 1888), garis lurus ke Pali Ill;2. Timur dengan Mark Pal Van GG. Menuju Pal Il Karang Eung, terus ke PalIl berbatasan dengan Eigendom Wana, terus ke Pal I;3. Selatan dimulai dari Pal menuju Perigi Hasoe garis lurus ke Puleh Cap,terus ke Batu Hanyut;4.
Putus : 09-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1292 K/Pdt/2016
Tanggal 9 Agustus 2016 — ALI ARFAN DKK VS LK. SUBEKI DKK
6132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2016Dalam tataran politik hukum tanah pada waktu itu, Tanah Negaraadalah tanah milik negara (raja/ratu) diterapkan di Indonesia melaluiproduk hukum dalam peraturan agrarnsch besluit yang diundangkandalam lembaran Negara Staatblad Nomor 8 Tahun 1870 (S.1870118), dalam Pasal 1, disebutkan: behoudens opvolging van detweede en derde bepaling der voormelde wet, blijft het beginselgehandhaafd, dat alle grond, waarop niet door anderen regt vaneigendom wordt bewezen,domein van de Staat is:(dengan tidak