sejaktanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Janari 2019 ;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal11 Februari 2019 ;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejaktanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;Majelis Hakim sejak tanggal, 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal20 Maret 2019;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Acehsejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 ;Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 ;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskikepadanya telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum,akan tetapi terdakwa menegaskan tidak perlu didampingi oleh PenasihatHukum, akan menghadap sendiri di persidangan ;Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 57/Pid.Sus/2019/PN LskPengadilan Negeri

Kendari, sejak tanggal 02 Oktober 2018sampai dengan 31 Oktober 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari, sejak tanggal O01November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi SulawesiTenggara, sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 29 januari 2019;Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi SulawesiTenggara, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019;Terdakwa didampingi oleh

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 53/Pen.Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim untuk perkara Tipikor atas nama Terdakwa Agus Feisal Hidayat;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 53/Pen.Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;3.

Tetapiseperti pada pasal 3 UU Tipikor meskipun tidak ada kata melawanhokum tetapi itu melekat pada kata menyalahgunakan kewenangan,maka unsur melawan hukumnya ada disitu dan harus dibuktikanmenyalahgunakan kewenangannya itu.

Bahwa pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, pasangannya dengan Pasal 5ayat (2) UU Tipikor dilihat dari kedekatannya, walaupun ada pasal lainnyayang jauh hubungan pasalnya yaitu Pasal 12 huruf a dan huruf b.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor adalah untuk pemberisuap, menurut hubungan terdekatnya maka pasangannya adalah Pasal 5ayat (2) UU Tipikor, Tetapi kalau dilihat dari hubungan sejarannya makaPasal 5 ayat (1) huruf a dan b pasangannya adalah Pasal 12 huruf a.

berkas;Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum,telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyarat sebagaimana yangditentukan dalam undangundang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa pemohon banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanmemori banding, yang pada pokoknya berbunyi sebagaiberikut :1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

IGB.Surya Negara, SE., AK., MM., CfrA., CA tentang Laporan Hasil Audit dalamrangka perhitungan keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaandump truck pada Dinas Kebersihan Kota Palembang Tahun 2012, sehinggamenurut Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut haruslahdibebankan kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesarRp285.658.412,5 ;Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;Berdasarkan alasanalasan yang

Sph/I/12 tanggal 3 Februari 2013.Dipergunakan dalam berkas perkara lainnya.Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000(sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yangpada pokoknya berbunyi sebagai berikut :1Bahwa kuasa hukum Terdakwa sependapat dengan pertimbangan hukum MajelisHakim yang menyatakan dakwaan primair tidak terbukti sehingga membebaskanterdakwa dari dakwaan primair ;Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Tipikor

Tipikor/2016/PN.Amb ;Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Jaksa/PenuntutUmum telah menyerahkan memori bandingnya pada tanggal 22 Juni 2016,berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor06/Akta.Pid.Tipikor/2016/PN.Amb, dan terhadap Memori Banding tersebut,telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Juli 2016,berdasarkan Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor06/Akta Pid.Tipikor/2016/PN.Amb.Menimbang bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum atas PutusanPengadilan

tidakmenimbulkan efek jera, sedangkan pemerintah saai ini sedang gencargencarnya memberantas tindak pidana korupsi, akan tetapi para terdakwa tetapmelanggarnya, dan karena itu pembanding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Tingi Ambon untuk memutus sesuai dengan tuntutan pidana yangtelah dibacakan pada hari Selasa 22 Maret 2016.Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara(inzage) sesuai surat Panitera Muda Pidana Tipikor

MH, Hakim Ad Hoc Tipikor, masingmasingsebagai HakimHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Ambon tanggal 3 Oktober 2016, Nomor 16/PID.SUSTPK/2016/PT.AMB, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkatbanding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untukumum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016, oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu oleh LATAMIN, SH.

Agama : Kristen Protestan ; Pekerjaan : Kepala Desa Oeleu ; Terdakwa ditahan oleh : Penyidik, sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d tanggal 30 Agustus 2014 ;Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Agustus 2014 s/d 04 Oktober 2014 ;Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2014 s/d tanggal 05 Oktober 2014 ; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 23 Desember 2014 ; Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriKupang sejak tanggal 29 Juni 2014 s/d tanggal 28 Juli 2014 ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal24 Desember 2014 s/d tanggal 22 Januari 2015 ; Penahanan ........Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (1)KUHAP sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 14 Januari 2015 ; Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi KupangPasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 15 Januari

Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 permintaanbanding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;3.

Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Semarang Nomor 7/Pid.SusTPK/2015/PT SMG tanggal 16 April 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Nomor 135/Pid.SusTPK/2014/PN Smg tanggal 23 Februari2015, yang dimintakan banding tersebut;Halaman 4 dari 7 hal.

19April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa danmemutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berikut berkas perkara danputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SurabayaNomor 87/Pid.SusTPK/2020/PN Sby, tanggal 16 Maret 2021serta suratsuratyang bersangkutan dengan perkara tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Perkara: PDS 01/BONDO/02/2021 tertanggal 23 Februari 2021, yangpada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwadi jatuhi hukuman sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa RUDY HARTOYO, S.P.

Surat permintaan bantuan pemberitahuan adanya banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor: W14.U.1/4840/HK 07/3/2021, tertanggal 24 Maret2021 kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk diberitahukan kepadaHalaman 45 dari 64 Perkara Nomor 14/PID.SUSTPK/2021/PT SBY9.Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBondowoso;.

Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor: W14.U.1/4841/HK 07/3/2021, tertanggal 24 Maret2021 kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk diberitahukan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBondowoso;.

Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor: W14.U.1/5575/HK 07/4/2021, tertanggal 7 April 2021kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk diberitahukan kepada PenuntutUmum Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Penasihat Hukum Terdakwa;Surat permintaan bantuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor

PerbuatannyaKardialis telah telah dijatuhi hukuman pidana yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van geweijde)berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi No.11/Tipikor/2017/PT.PDG;Bahwa perbuatan Tergugat A yang memecah dan mengajunganpermohonan penerbitan sertipikat HGB No. 72, permohonanHalaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G/2018/PN Lbb13.14.LB.16.17.tanggal 17 September 2001 hingga berakhir 17 September2021.

Putusan Pengadilan Tinggi No.11/Tipikor/2017/ PT. PDG, yangtelah menjatuhi hukuman kepada Kardialis mantan Kaseksipada BPN Kab.

dijadikan sebagaibahan dan alat bukti dalam sidang pengadilan.Sesuai dengan Petunjuk Teknis Audit dan pemanfaatan hasilAudit, jika Hasil Audit Reguler/ Rutin akan dipakai sebagai bahandan alat bukti pada sidang pengadilan maka harus dilakukanpemeriksaan lanjutan dengan Investigasi Audit (Audit Khusus)yang aspek dan cakupan sasaran audit dilakukan secara lebihluas.Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G/2018/PN LbbSehubungan dengan itu berkaitan dengan putusanPengadilan Tinggi Tipikor

Apakah hasil Putusan Pengadilan Tipikor tersebutdapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan bahwaBangunan Toko pada Terminal Antokan menjadi milik Pemda Kab.Agam?Menurut hemat kami apabila yang dipakai sebagaibahan/alat bukti pada Pengadilan Tipikor adalah materi LHP hasilAudit Reguler/Rutin, maka hasil putusannya belum memenuhinorma keadilan dan perlu ditinjau kembali.

terbitnya Sertifikat HGBNomor 72 yang berakhir tanggal 17 September 2021, karena jelasdicantumkan didalam HGB Nomor 8 bahwa masa berlakunyaberakhir sampai tanggal 7 September 2009;Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan jawaban Tergugat Cyang menyatakan terdapat kesalahan dalam pengetikan tanggalberakhirnya Hak Guna Bagunan Nomor 72/Kel Pasar Lubuk Basungtanggal berakhir haknya 17 September 2021, seharusnya berakhirpada tanggal 07 September 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 Putusan Nomor11/TIPIKOR

KEBERATAN PERTAMAJUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR DENGANTUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAUSUATU KORPORASI;Bahwa Judex Facti Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan TinggiBanjarmasin dan Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan NegeriBanjarmasin telah salah menerapkan hukum tentang unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; sebagaimanadalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:Menimbang, bahwa dengan

KEBERATAN KEDUAJUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG' UNSURMENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANAYANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANJudex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin danPengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salahmenerapkan hukum tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; sebagaimanapertimbangan hukumnya yang menyatakan sebagai berikut

KEBERATAN KETIGAJUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR DAPATMERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasindan Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telahsalah menerapka hukum tentang unsur dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara; sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yangmenyatakan sebagai berikut:Hal. 93 dari 110 hal. Put.

No. 2953 K/Pid.Sus/2015berdamai tidaklah menimbulkan kerugian negara dan tidak ada potensi kerugiannegara, maka unsur dapat merugikan kKeuangan negara atau perekonomiannegara tidak terpenuhi.IV.KEBERATAN KEEMPATJUDEX FACT SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR YANGMELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN YANG TURUT SERTAMELAKUKAN PERBUATANBahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan TinggiBanjarmasin dan Judex Facti Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada PengadilanNegeri Banjarmasin telah salah

KEBERATAN KELIMAPERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI SALING BERTENTANGANBahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasindan Judex Facti Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan NegeriBanjarmasin yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:Menimbang bahwa dan nilai Tanah yang telah dibayarkan oleh PT.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada halaman depan dengantulisan putusan Nomor 167/PIDTIPIKOR/2013/PTBNA, tertanggal 09Januari 2014 dalam perkara Banding Pidana Tipikor sedangkan halamanberikutnya Salinan putusan Nomor 167/PID/2013/PTBNA dimanapenomoran pada kedua dalam halaman tersebut berbeda, halaman pertamaHal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2343 K/Pid.Sus/2014menyebutkan tentang pidana tipikor sedangkan halaman berikutnya hanyapidana biasa.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 22Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut: Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal16 Maret 2015 Nomor : 106/Pid.SusTPK/2014/PN.Bdg, atas namaTerdakwa ASEP HIDAYAT, BBA. bin H

JEJE ZAENAL ABIDIN tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi di Bandung Nomor 11/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal 22Juni 2015, yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Kelas A khusus Bandung Nomor 106/Pid.SusTPK/2014/ PN.BDG tanggal 16 Maret 2015 sekedar mengenai lamanyapidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 187 PK/Pid.Sus/2018.

PUTUSANNo. 101 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Ir.

,MH., dan SophianMarthabaya, SH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin,SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota : Ketua,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., ttd./ttd./Sophian Marthabaya, SH., Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,Panitera Pengganti,ttd./ Dulhusin, SH.

diterbitkan Saksi tidak tahu, yangSaksi ketahui hanya mengenai objek sengketa saja ; Bahwa, Saksi dapat mengetahui mengenai objek sengketa tersebut, karena Saksidiberitahukan oleh yang bersangkutan pada saat diminta untuk menjadi Saksi ; Bahwa, Saksi sudah tidak ingat waktu persisinya kapan Saksi diberitahukan mengenai objek sengketa dimaksud ; Bahwa, menurut yang disampaikan oleh Penggugat kepada Saksi, Penggugatdivonis dengan pidana penjara selama dua tahun delapan bulan oleh PutusanPengadilan TIPIKOR

; Bahwa, Saksi mengetahui, apakah terhadap putusan tersebut Penggugatmengajukan Banding atau tidak ; Bahwa, yang Saksi ketahui adalah putusan tersebut dijalankan oleh Penggugat dan pasa saat ini yang bersangkutan sudah bebas ; Bahwa, kelerangan yang Saksi berikan pada persidangan hari ini sama dengan keterangansebagai Saksi, yang Saksi berikan pada persidangan di Pengadilan TIPIKOR ; Bahwa, Saksi tidak tahu apakah keterangan yang Saksi berikan pada persidangandi Pengadilan TIPIKOR dipertimbangkan

atau tidak oleh Majelis Hakim TIPIKOR pada saat itu ;Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan Ahli, dan Tergugattidak menghadirkan Saksi maupun Ahli, walaupun telah diberi Kesempatan secara patut ;Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan, dengan suratnya masingmasing tertanggal 22 Februari 2016 ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaanterhadap sengketa a quo, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapandan Berita Acara Persidangan sengketa a quo, yang

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3Desember 2016 ;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1Januari 2017;8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ;9.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret2017 ;10.

Nomor : 153/KEP/2018 Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil YangTelah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepada Bupati selakuPejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak denganhormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dantelah diputus oleh Pengadilan Tipikor

dijelaskan oleh Tergugat pada huruf a di atas, jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahanBahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas,fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya denganpengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidangatau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdatadan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi), tetapitidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang di bidangkepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutus perkara dibidang kepegawaian karena memang bukan kewenangannya, apalag!

Bahkan Penggugat juga telah membuat surat pernyataanuntuk tU; 2222222 n2 nono n nn nnn nnn nnnTergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikansimpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpaPenggugat dan kawankawan, karena sejak awal sesungguhnyaTergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuandalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakan untukmengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor

Pengadaan PLTMH Elelim Tahun 2011 dan Surat Perjanjian(Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentangpekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Yalimo atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Pengadaan PLTMH Elelim Tahun 2011 dan Surat Perjanjian(Kontrak) Nomor : 602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentangpekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Yalimo atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

dari Akta Permintaan Banding Nomor: 26/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN Jap dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secaraseksama dan patut kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2015 danpermintaan banding Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan secara seksama dan patutkepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari masingmasing Akta Pemberitahuan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2015/PN Jap oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tindak Pidana Tipikor

sedangkan pekerjaanpabrikasi turbin dan pipa pesat belum di pasang atau dikerjakan, namun barang barang tersebutsudah berada di gudang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo, atas dasar pemikiran ituPengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas dasarpertimbangan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimanaakan disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan PengadilanTindak Pidana Tipikor

(Lima Ribu Rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telahmenyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Pebruari 2021sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukanHalaman 28 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PT BGLkepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2021sebagaimana akta pemberitahuan

permintaan banding Nomor2/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bg;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pulamenyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Pebruari 2021sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukankepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Pebruari 2021 sebagaimana aktaPemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.

Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl;Menimbang bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut,Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Pebruari2021 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15Pebruari 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2021 sesuai Akta Pemberitahuan memoribanding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl.Menimbang bahwa berkaitan

dengan permintaan banding tersebut,Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 17Pebruari 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum tanggal 18Pebruari 2021 sesuai akta pemberitahuan memori banding nomor2/akta.Pid/Tipikor/2021 PN Bgl.Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasehat HukumTerdakwa masing masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkara banding terhadap Putusan

Seberapa besar nilai kKeuntungan yang diperolehnya sebagai tujuan yangdicapai dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.maka Majelis Hakim Banding akan mengubah isi putusan Majelis Hakim tingkatpertama yaitu mengenai lamanya pidana penjara dan mengenai lamanyapidana penjara pengganti dari uang pengganti, sedang selebihnya MajelisHakim Banding sependapat dan menguatkan Putusan Majelis Hakim tingkatpertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KADERI(Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribuRupiah);Permintaan banding yang diajukan olen Penasehat Hukum Terdakwa tanggalO06 Maret 2019, Nomor 6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm., yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan permintaan banding dariPenasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patutkepada Penuntut Umum Nomor 6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/ PN Bjm padatanggal 21 Maret 2019,oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;Permintaan banding

yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Maret2019, Nomor 6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm., yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan permintaan banding dariPenuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada PenasehatHukum Terdakwa Nomor 6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm pada tanggal19 Maret 2019,oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;.

Maret 2019,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin pada tanggal 21 Maret 2019, dan Memori banding banding dariPenuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada PenasehatHukum Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019 NomorHalaman 51 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2019/PT BJM.6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm, yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Banjarmasin ;Vil. Kontra.

Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Maret2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin pada tanggal 27 Maret 2019, dan Kontra Memoribanding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secarapatut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 April 2019 Nomor6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm, yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Banjarmasin ;IX.

Surat mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada PenasihatHukum Terdakwa tanggal 3 April 2019, Nomor W15.U1/1204/Pid/Tipikor/IV/2019 dan kepada Penuntut Umum tanggal 3 April 2019, NomorW15.U1/1205/Pid/Tipikor/IV/2019, yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin ;Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh PenasihatHukum Terdakwa dan Penuntut Umum masingmasing pada tanggal 06 Maret2019, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinNomor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejak tanggal 24Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016.4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejaktanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016.5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT.Banjarmasinsejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Desember 2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : DR (cand) DIAN KORONARIADISH.,MH., AKHMAD MUNAWAR,SH.,MH., SAMSUL BAHRI,SHI.,MH.

,dan RUNIK ERWANTO,SH., semua dari LKBH KORPRI Kabupaten Banjar yangberalamat di Jalan Ahmad Yani Km.40 no.2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasintanggal 05 September 2016.Putusan Nomor 31/Pid.Sus/ Tipikor/2016/PN.Bjm Hal1dari106Pengadilan Tipikor tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaan denganperkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2016

Membebankan biaya perkara kepada Negara; atauApabila Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalamperkara a quo berpendapat lain, mohon sudi kiranya menjatuhkan putusanterhadap Terdakwa dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 15 Nopember2016 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak semua argumentasi yangdikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana NotaPembelaan

(Terlampir); Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor banda Aceh Nomor :20/PID/2016/PTBNA tanggal 10 Februari 2016. (Terlampir) dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 805 K/PID.SUS/2016 tanggal 22 Juni 2016.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakimberkeyakinan bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa sepanjangmengenai beberapa penambahan keterangan yang diberikan Terdakwa yangsama sekali berbeda dengan keterangan saksisaksi dan tidak termuat dalamsurat dakwaan yang telah dibenarkannya, dimana keterangan saksisaksitersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Putusan Pengadilan NegeriKuala Simpang Nomor : 253/Pid.Sus/2015/PN.Ksp tanggal 14 Desember 2015,Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

diPengadilan Negeri Kuala Simpang dan putusannya telah memperolehkekuatan hukum yang tetap tersebut saksi RUDI ARDIANSYAH dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana Penyelah guna Narkotika bagi diri sendiri,dimana barang bukti Narkotika berupa sabusabu dalam perkara saksi RUDIARDIANSYAH diperoleh dari Terdakwa ROZI ALFAHMI Alias ROZI BinSAIFUL BAHRI;Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala SimpangNomor : 253/Pid.Sus/2015/PN.Ksp tanggal 14 Desember 2015 jo PutusanPengadilan Tinggi/Tipikor

di Pengadilan NegeriKuala Simpang dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yangtetap tersebut saksi RUDI ARDIANSYAH dinyatakan bersalah melakukantindak pidana Penyelah guna Narkotika bagi diri sendiri, dimana barangbukti Narkotika berupa sabusabu dalam perkara saksi RUDI ARDIANSYAHdiperoleh dari Terdakwa ROZI ALFAHMI Alias ROZI Bin SAIFUL BAHRI;Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala SimpangNomor: 253/Pid.Sus/2015/PN.Ksp tanggal 14 Desember 2015 jo PutusanPengadilan Tinggi/Tipikor