PUTUSANNomor 97/PID/2017/PT BNA.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Hasanuddin Bin Abdul Kadir;Tempat lahir : Jamur Batang;Umur/Tanggal lahir : 30/1 Juli 1986;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Gampong Peunaron Baru Kecamatan SerbaJadi Kabupaten Aceh Timur;Agama : Islam

Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;9.

Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ TipikorBanda Aceh, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September2017;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 7 Juli 2017Nomor 97/Pen.Pid/2017/PT BNA tentang penunjukan Majelis Hakim; Berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 72/Pid.B/2017/PN Lskdan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;Setelah membaca pula Surat Dakwaan dari Kejaksaan

Sus - Tipikor / 2014 / PN Dps

Sus Tipikor / 2014 /PN DpsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana korupsi pada tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,dalam perkara Para Terdakwa :Nama LengkapTempat lahirUmur / Tgl lahir WAYAN BUDIASA, SE. ;Angantaka Badung ;50 Tahun / 10 Nopember 1964. ;Jenis kelamin Lakilaki. ;Kebangsaan Indonesia ;Tempat tinggal Link.

TIPIKOR. Smg

TIPIKOR. Smg.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas nama para terdakwa :1. Nama lengkap : K.H.NURUL HUDA,MA Bin M.SAKDULLAH.

Menyatakan bahwa Pengadilan TIPIKOR Semarang tidak berwenangmengadili perkara ini, atau Dakwaan tidak dapat diterima.atau surat Dakwaandinyatakan batal demi Hukum.;3. Menyatakan perkara tidak diperiksa lebih lanjut dan membebaskan TerdakwaI dari Dakwaan ;4. Menyatakan bukan perkara pidana, dan Majelis tidak berwenangmengadilinya ;5.

Menyatakan Pengadilan Tipikor pada Pangadilan Negeri Semarangberwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor98/Pid.Sus/2011/PN,Tipikor Smg atau nama Para Terdakwa 1. K.H.M.115NURUL HUDA,M.A bin M.SAKDULLAH. dan Terdakwa 2.MOCHAMAD GHOFAR bin H.HUFRON.3: Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No,Rrg Perk.Pds04/03.31./FT,1/12/2011 atas nama Para Terdakwa ; 1. K.H.M. NURULHUDA,M.A bin M.SAKDULLAH. dan Terdakwa 2.

diterima.Bahwa menurut ahl, kewajiban user yang menggunakananggaran dapat dianggap selesai karena sudah melaporkanpenggunaannya kepada pemilik anggaran dalam hal iniEksekutif, karena tidak ada teguran maka sebetulnya tidak adamasalah dan sudah disetujui, dapat disimpukkan bahwapertanggung jawaban disetujui karena tidak ada keberatan daripihak Eksekutif selaku pemilik anggaran.Bahwa menurut ahli, untuk menentukan adanya kekeliruandalam suatu Keputusan Pejabat Negara, maka bukanmerupakan wewenang Pengadilan Tipikor

TIPIKOR. Smg

TIPIKOR. Smg.DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas nama Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/ Tgl.LahirJenis kelaminKebangsanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan: Tanti Ambar Susanti, ST binti Suwandi ;: Semarang ;: 32 tahun/ 29 Mei 1978 ;: Perempuan ;: Indonesia ;: Jl.

PUTUSANNo. 1970 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ZAINUL ARIFIN ;Tempat lahir : Jember;Umur/tanggal lahir : 36 tahun/12 April 1974;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Kartin' No. 42, Rt. 002/Rw.

Syamsul RakanChaniago, SH.MH., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantu olehPurwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttid./ Prof. Abdul Latief, SH.MH. ttd./DR. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.Panitera Pengganti ;ttd.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 10 September2015 Nomor : 20/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk tentang penunjukanMajelis Hakim yang mengadili perkara ini; 3. Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera,tanggal 11 September 2015, No.20 / Pen. PP/ 2015 /PN. Yyk.4. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 14 September2015 Nomor : 20/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN. Yyk tentang penetapanNari SiIDANQ; 2+ on wn nnn nnn non nen non on on nee nn nnn nee ene nn ne5.

Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatuntuk perpanjangan penahanan sejak tanggal 22 Maret 2017 sampaidengan tanggal 20 April 2017;. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan 19 Juni 2017 ;. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKlJakarta sejak tanggal20 Juni 2017 sampai dengan 19 Juli 2017 ;.

Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 18 Juli 2017 No. 206/Pen.Pid/TPK/2017, sejaktanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal O07 Agustus 2017 No.218/Pen.Pid/TPK/2017/PT.DKI, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampaidengan tanggal 15 Oktober 2017;10.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI, sejaktanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan

penerimaan honor panitia berikut bend 26 (ASLD;Surat Perintah Pembayaran (Fotokopi dilegalisir);Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dan Penerimaan Ganti Rugi berikutlampirannya (ASLD;Fotocopy Buku Register Keterangan Tanah Kecamatan Nanggulan KabupatenKulon Progo ;Dikembalikan kepada Pemkab Kulon Progo ;8 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiYogyakarta Nomor: 02/TIPIKOR

No. 02/TIPIKOR/2014/PTY., dan Nomor : 02AKS/Akta.Pid.Sus/2014/P.Tpkor.Yk., jo No. 19/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk., jo.

PutusanNomor : 02/TIPIKOR/2014/PTY., terasa menambah berat bebanhidup yang Pemohon Kasasi dan Keluarga alami ;Sejak ditetapkannya Pemohon Kasasi sebagai Tersangka sampai sebagai Terdakwadugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah TPA sampah BanyurotoKecamatan Nanggulan Tahun 2006. Pemohon Kasasi dan keluarga sudah merasakanberatnya beban hidup yang Pemohon Kasasi tanggung.

, atau apakah caramengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, danapakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(UndangUndang No. 8 Tahun 1981);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umumtersebut dapat dikabulkan, dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor: 02/TIPIKOR

UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA /PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WATES tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor: 02/TIPIKOR

PADA PENGADILANTINGGI DKI JAKARTA YANG TELAH MENGUATKAN JUDEX FACTIPENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSATHal. 35 dari 51 hal.

Nomor : 970 K/PID.SUS/201436MENGENAI TERBUKTINYA DAKWAAN SUBSIDIAIR JAKSA/PENUNTUTUMUM ADALAH TIDAK DISERTAI DENGAN PERTIMBANGAN HUKUMSERTA ALASANALASAN TERLEBIH DAHULU SEPERTI YANGDIWAJIBKAN UNDANGUNDANG SEHINGGA MERUPAKANPERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK CUKUP (ONVOLDOENDEGEMOTIVEERD), KARENA HANYA MEMBENARKAN DAN MENGAMBILALIH BEGITU) SAJA PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIPENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSATTANPA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA SENDIRI.Hal ini dapat dilihat dalam

harusdibatalkan;c Putusan Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972menyatakan putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukupdipertimbangkan;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah seharusnya PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalamPerkara Pidana Nomor : 37/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 18 Desember 2013dibatalkan karena tidak ada pertimbangan yang jelas atau tidak cukuppertimbangannya.3 BAHWA JUDEX FACTI PENGADILAN TIPIKOR

Thomas Patriadan Zulvia adalah sesuai dengan tugas dan kewenangan masingmasing, jadisama sekali tidak ada bentuk kerjasama untuk melakukan tindak pidana korupsidalam perkara ini.BAHWA JUDEX FACTI PENGADILAN TIPIKOR PADA PENGADILANNEGERI JAKARTA PUSAT dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuanhukum pembuktian sebagaimana mestinya, yaitu menerapkan ketentuan Pasal185 ayat (6) KUHAP DALAM MEMBUKTIKAN ADANYA KERUGIANNEGARABahwa apa yang menjadi perhitungan dari BPKP mengenai selisih antaraharga dari

Bahwa Majelis Hakim menilai kebenaran keterangan saksi seharusnyadengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antara keterangansaksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alatbukti.Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi, Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimanamestinya, dalam hal ini tidak mempertimbangkan faktafakta

No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Negeri Tipikor danberdasarkan Keputusan Mahkamah agung RI No.022/KMA/SK/I1/2011 tanggal 07februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Makassaryang meliputi wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yang berwenang memeriksa danmengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruhmelakukan atau turut melakukan perbuatan secara melawan hukum yakniperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yangdapat merugikan

No.46 Tahun2009 Tentang Pengadilan Negeri Tipikor dan berdasarkan Keputusan Mahkamahagung RI No.022/KMA/SK/11/2011 tanggal 07 februari 2011 Tentang PengoperasianPengadilan Tipikor Pada Pengadilan Makassar yang meliputi wilayah Sulawesi Selatandan Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi,Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugasmenjalankan suatu jabatan Umum secara terus menerus atau untuksementara waktu dengan sengaja memalsu bukubuku atau

No.46 Tahun 2009 Tentang PengadilanNegeri Tipikor dan berdasarkan Keputusan Mahkamah agung RI No.022/KMA/SK/11/2011 tanggal 07 februari 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Tipikor PadaPengadilan Makassar yang meliputi wilayah Sulawesi Selatan dan Barat yangberwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi telah turutserta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan percobaan,pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak PidanaKorupsi, Perbuatan tersebut dilakukan oleh

Bahwa adapun terhadap kegiatan Pangadaan Mesin Generator danRumah Mesin pada Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenHalmahera Utara, Penggugat telah di tuntut dalam Perkara TIPIKOR diPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, danoleh Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternatetelah memutuskan Penggugat bersalah memenuhi unsurunsur Pasal 3Jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebafgai mana telah di ubah dengan UU RI No

Penggugat dan kawankawan menjalani proses peradilanHalaman 32 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN.ABNdi Pengadilan Tipikor Ternate pada Pengadilan Negeri Ternate sertaditahan pada Rutan Ternate, sehingga Tergugat kesulitan untukmendapatkan informasi tentang perkembangan kasus hukum yangdijalani Penggugat dan KawanKawan. Sebab tidak mungkin Tergugatmenerbitkan objek sengketa tanpa didasari pada putusan Pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap.

SelakuPenggugat, Kepada Gubernur Kepala daerah ProvinsiMaluku Utara, terhadap Keputusan Bupati HalmaheraUtara Nomkr : 860/I/2018, tanggal 17 Desember 2018,(fotocopy sesuai aslinya);Salinan Putusan Pengadilan TIPIKOR pada PengadilanNegeri Ternate, Nomor: 31/Pid.SusTPK/2016/PN.Tte.atas nama Terdakwa: 1) ELI RADJA, SH. Alias ELIdan 2) JONES BOBILANGO, A. Md.

Sekda HalmaheraUtara sejak tahun 2015 dan definitif pada tahun 2017; Bahwa Saksi menyatakan tahu kalau Penggugat diberhentikan padabulan Desember 2018 ; Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui kalau pemutusan gajiPenggugat itu kapan, karena itu teknis dari BKD ; Bahwa Saksi menyatakan tahu kalau Penggugat tidak pernah dipanggilatau diproses ; Bahwa Saksi menyatakan tahu setelah Penggugat diputus olehPengadilan Tipikor, maka terkait dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 pasal120 atas pelanggaran Jabatan,

Penggugat harus diberhentikan, laluHalaman 39 dari 63 Halaman Putusan Nomor 33/G/2019/PTUN.ABNkonsul ke Regional II BKN Manado awal tahun 2018 dan BKN Menadomengeluarkan Edaran yang isinya PNS yang kena Tipikor harusdiberhentikan/ditindak lanjuti PTDH;Bahwa Saksi menyatakan konsul lagi dengan Menpan dan ReformasiBirokrasi, tetapi hasilnya sama, maka pada akhir tahun 2018 Penggugatdi PTDH kan ;Bahwa Saksi menyatakan tahu karena ada kerja sama BKN denganPengadilan Tipikor ;Bahwa saksi menyatakan tahu

., masingmasing sebesarRp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu No. 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 26 Maret 2014 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa I. ABD. GAFUR LIKU dan Terdakwa Il.

PARHAM RAHMAN, S.E., masingmasing sebesarRp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALUtanggal 06 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 26 Maret 2014,yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai

/2014/PT.PALU. tanggal 06 Juni 2014 yang memperbaikiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 26 Maret 2014 tidak dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agungakan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa tetap dijatuhiHal. 56 dari 65 hal.

Tahun 2009,UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERIPOSO tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR

/201 4/PT.PALU tanggal 06 Juni 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 48/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL. tanggal 26 Maret 2014 ;MENGADILI SENDIRI1.

PUTUSANNOMOR 19/ TIPIKOR / 2017 / PT. BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI JAWA BARAT DIBANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsidalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : EUIS NURLELA Binti SUGITO.Tempat lahir : Sukabumi;Umur/ Tgl.

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Bandung ditahan dengan jenistahanan kota sejak tanggal O08 November 2016 sampai dengan tanggal07 Desember 2016 ;5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal O5 Februari2017;6. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi JawaBarat sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret2017;7.

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan resmi Putusan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 9 Maret 2017Nomor: 89 / Pid Sus TPK / 2016 / PN. Bdg dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 September2016 No. Reg. Perk.

Hakim Ad Hoc Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung,putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariSelasa tanggal 25 Juli 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingipara Hakim Anggota serta dibantu oleh Ny.Deni Setiani, S.H. sebagai PaniteraPengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung,tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum.HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISTUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.

Penggugat diputusbersalah atas dakwaan subsidair (Pasal 3 UndangUndang Tipikor jo Pasal55 ayat (1) KUHP;6. Bahwa Bahwa selama Penggugat menjadi PNS di wilayah SulawesiTengah, khususnya di lingkungan Badan Pusat Statistik, sampai denganditerbitkannya Objek Sengketa, maka Penggugat memiliki masa kerjapengabdian kurang lebih 11 Tahun. Dalam masa kerja Penggugat selamakurang lebin 11 Tahun tersebut, Penggugat selalu berkelakuanbaik,mengabdi terhadap bangsa dan negara;VII.

P101635/KPG TAHUN 2011, tanggal 17 Oktober 2011, tentangPenjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat SetingkatLebin Rendah Selama Tiga Tahun (fotokopi sesuai dengan aslinya);Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor: 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN.PL, tanggal 04 September2014, An. Terdakwa II Abd. Arif alias Arif (fotokopi sesuai denganfotokopi);Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 1173 K/Pid.Sus/2016, tanggal7 Maret 2017, An. Terdakwa II Abd.

Arif, NIP:198506102006041004 (fotokopi sesuai dengan aslinya);Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 TentangApartur Sipil Negara (fotokopi);Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil (fotokopi);Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor: 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/ PN.PL, tanggal 04 September2014, An. Terdakwa II Abd.

Penggugat diputusbersalah atas dakwaan subsidair (Pasal 3 UndangUndang Tipikor jo Pasal 55ayat (1) KUHP);bahwa dalam menerbitkan keputusan objek sengketa Tergugat telah melanggarketentuan Pasal 266 ayat (3) PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang ManajemenASN, apabila merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1173K/PID.SUS/2016 Tanggal 7 Maret 2017, yang telah berkekuatan hukum tetapterhadap saudara Abd.

Penggugat diputusbersalah atas dakwaan subsidair (Pasal 3 UndangUndang Tipikor jo Pasal 55 ayat(1) KUHP), Pengadilan mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan dasar yangmengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena dihukumpenjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tidak mengatur/atau menentukan dan /atau membedakan apakah

Raden Amas Sungkalang, M.M (Sekretaris bukanAnggota Panitia IX Pengadaan Tanah) yang sekarang sudahmenjadi Terpidana Kasus Tipikor Pengadaan Tanah untukpembangunan rumah dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Huluyang dilakukan secara melawan hukum menyebabkandibayarkannya sejumlah uang sebagai ganti rugi tanah yangHalaman 10 dari 17 hal. Put.

Bahwa dalil kepemilikan tanah gugatan perkara a quo oleh Penggugattersebut didasarkan atas 13 Surat Keterangan Tanah yang fakta hukumyang sudah terbukti dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde) yaitu Putusan Tipikor Nomor 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PNPTK adalah untuk memanipulasi data kepemilikan danpenguasaan tanah yang sebenarnya atas tanah seluas 21 Ha dalam alashak berupa Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut yang telah dibuat dandicantumkan bahwa ke 13 orang

Tipikor/2015/PN.PTK tanggal 8 Desember 2015 denganmengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;1.

Tipikor/2015/PN.PTKtanggal 8 Desember 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dan menyetujuinya karenadalam pertimbangannya telah diuraikan secara tepat dan benar menuruthukum dan oleh karena itu pertimbanganpertimbangan hukum tersebut diambilalin oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pontianak dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding demikianjuga alasanalasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkarapada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkansebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor3/Akta.Pid/Tipikor/PK/2019/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yangHal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 Terpidana mengajukanpermohonan peninjauan kembali

Putusan Judex Facti dan Judex Jurissudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, lagi pula keberatanPemohon tersebut tidak dapat mengalahkan fakta hukum persidanganyang telah dipertimbangkan secara yuridis dan relevan denganperbuatan Terpidana yang memenuhi unsurunsur delik dalam Pasal 3Juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor yang didakwakan sebagaimanadimaksud dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris a quo;. Bahwa terhadap Bukti PK1 berupa: fotocopi Putusan PT.

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/HI JambiPertama, tanggal 10 Agustus 2017, No. : 270/Pen.Pid/2017/PN.Jmb, sejaktanggal 15 Agustus 2017 s/d tanggal 13 September 2017;Halaman 14. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/H JambiKedua, tanggal 08 September 2017, No. : 270/Pen.Pid/2017/PN.Jmb, sejaktanggal 14 September 2017 s/d tanggal 13 Oktober 2017;5.

3 ayat (1) UU Tipikor sudah masukke perbuatan, jadi jika dikaitkan dengan pasal 55 ayat (1) keleKUHP, maka pasal 55 ayat (1) kele KUHP nyaharusterpenuhi;Bahwa, pasal 3 ayat (1) UU Tipikor penyelahgunaan wewenangkarena jabatan, tidak perlu dicaricari dan dibuktikan karenamenyalahgunakan wewenang itu adalah perbuatan melawanhukum, dan masalah perbuatan melawan hukum bisadisubsidairkan ;Bahwa, pasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) keleKUHP sudah terbukti salam perkara yang lainnya, apakah

diajuga bisa dikenakan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat(1) kele KUHP ?

, menurut pendapat saksi kalau pasal 2 ayat (1)UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHP bisa disubsiderkandengan pasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) keleKUHP, tapi kalau pasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1)kele KUHP tidak bisa disubsiderkan ke pasal 2 ayat (1) UUTipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHP ;Bahwa, jika sipat melawan hukum tidak terbukti di pasal 3 ayat(1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHP, tapi terbuktinyadi pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat

, menurut pendapat saksi karena dipasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHPmelawan hukumnya itu terhadap apa dulu dan harus dibuktikan,tapi kalau di pasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1)ke1le KUHP jelas penyalahgunaan wewenang ;Bahwa, untuk pasal 55 ayat (1) kele KUHP tidak kenal ituapakah harus bertemu ?

Pihak yang membujuk melakukan perbuatanBahwa, jika turut sertanya terpisah dimana yang 2 orangterbukti dipasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) keleKUHP, apakah yang 1 orang lagi itu harus sama dipasal 3 ayat(1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHP juga ?

No. 689 PK/PDT/2014Negeri/Niaga/Ham/Tipikor dan HI Jakarta Pusat Nomor W10.UI.369.Pdt.02.1.2009.04.BIL., tertanggal 15 Januari 2009, Jalan Gajah Mada Nomor17, Jakarta 10130, Perihal: Mohon Bantuan Pemberitahuan Isi PutusanPerkara Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., yang ditujukan Kepada Yith.

Bahwa oleh Departemen Luar Negeri, Republik Indonesia, melalui DirektoratJenderal Protokol Dan Konsuler, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI,dalam suratnya Nomor 048/PK/I/2009/65, tanggal 21 Januari 2009, Perihal:Pemberitahuan Isi Putusan, dengan hormat meminta dan memohon bantuanKBRI Singapura untuk meneruskan surat dari Kantor Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/Tipikor dan HI Jakarta Pusat, untuk menyampaikan SuratHal 2 dari 60 hal.Put.

Surat = dari Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/Tipikor = dan HIJakarta Pusat Nomor W10.UI.369.Pdt.02.1.2009.04.BIL., tertanggal 15Januari 2009;2. Surat = dari Direktorat Jenderal Protokol Dan Konsuler,Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, dalam suratnya Nomor048/PK/I/2009/65, tanggal 21 Januari 2009, Perihal: Pemberitahuan IsiPutusan;yang disampaikan kepada Mr.

Surat Panggilan Sidang Pertama yang diberitahukan oleh PengadilanNegerl/Niaga/Ham/Tipikor dan HI Jakarta Pusat, dalam surat NomorW7.Dc.Ht.5292.IV.2008.04.BIL, tanggal 23 April 2008, supayaTergugat datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan NegeriJakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat, pada hariSelasa, tanggal 22 Juli 2008, Jam 09.00 WIB, yang hanyaberlandaskan tanda terima dari Departemen Luar Negeri tertanggal 24April 2008;3.2 Surat Panggilan Sidang Kedua yang diberitahukan

oleh PengadilanNegeri/Niaga/Ham/Tipikor dan HI Jakarta Pusat, dalam surat NomorW7.Dc.Ht.5877.VII.2008.04.BIL, tanggal 23 Juli 2008, supaya Tergugatdatang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Negeri JakartaPusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat, pada hari Selasa,tanggal 2 September 2008, Jam 09.00 WIB; yang hanya berlandaskanTanda Terima dari Departemen Luar Negeri tertanggal 24 Juli 2008;Sedangkan ternyata Tergugat (sekarang: Pelawan) tidak pernah menerimakedua Surat Panggilan Sidang