Ditemukan 836 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sbaat stbat stat saat surat stabat sutaat start satat strat staaf staar
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 09-07-2019 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 697/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 8 Juni 2020 — Penggugat:
I Gusti Ngurah Alit Yusa
Tergugat:
1.Yoe Gunawan
2.Desak Putu Murni
3.Triska Damayanti,SH
4.I Nyoman Mustika, SH,M.Hum
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar
68 — 48
  • Denpasar Nomor 706/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 1Maret 2018 dan diperkuat lagi dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor78/Pdt/2018/PT.Dps tanggal 18 Juli 2018 dan telah mempunyai kekuatanhukum tetap sejak tanggal 11 September 2018, Oleh karena itu selayaknyatuntutan Provisi Penggugat ditolak seluruhnya ;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisionil dari Penggugat Majelisberpendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa tuntutan provisionil diatur di dalam BR.v (Regement ofde Bungerlijke Rechts Vordering, Staat
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-03-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 22-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 31/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 6 Juni 2017 — Pembanding/Penggugat : PT. NUSA INDAH KALIMANTAN PLATATION (NIKP)
Terbanding/Tergugat II : Kepala Desa Tepian Langsat
Terbanding/Tergugat III : CAMAT Kecamatan Bengalon
Terbanding/Tergugat I : ABDULLAH
61 — 34
  • KantorRepresentative di SP3 Desa Swarga Bara, Kecamatan SangataUtara, Kabupaten Kutai Timur diwakili oleh Tuan Chin Po Peng,pekerjaan Direktur Utama NIKP, dalam hal ini diwakili oleh AndrisPatolamo Sakudu, SH dan Sri Winarti,SH Advokad dari LembagaBantuan Hukum Garuda Borneo, beralamat di Jalan Etam RT.12Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong Kalimantan Timurberdasarkan Surat Kuasa Khusus tangga 15 Maret 2016 , dan padatingkat banding diwakili oleh Stepanushok,SH.MH beralamat diJalan Indra Kila Staat
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 22-08-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 63/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Mdn
Tanggal 9 Oktober 2014 — - SETIANI (PENGGUGAT I) - SUHERY (PENGGUGAT II) - SHELLA PRATOWO (PENGGUGAT III) - MILAWATI (PENGGUGAT IV) - RINI HAMDANI (PENGGUGAT V) - SUMARTINI (PENGGUGAT VI) - ERMAWATI (PENGGUGAT VII) - RAHMADANI (PENGGUGAT VIII) - SURYANI (PENGGUGAT IX) - KELANA ADI SANJAY (PENGGUGAT X) - BOY NANANG (PENGGUGAT XI) - SITI AISAH (PENGGUGAT XII) - HIDAYAT (PENGGUGAT XIII) - HARUN MATONDANG (PENGGUGAT XIV) - RIZAL YUSALDI (PENGGUGAT XV) - MUHAMAD RIDWAN (PENGGUGAT XVI) - EFFENDI (PENGGUGAT XVII) - ROSLINA PERANGIN ANGIN (PENGGUGAT XVIII) - SHELLA MIRANDA (PENGGUGAT XIX) - SAIDI (PENGGUGAT XX) - SUNARDI (PENGGUGAT XXI) - SUSWIADI (PENGGUGAT XXII) - Drs.H.ISMED (TERGUGAT)
86 — 10
  • Bahwa dalam suatu Negara Hukum (Rechts Staat), hakhak privat setiapwarga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungandari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain ( incasuTergugat ), oleh karenanya Para Penggugat selaku pihak yang telahdirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan inimemohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan IndustrialPada Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan.DALAM PROVISI1.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-06-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 518/Pid.Sus/2017/PN Dps
Tanggal 13 September 2017 — Penuntut Umum:
Ni Luh Oka Ariani Adikarini, SH.,MH
Terdakwa:
Ikhram D. Mile
76 — 27
  • beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwaterdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocense) dinegara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yangberdasar atas hukum (Recht Staat
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 17-12-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT PONTIANAK Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK
Tanggal 30 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUS SUPRIYANTO, SH
Terbanding/Terdakwa : HERKULANUS LIDIN
421 — 121
  • 1 (satu) bundel foto copy Daftar Ry Staat Penanaman Kelapa Sawit Afdeling 250 Ha Blok 1, Blok 2, Blok 3, Blok 4, Blok 5, Blok 6, Blok 7 dan Blok 8.
  • 1 (satu) bundel foto copy Inventaris Afdeling Kebun kembayan inti bulan September 2016.
  • 1 (satu) bundel asli Naskah Serah Terima Jabatan Manajer Kebun Inti Kembayan tanggal 10 Oktober 2012 dari Mahmud Hamzah Damanik kepada Hamonangan Silitonga.
  • 1 (satu) lembar foto copy Surat PT.
    XIIl Nomor 46 Notaris HarunKamil, SH tahun 1996.1 (Satu) bundel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII(Persero) Nomor : 13.00/KPTS/R/01/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentangSusunan, Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PT PerkebunanNusantara XIII (persero).1 (Satu) bundel foto copy Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor : AHUAH.01.030202566 tanggal 19 Desember 2017 tentang PerubahanSusunan Direksi PTPN XIII tahun 2017.1 (Satu) bundel foto copy Daftar Ry Staat
    XIII Nomor 46 Notaris HarunKamil, SH tahun 1996.1 (Satu) bundel foto copy Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan NusantaraXIII (Persero) Nomor : 13.00/KPTS/R/01/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentangSusunan, Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PT PerkebunanNusantara XIII (persero).1 (Satu) bundel foto copy Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor : AHUAH.01.030202566 tanggal 19 Desember 2017 tentangPerubahan Susunan Direksi PTPN XIII tahun 2017.1 (Satu) bundel foto copy Daftar Ry Staat
    Notaris Harun Kamil, SH tahun 1996.90) 1 (Satu) bundel foto copy Surat Keputusan Direksi PT PerkebunanNusantara XIll (Persero) Nomor : 13.00/KPTS/R/01/2012 tanggal 15Maret 2012 tentang Susunan, Pembagian Tugas dan WewenangAnggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XIII (persero).91) 1 (satu) bundel foto copy Surat Kementrian Hukum dan Hak AsasiManusia RI Nomor : AHUAH.01.030202566 tanggal 19 Desember 2017tentang Perubahan Susunan Direksi PTPN XIII tahun 2017.92) 1 (Satu) bundel foto copy Daftar Ry Staat
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pilkada
Register : 15-02-2013 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 4/G/2013/PTUN-TPI
Tanggal 18 Juni 2014 — AGUSTINUS PURBA; MELAWAN 1. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU; 2. SARITA PATTIASINA, SE;
130 — 58
  • Hukum administrasi negaraitu menurut kata Oppenheimmemperhatikan negara dalam keadaan bergerak.Dengan demikian, jelaslah bahwa penerbitan Obyek Sengketa yang dilakukan olehTergugat adalah termasuk dalam wilayah staat in beweging (negara dalam keadaanbergerak), oleh karenanya tergolong dalam hukum administrasi negara yang menjadikompetensi Peradilan Tata Usaha Negara;Keempat, secara norma perundangundangan, terdapat perbedaan fundamental ataskewenangan Gubernur dalam menerbitkan Keputusan tentang
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 26-02-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 38/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 5 Juni 2018 — Pembanding/Penggugat : Susi Lenggogeni Diwakili Oleh : ADITIA BAGUS SANTOSO, S.H., Dkk
Terbanding/Tergugat I : Capten Czi. ERMAN
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru
Terbanding/Tergugat III : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Terbanding/Turut Tergugat I : Legium Veteran Republik Indonesia Daerah Riau
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau
100 — 61
  • diatas, namun dalam hal adanya langkah aparat keamanandalam hal ini Kodim 0301/Pbr yang melayangkan Surat Peringatan yangkesekian kali untuk Pengosongan Yayasan ITTR (foto copy terlampir) (BB.7)LVRI sama sekali tidak pernah disinggung bahkan tembusan surat saja tidakHalaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2018/PT PBRpernah ada, kewenangan Kodim 0301/Pbr menurut hemat TURUTTERGUGAT merupakan kewenangan fungsi Kegamizunnan yangmengawasi asset okupasi dimana Pemerintah dalam keadaan darurat SOB(staat
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-03-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 86/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Tergugat I : MANIUR SITUMORANG Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Pembanding/Tergugat II : KASMIN SUGIRO SITUMORANG Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Pembanding/Tergugat III : ROTULUS SITUMORANG Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Pembanding/Tergugat IV : SANJALI SITUMORANG Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Pembanding/Tergugat V : DATO SITUMORANG Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Pembanding/Tergugat VI : JALES SITUMORANG Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Pembanding/Tergugat VII : TUPPAK SITUMORANG Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Pembanding/Tergugat VIII : KADIR SITUMORANG Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Pembanding/Tergugat IX : ALEM SITUMORANG Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Pembanding/Tergugat X : JUNSOK SITUMORANG Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Pembanding/Tergugat XI : IDA RUBINEM Diwakili Oleh : BINARIS SITUMORANG, SH
Terbanding/Penggugat I : MAROLOP SINAGA
Terbanding/Penggugat II : PINTA HASOLOAN SIN
87 — 82
  • JUMAING SINAGA adalah Pemilik Kampung (Huta) Sipuli,besera arealnya yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Palipi,Kabupaten Samosir sebagaimana termuat dalam staat under 465, Register III190 No.110 tanggal 1 Juli 1908 , sebagaimana termuat dalam salinan dariBoekoe Radja Bioes Samosir Hoendoelan Palipi No.5 yang disalin sesuaibunyinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 juli 1977Bahwa Op.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Pertanahan
Register : 23-05-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 16-01-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 30/G/2012/PTUN.Smg.
Tanggal 18 Oktober 2012 — NY. KATI Melawan 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIOANAL PROPINSI JAWA TENGAH 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
85 — 28
  • Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman2angka 4 dan 5 yangmenyatakan;Bahwa mBok Sosemito alias Daliyem semasa hidupnya jugamempunyai I ( satu ) staat tanah hak sanggan tanah, tercatatdalam BUKU C.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 25-08-2020 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 31 Maret 2021 — Penggugat:
KARMIAN SIDABUTAR
Tergugat:
SINAR ABADI SIDABUTAR
73 — 46
  • Parmonangan, Nama Radja: Mian,Marga: Sinaboetar, Wiens besluit: Contr, Datumoen nummer: 27409 463,pangkat: K, Staat Under: 1257, Register: VIII 272, ditandatangani olehPanitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung (M.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 25-08-2020 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 72/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 31 Maret 2021 — Penggugat:
KARMIAN SIDABUTAR
Tergugat:
SINAR ABADI SIDABUTAR
46 — 25
  • Parmonangan, Nama Radja: Mian,Marga: Sinaboetar, Wiens besluit: Contr, Datumoen nummer: 27409 463,pangkat: K, Staat Under: 1257, Register: VIII 272, ditandatangani olehPanitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung (M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-12-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 489 K/Pdt/2013
Tanggal 19 Desember 2014 — DENI SETYAWAN NUGROHO,dkk vs PANGLIMA KOMANDO CADANGAN STRATEGIS ANGKATAN DARAT (PANGKOSTRAD), dkk
291 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 489 K/Pdt/20134444jika diperbolehkan mengatur tentang halhal yang terkait dengan rumahmaka tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundangundanganyang lebih tinggi (lex superior derogat legi inferiori);Tindakan pengosongan paksa pada dasarnya merupakan perbuatan mainHakim sendiri yang sangat bertentangan dengan kepatutan dan hukum yangberlaku dalam sebuah bangunan Negara Hukum, karena dalam pasal 1UUD 1945 dikatakan Indonesia Negara hukum (Recht Staat bukanMachstaat) sehingga bertentangan
Pengadilan PN LANGSA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 20-08-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN LANGSA Nomor 52/Pid.sus/2014/PN Lgs
Tanggal 20 Agustus 2014 — H.T. MIFTAHUDDIN Bin T.M. ALI AHMAD.
53 — 5
  • a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-03-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 201/Pid.Sus/2017/PN. Dps
Tanggal 4 Juli 2017 — MUHAMMAD SHAHZADI Bin SHARIFF
32 — 12
  • beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocense) dinegara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yangberdasar atas hukum (Recht Staat
Pengadilan PN SRAGEN Perdata
Register : 22-07-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN SRAGEN Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Sgn
Tanggal 16 Desember 2019 — Penggugat:
1.WAGIMIN
2.WAGIMAN
3.WAGIYEM
4.WAGINO
5.H. WAGIYO, S.H
6.HARGINI
Tergugat:
1.HARSO
2.WARSO
3.SUDIMAN
4.PAIMAN Alias LOTOK
5.SUSIANI alias SAMINAH
Turut Tergugat:
1.BENDOT
2.NINTIL
3.EDEL
4.DOMBEL
5.GANJAR BASUKI
6.BAYU ANGGORO
7.GALIH BIMO HANDOYO
8.SUMINI
9.SUROSO
10.HARDI
11.WARSI
12.RANI
13.ANTO
14.KARNI
15.SUMIRAH
16.SEMAN
73 — 8
  • Bahwa semenjak terjadinya jual beli tanan sawah sebelah selatan 1/2bahu atau seluas 3.250m* (sepatok) antara Pawirosuwito alias Parnodengan Mbok Kartosuwito alias Karsinem, karena pada saat itu) adaperaturan tanah sawah tidak boleh dipecahpecah, maka tanah sawah yangdibeli oleh Mbok Kartosuwito alias Karsinem statusnya adalah numpangStaat / titip staat kepada Pawirosuwito alias Parno.10.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-05-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 66/G/2017/PTUN.BDG
Tanggal 27 September 2017 — Penggugat:
PT TIARA MULYA SEJAHTERA
Tergugat:
Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi II wilayah II Propinsi Jawa Barat
136 — 57
  • memuat prinsip/kaidah hukum, bahwasetiap penerbitan surat keputusan tata usaha negara olehbadan atau pejabat tata usaha negara yang didasarkan padaSuatu perjanjian atau dimaksudkan untuk timbulnya (diakhiri)dengan suatu perjanjian, maka surat keputusan tata usahanegara tersebut melebur (oplosing) kedalam hukum Perdata,karena dalam melakukan perjanjian badan atau pejabat tatausaha negara kedudukannya dianggap sejajar dengan lawanberkontraknya yaitu warga masyarakat (Orang atau badanhukum perdata) (staat
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus PHI
Register : 02-06-2016 — Putus : 28-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Tjk
Tanggal 28 September 2016 — paiman lawan pt.santosa agrindo
144 — 173
  • Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapatperlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain(incasu Tergugat), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telahdirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan ini memohonmengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada PengadilanNegeri Tanjung Karang untuk mendapatkan keadilan..
Pengadilan PN WAINGAPU Pidana Umum Penadahan
Register : 20-11-2013 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN WAINGAPU Nomor 90/PID.B/2013/PN.WNP
Tanggal 10 Februari 2014 — - UMBU HUKI PALANGGARINGU Alias UMBU FERDI
58 — 30
  • Beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwaTerdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption OfInnocense ) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-04-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 07-07-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 16/PDT.G/2015/PN TGR
Tanggal 30 Maret 2016 — 1.HUSIN 2.NANANG 3.ASNAN Alias ASNAN N 4.JUM 5.SYAMSIAR Alias SAMSIR 6.JAMRAN/LON 7.A.W. CUNIANSYAH 8.YUSNI 9.SAHIRUDIN 10.ASNAH 11.SYAHRUL 12.ISNAWATI 13.RUKAYAH 14.SAIMI 15.MAHLAN X 1.PT. BERINGIN JAYA ABADI
138 — 15
  • Disampingitu, perbuatan yang demikian jelas bertentangan pula dengan asas hukumumum negara hukum (rechts staat) dan asasasas penyelenggaraanpemerintah yang patut (good governance), yaitu:a. asas tidak menyalahgunakan kekuasaan;b. asas tidak bertindak sewenangwenang;c. asas kepastian hukum;d. asas memenuhi harapan yang ditimbulkan;e. asas perlakuan yang jujur;f. asas kecermatan;g. asas keharusan ada motivasi dalam tindakan.Bahwa kerugian immateriil yang ditimbulkan akibat tindakan Para Tergugatutamanya
    Disamping itu,perbuatan yang demikian jelas bertentangan pula dengan asas hukum umumnegara hukum (rechts staat) dan asasasas penyelenggaraan pemerintahyang patut (good governance), yaitu:a. asas tidak menyalahgunakan kekuasaan;b. asas tidak bertindak sewenangwenang;Pts.
    Lo/Pdat.G/ZUL5/PN.1fg, Hal. 74 darl LoZ Halaman(rechts staat) dan Asasasas Penyelenggaraan Pemerintah yang Patut (goodgovernance);10.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-02-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 778 PK/Pdt/2016
Tanggal 24 Februari 2017 — 1. KURT SAULICH, DK. VS 1. IDA BAGUS PUTU RACI, DK.
198 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Aktasebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka yang digunakan adalahAkta yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;Mengenai terjemahan, UndangUndang menyatakan sebagai suatukeharusan (een gebod) dan mengenai kata diterjemahkan teks asli padaPasal 28 ayat 2 PJN berbunyi:beeeee zal hun ene vertolking der akte door de notaris en indien dezedaartoe niet in staat is, door enen tolk, worden voorgehouden,Arti teks asli ini adalah: .... suatu terjemahan harus dijelaskan