Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-03-2017 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 159/PDT/2016/PT.BTN
Tanggal 23 Februari 2017 — 1.H. EFENDI dan 2. HASANUDIN Bin H. EFENDI MELAWAN 1.AKBAR RAMADHANSYAH dan ADNAN RACHMANSYAH. Dkk
40 — 25
  • diatas, maka dapat diketahui masalah titiksinggung kewenangan absolut Peradilan Umum in casu Pengadilan NegeriPandeglang dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana kewenanganabsolut Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Pandeglang adalahmasalah kepemilikan atas tanah, akan tetapi didalam petitum gugatan ParaPenggugat juga mempermasalahkan Sertifikat Hak Milik tidak mempunyaikekuatan hukum dan batal demi hukum;Menimbang, bahwa dalam kasus ini irrelevan mengaitkan masalahkepemilikan dengan titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 22-11-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 44/G/2016/PTUN-SRG
Tanggal 31 Mei 2017 — MASIM MELAWAN: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG SURYANTO ARIEF
106 — 33
  • Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu:Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 2 sampaidengan halaman 3 point Il angka 1 sampai dengan angka 2 dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa milik Penggugat, akantetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat TataHalaman
Pengadilan PA PINRANG Perdata Agama
Register : 08-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PA PINRANG Nomor 680/Pdt.G/2020/PA.Prg
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 14
  • Pada Poin No. 6Pada poin ini di singgung lagi masalah biaya yang diberikan olehPemohon kepada saya (Termohon) yang dianggap saya tidak pernahmerasa cukup, sekali lagi saya jelaskan bahwa saya (Termohon)sedikitoun tidak pernah merasa tidak cukup sampaisampai saya(Termohon) dikatakan pergi meninggalkan rumah.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-02-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Lbp
Tanggal 14 Juni 2021 — Open D Sijabat, S.H., berkedudukan di K.H Ahmad Dahlan, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmy Albertinus.SH.MH, James Siagian,S.H.,M.H., Veronika Endang K. Purba, S.H., Subhan Afif Batubara, S.H., Wahyu Indra, S.H., Luqman Sulaiman, S.H., Sanriko Marpaung, S.H., Hotnida Jumei Hutauruk, S.H., Rentha Zeliya, S.H., Saut Turnip, S.H., Ayu Rosalin, S.H., dan Sarah Sediana, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara beralamat di Jalan Jamin Ginting Km. 11 No. 86, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2021 sebagai Penggugat; Lawan: 1. Siti Chairani Samosir, bertempat tinggal di Jl.Pembangunan I, Desa Sekip, Kec.Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, , sebagai Tergugat I; 2. Susilawati, bertempat tinggal di Jl.Pembangunan I, Desa Sekip, Kec.Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, , sebagai Tergugat II; 3. Nanang Suhendra, bertempat tinggal di Jl.Pembangunan I, Desa Sekip, Kec.Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, , sebagai Tergugat III; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismayani, S.H., S.Pd., M.H., Adil Solihin Putera, S.H., M.H., Samsir, S.H. dan Luthfi Azhari, S.H., Advokat & Legal Consultant yang berkantor pada Law Office, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Jalan STM Ujung Suka Tirta No. 82 A, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, SUMUT 20146 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;
57 — 12
  • ;Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN LbpBahwa atas bantahan Para Tergugat tersebut, didalam pembuktiannya,Penggugat dk / Tergugat dr tidak pernah membuktikan bantahan ParaTergugat dk / Para Penggugat dr tersebut, karena saksisaksi yangdihadirkan Penggugatdk / Tergugat dr adalah saksi yang menemani saat diKantor Notaris Parningotan Simbolon, padahal Notaris ParningotanSimbolon tidak pernah Penggugatdk/ Tergugat dr singgung dalam gugatanmaupun dalam Repliknya, sehingga
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 11-11-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 65/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat:
NASIRUDDIN, SH.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
Intervensi:
AHIM ZAHRI
207 — 120
  • Pasal 49 juncto pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama, yang menyatakan kewenangan absolut PeradilanAgama di bidang pertanahan antara lain menyelesaikan sengketa hibahdan waris yang menyangkut dengan tanah bagi pemeluk agama Islam;Menimbang, bahwa dengan adanya titik singgung kewenanganmengadili bagi Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan PeradilanAgama dalam menyelesaikan sengketa di bidang pertanahan
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 17-07-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 21-04-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 96/G/2019/PTUN.SBY.
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
PERKUMPULAN PENGELOLA PENDIDIKAN PRAJA MUKTI SURABAYA diwakili oleh Dra. LIES SUKARIANAH dan ZAENURI
Tergugat:
KEPALA KELURAHAN, KECAMATAN TEGALSARI
264 — 126
  • tandatangan mengetahui fisik danYuridis tanah negara lokasi SMP Praja Mukti Surabaya (P3PMS) untuk pengajuansertipikat (vide bukti P2,P2a,P2b) adalah tanah yang juga merupakan asetpemerintah Kota Surabaya berdasarkan bukti T2 bahwa tanah yang berada jl.Kupang Segunting III/12C dengan kode Kepemilikan Pemerintah Kab/Kota ;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa telah secara jelas bahwa pokok permasalahan yangdipersengketakan adalah yang menitik beratkan pada titik singgung
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 17-02-2022
Putusan PTUN SERANG Nomor 66/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — VREDDY Lawan KEPALA KANTOR PERTNAHAN KABUPATEN TANGERANG
349 — 249
  • Eksepsi Kewenangan Absoluta) bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 114/Tanjung Pasir;b) bahwa sebagaimana Pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 04-09-2012 — Upload : 26-12-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/Pid/2012
Tanggal 4 September 2012 — ISHAK SIMANJUNTAK alias UCOK
67 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dandi sisi lain menimbulkan pertanyaan bagi kami selaku kuasa hukum dariIshak Simanjuntak alias Ucok yaitu menyangkut cangkul yang dipergunakanmemukul korban yang tidak pernah di singgung cangkul tersebut sebenarnyamilik siapa? hal ini perlu kami Kemukakan untuk mengkaji dan menganalisaapakah perbuatan direncanakan spontanitas? sehingga menjadi dasarhukum dan Hakim dalam memutus perkara ini.Hal. 35 dari 40 hal. Put.
Pengadilan PN DUMAI Perdata Tanah
Putus : 17-03-2011 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 30/Pdt.G/2010/PN.DUM
Tanggal 17 Maret 2011 — PENGGUGAT : Walno VS TERGUGAT I : 1. Turman Marpaung; TERGUGAT II : 2. H. Hamidun; TERGUGAT III : 3. Kepala Desa Harapan Baru.
72 — 8
  • satu pihakserta suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan penggugat semula;Menimbang, bahwa dari berbagai alur pertimbangan diatas maka sesungguhnya yangmenjadi sentral dan titik singgung
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 06-09-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN BONTANG Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Bon
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat:
NANDA REZA ADITYA
Tergugat:
1.ALFONSO JONI HARDA
2.OLLA
3.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BONTANG
Turut Tergugat:
1.NOTARIS NOOR SAMSIR, SH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA BONTANG
200 — 86
  • Bahwa Seperti yang telah Tergugat III singgung dalam Eksepsi diatas, di mana dalam gugatan Penggugat atas perkara a quo TIDAKTERDAPAT SATUPUN DALIL GUGATAN PENGGUGAT YANGMENDESKRIPSIKAN SECARA RIIL PERBUATAN MELAWANHUKUM (PMH) YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TERGUGAT III,SEHINGGA MERUGIKAN PENGGUGAT.
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-09-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 125/Pid.Sus/2018/PN Pkj
Tanggal 24 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
Jumadil Awal Alias Adi Bin Muhadi
68 — 6
  • atau memiliki narkotika tersebut, tetapikepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut sematamata untuk digunakan.Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwakepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihatmaksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya denganmenghubungkan kalimat dalam UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah yang bersumber dari Putusanputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka jelas bahwa titik singgung
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 29-11-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 04-04-2018
Putusan PTUN PALU Nomor 38/G/2016/PTUN.PL
Tanggal 13 April 2017 — Penggugat:
1.BAMBANG
2.ELIANA
3.ANDI LINTA
4.AYU
5.ALI
6.MUSTAMIN
7.ANDI ASMA
8.ANDI MARIAM
9.HASNAH
10.ARMAN
11.ARFAN
12.AISYAH
13.JAYANTI
14.SAIDA
15.DAHYANA
16.RAHMAWATI
17.KISMAN
18.ZULHIJAH
19.ARAFAT
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU
Intervensi:
Hj. ASRIA BINTI SAUDIN
113 — 45
  • Idrus, disampaikan bahwasudah ada kesimpulan pertemuan secara kekeluargaan diserahkankepada istrinya yang di belakang, jalannya saksi lupa; Bahwa saksi tidak menyampaikan rumah yang ditinggali itu, karenamereka tidak singgung; Bahwa warisan yang diberikan kepada H. Asria adalah tanah H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-12-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 PK/Pdt/2014
Tanggal 19 Desember 2014 — 1. SOEHARDJO GONDO, DK VS 1. LIE THIENG PING, DK
102 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Antara putusan Peninjauan Kembali yang satu dengan putusanPeninjauan Kembali yang lain (yang satu lagi) terdapat salingpertentangan.Inilah syarat formil yang ditentukan angka 2, SEMA Nomor 10 Tahun2009 bagi seseorang yang bermaksud hendak mengajukanpermohonan Peninjauan Kembali atas suatu putusan PeninjauanKembali ;In casu, syarat formil tersebut telah terpenuhi dalam kasuspermohonan Peninjauan Kembali sekarang, sebagaimana yang telahPara Pemohon Peninjauan Kembali singgung di atas, yaitu:3.2.1.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 01-03-2021 — Putus : 05-04-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 87/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 5 April 2021 — Pembanding/Penggugat : R Purwa Pranoto Diwakili Oleh : ERWIN BURHANUDIN, SHI, MM, SHEL
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kabupaten Purworejo
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo
57 — 33
  • banding dari Kuasa Pembandingsemula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata caraserta syaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang telah terpenuhi olehkarenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telahmengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut :Bahwa Judex Facti telah keliru melinat formulasi gugatan Pembandingdahulu Penggugat, secara garis besar terdapat titik singgung
Pengadilan PA KAJEN Perdata Agama
Register : 03-09-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PA KAJEN Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.Kjn
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
98 — 28
  • Putusan Nomor 1412/Pdt.G/2020/PA.PlpSALINANPenggugat tertanggal 01 September 2020 A quo sebab dibangun pada saatPenggugat dan Tergugat rukun dan Pernah Penggugat singgung sebagaibukti adanya andilnya Penggugat dalam proses membangunya yang dulupernah Penggugat ungkap pada saat proses cerai yang diajukan Tergugatdalam Perkara Nomor: 618/Pdt.G/2020/PA.Kjn dalam salinan putusanyahalaman 19 point rekonpensi cuman Penggugat belum bisa membuktikanyapada saat itu karena patah hati, gundah gulana digugat
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 16-12-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 71/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Nyoman Ngurah Mahayadnya
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
195 — 84
  • Eksepsi Kewenangan Absoluta. bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 61/Tanjung Pasir;b. bahwa sebagaimana Pasal
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-09-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 453/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 4 Nopember 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
59 — 29
  • jumlahdaging ayam yang disimpan di Komplek Pergudangan milik Penggugatadalah + 400 ton.Lebih lanjut mengingat bahwa informasi terkait jumlah kerugian ataskehilangan daging ayam tersebut didapatkan dari keterangan yangdiberikan oleh Para Pelaku Pencurian, maka sangat mungkin Para PelakuPencurian tidak akan pernah mengakui jumlah riil dan berapa kalimelakukan pencurian, karena keterangan yang diberikan tentunya tidakmungkin yang bersifat memberatkan Para Pelaku Pencurian.Sebagaimana telah Para Terbanding singgung
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-07-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 115/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 17 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR PT. MAKMUR PERSADA INDONESIA Diwakili Oleh : DIREKTUR PT. MAKMUR PERSADA INDONESIA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : SHAMAD ZALDY Diwakili Oleh : Hj. Nur'ain, SH
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA BALIKPAPAN
212 — 147
  • KMA/032/SK/ IV/2006 menurut Majelis tingkatbanding dalam surat gugatan Pembanding Il/Terbanding II semula Penggugattersebut terdapat titik singgung antara wewenang Pengadilan Tata Usaha Negaradengan wewenang Pengadilan Negeri oleh karenanya Majelis akanmempertimbangkan hal tersebut dengan mendasarkan kepada ketentuan/normahukum dalam Undangundang No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atasUndangundang No 5 tahun tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara danUndangUndang Nomor 30 Tahun 2014
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Sgt
Tanggal 12 April 2018 — PT. BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA Melawan PEMRINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI, Cq. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Cq. BUPATI KUTAI TIMUR, DKk
266 — 75
  • 2002, dijelaskan bahwa kewenangan Pemberian Izin UsahaPerkebunan (IUP) tersebut telah menjadi kewenangan Bupati / Walikota,bila wilayah perkebunannya berada dalam wilayah Kabupaten / Kota;Bahwa dalam posita angka (7) dimana secara de jure, Penggugat justrumengakui sendiri bahwasanya areal yang diklaim Penggugat merupakanKawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), sehingga seyogyanya justrutidakmemerlukan izin dari Menteri Kehutanan RI sebagaimana yangdilakukan Penggugat;Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung
Pengadilan PA PURWODADI Perdata Agama
Register : 07-08-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan PA PURWODADI Nomor 2186/Pdt.G/2020/PA.Pwd
Tanggal 2 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 30
  • untuk membuktikan kebenaran dalildalilgugatan baliknya dan tibatiba perkara diputus dengan menyatakan gugatanbalik Penggugat tidak dapat diterima.Hal demikian itu terjadi oleh karena di lingkungan Peradilan Agama mayoritasmenjadikan kaidah dalam buku II halaman 151 angka 10 hurus (a) sebagaipangkal dasarnya bahwa gugatan harta bersama sedapat mungkin diajukanHalaman 28 dari 52 halamanPututusan No. 2186/Pdt.G/2020/PA.Pwdsetelah terjadinya perceraian selain daripada alasanalasan yang telahPenggugat singgung