Ditemukan 836 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-08-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 120/PDT/2018/PT KPG Tanggal 17 Oktober 2018 —
50 — 24
50 — 24
Penutupsesuai Lembaran Negara (staat blaat) Nomor: 22 Tahun 1948sejak tanggal 10 Maret 2013 saat Terbanding / Tergugatmenerima uang Pinjaman tersebut dari Pembanding/Penggugat.Bahwa dengan demikian uang Pinjaman sejumlah Rp.400.000.000(empat ratus juta rupiah) adalah adil untuk memperoleh bunga 3 %(tiga persen) per bulan yang dimohonkan Pembanding/Penggugatdalam gugatan dengan mempertibangkan kemampuan Terbanding /Tergugat yang adalah seoarang yang berpenghasilan besar, yaitusedang menduduki jabatan
Register : 29-04-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Yyk Tanggal 7 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DIAN NATALIA SH
Terdakwa:
FADLY NOERRAHMANSYAH Als SIBOB Bin PRATIKNO
47 — 17
DIAN NATALIA SH
Terdakwa:
FADLY NOERRAHMANSYAH Als SIBOB Bin PRATIKNO
47 — 17
No.10 tahun 2019 tentang PedomanPengelolaan Obat Obat Tertentu yang sering disalahgunakan pasal 2 ayat(1), Trinexyphenidyl termasuk golongan obat keras golongan obatobattertentu. sesuai UU RI No. 419 tahun 1949 tentang Obat Keras, dan yangdimaksud dengan Obat Keras yaitu obatobatan yang tidak digunakanuntuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan,membaguskan, mendesinfeksikan, dan lainlain tubuh manusia, baikdalam bungkusan maupun tidak yang ditetapkan oleh Secretaris van Staat
Register : 24-08-2011 — Putus : 01-11-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan PN DEMAK Nomor 194_Pid_B_2011_PN_Dmk_HUKUM_01112011_PENGANIYAAN.rtf Tanggal 1 Nopember 2011 — M ARIF, DK
65 — 15
65 — 15
pegangan oleh semuapihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh PenuntutUmum ataupun Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupunoleh Hakim yang kesemuanya dilakukan dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan hukum = dankemanfaatan hukum serta perlindungan terhadap Hak HakAsasi Manusia (Human Rights), yang tentu' saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (PresumptionOf Innocense) sebagai landasan hukum universal dalam suatunegara yang berdasar atas hukum ( Rechts staat
Putus : 19-03-2012 — Upload : 13-02-2014
Putusan PN SOASIU Nomor -3/Pdt.G/2011/PN SS Tanggal 19 Maret 2012 — - Hi. JOHAN DE GORIO
- SARAH DE GORIO
- NURDIANA DE GORIO
- JUFRI DE GORIO
- MUCHLIS DE GORIO
- Drs. Hi. FELIX A. BAAY
- UMAR H. BAAY
- PT WEDA BAY NIKEL
- AMBO FRANS
- PERUS YULIS BANGGALA
- SEP ARBABEN
- KRIS ARBABEN
- TOMO TAKULING
- MINGGU TAKULING
- SON MATIAS
- JEFRI LISA
- BIE
- MARLATU
- MORIS
- JONI
- SIU HITO
- ABUBAKAR
- MUSI
- NOPI TAKULING
- SIUS
- YUS
- BONI
- NY. MARLINA
- LEE
99 — 43
99 — 43
Wonua, MA, selanjutnya diberi tanda T.I05;Fotokopi Staat der Coordinater, selanjutnya diberi tanda T.I06;Fotokopi Surat Kuasa tanggal 27 Desember 1977, selanjutnya diberi tanda T.I07;Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lelilef Sawai Nomor 10/KD/LS/VI/2011tertanggal 21 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda T.I08;Fotokopi Surat Daftar Landbouw Consessi Kepunyaan Bangsa Belanda DalamWilayah Sulawesi Utara/Tengah dan Maluku, selanjutnya diberi tanda T.I09;Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan
No. 03/Pdt.G/2011/PN.SS56Alatalat bukti mana setelah diperiksa dan dicermati oleh Majelis Hakim yang relevanuntuk membuktikan dalil jawaban para Tergugat a quo adalah bukti T.I04 berupa AkteVan Erfpacht dan terjemahannya bukti T.105, bukti T.I06 Staat der Coordinater danMeetbrief No. 9, bukti T.I09 Surat Daftar Landbouw Consessi Kepunyaan BangsaBelanda Dalam Wilayah Sulawesi Utara/Tengah dan Maluku, bukti surat T.II03 yangcocok dan sesuai dengan bukti T.III04 berupa Surat Badan Pertanahan Nasional
Putus : 06-02-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 15/G.Lain-lain/2016/PN-Niaga.Sby Jo. Nomor : 11/G.Lain-lain/2015/PN-Niaga.Sby. Tanggal 6 Februari 2017 — SUHARTONO, dkk
lawan
PT. LADANG RIZKY JAYA SENTOSA (dalam pailit), dkk
198 — 60
198 — 60
Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng.Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa NegaraKesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (recht staat) bukan Negarakekuasaan (macht staat) maka, apabila Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan NegeriSurabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapatlain, agar memberikan putusan seadiladilnya (ex aquo et bono).Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 49/Pid.C/2020/PN Blb Tanggal 16 Juli 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
ENCENG BIN ALM ROHMAN
32 — 17
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
ENCENG BIN ALM ROHMAN
32 — 17
Prt/PM/014/1957 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa IzinHalaman 32 dari 38 halaman putusan nomor 49/Pid.C/2020/PN BibPemiliknya atau Kuasanya (didasarkan atas Regeling op de staat van oorlogen beleg (S.1939582)), menjadi Penguasa Perang Pusat untuk daerahAngkatan Darat No.Prt/Peperpu/011/1958;Menimbang, bahwa selanjutnya Penguasa Perang Pusat untuk daerahAngkatan Darat No.Prt/Peperpu/011/1958 diubah dengan Peraturan PenguasaPerang Pusat No.Prt/Peperpu/041/1959.
Putus : 31-07-2017 — Upload : 04-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 745 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 31 Juli 2017 — PLEMON PANJAITAN VS PIMPINAN DAN PEMILIK PT MANDALA MULTI FINANCE,
93 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 745 K/Padt.SusPHI/2017bekerja didalamnya, harus tunduk dan taat kepada undangundang yangberlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia knususnya Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Bahwa dalam suatu negara hukum (rechts staat), hakhak privat setiapwarga negara (subjektive privat rechts) haruslah mendapat perlindungandari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain (in casuTergugat
Putus : 09-09-2015 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1824 K/PID.SUS/2015 Tanggal 9 September 2015 — RIZAL EFENDI
58 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indonesia sebagai negara salah satu negara hukum(rechts staat) sangat menghormati Miranda Principle ini.Komitmennya Indonesia terhadap penghormatan Miranda Principletelah dibuktikan dengan mengadopsi Miranda Principle ke dalamsistem Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara universal MirandaPrinciple meliputi:a. Hak untuk tidak menjawab atau diam sebelum diperiksadan/atau sebelum dilakukan penyidikan (a nght to remain insilent);b.
Pendapat ini sejalan dengan Memorie vanToelichting dan saran dari Raad van Staat yang bermaksud membuatsuatu perbedaan antara pengertian yang sempit dari oogmerk yangdiartikan sebagai naaste doel, yakni suatu richting van den wie/ atauSuatu sifat yang aneh dari suatu kehendak.
Register : 14-11-2011 — Putus : 20-09-2012 — Upload : 14-08-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 118/Pdt.G/2011/PN.Bpp Tanggal 20 September 2012 — - ANDREW SUTANTO - Direktur PT SEBATIN sebagai PELAWAN ;
Melawan :
1. Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq Kepala Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ( DJKN) Samarinda cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) Balikpapan sebagai TERLAWAN â I;
2. Katua Panitia Urusan Piutang Negara ( PUPN ) Cabang DKI Jakarta sebagai TERLAWAN âÂÂII;
3. Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktuir Jenderal Kekayaan Negara cq Kepala Kantor Wilayah XIII DJKN Samarinda cq Kepala KPKNL Jakarta I sebagai TERLAWAN III;
4. PT. Bank Mandiri ( Persero) Tbk disebut sebagai INTERVINIENT
160 — 34
160 — 34
Maka harus ditolakbutir 13 dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa pengumuman dan rencana lelang atassebidangPerintahjtanah SHGU No: 12/Keladen dan Segendang atas nama PT Sebatin sesuai SuratPenjualan Barang Sitaan Nomor: SPBS03/PUPNC .10.01/2010 tanggal 18 Oktober2010 tersebut tidak adil, dengan alasan sebagai berikut :aBong Kon Ho alias William Bong selaku Direktur Pt Sebatin telah dilaporkanmelakukan tindak pidana korupsi pada staat menerima failitas kredit dari PemohonIntervensi berdasarkan
dan tidakmelawan hukum;4 Bahwa Pengadiloan Negeri Balikpapan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Basl;ikpapanNo: 118/PDT.G/2011/PN.Bpp tanggal 15 Nopember 2011 antara lain memerintahkan kepadaTerlawan I untuk menangguhkan pelelangan barang agunan berupa SHGU No.12/ DesaKeledang dan Segendang yang terletak di Desa Keledang dan Segendang Kecamatan TanjungAru Kabupaten Pasir atas nama PT Sebatin , dengan alasan bahwa Pelawan akan melunasiseluruh kewajiban kredit PT Sebatin;5 Bahwa sampai dengan staat
Register : 24-11-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 P/HUM/2014 Tanggal 12 Februari 2015 — PT. KYUNG SEUNG GLOBAL;
1. BUPATI KABUPATEN BREBES., 2. DPRD KABUPATEN BREBES;
119 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu jika suatu Lembaga atauPejabat publik tertentu (staat organ, public office, public official) hendakmengatur, mengurangi hak, dan atau membebankan sesuatu kewajibantertentu kepada subyek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum,maka satusatunya bentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur halitu ddalah dalam bentuk undangundang, atau dengan kata lain bahwabentuk peraturan yang bersifat mengikat hanya diperkenankan apabilaperaturan itu secara eksplisit mendapatkan delegasi kewenangan
Register : 21-02-2013 — Putus : 15-05-2013 — Upload : 26-08-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 117/Pid.B/2013/PN.Bpp Tanggal 15 Mei 2013 — RONI ASMARA bin SYAHRANI,SH.
38 — 17
38 — 17
keluar darah, ada bekas seretan;Bahwa dari informasi yang saksi dapat, kejadian kecelakaan tersebut yaitu pada tanggal 26 Desember 2012malam, di Jalan Jenderal Sudirman Depan Kantor PT Trakindo Balikpapan, saat itu ayah saksi sedang pulangdari Pengajian naik sepeda motor , lalu ditabrak mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah belakang ,dan meninggal dunia;Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor yang dikendarai ayah saksi rusak parah;Bahwa atas kejadian yang menimpa ayah saksi, sampai staat
Register : 07-09-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 537/Pid.B/2015/PN.Jmb Tanggal 26 Nopember 2015 — HELMY SYUKUR Bin H. KEMAS ABDUL SYUKUR dan
CHAIRUDIN Als UDIN Bin H. KEMAS ABDUL SYUKUR
57 — 12
57 — 12
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 08-03-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 21 /Pid.B/2016/PN Sdw Tanggal 8 Maret 2016 — - JAI Anak dari RESEK (Alm)
- SAINUDDIN Anak dari PERAN (Alm)
70 — 20
70 — 20
Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yangbersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadapHak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asaspraduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara kita, yang nota bene telahmenobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
Register : 18-12-2015 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 245/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG Tanggal 14 Maret 2016 — MUJIONO; TOTOK IRAWAN; KOKO PRAYITNO; HARYONO; MIRA SEPUTRI, DKK; LAWAN; PT. KRIS SETIABUDI UTAMA (KSU);
72 — 36
72 — 36
uraian pada angka 15 (lima belas) dalam pokokperkara ini, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan HubunganIndustrial Jawa Barat Pada Pengadilan Negeri Klas 1.A Bandung JawaBarat untuk memberikan putusan agar TERGUGATmembayar kekurangan Uang Pesangon sebagaimana SURAT ANJURANdari Mediator Disnaker Kota bekasi ditambah Gaji Bulan April 2015sampai dengan Oktober 2015, THR tahun 2015, serta hakhak normatifyang biasa diterima oleh para PENGGUGAT;18.Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat
Putus : 09-07-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 77 /Pid.Sus/2015/PN.NNK Tanggal 9 Juli 2015 — UDIN Alias UNDING Bin SAILANG
19 — 11
19 — 11
benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara HAL 25 PUTUSAN NO :77/PID.SUS/201 5/PN.NNKkita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 06-03-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 29-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg. Tanggal 26 Juni 2019 — SRI WAHYUDI; Melawan; PT. Riung Mitra Lestari;
155 — 89
155 — 89
tentangKetenagakerjaan berbunyi: Pekerja/ouruh yang mengalami sakitberkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapatmelakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapatmengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua)kali, ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (4);17.Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat
Register : 10-11-2016 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 266/Pid.Sus/2016/PN Bna Tanggal 22 Februari 2017 — RAHMAD Bin Alm. ANSARI
30 — 7
30 — 7
Pid.Sus/2016/PN Bna.Doubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Putus : 07-08-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 PK/PDT/2017 Tanggal 7 Agustus 2017 — dr. RIA MASNIARI LUBIS, DKK VS KRISTON LAU, DKK
70 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
serangkaian perbuatan Para Tergugat tersebut dapatdikwalrfikasr sebagai Perbuatan Tanpa Hak dan Meta wan Hukum(onrechtmatigedaad), dan oleh karenanya guna melindungi hakhak sertakepentingan Penggugat atas tanah objek perkara, maka sangat urgendan relevan untuk "menghukum Tergugat s/d Tergugat V atau siapa sajayang menguasai tanah objek perkara agar segera mengosongkan danmenyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebanisesuatu hak apapun juga";Bahwa dalam suatu Negara Hukum RI (Rechts Staat
Putus : 09-07-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 79 /Pid.Sus/2015/PN.NNK Tanggal 9 Juli 2015 — AHMAD BASTIAN Als ABBAS Bin ABRAHAM
PATTAH
53 — 7
53 — 7
benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ; HAL 25 PUTUSAN NO :79/PID.SUS/201 5/PN.NNKMenimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Putus : 19-05-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 60 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk Tanggal 19 Mei 2014 — SAIFUL ASRI Bin ASKARI
53 — 21
53 — 21
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat