Ditemukan 691 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-07-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA TEMANGGUNG Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Tmg Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 2
18 — 2
./ 004,XXXX XXXX, Sejak Juni 2017 hingga gugatan ini diajukan.Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut diatasMajelis menilai bahwa, ketidak taatan Penggugat Rekonvensi mengikutiajakan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensiberalasan karena untuk menghindari adanya perselisinan antar keluarga yangberdiam di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi tersebut, sedangkan alasanlain yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan,sehingga Penggugat
Putus : 28-03-2012 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 3896/Pid.B/2011/PN.SBY Tanggal 28 Maret 2012 —
92 — 13
92 — 13
Terdakwa) dalam pengelolaan keuanganyang senyatanya milik YPTS sehingga dapat dihindari perbuatan penyelewengan terhadaphak dan kepemilikan YPTS terhadap ITATS itu sendiri namun sebaliknya justru terjadiketidak taatan dan tindakan penyimpangan dari prosedur yang tidak dipatuhi olehTerdakwa sehingga diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum ; Menimbang bahwa dengan demikian unsur Melawan Hukum telah terpenuhi ; Ad.4.
Register : 14-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PTUN SERANG Nomor 23/G/2019/PTUN.SRG Tanggal 4 September 2019 — Penggugat ;
SAADULLOH SYIROCH
Tergugat
BUPATI TANGERANG
160 — 184
160 — 184
Perlu dipahami oleh PENGGUGATbahwa Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutmerupakan bentuk perwujudan dari KETIDAK TAATAN PENGGUGAT dimanaMajelis Hakim pidana setelah memeriksa dan mengadili berdasarkan alatpembuktian hukum telah memutuskan bahwa Sdr.
Register : 05-05-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PA BOGOR Nomor Nomor 0450/Pdt.G/2014/PA.Bgr Tanggal 21 Juli 2014 — Pemohon
Termohon
44 — 23
44 — 23
memberi nafkkah kepadaPenggugat;Menimbang bahwa meskipun Tergugat terbukti tidak memberikan nafkahterhadap Penggugat sejak Tergugat pergi dan berpisah tahun 2009 hingga sekarang,namun sebagaimana bukti dalam pertimbangan konpensi tentang penyebab darikeretakan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat yang disebabkan adanya buktiPenggugat menjalin hubungan dengan lakilaki lain sebagaimana diakui Termohonmeskipun itu hanya sebatas tulisan di account dan email, namun itu termasuk sebuahbentuk ketidak taatan
Register : 04-03-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 377/Pdt.G/2019/PA.Bgr Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
35 — 13
35 — 13
hadhonah pun tidak ada kewajiban TermohonRekonpensi untuk memberikannya, untuk itu mohon MajelisHakim mengabulkan hak asuh anak diberikan kepadaTermohon Rekonpensi dan menolak tuntutan hak hadhonahdan i Pemohon Rekonpensi;2.13 Bahwa Termohon Rekonpensi menolak dengantegas dalil Rekonpensi dan i Pemohon Rekonpensi huruf C.18, C.19 dan C. 20 terkait rekonpensi tuntutan hak iddah,hak Mut' ah, nafkah, maskan, mahar yang masih terhutangdan kiswah.Hal ini sesuai dengan pendapat para ulamabahwa ketidak taatan
Register : 01-04-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 152/Pdt.G/2014/PN.JKT.BRT. Tanggal 13 Januari 2015 — NORMA TAN SURJASAPUTRA alias NORMA TAN KIEM LIENG; 1.NICO LIANDO 2.CHANG MEIY JING 3.ELNIE LIANDO 4.FERY, 5.ERVA LIANDO 6.ALI
44 — 16
44 — 16
yang lainnya bahwa ia hendak menghentikan sewanya,maka si penyewa meskipun Ia tetap menikmati barangnya, tidak dapat mengajukan tentangadanya suatu penyewaan ulang secara diamdiam" ;Menimbang, bahwa pada faktanya Para Tergugat sampai pada gugatan ini diajukanmasih menempati, menguasai secara tanpa hak atas objek sengketa, padahal atas dasarsuratsurat bukti somasi ( bukti P SA, P 6A, P 7A dan P 8) Para Tergugat harusnya sudahmeninggalkan atau mengosongkan untuk diserahkan kepada Penggugat, ketidak taatan
Putus : 29-07-2010 — Upload : 24-08-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 91-K/PM I-02/AD/VII/2010 Tanggal 29 Juli 2010 — KAPTEN AMIN KHASWIYANTO
66 — 30
66 — 30
KisaranProvinsi Sumatera Utara atau setidaktidaknya ditempat tempat yang termasuk wewenang hukum PengadilanMiliter l 02 Medan, telah melakukan tindak pidanaMiliter, yang menolak atau dengan sengaja tidakmentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunyamelampaui perintah sedemikian itu, diancam denganketidak taatan yang disengaja.1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang bertugasdi Yonif 126/KC pangkat Kapten Inf NRP 581451dengan jabatan Pabintal 126/KC.2.
Register : 05-10-2020 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN SOASIU Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sos Tanggal 26 April 2021 — Penggugat:
Hi. Muh. Tahir Abdullah
Tergugat:
1.Yuslan Idris
2.Rusna Ali
3.Rahima Ibnu
86 — 33
Hi. Muh. Tahir Abdullah
Tergugat:
1.Yuslan Idris
2.Rusna Ali
3.Rahima Ibnu
86 — 33
Bahwa akibat ketidak taatan oleh Tergugat I, Tergugat Il, danTergugat Ill terhap hukum maka beralasan menurut hukum untukmenghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III haruslah dibebankanseluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;Halaman 6 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2020/PN SosBahwa atas alasan alasan Penggugat sebagaimana yang terurai danterinci diatas Penggugat menyampaikan Kepada Ketua Pengadilan NegeriSoasio melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan MemutusPerkara
Putus : 07-06-2012 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 11/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg Tanggal 7 Juni 2012 — Drs. H. KOTOT KUSMANTO Bin KASMAN KUSUMO WIJOYO;
92 — 19
92 — 19
Dibahas, disusun dan ditetapkan dengan mengabaikan format, formal danformalisasi anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerahsehingga ketidak taatan atas perintah tersebut berarti mengabaikan prinsippertanggung jawaban hukum~ dan pertanggung jawaban prosedur dalampenyelenggaraan Negara sehingga merupakan perbuatan melawan hukumdalam pengertian formil dalam bentuk larangan terhadap prinsip sewenangwenang karena adanya kesempatan, sarana dan jabatan yang memegang kepadapenyelenggara
Dibahas, disusun dan ditetapkan dengan mengabaikan format, formal danformalisasi anggaran sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangan daerahsehingga ketidak taatan atas perintah tersebut berarti mengabaikan prinsippertanggung jawaban hukum dan pertanggung jawaban prosedur dalampenyelenggaraan Negara sehingga merupakan perbuatan melawan hukum dalampengertian formil dalam bentuk larangan terhadap prinsip sewenangwenangkarena adanya kesempatan, sarana dan jabatan yang memegang kepadapenyelenggara
Register : 01-04-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN TEGAL Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Tgl Tanggal 5 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
180 — 43
180 — 43
Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yangdilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yangmengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukanantara lain melalui:1). penurunan suku bunga Kredit;2). perpanjangan jangka waktu Kredit;3). pengurangan tunggakan bunga Kredit;4). pengurangan tunggakan pokok Kredit;5). penambahan fasilitas Kredit; dan/atau6). konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.Sehingga sangat jelas atas ketidak taatan pihak TERGUGAT.!
Register : 16-01-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 1-K/PM.III-16/AD/I/2019 Tanggal 5 Maret 2019 — - Terdakwa Nama lengkap : SAMâÂÂUN
Pangkat / NRP : Serka / 21060231260586
J a b a t a n : Batih Kibant
K e s a t u a n : Yonif 725/Wrg
- Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970
143 — 74
143 — 74
Putusan Nomor 1K/PM III16/AD/I/2019MenimbangMenimbang= Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilainilaiyang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajuritkhususnya tentang ketidak taatan Terdakwa kepada hukumdengan menggunting dalam lipatan di kesatuannya sendiri. Perbuatan Terdakwa dapat beresiko membahayakanapabila senjata api tersebut tidak dapat ditemukan kembali.
Putus : 21-09-2015 — Upload : 10-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 454 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 21 September 2015 — PT. DEWI SAMUDRA KUSUMA VS 1. SULISTIYOWATI, DKK
81 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
perkara a quo masuk ke dalam perselisihanhubungan kerja;3) Bahwa Judex Facti dalam perkara a quo yaitu Ketua Majelis Hakim danAnggota Majelis Hakim II lagilagi lalai dalam memenuhi syaratsyaratyang diwajibkan oleh undangundang sebab putusan tersebut tidak cukuppertimbangan, tidak ada dasar hukum yang jelas (Vide Pasal 53 ayat 2UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).Dalam pertimbangan halaman 98 alinea terakhir menyatakan bahwaMenimbang, yang menjadi pertanyaan, apakah ketidak taatan
Register : 04-01-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA SEMARANG Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Smg Tanggal 2 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 11
44 — 11
bahwa dari buktibukti yang diajukan oleh PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ditemukan fakta hukum bahwa kalaupunterbukti antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisahranjang dan keduanya sudah tidak melaksakan hak dan kewajiban sebagaisuami isteri, hal itu Karena disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaranyang sangat tajam, sehingga pelaksanaan kewajiban baik oleh PenggugatRekonvensi maupun oleh Tergugat Rekonvensi dilakukan diluarkemampuannya bukan karena ketidak taatan
Register : 26-01-2015 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 026-K/PM.II-09/AD/I/2015 Tanggal 30 Maret 2015 — SERKA MOHAMAD NAWAWI
48 — 18
48 — 18
yanglainnya yaitu tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin dan perkaranya sudahdiputus oleh Mahmil I09 Bandung dengan putusan berupa pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan sesuai putusan Nomor : PUT 201K/PM.I09/AD/X/2014tanggal 3 Nopember 2014, dan Terdakwa pernah melakukan tindak pidanaDesersi dan perkaranya sudah diputus oleh Mahmil I09 Bandung denganputusan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sesuai PutusanNomor : PUT 199K/PMI09/AD/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 yangmencerminkan ketidak taatan
Register : 23-08-2018 — Putus : 02-11-2018 — Upload : 14-03-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 86-K/PM III-16/AD/VIII/2018 Tanggal 2 Nopember 2018 — Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970
Terdakwa
MUH. ISRAN ARMAN, Pratu NRP 31120217401092
138 — 171
138 — 171
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajuritkhususnya ketidak taatan Terdakwa kepada hukum sertapenekanan dan perintah dari pimpinan TNI.2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintahyang sedang gencargencarnya memberantas kejahatanpenyalahgunaan Narkotika.3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNIAD khususnya nama baikkesatuan Terdakwa Yonif 700/WYC dimata masyarakat.4.
Register : 05-03-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 6/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Pgp Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
YULIZAR SUSIAWAN
Tergugat:
HOTEL GRAND ORION
75 — 6
YULIZAR SUSIAWAN
Tergugat:
HOTEL GRAND ORION
75 — 6
Sehingga berakibat PenggugatRekovensi mengalami kerugian waktu pelayanan bisnis jasa perhotelandan berdampak negatif imagenya buruk pelayanan terhadap tamu/wisatawan yang menginap, karena ketidak taatan Para TergugatRekovensi melaksanakan perintah dan menaati peraturan.
Register : 13-02-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Atb Tanggal 10 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 29
101 — 29
Bahwa ; Hari Sabtu tanggal 17 November 2018 Guido MeoPenggugat II (dua) bersama Dominikus Moruk pergi melapor di PosekNamfalus atas ketidak taatan pada larangan dari Polisi, Kepala Desa,dan Kepala Dusun tadi pagi itu Pak Polisi tidak bertindak ataspelanggaran terhadap larangan itu malah Polisi katakan bahawa ; kamisudah pergi melarang ulangulang tetapi begini terus dan maubagaimana.
Register : 16-12-2019 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 6797/Pdt.G/2019/PA.Cbn Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
659 — 836
659 — 836
surat gugatannya poin 11 menyatakan bahwa jika hadhanah diberikankepada Penggugat, Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugatselaku ayah kandungnya, untuk mengunjungi ke tiga nakanya, sertamemberikan perhatian dan kasih sayaing;;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, majelishakim berpendapat bahwa nafkah anak adalah kewajiban orang tua terutamaBapak untuk membiayai keperluan hidupnya secara berkelanjutan sampailanak dewasa dan mandiri, tidak ada hubungannya dengan ketidak taatan
Register : 03-07-2014 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PT JAKARTA Nomor 192/PID/2014/PT.DKI Tanggal 18 Agustus 2014 — RAHMAN ARIF,SE,MM.
88 — 42
88 — 42
Dansurat pembinaan dari otoritas pengawas bank yang demikian merupakan buktibahwa telah terjadi ketidak taatan bank terhadap ketentuan dalamUU Perbankan dan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagiMenimbang, bahwa demikian juga dengan surat kesanggupan/pernyataan yang dibuat oleh bank untuk melakukan sesuatu dalam jangkawaktu tertentu, yang merupakan respon terhadap surat pembinaan yangdikeluarkan oleh otoritas pengawas bank, juga merupakan bukti bahwa telahterjadi ketidaktaatan bank
terhadap ketentuan dalam UU Perbankan danperaturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagiMenimbang, bahwa surat pembinaan yang dikeluarkan oleh otoritaspengawas bank dan respon dari bank atas surat pembinaan berupa suratkesanggupan/surat pernyataan dari bank, dikenal dengan Cease and DesistOrder (CDO), dengan demikian Cease and Desist Order (CDO) merupakanbukti terjadinya ketidak taatan bank terhadap ketentuan dalam UU Perbankandan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bank
Putus : 16-02-2015 — Upload : 16-03-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Smg Tanggal 16 Februari 2015 — Sulistyowati, DKK. (PEGGUGAT)
MELAWAN
PT. Dewi Samudra Kusuma (TERGUGAT)
87 — 22
87 — 22
dapat menerima anjuran ini, maka ParaPenggugat membawa masalah ini ke Peradilan Hubungan industrial untukmendapatkan putusannya;Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan agar dinyatakan PHK dengandiberikan pesangon sebagaimana juga diajurkan oleh Tim Mediasi dariDisnaker, namun Tergugat menyatakan (dalam jawabmenjawab) bahwa paraPenggugat melanggar Peraturan Perusahaan dengan tidak masuk kerja,sehingga tidak berhak mendapatkan pesangon sama sekali;Menimbang, menjadi pertanyaan, apakah ketidak taatan